Aplikasi Penerapan Metoda Binter dalam Rangka Penanggulangan Bencana Alam di Daerah

Oke's picture

Oleh: Kapten Arm Oke Kistiyanto, Danrai A Yonarmed-7 /105 GS Kodam Jaya

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara di Asia Tenggara yang memiliki jumlah kepulauan terbesar, terbentang luas dari Sabang hingga ke Merauke. Namun sangat disayangkan Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan kepulauan yang memiliki keanekaragaman bencana dengan stratifikasi dari yang paling ringan (rawan) hingga paling berat (catastrophyc). Keanekaragaman bencana ini terkait dengan posisi Indonesia yang terletak di Cincin Api Pasifik (Pacific Ring of Fire). Oleh sebab itu, wajar jika secara historiografis Indonesia merupakan wilayah langganan bencana gempa tektonik dan tsunami. Di samping itu, sebagai daerah tropis dan memiliki musim hujan dan musim kemarau, amat beresiko mengakibatkan terjadinya bencana banjir, tanah longsor dan angin topan serta bencana kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan. Maraknya bencana tidak hanya menimbulkan kerugian, baik berupa korban jiwa dan kerugian harta benda tetapi juga menimbulkan penderitaan yang cukup berat bagi masyarakat yang disebabkan oleh kerusakan lingkungan serta musnahnya hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai sehingga untuk mengurangi dampak dari bencana alam tersebut memerlukan penanganan yang sistematis, terpadu, dan terkoordinasi.

Belajar dari masa lalu, penanggulangan bencana yang selama ini dilakukan oleh Pemerintah dan Instansi terkait masih belum dirasakan maksimal. Masih terdapat kekurangan disana sini, diantaranya masih terdapat tumpang tindihnya peran antar instansi pemerintahanbahkan parahnya diberbagai sektor terdapat beberapa langkah penting yang tidak tertangani terutama yang berkaitan dengan masalah koordinasi dan pendistribusian logistik pasca bencana. Oleh sebab itu Dandim sebagai penguasa teritorial di wilayah haruslah dapat menjembatani “gap” yang terjadi akibat miskoordinasi dan miskomunikasi dalam penanggulangan bencana di daerah. Sehingga dalam mewujudkan hal tersebut dibutuhkanlah suatu konsep yang strategis tentang aplikasi metode pembinaan teritorial dalam usahanya melakukan mitigasi bencana di daerah.

Landasan Pemikiran

Keterlibatan Kodim dalam mengatasi dampak bencana alam selama ini adalah sebagai bentuk keterpanggilan dan kepedulian untuk ikut serta mengurangi beban masyarakat yang sedang mengalami musibah. Karena sesuai Undang-Undang yang berlaku, Tugas Pokok TNI AD sesuai Undang-Undang RI No. 34 Tahun 2004 tentang TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Dalam pasal 7 ayat (2), memuat salah satu bentuk tugas dari Operasi Militer Selain Perang yang dilaksanakan TNI adalah untuk “menambantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian dan pemberian bantuan kemanusiaan”. Sedang dalam Pasal 8, salah satu tugas Angkatan Darat adalah “Melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan di darat” atau yang dikenal dengan pembinaan teritorial.

Dalam membina kemampuan pertahanan aspek darat dan untuk menjalankan amanat UU yakni membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian dan pemberian bantuan kemanusiaan, maka TNI AD melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan melalui Binter yang dilaksanakan dalam bentuk operasi ataupun pembinaan. Keberhasilan TNI AD dalam melaksanakan tugasnya sangat ditentukan oleh efektifitas pelaksanaan pembinaan melalui pembinaan fungsi utama TNI AD didukung oleh pembinaan fungsi lainnya secara terencana, terpadu serta berkelanjutan. Adapun kebijakan dan strategi pembinaannya salah satunya adalah pembinaan teritorial.

Dengan Binter sebagai fungsi utama TNI AD maka kegiatan pembinaan tentang Binter khususnya dalam membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian dan pemberian bantuan kemanusiaandiharapkan dapat terarah, terukur dengan benar dan konsisten demi mencapai tujuan dan sasaran pembinaan yang telah ditentukan. Agar kegiatan pembinaan mudah dipahami maka diperlukan adanya penggolongan dalam penyelenggaraan pembinaan yang salah satunya meliputi pembinaan metode Binter yang kegiatannya adalah Bintahwil, Binkomsos dan Bhakti TNI.

Pembinaan Ketahanan Sosial atau Bintahwil dilaksanakan dengan menyelenggarakan segala usaha, pekerjaan dan kegiatan penyusunan tata ruang wilayah pertahanan, pembinaan Sumber Daya Alam dan Buatan ( SDAB ), Sumber Daya Manusia ( SDM ) dan Kondisi Sosial ( Konsos ) bagi kepentingan pertahanan negara aspek darat.

Sedangkan Pembinaan Komunikasi Sosial atau Binkomsos itu sendiri dilakukan dengan usaha, pekerjaan dan kegiatan yang dilaksanakan terus-menerus secara efektif dan efisien untuk memperbaiki/menyempurnakan Metode Komunikasi Sosial agar dapat digunakan sebagai media sosialisasi, media penyamaan visi, misi dan interpretasi media Koordinasi, integrasi, Sinkronisasi dan Simplikasi (KISS) serta sebagai sarana untuk meningkatkan, memelihara dan memantapkan kemanunggalan TNI-Rakyat dalam rangka mendukung tercapainya tugas pokok TNI AD yang dalam hal ini adalah mendukung amanat undang undang ”membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian dan pemberian bantuan kemanusiaan”.

Dan Bhakti TNI dilakukan dengan kebijakan penyelenggaraan operasi bhakti yang diarahkan untuk membantu tugas pemerintahan secara terbatas di daerah dalam upaya meningkatkan akselerasi pembangunan dan mengatasi masalah-masalah sosial dan bencana alam, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat dan kemanunggalan TNI – Rakyat. Disamping itu dandim dapat juga menyelenggarakan pekan karya bhakti yang merupakan kegiatan atas inisiatif satuan, diarahkan untuk terjalinnya hubungan emosional yang erat dengan masyarakat, membantu kesulitan masyarakat dan untuk mengenal wilayah

Faktor yang Berpengaruh

Agar mencapai kesiapan yang optimal sehingga dapat mencapai hasil yang diharapkan dalam tugas penanggulangan akibat bencana alam, Kodim tidak terlepas dari berbagai faktor yang mempengaruhi baik yang bersifat internal maupun eksternal. Oleh karena itu, perlu diidentifikasi berbagai faktor yang berpengaruh tersebut dengan segala dimensinya. Dari faktor internal akan didapati kekuatan yang dapat dijadikan tumpuan keberhasilan, sedangkan kelemahan yang harus dicarikan solusinya. Sedangkan dari faktor eksternal akan menciptakan adanya suatu peluang yang harus dimanfaatkan seoptimal mungkin dan kendala yang ditemui segera diatasi agar tidak menjadi menghambat. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan Binter antara lain :

Faktor Internal, Personel . Tingkat kemampuan ( kualitas ) anggota akan berpengaruh dalam berkomunikasi kepada masyarakat, sehingga kondisi ini perlu dicermati sebagai prioritas pembinaan kedalam untuk mendukung pelaksanaan Komunikasi Sosial secara optimal. Selain itu masih lemahnya pemahaman aparat Kodim tentang konsep kemanunggalan TNI-Rakyat di era reformasi, sehingga pola-pola yang diterapkan di lapangan masih digunakan pola lama ketika TNI menjadi bagian dari penguasa. Hal ini ditunjukkan dengan masih terdapat sifat arogansi para aparat Kodim, sehingga berakibat pada terbentuknya opini publik yang negatif terhadap di tengah-tengah masyarakat. Ditambah lagi Tingkat pendidikan formal yang dimiliki sebagian besar aparat Kodim serta minimnya pengetahuan teknis tentang penanggulangan akibat bencana merupakan suatu kelemahan. Hal ini akan berpengaruh terhadap kualitas pencapaian sasaran seperti yang diharapkan.

Sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang belum memadai atau masih terbatas, harus dapat diantisipasi sebelum operasional kegiatan agar disiapkan, sehingga tidak menghambat dalam pelaksanaannya. Perlu diingat bahwa batas kemampuan Kodim adalah untuk menggelar operasi kemanusiaan yakni dari segi mobilitas, kemampuan angkut, hospitalisasi dan anggaran menjadikannya kelemahan dalam penanganan penanggulangan bencana di daerah.

Faktor Eksternal, Adat istiadat atau budaya masyarakat yang ada di daerah, pola sikap dan pola tindak masyarakat yang ada di daerah, perkembangan lingkungan strategis, perundang-undangan yang terkait dengan Otonomi Daerah ( Otoda ) yang menjadikan Visi dan persepsi yang masih berbeda antara Kowil dan instansi lintas sektoral dalam penanggulangan bencana alam yang terjadi di wilayah. Hal ini terjadi karena belum tersosialisasikannya Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana alam dan aturan pelaksanaannya yang relatif masih baru dan Hak Asasi Manusia ( Ham ) karena masih ada barisan kurang sepaham yang belum mengerti akan keberadaan komando kewilayahan dan tidak senang kepada TNI sehingga menuntut untuk pembubaran Kodam, Korem, Kodim dan Koramil. Hal ini akan menjadi kendala dalam upaya membangun kembali kepercayaan dan citra.

Dalam pembuatan konsep keterpaduan TNI dengan Pemda dalam rangka menanggulangi bencana alam di daerah perlu dirumuskan tujuan dan sasaran agar dapat mengetahui endstate dari program tersebut. Tujuan program ini adalah dapat memelihara dan meningkatkan keeratan hubungan antara Kodim dengan segenap komponen bangsa didaerah dalam usaha membangun kesadaran mitigasi (pengurangan dampak) bencana alam untuk kepentingan Pertahanan Negara. Sedangkan sasaran dirumuskan sebagai tiga tahap dalam konsep keterpaduan peran TNI dan Pemda dalam penanggulangan bencana alam yakni tahap pra bencana, masa tanggap darurat dan terakhir pada masa pasca bencana.

Aplikasi Penerapan Metoda Binter Dalam Rangka Penanggulangan Bencana Alam di Daerah

1. Masa Pra-Bencana

Agar kegiatan pembinaan Teritorial oleh Dandim dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien maka pelaksanaannya diarahkan melalui Strategi pembinaan dan Konsep pembinaan sesuai Tataran kewenangan Dandim sehingga mewujudkan keselarasan pemahaman dengan aparat pemerintah daerah yakni :

a. Terwujudnya pemahaman masyarakat tentang kesadaran mitigasi, tugas tanggung jawab tiap instansi dan ancaman bahaya bencana alam di daerah.

b. Meningkatkan daya tangkal masyarakat dalam rangka memantapkan Ketahanan Wilayah terhadap bencana alam melalui pembuatan protap bersama yang dilakukan oleh Kodim dan Pemda.

c. Meningkatnya pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam program Mitigasi Bencana oleh BPBD, Pemda dan Kodim yang diwujudkan dalam latihan penanggulangan bencana baik itu melalui geladi posko maupun geladi lapang.

Strategi Pembinaan Dandim dalam rangka proses mitigasi Bencana Alam dilakukan melalui kegiatan bintahwil, binkomsos dan bhakti TNI. Adapun bintahwil, kegiatan difokuskan pada terbentuknya suatu RO & Protap bersama untuk penanggulangan bencana. Seperti yang diketahui bersama bahwa dalam penanganan bencana di daerah, Kodam dan Pemda bukanlah satu-satunya komponen yang terlibat dalam usaha-usaha mengatasi masalah bencana namun ada beberapa komponen lain yang ikut terlibat yang merupakan visualisasi betapa kompleksnya keterlibatan instansi-instansi dalam penanggulangan bencana, sehingga pelak tidak hanya Pemda dan Kodam yang berperan namun ada juga instansi lain yang ikut terlibat didalamnya. Untuk itu dibutuhkan koordinasi yang mantap dalam BPBD, mengingat dalam masa bencana, banyak kebutuhan dasar mendesak yang perlu dipenuhi seperti pangan, sandang dan papan serta berbagai situasi yang chaos yang membutuhkan berbagai koordinasi supaya tidak ada satupun langkah penting yang terlupa terutama mengenai masalah pendistribusian bantuan logistik berupa bahan pangan dan obat-obatan ke daerah daerah yang sulit ditembus dengan jalan darat.

Untuk itulah perlu disusun sebuah RO dan Protap bersama yang dirumuskan oleh Pemda dan Kotama Ops sehingga masing-masing instansi dan bagian tahu peran dan tugas mereka ketika bencana terjadi dan dapat digunakan sebagai acuan indikator kedaruratan dalam penanggulangan bencana. Kemudian selama berjalannya waktu, RO dan Protap haruslah selalu disempurnakan dan di evaluasi untuk menjaga agar RO dan Protap tetap relevan sesuai dengan perkembangan situasi yang ada.

Sedangkan Binkomsos dapat dilakukan dengan seluruh komponen daerah baik secara langsung maupun tidak langsung melalui Seminar, Pidato, Ceramah, Dialog, Sosialisasi dan Penyuluhan serta kegiatan lainnya tentang pentingnya penanggulangan bencana alam yang diarahkan pada:

Pertama, Komponen Masyarakat . Disini Dandim membina Komunikasi Sosial dengan Komponen masyarakat antara lain Toga, Tomas, Enterpreneur, dll untuk membangun hubungan emosional yang positif, memelihara dan meningkatkan serta memantapkan keeratan hubungan antara prajurit/satuan dengan masyarakat sehingga timbul keinginan masyarakat untuk berpartisipasi dalam mendukung usaha-usaha dalam menanggulangi bencana alam di daerah.

Kedua, Pemerintah Daerah. Peran Dandim dalam membina Komunikasi Sosial dengan pemerintah untuk memelihara dan meningkatkan serta memantapkan keeratan hubungan antara prajurit/satuan dengan aparatur/instansi pemerintah, terbangunnya pemahaman yang positif tentang Binter Kodim dalam rangka usahanya membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian dan pemberian bantuan kemanusiaan sehingga terwujud sinergitas dan kerja sama yang erat dari aparatur/instansi pemerintah dalam rangka mendukung tercapainya tujuan bersama dalam rangka mitigasi bencana alam.

Ketiga, Keluarga Besar TNI (KBT). Membina Komunikasi Sosial dengan KBT untuk meningkatkan, memelihara hubungan emosional serta pemantapan hubungan antara Prajurit/satuan dengan KBT dalam rangka memberikan pemahaman dan pola pikir kesadaran masyarakat akan waspada bencana alam.

Sedangkan usaha bhakti TNI dilakukan dengan penyelenggaraan operasi bhakti dan karya bhakti dalam rangka pencegahan bencana seperti pengerukan sungai, penanaman sejuta pohon maupun kegiatan TMMD bersama masyarakat memperbaiki lingkungan sekitar yang rusak akibat kegiatan ilegal seperti halnya pembalakan liar.

2. Tahap Tanggap Darurat

Pada masa tanggap darurat, peran Kodim menjadi lebih kompleks. Di saat itu dalam pengerahan bintahwil, Kodim haruslah mampu memberikan memberikan petunjuk teknis pelaksanaan PBP yaitu mengadakan rapat koordinasi dan konsolidasi Satiak PBP, mengirimkan Satuan PRC PBP tingkat Kodim yang terdiri dari unsur kesehatan, intelsjen, perhubungan/komunikasi dan tim evakuasi serta mengarahkan satuan PRC PBP tingkat Korem ke daerah bencana. Kemudian setelah itu Kodim memberikan bantuan dan mengkoordinasikan dengan instansi terkait tentang sarana dan prasarana yang diperlukan antara lain penyediaan tempat penampungan sementara korban bencana, bantuan tenaga medis/paramedis serta pendistribusian bantuan obat-obatan, pakaian dan bahan makanan. Kemudian tidak lupa dengan metoda binkomsos maka aparat kewilayahan yang ada di Kodim memberikan penyuluhan dan motivasi kepada masyarakat yang terkena bencana. Dan tak lupa Dandim melaporkan kejadian bencana dan penanggulangannya kepada Danrem/ Satkorlak/Satlak agar selalu dapat dimonitor dan diketahui perkembangannya oleh satuan atas. Sedangkan bhakti TNI dilakukan dengan karya bhakti yang melibatkan seluruh unsur TNI di wilayah yang dikoordinir oleh Kodim dalam rangka mengurangi dampak bencana bagi masyarakat korban bencana.

Pada tingkat Koramil kegiatan yang dilakukan adalah Memberikan pertolongan pertama (evakuasi) kepada korban bencana, menyiapkan tempat dan dapur umum serta Rumah Sakit lapangan, Menyiapkan tempat penampungan/pengungsian sementara bagt korban bencana (balai desa, balai Kecamatan, Sekolah-sekolah, Gudang-gudang dll). Mengamankan daerah yang terkena bencana. Menginventarisir, menerima menyalurkan bantuan dan mempertanggung-jawabkan bantuan-bantuan yang diterirna serta melaporkannya kepada Satlak/ Satkorlak/Dandim.

3. Masa Pasca Bencana

Konsep profesionalisme Kodim dalam penanggulangan bencana di daerah ke depan bukan hanya dengan “pengabdian” namun tanpa adanya dukungan (dana) dan perhatian dari Pemda ketika melaksanakan civic mission dalam rangka mitigasi bencana seperti yang sering dilaksanakan selama ini, namun yang diharapkan adalah konsep “profesional” dalam arti yang sesungguhnya dalam artian peran dan beban tugas yang diemban TNI terutama Kodim selama proses pelaksanaan penanggulangan bencana mulai dari fase pra-bencana, tanggap darurat dan pasca bencana setimpal dengan perhatian dan dukungan anggaran yang diberikan Pemda melalui BPBD. Untuk memperoleh kesamaan dalam penyelenggaraan Mitigasi bencana alam oleh Kodim secara maksimal dan dapat berjalan lancar dalam mencapai tujuan, diperlukan pentahapan pada setiap pelaksanaan kegiatan dimasa pasca bencana.

Tahap pertama, Kegiatan pemulihan kondisi mental masyarakat. Disini Kodim melakukan bintahwil dengan menyiapkan pendataan masyarakat korban bencana alam yang terbagi menjadi jenis kelamin, pengelompokan usia, dan tingkatan penyakit. Kemudian Kodim juga merencanakan dan menyiapkan tempat penampungan yang masih dapat difungsikan, metode yang akan digunakan, kebutuhan tenaga dan medis yang dibutuhkan, sarana dan prasarana yang dapat digunakan, route yang akan digunakan untuk evakuasi korban, kebutuhan logistik dan pengamanan selama terjadinya musibah bencana.

Kemudian setelah itu tercapai maka Kodim melaksanakan bhakti tni dengan bekerjasama dengan sukarelawan kesehatan maupun PMI memberikan pengobatan sesuai tingkat penyakit yang diderita. Selain itu Kodim juga melakukan binkomsos pengembalian kondisi mental melalui pendekatan psikologi dan ceramah agama, memberikan berbagai permainan dan hiburan bagi korban, melaksanakan rekreasi, membantu pengiriman dan membagikan logistik yang telah disiapkan, menyelenggarakan sekolah darurat serta tidak lupa membuat laporan tentang perkembangan kondisi mental masyarakat korban bencana alam.

Tahap kedua, kegiatan rehabilitasi dan rekontruksi wilayah. Disini melalui metoda bintahwil, Kodim dapat melakukan pendataan terhadap kerusakan fasilitas umum, kerusakan objek vital, kerusakan pemukiman penduduk. Kemudian melalui metoda binkomsos, bersama-sama BPBD dan Pemda merencanakan dan menyiapkan sarana dan prasarana pembuatan penampungan sementara, rencana kebutuhan dana, rencana kebutuhan alat peralatan, rencana logistik, rencana pentahapan perbaikan, rencana kebutuhan personel. Pada saat pelaksanaan digunakanlah metoda bhakti tni maka bekerjasama dengan satuan non kewilayahan membuat penampungan sementara, membagikan logistik, menempatkan masyarakat ke penampungan sementara, melaksanakan rehabilitasi dan rekontrusi sesuai pentahapan dan prioritas.

Tahap ketiga, Pengembalian pengungsi. Dilakukan dengan cara bintahwil yakni melaksanakan pengembalian pengungsi kedaerah yang telah ditentukan, dengan bhakti tni maka kodim membantu pendorongan dan membagikan logistik, kemudian menempatkan masyarakat ke penampungan sementara sedekat mungkin dengan alamatnya. Kemudian dengan binkomsos mmberikan pengarahan dan penyuluhan kepada mereka tentang apa yang harus dilakukan. Hal ini semua dilakukan dengan cara pembinaan teritorial yang baik antara aparat dilapangan dengan para pengungsi yang menjadi korban bencana. Setelah dilakukan pengembalian maka tugas Kodim adalah membuat laporan perkembangan kondisi mental masyarakat, mengembalikan penderita kepada keluarga, membuat laporan tentang pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Kesimpulan

Komando Distrik Militer sebagai Komando Kewilayahan merupakan salah satu bentuk gelar kekuatan TNI-AD yang memiliki peran signifikan dalam kegiatan-kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, khususnya dalam kegiatan penanggulangan akibat bencana alam di wilayah. Melalui pembinaan teritorial yang terdiri dari bintahwil, binkomsos dan bhakti tni terhadap masyarakat maka bisa tercipta kemanunggalan dan ketahanan wilayah yang tangguh dalam upayanya menghadapi bencana yang mungkin timbul didaerah. Pembinaan Teritorial yang dilakukan oleh Dandim dalam rangka membantu Pemda untuk mengurangi dampak bencana alam di daerah diharapkan menciptakan keharmonisan di wilayah, meningkatkan keeratan hubungan dengan segenap komponen bangsa guna terwujudnya saling pengertian dan kebersamaan yang memungkinkan timbulnya keinginan masyarakat untuk berpartisipasi pada kepentingan bidang pertahanan negara. Selain itu agar berhasil maka seorang Dandim harus mampu membina kemampuan prajurit Kodim dalam berkomunikasi dengan komponen masyarakat dan aparat pemerintah terkait lainnya guna terwujudnya saling pengertian dan kebersamaan yang memungkinkan timbulnya keinginan masyarakat untuk berpartisipasi pada kepentingan bidang pertahanan negara terutama dalam upaya mengurangi dampak bencana alam.

Namun perlu diingat bahwa Satkowil bukan sebagai satu-satunya instrumen negara yang bertanggung jawab terhadap penanggulangan bencana alam di daerah, tetapi dilaksanakan bersama Pemerintah Daerah setempat dan instansi terkait. Dalam menjalankan konsep Satkowil, guna penanggulangan bencana alam daiam rangka membantu Pemerintah Daerah dapat berjalan terkoordinasi dan mencerminkan kesiapan awal terpadu sebagai bentuk pencegahan dan penanggulangan bencana alam di wilayahnya. Penyelenggaraan penanggulangan bencana alam didaerah saat ini pelaksanaannya belum tertata dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari pengalaman terjadinya bencana alam di beberapa daerah yang berakibat pada kerugian harta maupun jiwa yang cukup besar.

Dalam pembuatan konsep keterpaduan TNI dengan Pemda dalam rangka menanggulangi bencana alam di daerah perlu dirumuskan tujuan agar dapat memelihara dan meningkatkan keeratan hubungan antara Kodim dengan segenap komponen bangsa didaerah dalam usaha membangun kesadaran mitigasi (pengurangan dampak) bencana alam untuk kepentingan Pertahanan Negara. Sedangkan sasaran dirumuskan sebagai tiga tahap dalam konsep keterpaduan peran TNI dan Pemda dalam penanggulangan bencana alam yakni tahap pra bencana, masa tanggap darurat dan terakhir pada masa pasca bencana.

Saran

Dalam penanggulangan bencana alam, maka pada saat pra bencana, kegiatan binter dilakukan dengan cara pembentukan protap bersama antara TNI dan Pemda sebagai rencana kontijensi bencana. Sedangkan pada saat bencana pelaksanaan binter difokuskan rangka penyelarasan koordinasi antar instansi di daerah demi efektif dan efisiensi pelaksanaan penanggulangan bencana. Terakhir pada saat pasca bencana pelaksanaan binter terfokus pada pelaksanaan bhakti tni dengan pelaksanaan operasi bhakti dan karya bhakti yang dilakukan Kodim kepada masyarakat.

Referensi :

1) Lembaran negara UU no 34/2004 tentang TNI.

2) Lembaran negara UU no 24/2007 tentang bencana alam

3) Doktrin Kartika Eka Paksi.

4) Bujukin tentang Pembinaan Teritorial.

5) Bujukbin tentang Pembinaan Teritorial.

6) Bujuknik tentang Pembinaan Ketahanan Wilayah.

7) Bujuknik tentang Pembinaan Komunikasi Sosial.

8) Bujuknik tentang Bhakti TNI.