Angkatan Darat Negara Kepulauan: Bagaimanakah Postur Idealnya?

kazmi's picture

Oleh: Khairil Azmi, B.Eng., M.IScT., Direktur Eksekutif TANDEF

Ditakdirkan sebagai sang empunya negara kepulauan terbesar di dunia, bangsa Indonesia dihadapkan kepada beragam tantangan yang tidak dihadapi oleh penghuni negara kontinen. Dalam konteks negara kepulauan, daratan sebagai area pokok yang dihuni penduduk adalah berupa pulau-pulau yang secara geografis dihubungkan sekaligus dipisahkan oleh laut. Dalam konteks pertempuran darat, bila sebuah sungai saja bisa menjadi perintang alam ( natural obstacle) yang signifikan dalam pertempuran, maka apalah lagi laut.

Indonesia adalah negara kepulauan dengan garis pantai terpanjang di dunia. Keberadaan garis pantai yang panjang ini secara militer jelas merupakan risk, karena musuh dapat melakukan proyeksi kekuatannya ke daratan kita secara relatif lebih mudah dibanding negara kontinen, dengan opsi titik pendaratan yang begitu luas.

Tersebarnya belasan ribu pulau dalam bentangan kepulauan Nusantara yang luas ini juga otomatis memberikan tantangan tersendiri dari sisi kemampuan mobilitas pasukan sendiri maupun pasukan lawan. Dibutuhkan tidak hanya media angkut darat, namun juga angkut laut dan udara untuk dapat melakukan perpindahan yang cepat dan efektif dalam menghadapi berbagai ancaman yang datang. Mobilitas udara dan mobilitas laut ini pun tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus mendapatkan pengawalan dari unsur tempur udara maupun laut.

Demikianlah, TNI AD sebagai kekuatan inti pertahanan matra darat bagi sebuah negara kepulauan seperti Indonesia ini sejatinya mengemban kodrat yang berbeda dengan negara kontinen. TNI AD adalah angkatan darat yang mau tidak mau harus menyadari kebahariannya. TNI AD kita unik, karena ruang lingkup operasinya berupa pulau-pulau yang dikelilingi laut.

Artileri Pertahanan Pantai

Salah satu unsur yang mutlak diperlukan bagi sebuah negara kepulauan adalah kekuatan pertahanan pantai (coastal defense). Korea Utara yang bukan negara kepulauan saja memiliki kemampuan penggelaran artileri pertahanan pantai yang masif, baik yang terdiri atas meriam-meriam kaliber besar, roket, maupun rudal anti kapal. Dengan adanya artileri pertahanan pantai, setidaknya upaya proyeksi kekuatan lawan ke daratan kita sedikit banyaknya akan terhalangi.

Dalam konteks Indonesia, biasanya yang akan menjadi pembahasan yang berkepanjangan adalah: apakah artileri pertahanan pantai masuk ke dalam ruang lingkup tugas TNI AD ataukah Marinir TNI AL?

Mengingat tugas utama Marinir adalah proyeksi kekuatan laut ke darat sebagaimana tercermin dalam Visi Korps Marinir yakni “Mewujudkan Korps Marinir sebagai Pasukan Pendarat yang bermoral, profesional dan dicintai rakyat”, maka artileri pertahanan pantai secara terminologi tentu bukanlah ruang lingkup tugas Korps Marinir yang notabene merupakan pasukan pendarat. Artileri Pertahanan Pantai adalah untuk melumpuhkan kekuatan laut lawan dari darat, dan bukan termasuk dalam upaya pendaratan. Bila Marinir diproyeksikan dari laut ke darat, maka Artileri Pertahanan Pantai memproyeksikan daya gempurnya (bukan personelnya) dari darat ke laut. Dengan demikian, merupakan keniscayaan yang tak terbantahkan secara strategi militer bahwa Artileri Pertahanan Pantai semestinya merupakan bagian dari Angkatan Darat.

Untuk negara dengan garis pantai sepanjang Indonesia, tentunya akan dibutuhkan kekuatan Artileri Pertahanan Pantai yang luar biasa besar. Secara pembiayaan, ini sangat tidak memungkinkan. Untuk itu perlu disusun skala prioritas tentang titik mana saja yang harus dikawal. Rancangan ini harus bersinergi dengan unsur darat lainnya, maupun matra laut serta udara. Misalnya, apabila kekuatan pertahanan pantai pada suatu titik dapat disubstitusikan kepada skadron udara terdekat maupun kapal perang permukaan yang terkonsentrasi secara masif di pangkalan dll, maka secara skala prioritas, titik tersebut memiliki beban pertahanan pantai yang relatif ringan karena terbagi kepada beberapa satuan / matra, sehingga dari sudut pandang Artileri Pertahanan Pantai, skala prioritas di titik tersebut dapat diturunkan.

Pentingnya Koordinasi Simultan Antara KRI, Kohanudnas dan Arhanud

Salah satu aspek terpenting dalam peperangan modern adalah pertahanan udara. Untuk tugas yang satu ini, TNI AD memiliki Artileri Pertahanan Udara (Arhanud). Arhanud bertugas untuk mendeteksi kekuatan udara lawan lalu menghancurkannya dari darat. Namun jelas bahwa untuk tugas deteksi ini tidaklah cukup bila kita hanya mengandalkan asupan data dari radar Arhanud saja. Jangkauan radar Arhanud sangat terbatas, sementara target di udara dapat bergerak dengan sangat cepatnya. Kecepatan tinggi target di udara ini memungkinkannya untuk bergerak dari area cakupan radar yang satu ke radar yang lainnya dengan cepat pula. Target yang sebelumnya tidak muncul dalam radar Arhanud bisa tiba-tiba muncul dan memberikan serangan kejut yang mematikan dan tak terantisipasi oleh Arhanud.

Untuk itu, diperlukan koordinasi yang simultan antara Arhanud dengan segenap unsur lain di berbagai matra yang memiliki kemampuan deteksi udara. Karena kita adalah negara kepulauan, maka lawan yang akan menyerang kita pasti akan melewati laut (kecuali serangan lintas darat di perbatasan RI-Malaysia di Kalimantan, RI-Papua Nugini di Papua, RI-Timor Leste Pulau Timor). Dengan air search radar yang diusungnya, KRI dapat melakukan deteksi udara di laut. KRI juga dapat diperankan untuk menutupi bolong-bolong yang belum ter-cover oleh radar di darat. Asupan data dari KRI ini bersama-sama dengan asupan data dari pesawat tempur yang sedang mengudara, asupan data dari bandar udara sipil dan sebagainya itu diteruskan ke Komando Pertahanan Udara Nasional (Kohanudnas) sebagai penanggung jawab pertahanan udara dalam lingkup nasional sekaligus integrator berbagai kemampuan deteksi dan pertahanan udara ini. Lalu dari Kohanudnas, data ini diteruskan ke satuan-satuan pertahanan udara di tiap matra, termasuk Arhanud. Pentingnya sistem yang terintegrasi seperti ini tak terbantahkan lagi, dan akan sangat menentukan di saat-saat krusial ketika seandainya kelak negara kita benar-benar menghadapi ancaman nyata serangan udara. Sistem semacam ini harus dibangun dan diperkuat sejak sekarang. Tidak cukup dibangun dan diperkuat saja, namun perlu dikajiulang dan di-upgrade terus menerus seiring dengan perkembangan teknologi peperangan secara umum serta perkembangan kekuatan kandidat-kandidat lawan secara khusus, agar terbentuk suatu sistem pertahanan udara negara kepulauan yang tangguh dan tak tertembus.

Peran Krusial Penerbad dalam Konteks Peperangan Modern

Indonesia memiliki wilayah yang teramat luas. Bentangan kepulauan kita dari Sabang hingga Merauke adalah lebih dari 5.300 kilometer, melampaui jarak London ke Mekkah maupun New Delhi ke Hiroshima. Di ruang seluas ini, untuk dapat bergerak cepat dan responsif terhadap setiap ancaman, dibutuhkan mobilitas udara yang sangat tinggi. Tulang punggung mobilitas udara militer kita tentunya adalah TNI AU, yang juga sekaligus memiliki kemampuan deteksi / intersepsi udara-ke-udara maupun kemampuan deteksi / serangan udara-ke-darat. Lalu bila demikian, dimanakah peranan Penerbangan TNI AD (Penerbad)?

Sebagai bagian integral TNI AD, Penerbad berada dalam jalur komando yang sama dengan kesatuan-kesatuan TNI AD lainnya. Berada dalam jalur komando yang sama memudahkan prosedur penggelaran pasukan bersama-sama dengan kesatuan-kesatuan lain TNI AD. Terlebih lagi di daerah-daerah remote yang jauh dari pangkalan udara maupun skadron udara TNI AU, keberadaan Penerbad -baik dalam fungsinya sebagai media operasi mobil udara maupun sebagai pemberi bantuan tembakan langsung / serangan udara taktis- sangatlah diharapkan oleh pasukan darat di tengah absennya bantuan udara dari TNI AU.

Dalam konteks negara kepulauan, maka Penerbad dapat berperan sebagai jembatan udara yang efektif antara pulau-pulau kecil yang berdekatan dimana tak tersedia pangkalan udara untuk pendaratan pesawat bersayap tetap. Dengan kemampuan serang taktisnya yang ekstensif (anti-personil, anti-tank & anti-pesawat), Penerbad juga dapat ditugaskan untuk melakukan patroli rutin di sepanjang perbatasan darat Indonesia-Malaysia, Indonesia-Papua Nugini maupun Indonesia-Timor Leste. Dalam pertempuran darat, maka Penerbad dapat diandalkan sebagai kekuatan aju yang bertugas menghancurkan kekuatan infanteri, artileri maupun kavaleri lawan terlebih dahulu, memberikan sapuan pertama terhadap musuh agar gerak maju pasukan sendiri dapat diamankan.

Dengan ruang tanggung jawab seluas ini, rasanya absurd kalau Penerbad hanya memiliki 3 skadron seperti sekarang. Idealnya, setiap Kodam memiliki 1 skadron Penerbad. Atau setidaknya, apabila memang masih terkendala anggaran, pembentukan skadron baru Penerbad diprioritaskan kepada Kodam-Kodam yang membawahi daerah-daerah rawan insurjensi serta daerah-daerah yang berbatasan di darat dengan negara tetangga. Dua jenis daerah ini membutuhkan mobilitas udara yang cepat dan responsif.

salim's picture

Visi Negara dalam Negara Kepulauan

Dear Pak Dir

Bravo zulu, Kajiannya Setelah ini muncullah lagi tulisan Bagaimana Postur TNI AU dalam negara Kepulauan, Lantas lebih jauh lagi Bagaimana postur Pertahanan Negara Kepulaun akan juga dicari sampai menemukan bagaimana sebenarnya Postur pertahanan yang sesuai dengan negara Kepulauan. Selanjutnya apakah Postur TNI AL yang merupakan habitatnya di negara kepulauan sudah terjawab?

mencuplik omongannya allhands Bangsa ini menggebu gebu punya keinginan besar, tetapi selalu lemah diimplementasi. Kalau kita masuk ke strategy and force planning, kelihatan sekali kelemahannya. Periksa korelasi antara Strategi Pertahanan Negara dengan Postur Pertahanan Negara 2010-2029. Di Strategi Pertahanan bilang TNI Angkatan Laut harus mampu beroperasi di ZEE alias forward defense. Begitu periksa Postur Pertahanan Negara 2010-2029, tidak ada tuh bangkuat TNI Angkatan Laut yang untuk mendukung forward defense strategy. Buktinya, pengadaan kapal perang yang mampu beroperasi di ZEE sedikit sekali.
Artinya apa? Ada keterputusan antara strategy dengan force planning.

Semua itu kembali kepada visi negara sebagai negara kepulauan, sekali lagi saya tanyakan visi negara bukan visi pemerintahan karena pemerintahan bisa berganti dalam waktu yang singkat. Visi tersebut akan memuat keinginan dalam rentang waktu yang cukup lama sehingga para penyusun strategy dibutuhkan adanya konsekwensi sumber daya dari negara untuk mencapai visi yang dimaksud.

Karena tidak tegasnya inilah dari visi yang resmi sehingga pelaksana negara menafsirkan sendiri sendiri atas visinya sehingga strategy yang dipakai juga akan sendiri sendiri.

Apabila masing masing penyelenggara melaksanakan sendiri2 maka strategy yang disusun berdasarkan budget oriented bukan goal oriented.

Menurut pendapat saya seluruh Postur Masing Masing Matra akan menjadi sesuai dan efektif apabila dimulai dengan adanya visi negara yang tegas sebagai negara Kepulauan sebagai pengintegrasi dari rencana rencana strategis pada masing masing bidang bagi seluruh matra maupun penyelenggara negara.

Trima Kasih

Best Regards

Salim