Dengan sudut elevasi 70 derajat, RX-420 dapat mencapai ketinggian 53 km dan jarak tempuh 101 km pada kecepatan 4,4 mach (4,4 kali kecepatan suara) (Foto: LAPAN)

Garut (Pikiran Rakyat) - SEKALI kedipan mata hanya memakan waktu sekitar satu detik. Namun, ratusan orang tampaknya enggan membuang waktu, meski hanya untuk berkedip, saat menyaksikan peluncuran roket RX-420 di Instalasi Uji Terbang Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) di Kec. Cikelet, Kab. Garut, Kamis (2/7). Ketika matahari baru bersinar, roket tersebut melesat, membelah cakrawala meninggalkan kepulan asap, meliuk-liuk dengan kecepatan 4,4 kali kecepatan suara (Mach 4,4), atau setara dengan 4.400 km/jam!

Oleh: Mayor Laut (P) Salim, Komandan KRI Untung Suropati, Anggota Dewan Penasehat Harian TANDEF

“Dari Sabang sampai Merauke, empat perkataan ini bukanlah sekadar satu rangkaian kata ilmu bumi. Dari Sabang sampai Merauke bukanlah sekadar menggambarkan satu geografische begrip. Dari Sabang sampai Merauke bukanlah sekadar satu geographical entity. Ia adalah merupakan satu kesatuan kebangsaan. Ia adalah satu national entity. Ia adalah satu kesatuan kenegaraan, satu entity yang bulat kuat. Ia adalah satu kesatuan tekad, satu kesatuan ideologi, satu ideological entity yang amat dinamis. Ia adalah satu kesatuan cita-cita sosial yang hidup laksana api unggun, satu entity of social consciousness like a burning fire. Oleh karena itu, tugas menegakkan kedaulatan bangsa adalah peran dari seluruh komponen bangsa.” (Pidato Presiden Soekarno HUT RI tahun 1963)

Pertanyaan yang timbul dari alinea di atas adalah apakah negara kita mempunyai visi yang tepat dan efektif saat ini dan di masa yang akan datang untuk mempertahankan kedaulatan bangsa yang telah diperjuangkan oleh para pendahulu kita? Pertanyaan ini menstimulir kita untuk mampu menggali dan memahami kekuatan nasional. Konflik perbatasan telah menjadi isu nasional, yang kini menjadi bahan pembicaraan tukang becak sampai penguasa istana. Semuanya turut berkomentar, namun apakah hasilnya?

Oleh: Kompol Harry Haryadi SIk, M.Hum, Wakapolresta Binjai, Anggota Dewan Pertimbangan TANDEF

Dengan Dirgahayu Ke-63 Kepolisian Negara Republik Indonesia yang jatuh pada tanggal 1 Juli 2009 ini, semoga kami dapat menjadi pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat yang lebih baik serta Polisi yang profesional guna memenuhi harapan masyarakat. Tulisan ini saya buat khusus untuk memperingati hari ulang tahun POLRI hari ini. Semoga bermanfaat:

Setelah sholat subuh aku langsung bersiap untuk berangkat melaksanakan apel pagi setelah sebelumnya mencium kening istriku dan membuka pintu kamar kedua anakku yang masih terlelap. Inilah suatu rutinitas pagi yang paling saya benci karena tidak sempat berbicara dan berpamitan dengan anak-anakku. Langit masih berwarna gelap dengan beberapa bintang yang masih tampak walaupun mulai kalah dengan semburat jingga sang surya. Udara terasa sejuk sekali, menyegarkan rongga paru-paru sekaligus memberikan energi baru untuk memulai hari ini.

Oleh: Lettu (Art) Oke Kistiyanto

Pengembangan kekuatan yang mungkin saat ini (tiga tahun ke depan) hendaknya lebih difokuskan pada peningkatan deterrence effect kepada negara-negara tetangga. Negara tentunya tidaklah mungkin dapat meningkatkan kekuatan pertahanannya secara instant dan signifikan dalam waktu yang sesingkat ini karena upaya tersebut membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Bayangkan pembelian satu pesawat tempur atau satu kapal perang yang mutakhir saja memakan biaya yang lumayan besar sehingga minimum essential force bagi AU dan AL akan sulit tercapai dalam tiga tahun ini.

Letkol (Inf) Joko Putranto; Pamen Kodam I/Bukit Barisan, Anggota Dewan Penasehat Harian TANDEF

Kasus Ambalat ini memang mencuat sejak tahun 2005 lalu, gara-gara Malaysia memberikan hak konsesi eksplorasi kepada Shell Belanda di blok Ambalat di Laut Sulawesi yang memang overlapping (tumpang tindih) dengan wilayah klaim kita berdasarkan UNCLOS 82. Indonesia sejak 2004 juga telah memberikan konsesi eksplorasi kepada Unocal, Amerika Serikat. Klaim Malaysia ini didasarkan pada peta 1979 yang oleh Indonesia tidak pernah diakui, sedangkan kita menggunakan peta Anglo-Dutch Convention tahun 1891. ICJ (International Court of Justice) sendiri belum menyimpulkan kepemilikan perairan sekitar Sipadan-Ligitan (see: Weatherbee, International Relations in Southeast Asia: the Struggle for Autonomy, Rowman & Littlefield Publishers, 2009, p.141). Namun kita semua sudah tahu apa hasil keputusan ICJ soal Sipadan-Ligitan. Blok Ambalat memang menyimpan cadangan energi dalam skala besar dan harus kita pertahankan. Namun, tampaknya Malaysia juga punya pemikiran yang serupa.

PUSPEN TNI (29/6),- Hal positif yang didapat dari latihan gabungan Garuda Shield-09 adalah terjalinnya hubungan yang harmonis antara negara-negara yang terlibat sebagai Troop Contribtor Countries. Demikian ditegaskan Kepala Staf Umum (Kasum) TNI- Laksamana Madya TNI Y. Didik Heru Purnomo pada saat menutup latihan Garuda Shield-09 di Pusdikif Cipatat, Bandung, Senin (29/6).

Oleh: Khairil Azmi, B.Eng., M.IScT., Direktur Eksekutif TANDEF

Beberapa pekan terakhir setelah pupus dari pemberitaan sejak 2005, Ambalat kembali hadir di layar-layar televisi, di halaman-halaman koran, dalam obrolan di warung-warung kopi, di kantor-kantor, di desa dan kota di seluruh penjuru tanah air. Perhatian publik kembali tertuju ke Ambalat, sebuah wilayah laut yang tak jauh dari Pulau Sebatik, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Timur. Rasa kebangsaan kita bangkit setelah melihat bagaimana kedaulatan kita di sana dilecehkan oleh tentara negara sebelah. Dalam pekan lalu saja, tercatat terjadi beberapa kali pelanggaran. KD Baung milik Tentera Laut Diraja Malaysia terpaksa harus diusir KRI Hasanuddin pada tanggal 24 Mei, KD Yu dihalau KRI Untung Suropati pada tanggal 25 Mei, KD Baung memprovokasi KRI Untung Suropati dengan manuver zigzag kecepatan tinggi pada tanggal 30 Mei. Belum lagi, pelanggaran wilayah udara oleh pesawat-pesawat militer & polisi Malaysia.

Pangdam Iskandar Muda Mayjen TNI Soenarko didampingi Danrem 011/Lilawangsa Kol Inf Bachtiar SIp berbincang dengan Walikota Langsa, Zulkifli Zainon saat meninjau pelaksanaan program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) di Desa Asam Petik, Langsa, Selasa (2/6). SERAMBI/YUSMADI YUSUF

KODAM IM (16/6),- Komandan Korem 011/Lilawangsa Kolonel Inf Bachtiar SIp mengatakan, berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 30 tertulis, ”Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara”, dan "Syarat-syarat tentang pembelaan negara diatur dengan undang-undang". Jadi sudah pasti mau tidak mau kita wajib ikut serta dalam membela negara dari segala ancaman, gangguan, tantangan dan hambatan (AGHT) baik yang datang dari luar maupun dari dalam. Pernyataan tersebut disampaikan saat pembukaan Pendidikan Pendahuluan Bela Negara di Aula Yuda Korem 011/Lilawangsa, beberapa waktu lalu.

Oleh: Kapten (Inf) Rizal Ashwam, BS., UNIFIL

Perjalanan hidup yang menarik tentu dipenuhi dengan dinamika tantangan dan hambatan dalam menggapai cita-cita keberhasilan. Sehingga, setiap waktu kita dituntut untuk memberikan kemampuan pikir dan tenaga dalam memecahkan setiap permasalahan maupun dalam memanfaatkan peluang. Setiap insan pasti menyadari bahwa keberhasilan tak akan tergapai dengan hanya perjuangan yang individualis. Akan sangat melelahkan untuk berusaha menangani semua beban dalam satu pundak. Kita membutuhkan sahabat yang dapat dipercaya, kita membutuhkan saudara yang ikhlas, kita membutuhkan kawan yang bijaksana, kita membutuhkan teman yang jujur dan kita membutuhkan rekan yang dapat menyayangi. Kita dilahirkan dengan bakat dan kemampuan masing-masing, akan tetapi, hati, emosi dan daya pikir ini tak akan pernah mampu untuk selalu bisa kita kendalikan. Untuk itu, kita akan selalu membutuhkan nasehat, kita akan selalu membutuhkan tenaga tambahan, kita akan selalu membutuhkan dorongan semangat dan kita akan selalu membutuhkan kasih sayang.

Oleh: Kompol Harry Haryadi SIk, M.Hum, Wakapolresta Binjai, Anggota Dewan Pertimbangan TANDEF

Polisi sebagai aparat yang utamanya bertanggung jawab di bidang keamanan dan ketertiban dalam pelaksanaan tugasnya akan selalu dihadapkan pada situasi dan kondisi yang berubah-ubah sejalan dengan dinamika masyarakat itu sendiri. Sebagai aparat negara pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, maka Polisi harus selalu bisa memberikan yang terbaik kepada masyarakat. Berbagai macam program dan petunjuk teknis ( Juknis ) pun telah dikeluarkan oleh POLRI dengan tujuan untuk membentuk sosok POLRI yang humanis, berwibawa dan profesional. Untuk itu dalam penanganan unjuk rasa, POLRI sudah menggunakan istilah baru, bukan lagi dinamakan penanganan unjuk rasa tetapi menjadi "pelayanan unjuk rasa".