Beranjak Dari Defensif Menuju Ofensif Preemptive

wehrmacht's picture

Oleh: Julian Virdaus, SE., Karyawan, Peminat Pertahanan

Doktrin TNI bukan menyerang. Kita bukan negara agresor. Jadi latihan diasumsikan musuh masuk terlebih dahulu....

Kata-kata di atas adalah cuplikan wawancara Majalah Commando dengan Panglima TNI Djoko Santoso saat Latihan Gabungan (Latgab) TNI tahun 2008. Saat itu Skenario Latgab mengasumsikan musuh dengan inisial Negara Sonora menyerang wilayah RI dengan menguasai Kepulauan Riau, Kalimantan Barat dan Timur. TNI berdasarkan mandat Presiden, diperintahkan untuk merebut kembali wilayah yang telah dikuasai Negara Sonora tadi.

Secara tradisional memang TNI lahir di tengah kancah perjuangan mempertahankan kemerdekaan yang ingin dirampok kembali oleh Belanda. Wajar saja TNI (dan juga seluruh rakyat Indonesia) alergi dengan yang namanya Penjajahan. Tekad TNI dan bangsa Indonesia ini sudah cukup tergambar dalam Preambule UUD 1945 yang menyatakan Penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Tuduhan berbagai pelanggaran HAM kepada TNI semakin menyudutkan TNI di mata Nasional dan Internasional sehingga TNI semakin ingin menegaskan bahwa dirinya tak lebih sebagai benteng pertahanan negara yang tidak pernah berniat menyerang negara lain.

Atas dasar itulah dalam Doktrin TNI tidak pernah ada kata menyerang lebih dulu (ofensif). Semua arah latihan dan Alutsista ditujukan pada konsep defensif. Lihat saja skenario latihan perang TNI baik per matra maupun gabungan tidak pernah mengasumsikan TNI menyerang lebih dahulu. Selalu diasumsikan Indonesia lebih dulu diinvasi oleh negara lain.

Setali tiga uang dengan Alutsista-nya, TNI yang pernah menjadi Angkatan Bersenjata terkuat di belahan bumi Selatan dengan Alutsistanya yang menakutkan kini hanya memiliki Alutsista yang jauh dari pantas untuk sekedar mempertahankan diri (Self Defence). Lihat saja TNI AD, hanya memiliki Tank Ringan seperti AMX-13 dan Scorpion dengan jumlah (siap operasional) terbatas. TNI AL? Di atas kertas TNI AL memiliki ratusan Kapal Perang berbagai jenis namun hanya sebagiannya yang betul-betul siap tempur. TNI AU apalagi, hanya memiliki beberapa gelintir fighter yang bisa mengintersep pesawat musuh. Hal ini sangat tragis bila melihat luasnya wilayah Indonesia yang harus dilindungi. Dengan alutsista yang ada, sangat dipertanyakan apakah TNI bisa menangkis serangan dari luar.

Dengan semakin menipisnya sumber daya alam dan meningkatnya jumlah penduduk dunia, bukan tidak mungkin negara kita yang terkenal Gemah Ripah Loh Jinawi ini saat ini sedang dalam peta sasaran invasi negara lain.

OFENSIF PRE-EMPTIVE = PERTAHANAN AKTIF

Ofensif sering diartikan agresif karena ia sebangun dengan Invasi, menyerang negara lain dan ini berarti buruk karena menjajah negara lain. Padahal tidak selalu begitu. Semua tergantung pada tujuannya. Tindakan ofensif dapat dilakukan dalam keadaan terpaksa dimana pihak lawan sudah dalam taraf membahayakan kedaulatan kita. Dalam hal ini ofensif sudah menjelma menjadi pertahanan aktif yang dikenal dengan Serangan Pre-Emptive (menyerang lebih dulu pihak yang akan menyerang). Operasi Pre-Emptive Israel saat Six Day War (5-10 Juni 1967) dapat menjadi contoh yang komprehensif dalam konteks pertahanan aktif.

Beberapa hari sebelum tanggal 5 Juni 1967, kekuatan empat negara yaitu Suriah, Mesir, Yordania dan Irak telah menumpuk di sekitar Israel dalam posisi mengepung. Sudah jelas mereka berniat untuk menggilas Israel dan menghilangkannya dari peta Bumi. Tetapi Israel berlaku cerdik. Sebelum mereka menyerang, Israel sudah mendahuluinya dengan menghancurkan seluruh kekuatan udara para pengepung sehingga pasukan darat mereka tidak memiliki payung udara lagi. Tanpa payung udara, dengan mudah Israel mengalahkan mereka satu persatu. Kedaulatan Israel utuh, bahkan Israel berhasil menguasai Dataran Tinggi Golan (wilayah Suriah) dan Sinai (wilayah Mesir). Untuk tindakan ini Israel tidak dihukum dunia internasional karena melalui aksi diplomatnya Israel berhasil meyakinkan dunia bahwa tindakannya murni aksi bela diri.

Jadi paradigma defensif tidak selalu berarti kita harus selalu menunggu pihak lain memasuki wilayah kita baru kita melakukan tindakan untuk mempertahankan kedaulatan kita. Itulah yang sering di ungkapkan oleh Sun Tzu: “Pertahanan terbaik adalah menyerang”.

Carl Von Clausewitz dalam bukunya On War, mengatakan bahwa menyerang memberikan unsur kejut yang membuat jera lawan, membuyarkan strategi lawan yang sedang disusun dan mematahkan kemauannya untuk melanjutkan perang.

Untuk mewujudkan semua itu dibutuhkan kesiapan fisik maupun mental suatu negara. Kesiapan fisik berarti suatu negara harus memiliki Angkatan Bersenjata yang kuat agar mampu melakukan tindakan ofensif di garis depan dan memiliki kekuatan cadangan untuk melindungi negara di garis belakang. Kesiapan mental berarti suatu negara harus siap dengan diplomasi yang kenyal untuk menghadapi nota protes dari pihak yang diserang dan tekanan politis internasional terutama dari anasir yang memihak pihak yang kita serang. Untuk itu antara pihak militer dan pihak sipil dalam hal ini para diplomat perlu bersinergi agar menghasilkan kekuatan yang saling menunjang demi mempertahankan kedaulatan.

SI VIS PACEM PARA BELLUM

Jika ingin damai bersiaplah untuk perang. Kata-kata di atas terkesan provokatif. Namun harus diakui hal itu benar adanya. Sudah menjadi hukum alam bahwa yang lemah akan dikunyah oleh yang kuat. Oleh karena itu, untuk bertahan hidup, kita harus menjadi pihak yang kuat. Begitu juga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Masalahnya sudah siapkah kita untuk berperang? Keberanian Prajurit TNI sudah tidak usah disangsikan lagi. Dengan sejarahnya yang gemilang, tidak ada yang meragukan bahwa TNI siap berkorban dengan segala konsekwensinya untuk mempertahankan keutuhan NKRI. Yang jadi masalah apakah Pemerintah juga sudah sejiwa dengan TNI?

Pemerintah selaku penyelenggara negara merupakan perumus utama doktrin TNI. TNI adalah alat negara yang tindakannya sepenuhnya merupakan representasi negara. Jika TNI memiliki postur seperti sekarang ini, itu semua didasarkan pada doktrin yang dianutnya, dan apabila doktrin tersebut ternyata tidak mampu mengakomodir seluruh kepentingan bangsa dan negara, maka ada yang salah dengan mindset perumusnya yaitu Pemerintah. Mindset Pemerintah itu tercermin dari Politik Luar Negeri yang kita anut.

Secara umum Indonesia menganut Politik Luar Negeri bebas aktif. Bebas berarti Indonesia tidak memihak pada negara manapun yang berkonflik dengan negara lain. Aktif artinya Indonesia mendorong untuk terwujudnya kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Untuk mewujudkan hal itu Pemerintah Indonesia selalu mengedepankan konsep damai dalam menyelesaikan semua permasalahan yang berhubungan dengan negara lain. Artinya Indonesia lebih mengedepankan tindakan diplomatis daripada militer.

Tetapi tidak selamanya sikap ini memberi keuntungan pada kita. Seperti halnya Sipadan-Ligitan yang diklaim Malaysia, Pemerintah menyerahkannya pada Arbitrase Internasional untuk menyelesaikannya. Pemerintah berharap sikap “beradab” ini akan menimbulkan simpati internasional dan menyadarkan Malaysia akan lebih pentingnya persahabatan ketimbang sepetak wilayah yang disengketakan. Tetapi apa lacur? Arbitrase Internasional (entah dengan motif apa) memenangkan klaim Malaysia atas dasar yang tidak masuk akal. Pemerintah diam saja saat diplomasi gagal dan membiarkan Malaysia memiliki kedua pulau itu. Karena kesuksesan ini Malaysia semakin berani untuk melakukan perluasan wilayah tahap kedua: Ambalat.

Begitu pula Singapura dengan konsep MTA-nya yang menyebabkan kita seperti tamu di rumah sendiri. Belum lagi halnya dengan masalah FIR Singapura, bagaimana mungkin kita harus minta izin pada ATC Singapura saat terbang di wilayah udara sendiri?

Belum lagi lepasnya Timor Timur yang sedikit banyaknya karena lobi Australia. Manuver pesawat tempur F/A-18 “tak dikenal” di atas Lanud El Tari di masa jajak pendapat semakin menambah daftar hitam lemahnya kedaulatan dan posisi kita di mata internasional.

Berbeda dengan pemerintahan era Bung Karno, di saat perundingan dan diplomasi internasional tidak membuahkan hasil, Pemerintah dengan tegas menolak klaim Belanda atas Irian Barat dan menindaklanjutinya dengan mengumandangkan Trikora sebagai media perebutan Irian Barat dengan kekuatan senjata. Hal ini berarti Indonesia siap dengan aksi ofensif. Dimulai dengan infiltrasi kecil-kecilan dan kontak senjata di Laut Aru yang mengakibatkan gugurnya Komodor Yos Sudarso, Indonesia bersiap untuk melakukan ofensif dengan menginvasi Irian Barat melalui Operasi Jayawijaya. Belum lagi “aksi gerilya” diplomat kita dengan mengumpulkan dukungan dari negara ?negara sahabat dan lobi dengan AS yang saat itu menjadi “yang dipertuan” Eropa karena bantuan Marshall Plan-nya dalam membangun Eropa Pasca PD II. Kondisi ini membuat Belanda berpikir lagi dan memilih untuk menyerahkan kembali Irian Barat kepada Indonesia.

Mengapa pemerintah era Bung Karno bisa melakukan hal itu? Karena Pemerintah saat itu punya komitmen untuk mempertahankan keutuhan kedaulatan negara. Mengapa memiliki komitmen? Karena disamping kuat diplomasinya, Indonesia memiliki kartu as yang tidak dimiliki Belanda. Apakah kartu as itu? Angkatan Bersenjata yang luar biasa modern untuk saat itu baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Pembelian besar-besaran Alutsista oleh Pemerintah era itu membuat Indonesia sanggup menginvasi wilayah manapun di belahan bumi Selatan hanya dalam hitungan jam. Untuk setiap alutsista yang dimiliki Belanda, TNI memiliki keunggulan komparatif yang membuatnya di atas angin. Tanpa keunggulan ini, Irian Barat akan menjadi “Sipadan-Ligitan” yang pertama.

Dari uraian di atas tampaklah bahwa ada perbedaan mendasar antara Doktrin TNI di era Bung Karno dengan era sekarang. Dari tindakan TNI di era Bung Karno, kita dapat melihat bahwa TNI saat itu siap menyerang siapa saja, apa saja, dimana saja dan kapan saja apabila mengancam kedaulatan RI. Artinya TNI siap untuk melakukan serangan pre-emptive apabila diperlukan.

Bagaimana TNI saat ini? Untuk mencapai Minimum Essential Force saja kita musti merangkak. Jangankan untuk melakukan ofensif. Untuk defensif saja (dalam konteks Perang Konvensional) TNI diragukan kemampuannya. Bahkan untuk melakukan operasi rutin saja TNI kerap harus berhutang BBM pada Pertamina, ironis!

BAGAIMANA SELANJUTNYA?

Dalam pelaksanaan Doktrin Ofensif Pre-Emptive, pertama-tama Pemerintah harus menggariskan bahwa TNI harus berperang di luar wilayah Indonesia. Itu artinya TNI harus melakukan aksi ofensif dengan memasuki wilayah negara lain. Untuk itu dibutuhkan kesiapan fisik maupun mental seperti yang sudah diuraikan sebelumnya. Keduanya saling bersinergi karena jika salah satunya tidak terpenuhi maka tujuan mempertahankan kedaulatan kita akan gagal.

Tengoklah Perang Malvinas. Argentina nyaris berhasil menguasai Kepulauan Falkland (yang diakuinya sebagai wilayah kedaulatan Argentina dengan nama Malvinas) kalau saja tentaranya tidak kalah dari Inggris. NATO, AS dan PBB tidak bereaksi atas tindakan pre-emptive-nya di Falkland berkat lobi yang kuat dari Nicanor Costa Mendez, diplomat Argentina yang lihai menjual dagangannya: wajah buruk imperialisme Inggris atas Falkland. Tetapi itu percuma saja karena Ejercito Argentina (AD Argentina), Fuerza Aerea Argentina (AU Argentina) dan Armada Argentina (AL Argentina) tidak memiliki kekuatan yang layak untuk mempertahankan Falkland yang sudah direbutnya.

Angkatan Bersenjata yang kuat adalah faktor penentu dalam Operasi Ofensi Pre-Emptive. TNI melalui Pemerintah jangan ragu untuk mengajukan anggaran pertahanan yang besar dan Parlemen jangan ragu untuk menyetujuinya. Kita harus memiliki Alutsista yang menggentarkan lawan karena bisa untuk melancarkan ofensi kalau perlu. Alutsista Penggentar ini juga akan menyebabkan lawan urung untuk berperang dengan kita karena tidak percaya diri macam Belanda dalam konflik Irian Barat.

Setelah itu berhasil tinggal kepiawaian para diplomat untuk melakukan sentuhan akhir. Korps Diplomatik kita jangan lemah dalam bernegosiasi. Para diplomat kita harus sadar bahwa nama Indonesia ada di dalam tas mereka. Tanpa mereka, semua yang sudah diperjuangkan oleh TNI akan menemui jalan buntu. Seperti diplomat kita dalam perang kemerdekaan telah berhasil memenangkan perhatian dunia sehingga ikut menekan Belanda untuk bersedia merundingkan penyerahan kembali Indonesia.

Dalam penerapannya, bukan berarti TNI harus menyerang Negara lain secara membabi buta. Harus dirancang tahapan tindakan seperti DEFCON-nya Amerika Serikat. TNI hanya boleh melakukan serangan Pre-Emptive apabila pihak atau Negara lain itu benar-benar melakukan tindakan bermusuhan seperti pernyataan Perang atau menempatkan pasukan dalam kuantitas dan kualitas yang memiliki potensi agresi. Untuk itu jaringan intelijen, komunikasi dan sarana Peperangan Elektronika (Pernika) harus dibenahi sebagai kepanjangan mata TNI di belakang garis musuh.

Di luar itu bangsa kita harus sadar, dengan Politik Bebas Aktif berarti kita berdiri sendiri. Jangan berharap ada yang membela kita karena semua pihak berpihak pada kepentingannya masing-masing. Kalau semua elemen bangsa tahu porsinya dalam konsep Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata), maka kita tidak butuh pihak lain untuk memihak kita.

Jadi ingatlah petuah Bung Karno: Eenden zwemmen in groepen, de Adelaar vliegt alleen! Bebek-bebek selalu berenang dalam kelompok, tapi Garuda terbang sendiri! Dan kitalah Garuda itu....

---

Referensi:

1. www.clausewitz.com

2. Story Of Six Day War (Kisah Perang Enam Hari), Majalah Angkasa Edisi Koleksi No.XLI, Agustus 2007

3. Icons Of The World (Kisah Kepemimpinan 16 Icon Dunia), Majalah Angkasa Koleksi No.XL, Juli 2007

4. Majalah Commando Vol.IV No.3 Tahun 2008

5. La Guerra de Las Malvinas (Perang Malvinas), Majalah Angkasa Edisi Koleksi No.XLIII Oktober 2007

Izin mengomentari.. Di dalam

Izin mengomentari..

Di dalam Buku Doktrin Hanneg, Fungsi Pertahanan dibagi 3, yaitu: Penangkalan, Penindakan, dan Pemulihan.
Fungsi Penindakan sendiri dibagi menjadi 3, yaitu Tindakan Preemptive, Penanggulangan, dan Perlawanan yang pelaksanaannya disesuaikan dengan jenis ancaman dan tingkat resiko.
Tindakan preemptive merupakan bentuk penindakan yang dilakukan terhadap pihak lawan atau terhadap ancaman, baik yang bersifat militer maupun nirmiliter, yang nyata-nyata akan menyerang Indonesia. Tindakan preemptive dilaksanakan melalui pengerahan kekuatan pertahanan untuk mendahului pihak lawan yang sedang dalam persiapan untuk menyerang Indonesia. Tindakan preemptive dilaksanakan di wilayah pihak lawan atau di dalam perjalanan sebelum memasuki wilayah Indonesia. Tindakan preemptive juga diterapkan dalam menghadapi ancaman nirmiliter yang pelaksanaannya disesuaikan dengan jenis dan sifat ancaman.
Di dalam Buku Doktrin Hanneg, disebutkan pula bahwa Indonesia menganut prinsip Si Vis Pacem Para Bellum.

Strategi pertahanan negara adalah Strategi Pertahanan Berlapis yang bersifat Defensif Aktif.
Dalam kerangka defensif aktif, pertahanan Indonesia yang berefek keluar tidak agresif dan tidak ekspansif sejauh kedaulatan negara, keutuhan wilayah, serta keselamatan segenap bangsa serta kepentingan nasional tidak terancam. Pertahanan dengan sifat defensif aktif menjadi dasar untuk tidak terikat atau ikut serta dalam suatu pakta pertahanan dengan negara lain.
Lapis itu sendiri terbagi menjadi dua, yaitu Lapis Pertahanan Militer dan Lapis Pertahanan Nirmiliter.

Pengerahan kekuatan militer dilakukan apabila lapis pertahanan melalui diplomasi dan usaha-usaha nirmiliter lainnya telah mengalami jalan buntu. Tahapannya adalah pengerahan komponen utama, komponen cadangan, dan komponen pendukung dalam strategi pertahanan berlapis. Upaya pertahanan militer dikembangkan dalam pola OMP, yang disusun dalam strategi pertahanan defensif aktif dan pertahanan berlapis untuk tujuan preventif, preemptive, dan koersif.
Pertahanan militer untuk tujuan preemptive dilaksanakan guna merebut inisiatif, yaitu mendahului tindakan lawan yang nyata-nyata hendak menyerang Indonesia. Mandala operasi untuk melaksanakan upaya preemptive adalah di wilayah negara yang berniat dan telah bersiap-siap menyerang Indonesia atau sejauh mungkin di luar wilayah Indonesia, yakni ketika musuh dalam perjalanan menuju Indonesia. Tindakan militer untuk menghadang serangan atau agresi negara lain dalam rangka preemptive dilaksanakan dengan mengerahkan kekuatan TNI sejauh mungkin sebelum musuh memasuki wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.

TNI sebagai Komponen Utama dalam pertahanan negara, menjabarkan strategi dalam menghadapi ancaman militer dalam Doktrin Tri Dharma Eka Karma, menjadi 3 lapis, yaitu: Strategi Penangkalan, Strategi Penindakan, dan Strategi Pemulihan.
Dalam Strategi Penindakan, terdapat 5 tahapan gelar kekuatan guna memudahkan pengerahan kekuatan TNI dalam rangka pelaksanaan tugas operasi, yaitu:
1) Menghancurkan Musuh di Wilayahnya.
2) Menghancurkan Musuh sebelum masuk ZEEI.
3) Menghancurkan Musuh saat masuk ZEEI.
4) Menghancurkan Musuh di wilayah NKRI.
5) Perang Berlarut.

Penggunaan kekuatan TNI untuk menghadapi ancaman kekuatan militer negara lain bersifat defensif aktif yang dijabarkan sebagai berikut:
1) Defensif Strategis.
Operasi yang bersifat Defensif Strategis mendahulukan tindakan penangkalan dan pencegahan dini yang dikembangkan untuk meniadakan, membatalkan niat musuh, dan menghambat gerakan musuh atau menjebak musuh dengan tujuan mengubah perbandingan dan perimbangan kekuatan TNI menjadi lebih kuat sehingga dapat beralih kepada operasi ofensif strategis.
2) Ofensif Strategis.
Operasi yang bersifat Ofensif Strategis menggelar kekuatan dan kemampuan pertahanan, untuk menghancurkan, melumpuhkan, mendisorganisasikan atau melemahkan kekuatan musuh di tempat asalnya ataupun saat perjalanan, serta menghindari risiko penggunaan wilayah NKRI sebagai ajang peperangan dengan strategi militer menggunakan pertahanan berlapis sebagai berikut:
a) Lapis pertama. Pertahanan militer menghadang dan menghancurkan musuh di luar wilayah ZEEI.
b) Lapis kedua. Pertahanan militer menghadang dan menghancurkan musuh di wilayah ZEEI.
c) Lapis ketiga. Pertahanan militer menghadang dan menghancurkan musuh di wilayah laut teritorial dan perairan kepulauan (archipelagic waters) Negara Kesatuan Republik Indonesia.
d) Lapis keempat. Pertahanan militer menghadang dan menghancurkan musuh di daratan.
e) Lapis kelima. Perlawanan berlarut.

Terlepas dari pernyataan Panglima TNI di atas yang multitafsir, pada nyatanya tidak ada peraturan yang menyatakan bahwa tindakan preemptive dilarang, bahkan dianjurkan. Hanya diatur bahwa tindakan preemptive dapat dilakukan apabila negara musuh memang nyata2 menunjukkan permusuhan dan berniat menyerang negara kita, sesuai dengan yang Bapak sampaikan dalam paragraf ketiga sebelum akhir.
Dan memang betul negara kita bukan negara agresor, karena pada prinsipnya negara agresor menyerang dan menduduki negara lawan karena kepentingan lain yang menguntungkan diri sendiri dan dibuat seolah-olah mengancam keselamatan negaranya, walau pada kenyataanya tidak.
Hal itu yang dilarang oleh UUD 1945 dimana kita menganut sistem politik Bebas Aktif, yang mempromosikan kemerdekaan bagi seluruh negara di dunia ini tanpa bayang-bayang agresi negara lain.

Hormat saya,

Arief

Sumber:
1. Departemen Pertahanan. Doktrin Pertahanan Negara. 2007. Jakarta: Dephan.
2. Departemen Pertahanan. Strategi Pertahanan Negara. 2007. Jakarta: Dephan.
3. Markas Besar TNI. Doktrin Tentara Nasional Indonesia TRIDARMA EKAKARMA(TRIDEK). 2010. Jakarta: Mabes TNI.

wehrmacht's picture

Terimakasih Atas Tanggapan Mas Arief

Terimakasih atas tanggapannya Mas Arief. Memang buku Hanneg memuat seperti apa yg Mas Arief uraikan. Tetapi saya menyoroti keseriusan pemerintah untuk mewujudkan apa yg sdh digariskan tsb.

Saya tidak menyalahkan TNI karena ia sepenuhnya alat pemerintah yg merumuskan doktrin pertahanan. Yang harus dirubah itu mental pemerintah dari peragu menjadi pemberani kalau sudah bicara kedaulatan.

Kalau kita memang merumuskan penangkalan dengan salah satu tindakannya Pre Emptive Strike, mana Alutsista untuk melaksanakannya. Pionir Pre Emptive Strike adalah AL dan AU. Lihat AU dan AL kita jangankan untuk Pre Emptive Strike, untuk mengawasi perbatasan saja kedodoran mengingat luasnya wilayak yg hrs di awasi. AD kita di Kalimantan saja hrs melongo melihat patok2 yg di geser dan MBT Malaysia yg dibariskan diperbatasan.

Secara jujur boro2 Pre Emptive, mempertahankan harga diri saja kita susah....

Pemerintah jangan cuma omdo (omong doang). Perbanyak itu Alutsista dan remajakan yg sudah tua. Saya mengerti kita skrg sdg kebut memenuhi MEF. Tapi kita perlu Crash Programme percepatan Alutsista mengingat bahaya sudah clear n present danger, tidak saja dari luar tp jg ekstrimist dr dlm negeri yg sudah merayap2 memecah belah kesatuan bangsa. Membangun Kapal Perang butuh waktu sehingga kita butuh pengadaan instan Contoh, pembelian Light Frigate Nakhoda Ragam Class hrs segera di realisasikan.

DPR juga jgn seperti menggunting dalam lipatan. Kita butuh secepatnya memperbesar Otot TNI, janganlah di hambat2 dgn isyu korupsi,gak ada kepeng,melanggar skema pembelian dsb dsb. Berkaca dululah pada diri sendiri. Mereka kan di bayar pake pajak rakyat termasuk gaji saya yg dipotong PPH tiap bulan. Tunjukan kalau mereka ada gunanya duduk di senayan.

Kemenlu juga terlalu lemah karena menjalankan kebijakan pemerintah yg peragu. Sejauh mana keseriusan pemerintah membangun citra bangsa tercermin dari bagaimana tindakan para diplomat. Padahal bahaya sudah didepan mata, Tidak saja dari luar tetapi juga pembusukan dari dalam. Extrimist sekarang tidak pake senjata lagi untuk mengodol-odol kita tapi sudah pake isyu internasional. Kita tumpas mereka secara politis sampai mereka malu menunjukkan mukanya di dunia.
Kadang untuk menyelamatkan organ tubuh yg lebih vital usus buntu harus diangkat....

Salam,

Julian

Wah, Mas kalo ditanya

Wah, Mas kalo ditanya tentang implementasi saya juga gak bisa bilang apa-apa karena saya bukan orang yang hands on dalam menentukan itu.
Cuma di situ kan Mas mempertanyakan tentang doktrin kita, sedangkan menurut hitam di atas putih tidak ada yang salah dengan doktrin kita.
Hanya pelaksanaannya ya memang tergantung pemerintah, karena sudah biasa kalo di negara kita itu suka "ganti pemimpin, ganti selera".
Namun, dengan dasar dokumen yang sudah ada(bahkan sedang dimutakhirkan kembali saat ini) kita bisa menuntut pemerintah untuk memenuhinya.
Kalau kita hanya berkutat di hal-hal sepele macam redaksional dalam mengimplementasikan doktrin yang ada, ya gak akan maju-maju.
Apalagi cuma ribut menentukan siapa yang benar dan siapa yang salah.
Untuk crash program, saya rasa sih belum perlu, karena belum adanya imminent threat, walaupun potential threat-nya banyak.
Yang benar ya, seluruh unsur pemerintahan baik eksekutif, legislatif, dan yudikatif konsisten untuk menjalankan Renstra yang sudah disusun.
Bukannya saling menghambat satu sama lain hanya untuk pencitraan diri semata.
Saya rasa dengan penetapan MEF dapat menjadi panduan yang jelas tentang tujuan pembangunan kekuatan pertahanan sebelum nantinya kita beranjak kepada Postur Ideal Pertahanan Negara.

Hormat saya,