Demokrasi, Anggaran Pendidikan dan Pertahanan

Oleh: Letda (Pnb) Adhe Irmansyah, Skadron Udara 31 Halim Perdanakusumah

Setiap warga negara pasti menginginkan kemajuan dan kejayaan bangsa dan tanah airnya. Tidak terkecuali seluruh rakyat di Indonesia kita tercinta ini. Dan, kita semua akan sepakat bahwa kata kunci menuju kemajuan di segala bidang adalah pendidikan. Seorang yang terdidik akan memiliki wawasan terbuka, menguasai keahlian yang dibutuhkan profesinya, selanjutnya akan membuka potensi kreatif untuk memajukan lingkungannya. Kita mungkin boleh menyimpulkan jika seandainya seluruh rakyat mendapat kesempatan yang sama untuk menjadi orang terdidik, tentu Indonesia akan melaju ke jajaran bangsa-bangsa maju dunia. Gambaran ini tentunya adalah harapan ideal yang secara fakta masih jauh untuk dikejar. Namun harapan ini perlu disikapi dengan sarat optimisme, karena jika tidak, harapan-harapan ini akan mengambang sebatas khayalan.

Terimakasih kepada Pemerintah yang telah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar Rp 207,4 triliun, 20% dari APBN tahun 2009. Sebuah langkah yang mesti kita sikapi dengan keoptimisan. Harapan kita semoga para pengelola anggaran ini dapat memanfaatkannya secara bijak dan amanah. Semoga ini dapat mempercepat proses bangsa tercinta ini menuju kesejajaran dengan bangsa-bangsa maju dunia.

Hal yang cukup menarik disikapi oleh kami, warga-warga yang berkecimpung di bidang pertahanan adalah dikuranginya anggaran pertahanan. Tahun 2009, Departemen Pertahanan mendapat jatah Rp 35 triliun, lebih rendah dari sebelumnya Rp 36.39 triliun. Secara bijak Menhan menyikapi hal tersebut dengan fokus mengoptimalkan anggaran yang ada, dan tidak mempermasalahkan kecilnya anggaran.

Harus diakui bahwa bidang pertahanan bukanlah sektor populer yang bisa dijadikan komoditas politik untuk mencari dukungan suara dalam kancah demokrasi. Pihak-pihak yang ingin memenangkan dukungan dan hati rakyat sudah tentu akan menempatkan pertahanan sebagai prioritas kesekian. Tentunya jauh di bawah isu ekonomi, kesejahteraan, pendidikan, kemiskinan yang sudah menjadi menu utama untuk merebut suara dalam demokasi di negara kita ini. Di tambah lagi dengan kebijakan komponen utama pertahanan bangsa, yaitu TNI yang telah menjauh dari hiruk pikuk politik, serta menghindari segala kegiatan yang dipandang mempengaruhi serta menghalangi proses demokrasi.

Begitulah, nasib pertahanan negara tercinta ini ditentukan Bapak-Bapak yang menentukan kebijakan negara, eksekutif maupun legislatif. Nasib Blok Ambalat, pulau-pulau terluar, pesawat-pesawat Angkatan Udara, kapal-kapal perang AL, seluruhnya kembali ke tangan beliau-beliau. Apakah tentara-tentaranya akan selalu diberikan doktrin bambu runcing bisa mengalahkan tank, atau diubah menjadi postur pertahanan mendekati ideal yang mampu menjaga harkat dan martabat bangsa, semuanya kembali ke pola pikir beliau-beliau ini.

Tentara memang selalu siap dengan segala perintah dalam kondisi apapun. Selalu siap bertugas all out, bahkan dengan taruhan nyawa. Tapi tolong berikan kami alasan yang pantas untuk apa kami harus mati..