KODAM I/BUKIT BARISAN GELAR UPACARA GABUNGAN

Oleh : Pendam 1/bukit Barisan

21-Jul-2010, 13:33:13WIB

Gubernur Sumatera Utara H. Samsul Arifin, S.E., sebagai Inspektur upacara pada upacara gabungan Satuan TNI AD, TNI AL, TNI AU, Poldasu dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang dilaksanakan di Lapangan Upacara Makodam I/BB, Jalan Binjai Km 7.5 Medan, Senin (19/7).

Pada kesempatan ini Gubsu menyampaikan, beberapa Fenomena berupa isu-isu krusial sepekan baik skala Nasional maupun lokal, isu kenaikan harga sembako, antisipasi menjelang Ramadhan, kenaikan tarif dasar listrik (TDL), antisipasi munculnya PHK, Masalah konversi minyak tanah ke gas elpiji yang diikuti beberapa peristiwa meledaknya tabung gas dan munculya gas oplosan, serta antisipasi keputusan mahkamah konstitusi terhadap hasil pemilukada, selain itu ada beberapa isu aktual yang bersinggungan dengan keagamaan seperti fatwa MUI tentang perbaikan arah kiblat, bahan baku vaksin maningitis bagi calon jemaah haji dan belum keluarnya ketetapan tetang jenis vaksin maningitis bagi jemaah haji, semua isu ini harus disikapi secara cepat, arif dan bijaksana agar tidak berimplikasi terhadap kerawanan sosial yang akhirnya dapat mengganggu Stabilitas keamanan wilayah, Mencermati harga sembilan kebutuhan bahan pokok yang bergerak naik yang diakibatkan gangguan produksi akibat pengaruh cuaca maupun kenaikan harga bahan baku di dunia, serta perminyaan pasar terhadap komoditas tertentu mulai naik, karena akan memasuki bulan suci Ramadhan.

Mencermati kenaikan harga bahan pangan tersebut, pemerintah provinsi mengundang para distributor maupun asosiasi dan instansi terkait guna mengambil langkah-langkah antisipasi antara lain setiap saat memonitor perkembangan harga, koordinasi tentang ketersediaan stok bahan pokok, koordinasi dengan Kabupaten/Kota tentang kemungkinan pemberian subsidi melalui APBD masing-masing dalam operasi pasar, faktor lain yang perlu kita antisipasi adalah perubahan cuaca yang sulit diprediksi sebagai dampak perubahan iklim global yang mengakibatkan langkah antisipatif terhambat, apalagi momen kenaikan tarif dasar listrik memberi peluang bagi naiknya harga pasar. Yang tak kalah pentingnya harus diantisipasi kemungkinan hadirnya para spekulan yang memanfaatkan faktor kondisi ini dengan menimbun stok, dalam hal ini perlu ada perbaikan manajemen stok dan Distribusi yang lebih baik pemerintah bersama aparat keamanan dapat terus memantau dan mengontrol stok maupun jalur distribusi.

Mari kita syukuri Pemilukada dari 13 Kabupaten dan Kota yang telah berlangsung baru-baru ini di Sumut berjalan dengan damai, aman dan kondusif relatif tidak ada permasalahan krusial yang dapat mengganggu stabilitas keamanan wilayah, namun demikian kita tidak boleh lengah dalam menyingkapi hasil keputusan mahkamah konstitusi terhadap beberapa daerah yang harus mengadakan pilkada ulang seperti di Kota Tebing Tinggi dan Kabupaten Mandailing Natal, maupun daerah lain yang kemungkinan akibat proses persidangan di Mahkamah Konstitusi, mengakibatkan tertundanya jadwal pelantikan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dari periodesasi jabatan kepala daerah 2005-2010.

Terhadap daerah yang tertunda pemerintah telah mengatur mekanisme terjadinya kevakuman pimpinan, maka pemerintah akan mengangkat pejabat Kepala daerah dari pejabat karier eselon II yang ditetapkan keputusan Mendagri, ketentuan ini harus dipahami betul oleh masyarakat sehingga tidak menimbulkan salah tafsir yng akhirnya dapat mengakibatkan instabilitas daerah, penyelenggaraannya harus dipersiapkan secara matang, baik menyangkut biaya, kesiapan penyelenggara maupun faktor keamanan diharapkan semua pihak untuk dapat menghormatinya demikian Gubsu

Penomena lain masalah meledaknya tabung gas dibeberapa daerah, telah menimbulkan traumatik bagi masyarakat, sementara disisi lain, minyak tanah bersubsidi telah ditarik oleh pertamina, terutama dilima daerah sumut. Menyingkapi kondisi tersebut pemerintah telah meminta pihak pertamina terus melakukan sosialisasi terhadap penggunaan gas elpiji, serta mengevaluasi ulang keputusan penarikan subsidi minyak tanah sampai dengan masyarakat benar-benar siap menggunakan gas elpiji yang tidak menimbulkan korban, disisi lain ditemukannya peredaran tabung gas ilegal dan gas oplosan yang juga akan menimbulkan potensi kerawanan bahkan dapat menimbulkan korban, untuk itu apresiasi kepada pihak Polri yang telah bertindak cepat menindak pelaku pengoplosan gas yang ilegal tersebut, dan diharapkan agar Kepolisian terus melakukan pengawasan terhadap peredaran tabung gas dan setiap saat melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan Pertamina, tidak sampai sebulan lagi umat Islam memasuki bulan Suci Ramadhan saat ini wilayah pantai timur dan barat diperkirakan terjadi gangguan cuaca yang dapat menimbulkan hujan besar yang panjang, berpotensi timbulnya banjir dan longsor, diminta jajaran pemerintah maupun aparat keamanan untuk membantu langkah-langkah antisipasi yang diperlukan dalam menanggulangi kemungkinan munculya musibah bencana alam, seperti terganggunya pendistribusian bahan pangan pokok maupun korban jiwa.

Selain pelaksanaan upacara gabungan di Makodam I/BB untuk jajaran TNI melaksanakan upacara tujuhbelasan di satuannya masing-masing dengan membacakan amanat Panglima TNI Jendral TNI Djoko Santoso pada hari Senin (19/7). Pada amanatnya Panglima TNI mengatakan bulan Juli merupakan bulan awal semester II tahun anggaran 2010 priode sangat tepat untuk mengevaluasi program kerja enam bulan ke belakang dan sebagai acuan dalam penyelesaian program kerja enam bulan kedepan tahun anggaran 2010, atas nama Komando mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh Prajurit dan Pegawai Negeri Sipil TNI dimanapun berada dan bertugas sesuai dengan fungsi dan bidang masing-masing, kita menyadari kehidupan Nasional tengah menghadapi berbagai tantangan dan ujian sebagai dampak dari perkembangan lingkungan strategi baik global maupun regional dengan segala isu yang dibawanya, isu yang sedang menghangat saat ini adalah 246 daerah provinsi, Kabupaten maupun Kota di seluruh tanah air telah dan akan melaksanakan pemilukada dalam tahun 2010 secara sambung menyambung, pada setiap pelaksanaan pemilukada nyaris selalu menimbulkan dan menyisakan persoalan politik, dengan demikian patut diwaspadai dan diantisipasi agar persoalan tersebut tidak merusak harmonisasi sosial, persatuan dan kesatuan Bangsa serta tidak menimbulkan gangguan Stabilitas Nasional. Maka seluruh Panglima dan Komandan lapangan agar benar-benar menjelaskan pada segenap Prajuritnya untuk menjunjung tinggi komitmen ”Netralitas TNI” sesuai undang-undang no 34 tahun 2004 pasal 39, isu lain adalah masalah ”hak pilih TNI” yang kembali mengemuka dan jadi bahan pembicaraan elit politik dan masyarakat luas, permasalahan hak pilih TNI ini kita serahkan kepada Pemerintah dan legislatif, kepada seluruh Prajurit agar tidak terbawa arus polemik masalah hak pilih tersebut.

Lebih lanjut Panglima TNI menekankan, dari dinamika lingkungan strategi dengan segala kecenderungannya serta ketersediaan alokasi APBD untuk TNI, maka TNI merancang ”Kekuatan Pokok Minimal (Minimum Essential Force) untuk menghadapi semua yang mengancam kedaulatan Negara, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa serta tumpah darah Indonesia. Kebijakan ”Optimalisasi Peran TNI’ yang merupakan wujud partisipasi aktif dan kontribusi nyata TNI dalam membantu proses pembangunan Nasional pada khususnya serta kehidupan berbangsa dan benegara pada umumnya bila diperlukan sesuai batas kemampuan TNI. Optimalisasi peran TNI sama sekali bukan bentuk ekspansi TNI seperti dimasa lalu. Untuk mencampuri atau mengambil alih peran dan tugas pokok instansi lain. Optimalisasi TNI semata-mata panggilan moral dan fungsional TNI dalam menunaikan tugas kemitraan atau perbantuan TNI kepada Institusi atau lembaga lain seperti pelaksanaan TMMD dan manunggal KB Kesehatan serta membantu penanggulangan bencana alam yang telah berjalan selama ini. (Pendam 1/Dispenad)

Sumber : http://www.tniad.mil.id/1berita.php?pil=4&dn=20100721103146