Konflik Thailand dan Kamboja

kazmi's picture

Oleh: Khairil Azmi, B.Eng., M.IScT., Direktur Eksekutif TANDEF

Mengenai detail konflik Thailand & Kamboja ini, tentunya sedikit banyaknya kita dapat memantaunya di berbagai media massa (TV, koran, dll), jadi detailnya tidak usah saya bahas lagi di sini. Yang jelas, hal yang mirip bukan tidak mungkin dapat saja sewaktu-waktu terjadi antara Indonesia dengan negara tetangganya.

Ada sedikit analisa (yang dalam tahap ini sebenarnya masih cukup dangkal untuk dikatakan sebagai analisa) tentang apa sebenarnya yang kira-kira terjadi di konflik ini:

1) Walaupun masing-masing pihak (Thailand maupun Kamboja) mengklaim bahwa tembakan dimulai dari pihak lawan (Thailand menuduh Kamboja lah yg memulai tembakan, dan begitu pula sebaliknya), saya yakin tembakan ini dimulai oleh Thailand. (Alasan-alasan di balik ini saya paparkan di bawah)

2) Kuil Hindu Kuno (Preah Vihear) yang diperebutkan sebenarnya sudah diakui sebagai milik Kamboja oleh PBB. Ini terbukti dengan terdaftarnya kuil ini sebagai World Heritage atas nama Kamboja beberapa tahun lalu. Bahkan, pada tahun 1962, International Court Justice juga sudah mengakui bahwa kuil ini berada dalam wilayah Kamboja. Jadi, sebenarnya masalah ini sudah selesai secara hukum internasional dan Kamboja tentunya tidak memiliki kepentingan untuk memperebutkan kembali permasalahan kepemilikan kuil ini.

3) Di sisi lain, Thailand secara politik mengalami instabilitas. PM Samak baru saja diturunkan secara paksa oleh kekuatan rakyat (walaupun kemudian penurunan ini dilegitimasi dengan tuduhan lain). PM Somchai yang baru naik pun sepertinya tidak akan bertahan lama, karena masih kerabat mantan PM Thaksin. Padahal, jelas sekali bahwa massa sebelumnya menuntut penurunan PM Samak karena menuduh Samak sebagai antek Thaksin, apatah lagi bila yang menjadi PM adalah kerabat Thaksin sendiri. Jadi, masalahnya belum selesai dan konflik dalam negeri ini diperkirakan akan terus berkepanjangan.

4) Untuk menghadapi instabilitas dan konflik horizontal dalam negeri ini, obat yang paling ampuh adalah mengalihkan perhatian rakyat, antara lain dengan cara "memiliki musuh bersama". Terkait ini, sangat mungkin Thailand lah yang mengharapkan adanya konflik ini, karena jelas Kamboja tidak akan pernah bisa diuntungkan dengan adanya konflik ini. Secara hukum internasional, posisi Kamboja atas kuil ini sudah jelas. Secara politik, Kamboja relatif stabil. Secara ekonomi, mereka sedang giat-giatnya bangkit dari keterpurukan akibat perang saudara berkepanjangan pada dekade-dekade yang telah lalu. Secara militer, di atas kertas mereka jauh kalah dibanding Thailand sehingga tidak mungkin Kamboja sengaja menantang Thailand untuk sebuah konflik terbuka.

5) Saya yakin, konflik ini akan berlanjut dalam bentuk provokasi-provokasi kecil secara sporadis oleh militer Thailand, dan bila Kamboja terpancing dengan provokasi tsb, bukan tidak mungkin konflik ini akan membesar.

6) Keberanian Thailand untuk menantang Kamboja ke dalam konflik terbuka itu sendiri kemungkinan didorong oleh fakta perimbangan kekuatan, bahwa kekuatan militer Kamboja sendiri secara alutsista kalah jauh dibanding Thailand. Kelemahan militer suatu negara selalu bisa menjadi salah satu pendorong / motivasi bagi terjadinya agresi oleh negara lain ke negara tersebut.

Pelajaran bagi Indonesia yang bisa dipetik dari konflik ini adalah:

1) Setiap perselisihan tentang perbatasan maupun masalah lainnya antar negara hendaknya diupayakan dengan jalan negosiasi.

2) Bila negosiasi bilateral menjadi buntu, maka perlu dilibatkan pihak ketiga, apakah itu PBB, negara perantara, dsb.

3) Perlunya kekuatan militer yang signifikan agar menjadi daya penggetar bagi negara tetangga maupun negara manapun untuk tidak memulai konflik dengan negara kita.

moharifwidarto's picture

Pengalaman Buruk Penyelesaian Sengketa Perbatasan

Saya setuju dengan pernyataan mengenai pelajaran yang dapat dipetik dari konflik antara Thailand dengan Kamboja bahwa perselisihan tentang perbatasan hendaknya diupayakan dengan jalan negosiasi. Akan tetapi, Indonesia telah memiliki pengalaman buruk dengan negosiasi. Kita tentu ingat sengketa antara Indonesia dengan Malaysia dalam memperebutkan Pulau Sipadan dan Ligitan. Upaya negosiasi dengan Malaysia tidak pernah mencapai titik temu. Malaysia terkesan menunda-nunda pembicaraan bilateral mengenai penyelesaian sengketa tersebut. Ketika akhirnya kedua belah sepihak untuk mengajukan permasalahan ini kepada Mahkamah Internasional, segala bukti sejarah bahwa kedua pulau tersebut merupakan bagian dari Indonesia dimentahkan melalui voting dengan kekalahan yang sangat telak. Alasan para hakim memilih Malaysia sebagai pemilik kedua pulau tersebut adalah karena Malaysia mengelola kedua pulau tersebut. Padahal, Indonesia memandang kedua pulau tersebut sebagai wilayah sengketa di mana kedua pihak seharusnya menahan diri untuk melakukan pembangunan di kedua pulau tersebut. Sebuah pandangan benar yang tidak diakui oleh para hakim.

Berkaitan dengan sengketa antara Thailand dengan Kamboja, pada tahun 1964 kuil tersebut telah diakui sebagai milik Kamboja. Akan tetapi, kenyataannya Thailand tidak mengindahkan pengakuan tersebut. Bagi saya, sangat wajar apabila Kamboja berusaha untuk mempertahankan setiap jengkal wilayahnya. Begitu pula dengan Indonesia, kita tidak perlu kehilangan lagi sejengkal pun wilayah kita hanya karena kegagalan dalam diplomasi.

Moh Arif Widarto
http://moharifwidarto.com

Rujito's picture

Pelajaran yang dapat dipetik

Seperti bung Arif Widarto, saya juga setuju dengan pelajaran yang dapat dipetik bagi Indonesia bila menghadapi sengketa perbatasan dengan negara lain. Namun, saya ingin sedikit menambahkan bahwa untuk menghindari wilayah kita dicaplok oleh negara tetangga melalui jalan hukum, seperti yang terjadi pada Ligitan dan Sipadan, kita perlu mengeksploitasi pulau itu dan mengadministrasikannya ke dalam sistem politik yang ada. Harus jelas masuk RT atau RW dari desa/kecamatan/dan kabupaten mana daerah itu. pengeksploitasiannya dapat dalam bentuk seperti apa yang sudah dilakukan oleh Malaysia thd Sipadan atau Ligitan, atau menempatkan penduduk di daerah itu. Bila penempatan penduduk tidak dimungkinkan, maka penempatan pos militer harus dilakukan. Di samping itu, kehadiran kekuatan militer secara kontinyu perlu dilakukan juga. Kita juga harus menjaga hubungan persahabatan dengan negara-negara lain di dunia, terutama negara-negara Barat yang menguasai politik dunia. Kita juga wajib membangun kesolidan persatuan bangsa kita sendiri. Dengan demikian, akan memperkecil kita untuk dikalahkan dalam kepemilikan daerah perbatasan.

Thaksin menjual negerinya...

SEbagai informasi saja, seorang class mate saya bilang bahwa saat thaksin jadi PM, dia telah menginvestasikan sejumlah uang di kuil ini, lalu dia setuju untuk menandatangani perjanjian bahwa kuil ini dimiliki oleh Kamboja karena mendapatkan kemudahan yang banyak sekali di dalam bisnis ini dari KAmboja..Kuil lalu di depositkan ke PBB.
Antisipasi yang disampaikan oleh tulisan tulisan di atas sangat bagus sekali..
saya harap masukan ini berguna juga untuk memperdalam permasalahan ini.
Akan berat sekali bagi suatu negara untuk maju kalo seandainya "PEMBUSUKAN ITU TERJADI DI DALAM NEGERA ITU SENDIRI"
WElcome aboard, MAritime State!!!
Even China with her BIG land will develop their navies (read : Xinhua)
Indonesia????