by: Nurkholisoh Ibnu Aman, ST., MSc; Head of R & D Division for Economic Resilience, TANDEF
In the immediate future, citizens of Indonesia will engage in two direct elections, one to choose members of parliament and to elect the country's president and vice president.
With more than 170 million eligible voters spread over approximately 17,000 islands, it will easily be one of the largest direct elections in the world.
But what do these elections look like through an economic lens?
Economists usually rest their analysis on the "rational choice theory," which says that individuals will always try to maximize benefit and minimize cost.
Within this framework, a voter will turn out on election day and cast a vote only if they perceive there to be a greater benefit than costs in doing so. The perceived benefits of voting include the possibility that a person's vote will make a difference in the outcome of the election and that satisfaction will come from fulfilling ones civic duty.
The perceived costs of turning out to vote have mostly to do with logistics (getting to the polls, taking the time off work) and the time it takes to research the details of each party or candidates policy platform.
However, simple logic shows that in an election with 170 million eligible voters, one person's vote has almost no chance of deciding the outcome. A single vote can only impact an election when there is a tie, which has essentially zero chance of happening in a nation-wide election. For this reason, a rational voter should not come to the polls on the election day, since the expected benefits of voting will be outweighed by the costs.
In the case of Indonesia's legislative elections, the cost of voting is magnified by the fact that one ballot may have hundreds of candidates from 38 different political parties to choose from.
The cost of informing oneself about each of these candidates and political parties can be very high. It involves spending a great deal of time following their track records, listening to their campaign speeches and comparing their political platforms.
Confronted with such huge costs, voters may decide to stay away from the polls or even from politics at all, a phenomenon identified by economists as "rational ignorance". Such behavior occurs when the cost of educating oneself on an issue exceeds the potential benefit that the knowledge would provide.
The conclusion that a rational voter should not vote leads us to what economists call the "voter's paradox". An individual voter gains more by not voting, but if everyone declined to vote it would spell disaster for society.
This theory is an extension of the well-studied "prisoner's dilemma" but is much more complex and much more common in the real world. Such a situation would be when everyone would be better off if everyone contributed (cooperates), but a particular individual would always be better off not contributing (defecting).
One final issue appealing to an economist regards the economic benefits of voting. Can the system of voting and elections provide better welfare for the society? Is democracy good for the economy?
The economist Robert Barro of Harvard University has tried to answer this question by analyzing panel data from about 100 countries between 1960 and 1990. He found that the overall relation between economic growth and democracy is statistically weak. There is a nonlinear relation - an inverted U-shape - in which growth rises initially with democracy, reaches a peak, and then declines subsequently with further rises in democracy.
Drawing from his study, he offered two lessons. The first is that more democracy is not the key to economic growth, although it may have a weak positive effect for countries that start with few political rights. The second is that political freedoms tend to erode over time if they are out of line with a country's standard of living.
In his inauguration speech as a professor at Gadjah Mada University, Boediono outlined a concept which says that there is a certain income threshold level (around US$ 6600 measured by per capita PPP GDP) below which a democracy in a country is more likely to be short-lived. With an average income level of US$ 4000, Indonesia is not yet in "safe position" to exercise democracy.
The process of democracy in Indonesia is bound to be challenging and risky to the economy.
This article was also published in the Jakarta Post
Kemana Legislatif Menuju?
Aku ingin mengomentari tulisan rekan kita Nurkholishoh dalam bahasa Indonesia saja sehingga lebih mudah bagiku dari pada harus mengerutkan kening karena harus menulis dalam bahasa Jakarta Post.
Intinya, Hari ini aku kebetulan membaca tulisan menarik sekaligus menakutkan tentang kemungkinan hasil pemilu yang akan datang.
Diakui maupun tidak , kecenderungan sudah mengarah ke sana. Selain kita baca di media, kita peroleh juga pengakuan jujur "Bude saya" selama melakukan PDKT ke Dapil nya di Jateng. Ada kesulitan nyata, ada tantangan yang muncul di luar skenario yang direncanakan para pengambil kebijakan. Semua itu kalau tidak diwaspadai akan menggiring demokrasi kita menuju kebangkrutan, ...kehilangan kepercayaan dari akar rumput, sekaligus ketidak mampuan melihat besarnya persoalan yang dihadapi bangsa pada beberapa anggota parlemen.
Bagi beberapa aktivis pergerakan atau orang yang mempunyai concern terhadap jatuh bangun nya Indonesia, maka kecenderungan ini melengkapi kekalahan, setelah rontoknya otoritas sosial di tingkat lokal yang kita harapkan mengajarkan local wisdom.
Tampaknya penguasa berikutnya adalah orang yang menguasai media TV dan sejenisnya, dan kalaupun sekarang banyak artis muncul dalam daftar calon legislatif, itu hanyalah contoh nyata orang yang paham akan lakunya nama setelah ketenaran didapat dari TV. Akan muncul tantangan berikutnya dari kita, apakah kita akan ikut mencari populer dengan menjadi selebritis atau kita akan setia mengawal komunitas dalam membangun kearifan lokal. Semoga saja masih ada yang mau memberi teladan dalam lokalitas di sekitarnya sehingga secara sosial masih akan tumbuh tonggak tonggak pemimpin lokal yang bukan hasil popularitas dadakan.
Tentu saja ini bukan karena para artis, wartawan atau selebriti yang akan bertarung mempunyai niat jahat terhadap republik tercinta, namun lebih pada keterbatasan mereka dalam mengabsorb persoalan yang demikian kompleks. Ada kekhawatiran bahwa pada akhirnya mereka akan kalah dengan para konsultan dari MNC yang memang sangat piawai mengegolkan peraturan yang lebih suitable dengan kepentingan mereka.(Secara teori Wicak lebih paham hal ini)
Apakah ini harga yang harus dibayar oleh demokrasi?bagaimana peluang kita dalam meningkatkan kapabilitas para anggota dewan yang terhormat nanti kalau mereka benar-benar terpilih.
Beberapa survey sudah membuktikan bahwa popularitas para bintang sinetron, dangduters, maupun anchor TV sungguh sangat sulit dilawan, sehingga ada tokoh politik yang mengundurkan diri karena kalah bersaing di Dapil nya dengan juara KDI (http://www.nst. com.my/Current_ News/NST/ Saturday/ Columns/2522732/ Article/index_ html )
Tugas berat bagi semua partai politik untuk mengisi ruang yang masih tersedia, katakanlah semacam kapasitas building,..meskipun masih tersisa pertanyaan, sadar dan bersediakah parpol tersebut untuk membuka ruang dan mengisinya?
Selamat mengikuti semaraknya pesta politik, gunakan hak pilih meskipun tak ada calon atau partai yang benar-benar berkenan di hati kita, karena memang hanya itulah jalan yang tersedia untuk membangun bangsa ini.
Leaders are Readers
Demokrasi dalam Transisi
Terima kasih Bang Imam Edy atas komentarnya (mohon ijin meng-address dengan Bang, karena rasanya akan lebih akrab).
Artikel saya di atas mencoba meneropong demokrasi dari kacamata ekonomi. Kesimpulan yang ditawarkan adalah bahwa proses demokrasi di Indonesia berisiko mengganggu kinerja ekonomi. Proses sebenarnya akan lebih mulus bila dilakukan dalam kondisi ekonomi yang lebih baik.
Perjalanan demokrasi di Indonesia memang sering meresahkan dan membingungkan. Menurut saya, ini wajar dalam masa transisi. Umur demokrasi kita belum lagi 10 tahun, pengalaman memilih langsung pun baru dua kali. Berbagai metode masih dicoba-coba.
Layaknya setiap proses transisi, tentu akan ada "biaya" dan bahkan "korban". Tapi seperti yang abang bilang, bangsa Indonesia sudah memilih untuk menempuh jalan panjang demokrasi ini. No point of return.
Jadi menurut saya, kita perlu lebih sering menahan nafas menyaksikan hal-hal yang terjadi di panggung demokrasi. Lebih sabar dan lebih arif. Selain itu, kita juga perlu turut memperbaiki proses sesuai peran masing-masing.
Yang memiliki hak pilih, pastikan kita menjadi bagian dari solusi dengan memilih caleg/capres/partai yang amanah. Ajak pula mereka di sekitar kita untuk mengedepankan logika ketika memilih. Yang tidak memiliki hak pilih, bantu proses demokrasi dengan bersikap netral dan mengamankannya.
Dan yang paling utama adalah peran mereka yang menjadi caleg/aktivis parpol. Niatkan perjuangan di politik demi kejayaan bangsa dan negara.