Konsep Pengembangan Doktrin Teritorial Dalam Rangka Menghadapi Insurjensi dan Terorisme di Indonesia (2)

Oke's picture

Oleh: Kapten Arm Oke Kistiyanto, S.AP, Danrai A Yonarmed-7/105 GS Kodam Jaya

Faktor yang mempengaruhi

            Realitas dan teori, merupakan dua sisi mata uang yang tidak bisa lepas dari pengembangan Operasi Teritorial kedepan. Seperti yang akan disampaikan dalam bab ini bahwa teori yang saat ini berlaku, terutama yang ada kaitannya dengan pengembangan Operasi Teritorial tidak sesuai lagi dengan realitas perkembangan jaman. Operasi Teritorial sendiri sangat erat hubungannya dengan peran Satuan Teritorial dalam menerapkan metode Binter di daerah binaannya. Namun realitas mengatakan bahwa peran Satuan Teritorial saat ini sudah tidak sesuai dengan perkembangan dunia. Jika dikaitkan dengan aspek “Gatra”, banyak faktor yang tidak lagi ter-cover dalam pencapaian sasaran Binter diantaranya adalah aspek Iptek dan Informasi. Bagaimana bisa satuan Teritorial melaksanakan Operasi Teritorial dengan baik kalau tidak memiliki peran Binter yang baik.
Kemudian juga dari segi teori, kedalaman pemahaman akan teknis pelaksanaan Operasi Teritorial masih sangat minim dikarenakan kurangnya / tidak adanya referensi yang cukup mengenai teknis pelaksanaannya. Berikut ini merupakan uraian faktor-faktor yang berpengaruh yang akan menjadi permasalahan apabila TNI akan menggelar Operasi Teritorial.

1. Faktor Eksternal.

a. Perebutan Sumber Daya Alam.    

Sejak dahulu kala, semua yang terjadi di Nusantara pasti berhubungan dengan kekayaan alam. Karena kekayaan alam itulah, Indonesia dijajah Portugis, Belanda dan Jepang selama hampir 4 abad lamanya dan dikarenakan oleh faktor kekayaan alam juga Indonesia menjadi sasaran perebutan pengaruh antara Blok Barat dan Blok Timur selama era perang dingin. Namun satu hal yang perlu dipahami bersama mengapa sampai saat ini Indonesia belum bisa mengelola kekayaan alam sendiri dan digunakan sebesar besarnya untuk kemakmuran rakyat sesuai dengan apa yang diamanatkan pada pasal 33 UUD 1945. Apakah kita masih terjajah? 

Perlu diketahui bahwa perkembangan situasi global sekarang sedang dilanda perebutan raw material” oleh Amerika Serikat dan China. Bisa dibayangkan bahwa China sekarang menguasai hampir 80 % bahan mentah yang digunakan Amerika Serikat dalam membuat peralatan perangnya.1) Berkaitan dengan kondisi tersebut, Indonesia negara yang kaya akan sumber daya alam, saat ini memiliki kekayaan alam “raw material” yang diinginkan oleh kedua belah pihak. Sehingga dengan kondisi seperti ini, Indonesia pasti menjadi pusat perebutan pengaruh antara negara-negara yang berkepentingan.

Sejarah membuktikan bahwa semua kejadian insurjensi maupun kerusuhan sosial di Indonesia tidak pernah lepas dari campur tangan asing. Daerah-daerah rawan konflik maupun yang pernah mengalami kerusuhan sosial, pasti mempunyai sumber daya alam yang cukup besar, dan di sana biasanya ada perusahaan asing sebagai kepanjangan kepentingan nasional negara asing. Sebagai contoh : Papua, disana ada tambang mineral yang sangat berharga yang dikelola oleh PT. Freeport (Amerika Serikat), Aceh, disana ada kandungan gas alam terbesar di Indonesia, Sumatera dan Kalimantan disana ada kandungan batubara yang besar, Timor Timur disana “katanya” ada celah Timor yang memiliki kandungan minyak yang cukup besar. Sehingga istilah “penjajahan terselubung” seperti yang dialami sekarang merupakan suatu “grand strategi” perebutan kekayaan alam untuk melemahkan daya tarik Negara terhadap kepentingan nasionalnya akan kebutuhan penguasaan sumber daya alam yang dimiliki.

“Grand Strategi Perebutan Kekayaan Alam”

Pola pikir diatas adalah analisa penulis mengenai “inti” dari semua konflik yang terjadi di Indonesia. Menurut penulis bahwa inti semua konflik di Indonesia ialah kekayaan alam itu sendiri. Mengapa Aceh dahulu bergolak? Mengapa Papua berontak? Mengapa dahulu Timtim menginginkan lepas dari Indonesia? Mengapa akhir-akhir ini daerah daerah jalur pelayaran laut seperti Jakarta, Makassar, Batam bergejolak? Semua jawaban tersebut kalau ditelusuri mengarah ke satu pusat jawaban yakni mengapa kekayaan alam yang dimiliki daerah tidak bisa digunakan untuk kemakmuran rakyat disekitarnya. Faktor-faktor seperti inilah yang nantinya akan mempengaruhi jalannya Operasi Teritorial kedepan. Sehingga salah satu perimeter keberhasilan Operasi Teritorial yang digelar nantinya adalah mampu menyentuh hati rakyat yang sudah terluka. Seperti kata pepatah “Luka di badan mudah disembuhkan, namun luka dihati susah disembuhkan walaupun dengan obat paling mujarab sekalipun”.

b. Insurjensi merupakan perang melawan bangsa sendiri.            Seperti yang dikatakan oleh Bung Karno, “Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri”. Sejarah mencatat bahwa selama ini TNI tidak pernah menghadapi invasi musuh dari luar negeri semenjak orde baru. Dan memang benar kenyataannya bahwa yang TNI hadapi selama ini hanya bangsa sendiri. Darah yang mengalir adalah darah saudara sebangsa. Ironi inilah yang terjadi selama ini, disadari atau tidak bahwa saat itu kita sedang di adu domba, war by proxy, istilah modernnya. Sehingga pendekatan soft approach dalam mengatasi insurjensi melalui Operasi Teritorial sangat dibutuhkan daripada pendekatan Operasi Tempur. Metode soft approach dilakukan untuk menghindari colateral damage atau korban tidak perlu serta untuk tetap menjaga hati rakyat agar selalu berpihak kepada TNI.

2. Faktor Internal.

a. Kondisi Peran Satuan Teritorial Saat Ini : “Stagnan Bahkan Cenderung Ter-Depresiasi Sedangkan Pendekatan Kaum Insurjen Cenderung Ter-Apresiasi.”      Teori ini diadopsi dari Teori Ekonomi JP Morgan. “Untuk mencegah kerugian yang lebih besar, bila suatu aset cenderung stagnan atau terdepresiasi, akan cenderung dijual atau disewakan apabila masih valuable. Namun apabila aset tersebut sudah tidak valuable, maka aset tersebut akan dilikuidasi atau dimusnahkan oleh sang Pemilik.”  Dapat diperumpamakan bahwa Peran Satuan Teritorial adalah “Aset”. Sedangkan sang “Pemilik” ini adalah rakyat Indonesia. Apabila “Aset” ini tidak pernah berkembang atau stagnan bahkan cenderung terdepresiasi dihadapkan dengan perkembangan pendekatan kaum insurjen yang semakin terapresiasi dari tahun ke tahun, maka sebagai pemilik yakni rakyat Indonesia (saat ini diwakili oleh DPR) akan “merasa” bahwa Peran Satuan Teritorial tidak lagi memberikan “kontribusi yang menguntungkan” kepada mereka. Apabila masih valuable maka “aset” tersebut akan tetap dipertahankan oleh sang pemilik namun dengan status disewakan/ digadaikanuntuk mengurangi kerugian. Apabila sudah tidak valuable, bahkan cenderung merugikan karena menghabiskan anggaran, maka sang Pemilik akan menjualnya atau melikuidasinya untuk diganti dengan “Aset” yang baru.

    Dengan perkembangan teknologi informasi saat ini, dunia berubah sangat cepat. Menjamurnya wahana jejaring sosial seperti “Facebook” dan “Twitter” dalam dunia maya, telah membuat dunia semakin sempit dan semua orang dapat berkomunikasi satu sama lain serta bebas menyampaikan pendapat tanpa terhalang aturan seperti halnya pada jaman Orde Baru. Kita bisa melihat di dunia politikpun menggunakan akun Facebook untuk meraih dukungan, bahkan di Venezuela, akun Twitter milik Presiden Hugo Chavez kini menjadi yang terpopuler di Negaranya dengan pengikut lebih dari sepermpat juta orang mengalahkan popularitas jaringan TV oposisi Globovision ke posisi kedua2).
    Apabila TNI masih membayangkan pola pendekatan teritorial ke masyarakat, khususnya kepada generasi muda kelahiran 1980 kebawah akan berhasil dengan menggunakan cara-cara lama seperti yang dilaksanakan sekarang ini. Tentunya kedepan tidak akan sesukses dahulu seperti yang telah terukir dalam sejarah. Bukan aparat teritorialnya yang salah, tetapi sekarang jaman memang sudah berubah sehingga metode tersebut menjadi ketinggalan. Apabila Satuan Teritorial tidak mau berubah dan memodernisasi diri sesuai dengan perkembangan jaman, maka Satuan Teritorial dengan metode binternya, lambat laun akan ditinggalkan oleh rakyat. Dapat diibaratkan bahwa konsep Binter sekarang seperti halnya stasiun televisi TVRI yang berjaya pada masa 1960 s.d 1980-an. Karena tidak mau berubah, masa keemasan TVRI akhirnya mulai runtuh pada tahun 1990-an. Rekam jejak keruntuhan kejayaan TVRI dimulai ketika mulai menjamurnya stasiun TV swasta pada awal 90-an yang muncul dengan berbagai inovasi dan kreatifitas baru. Trend perkembangan jaman saat itu menuntut perubahan, semua stasiun TV swasta mengikuti perubahan serta adaptif dengan perubahan yang ada. Namun TVRI tetap bertahan dengan program yang lama dan tidak mau berubah mengingat kesuksesannya yang dulu, sehingga akhirnya lambat laun TVRI mulai ditinggalkan pemirsanya. Dan akhirnya ketika mereka (TVRI) menyadari bahwa apa yang mereka lakukan sudah tidak sesuai dengan trend jaman dan  mencoba untuk berubah, nasi sudah menjadi bubur, mereka terlambat, mereka telah ditinggalkan pemirsanya, dengan image bahwa TVRI adalah stasiun TV kolot, tidak menarik, serta berbagai image jelek lainnya. Hal inilah yang akan terjadi pada konsep Binter kita, yang dahulu jaya, namun nantinya akan lambat laun ditinggalkan karena tidak mau berubah, terlalu konservatif dan tidak adaptif menyesuaikan dengan trend jaman pada saat ini.
    Untuk dapat menggelar Operasi Teritorial, tentunya kondisi peran Satuan Teritorial harus dapat mengikuti perkembangan jaman. Seperti halnya Stasiun TV, seiring dengan perkembangan jaman mereka harus berfikir dan berinovasi agar dapat survive melawan kompetitor dan agar dapat menyedot dana dari belanja iklan. Apa kebutuhan masyarakat, itulah jawabannya. Demikian pula dengan Satuan Teritorial, agar dapat menarik hati rakyat, terutama generasi muda agar tidak terpengaruh oleh pihak insurjen, peran Satuan Teritorial harus sesuai dengan perkembangan jaman dan sesuai sasaran. Kalau yang menjadi sasaran pembinaan Satuan Teritorial adalah generasi muda tentunya metodanya berbeda dengan generasi tua. Sehingga perubahan pada konsep Binter akan berdampak pada perubahan gelar Operasi Tertorial yang dilaksanakan pada masa pra-insurjensi (sebelum insurjensi terjadi), masa insurjensi dan masa pasca insurjensi (pemulihan kamtibmas).

    b. Peran Satuan Teritorial Dihadapkan Dengan Munculnya “Aspek Gatra Baru”.                 Jika melihat situasi dunia dewasa ini, perkembangan informasi dan iptek telah memunculkan aspek Gatra “baru” yang belum diantisipasi oleh TNI AD, bahkan oleh Pemerintah RI melalui Kementerian Ketahanan-nya. Dapat terlihat melalui tabel perbandingan dibawah ini :

Tanda lingkaran dengan garis putus-putus menandakan bahwa doktrin Binter kita harus di re-desain agar dapat masuk ke aspek tersebut, bagaimanapun caranya, dengan cara langsung ataupun tidak langsung. Tanda lingkaran dengan garis utuh menandakan “aspek gatra” yang belum tersentuh oleh Satuan Teritorial (kekayaan alam), maupun “Aspek gatra baru” yang belum tersentuh baik itu oleh Satuan Teritorial maupun Negara (Informasi dan Iptek). Sehingga peran Satuan Teritorial harus bisa mencakup aspek “Dasagatra”, yakni Ipoleksosbudhankam Info Iptek.
Kedepan Satuan Teritorial harus sudah mewaspadai ancaman insurjensi sebagai unconventional and unrestricted warfare.  Menggulingkan negara dengan cara insurjensi merupakan cara yang lebih murah dan lebih rahasia daripada perang konvensional. Sejarah membuktikan bahwa pemanfaatan kaum insurjen dalam konflik internal merupakan cara favorit pihak asing untuk melaksanakan tekanan terhadap negara Indonesia (lihat landasan historis). Seiring dengan perkembangan jaman, tekanan tidak hanya dilakukan pada aspek “Astagatra” saja, namun sudah melingkupi “Dasagatra”. Untuk itu satu-satunya pilar bangsa yang masih utuh, yakni TNI. Dengan peran Binter yang dilakukan oleh Satuan Teritorialnya, haruslah dapat mempengaruhi baik secara langsung ataupun tidak langsung ketahanan “kesepuluh Gatra” yang ada.

c. Peran Satuan Teritorial Saat Ini Dihubungkan Dengan Aspek Astagatra.         Komponen Strategi Astagatra merupakan perangkat hubungan bidang-bidang kehidupan manusia dan budaya yang berlangsung di atas bumi ini. Dengan memanfaatkan dan menggunakan secara memadai segala komponen strategi tersebut dapat dicapai peningkatan dan pengembangan kemampuan nasional. Ketiga gatra alamiah (Trigatra) bila digabungkan dengan lima gatra Sosial (Pancagatra) akan menjadi delapan gatra (Astagatra) yang merupakan model pemetaan menyeluruh dari sistem kehidupan nasional bangsa Indonesia.  Astagatra tersebut satu sama lainnya terintegrasi secara utuh menyeluruh dan terpadu, membentuk tata laku masyarakat bangsa dan negara. Trigatra atau gatra alamiah meliputi aspek-aspek suatu Negara yang memang sudah melekat pada Negara itu.  Unsur dari setiap aspek tidak pernah sama spesifikasinya untuk setiap Negara.  Trigatra atau gatra alamiah meliputi gatra : Geografi, Demografi (Kependudukan) dan Sumber Kekayaan Alam.  Sedangkan Pancagatra atau gatra sosial adalah aspek-aspek kehidupan nasional yang menyangkut kehidupan dan pergaulan hidup manusia dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dengan ikatan-ikatan, aturan-aturan dan norma-norma tertentu meliputi : gatra Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial dan Budaya, Pertahanan dan Keamanan. Hubungan komponen antar gatra dalam Tri Gatra dan Panca Gatra serta antara gatra itu sendiri terdapat hubungan timbal balik yang erat dan lazim disebut hubungan dan ketergantungan. Hubungan komponen strategi dalam Tri Gatra dan Panca Gatra tersusun secara utuh menyeluruh (komprehensif integral) di dalam lingkungan Asta Gatra. Kondisi Satuan Teritorial yang cenderung stagnan atau terdepresiasi dapat dilihat dari perbandingan dibawah ini :

DAHULU

SEKARANG

  1. Geografi.    Aspek geografi disiapkan oleh Satuan Teritorial sebagai wilayah pertahanan yang mampu memberikan ruang gerak bagi pasukan sendiri, dalam rangka memenangkan peperangan. Sumber daya yang ada di dalam dan di atasnya, diberdayakan sebagai logwil untuk kepentingan pertahanan negara.
  1. Geografi.   Stagnan/Tidak ada perubahan mengenai kemampuan Satuan Teritorial menguasai karakter geografi, namun dengan perkembangan Iptek seperti GPS dan Pencitraan Udara melalui UAV/Satelit, Satuan Teritorial masih ketinggalan jaman.
  1. Demografi.  Aspek demografi disiapkan sebagai kekuatan pendukung yang memiliki kemampuan dan keterampilan untuk diorganisir dalam Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung. Sayangnya Sat Ter tidak memiliki konsep pelatihan maupun teknis mobilisasi komponen cadangan dan pendukung.
  1. Demografi.   Stagnan/Tidak ada perubahan dari masa lampau. Bahkan semakin tidak jelas, seperti apa pembinaan komponen cadangan dan komponen pendukung kedepan dihadapkan dari segi legalitas, dukungan dana dan keberpihakan publik terhadap peran Teritorial TNI.
  1. Sumber Kekayaan Alam.   Walaupun bangsa ini memiliki kualitas, kuantitas dan persebaran kekayaan alam yang luar biasa, namun belum ada peran Satuan Teritorial dalam kontribusi penggunaan kekayaan alam bagi kepentingan pertahanan.
  1. Sumber Kekayaan Alam.  Tidak ada perubahan dari masa lampau, Satuan Teritorial hanya dapat mencatat dan belum memiliki grand strategi untuk merebut penguasaan kekayaan alam yang selama ini dikelola negara asing (Freeport, Newmont, Excon, dll).
  1. Ideologi.   Sat Ter dapat menjaga Pancasila sebagai satu-satunya ideologi Bangsa, nilai penentu bagi kehidupan nasional dalam memelihara kelangsungan hidup bangsa dan pencapaian tujuan nasional. Hal ini dapat dilihat dari diusungnya Pancasila sebagai satu-satunya dasar dalam pendirian setiap instansi dan Parpol, Sat Ter berperan untuk mengawasinya dan melaksanakan penindakan apabila ada penyimpangan.
  1. Ideologi.  Satuan Teritorial saat ini hanya bisa sebatas mengawasi ideologi yang dipakai agar tidak  bertentangan dengan ideologi, hal ini terbukti dengan beragamnya idelogi yang dipakai oleh Parpol, tidak lagi Pancasila namun ada yang berideologi keagamaan sebagai dasar Parpolnya. Satuan Teritorial tidak memiliki kemampuan untuk menindak
  1. Politik.    Dengan adanya Dwifungsi ABRI, Satuan teritorial dapat menjaga stabilitas politik di daerah.
  1. Politik.    Dengan dihapuskannya dwifungsi, Sat Ter tidak memiliki kemampuan untuk menciptakan stabilitas politik di daerah.
  1. Ekonomi.    Satuan Teritorial tidak mampu sebagai pendorong di bidang ekonomi, untuk menciptakan keadaan ekonomi yang stabil, maju dan merata baik tingkat daerah maupun nasional.
  1. Ekonomi.   Stagnan/tidak ada perubahan, bahkan kondisi sekarang rawan terhadap serangan terhadap ketahanan ekonomi nasional.
  1. Sosbud.  Satuan Teritorial mampu menciptakan kehidupan sosial budaya yang serasi, stabil, dinamis, berbudaya dan berkepribadian melalui metoda Binter-nya.
  1. Sosbud.   Stagnan, belum ada inovasi pembaharuan,dikarenakan  arus informasi semakin luas sementara Satuan Teritorial masih bertahan dengan cara lama,.
  1. Hankam.      Dengan adanya dwifungsi ABRI, Satuan Teritorial berperan menyiapkan RAK Juang dibidang pertahanan dan keamanan.
  1. Hankam.    Sejak pemisahan TNI-Polri, peran keamanan telah diambil alih oleh Polisi sehingga peran Satuan Teritorial hanya untuk mendukung penyiapan RAK juang di bidang pertahanan saja.

Saat ini objek Binter TNI AD adalah aspek geografi, demografi dan kondisi sosial. Aspek kondisi sosial difokuskan pada unsur Ipoleksosbud Hankam disiapkan sebagai kekuatan pendukung, yaitu masyarakat yang memiliki ketahanan dalam bidang Ipoleksosbud Hankam yang didasarkan pada paradigma nasional, Pancasila, UUD 1945, Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional.3)  Seperti yang telah disampaiakan pada tabel perbandingan diatas, bahwa saat ini Binter TNI AD di bidang Konsos hanya mampu melingkupi bidang sosial budaya dan pertahanan (tanpa keamanan). Bagaimana bisa TNI AD menciptakan ketahanan dibidang Ipoleksosbud Hankam, sedangkan kenyataan dilapangan melukiskan hal demikian.

 KONSEP DESAIN OPERASI TERITORIAL

Kebijakan.    Kebijakan yang mendasari gelar Operasi Teritorial mengacu pada tiga hal, pertama, pengembangan pembinaan teritorial sebagai salah satu fungsi pokok TNI Angkatan Darat. Kedua, Kebijakan pengembangan Binter disesuaikan dengan perkembangan Dasa Gatra saat ini yakni : geografi, demografi, kekayaan alam, ideologi, politik, sosial budaya, pertahanan keamanan, informasi serta Iptek. Ketiga, Kebijakan gelar Operasi Teritorial bisa merupakan bagian dari Operasi Lawan Insurjensi merupakan suatu proses politik dan bisa pula tidak (lihat bagan).

Mekanisme hubungan Operasi Militer dengan keputusan Politik

Dapat dijelaskan dari mekanisme diatas bahwa sesuai dengan UU no 34/2004 tentang TNI pada pasal 5 menyatakan bahwa “TNI berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara.Dan juga dijelaskan pada pasal 17 ayat (1) Kewenangan dan tanggung jawab pengerahan kekuatan TNI berada pada Presiden”  danpada ayat (2) “Dalam hal pengerahan kekuatan TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Presiden harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Sehingga kebijakan dalam pemberantasan insurjensi harus dilakukan sesuai dengan keputusan politik negara (lihat garis hijau lingkaran). Sedangkan Operasi lawan Insurjensi merupakan keputusan politik negara yang harus disetujui dahulu oleh DPR sebelum penggunaan kekuatan (garis merah putus-putus).
Sifatnya yang rahasia, dikarenakan pada saat awal dilakukan bersamaan dengan Operasi Intelijen. Maka gelar Operasi Teritorial dapat dilakukan tanpa keputusan politik untuk mengatasi ancaman yang akan timbul, yakni melalui pendekatan sosio-cultural dan perbantuan TNI kepada Polri. Kebijakan ini diambil atas dasar UU no 34/2004 tentang TNI pada pasal 20 ayat (2) menyatakan bahwa “Penggunaan kekuatan TNI dalam rangka melaksanakan operasi militer selain perang, dilakukan untuk kepentingan pertahanan negara dan/atau dalam rangka mendukung kepentingan nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Strategi.        Strategi re-desain Operasi Teritorial hendaknya dirumuskan dengan mencermati  hakekat ancaman insurjensi yang mungkin terjadi serta perkembangan jaman masa kini.

    1. Tujuan.          Bahwa TNI kelak kedepan dapat memiliki konsep yang tepat dalam menggunakan fungsi teritorialnya melalui konsep Operasi Teritorial yang relevan dengan hakekat ancaman serta perkembangan jaman saat ini.
    2. Sasaran.       Mewujudkan “bentuk” Operasi Teritorial yang relevan digelar pada saat damai, darurat sipil, darurat militer dan masa rehabilitasi.
      1. Sasaran Operasi Teritorial pada masa damai adalah menciptakan   “jembatan” antara kepentingan pemerintah dan kepentingan masyarakat melalui menguasaan informasi dan opini serta merupakan persiapan / pancangan kaki dalam persiapan pelaksanaan Operasi Lawan Insurjensi.
      2. Sasaran Operasi Teritorial pada masa gangguan adalah menarik dukungan massa dan mempertahankan legitimasi Pemerintah melalui pengendalian emosi dan psikologi masyarakat.
      3. Sasaran Operasi Teritorial pada masa penciptaan perdamaian adalah menciptakan perdamaian sebagai tindak lanjut dari eksploitasi tahap II serta mempertahankan situasi damai yang sudah tercipta melalui pengawasan zona bebas militer.
      4. Sasaran Operasi Teritorial pada masa rehabilitasi adalah mengembalikan daerah kepada kondisi awal sebelum terjadinya insurjensi melalui disarmament, demobilization dan reintegration.
    3. Subjek.         
      1. Mabes TNI.
      2. Mabesad
      3. Kodam.
      4. Kodim.
      5. Koramil.
    4. Objek.
      1. Kelompok elit insurjen (pimpinan gerakan)
      2. Sayap militer
      3. Sayap politik
      4. Basis massa
      5. Dukungan insurjensi.
    5. Metoda.         Metoda yang digunakan dalam desain Operasi Teritorial diadopsi dari pola pengobatan yang dilaksanakan Dokter. Ibarat pengobatan, Satuan Teritorial diperumpamakan adalah dokter, pasiennya adalah Negara. Ilmu kedokterannya adalah Operasi Teritorial, sedangkan penyakit yang ingin diobati adalah insurjensi. Sehingga penanganan terhadap “penyakit” (insurjensi) yang dilakukan oleh sang “dokter” (Satuan Teritorial) diobati menggunakanan “ilmu kedokterannya” (Operasi Teritorial) dengan metoda seperti dibawah ini :.
      1. Diagnosis,     fungsinya adalah mendiagnosa penyebab.
      2. Preventif, memberikan obat sesuai dengan diagnosa, memberikan saran tentang “pola hidup” yang sehat agar mempercepat kesembuhan atau bagi yang sehat agar mengurangi resiko terkena penyakit.
      3. Represif, mengoperasi penyakit (kanker) apabila tidak dapat diatasi dengan obat, memberi terapi (berobat jalan) bagi pasien, memberikan ICU apabila pasian dalam kondisi gawat darurat. 
      4. Negosiasi, sebagai pengobatan alternatif, memecahkan masalah apabila telah dilaksanakan tindakan represif namun tidak menghilangkan kanker yang ada.
      5. Rehabilitatif, apabila pasien telah sembuh diberikan perawatan untuk mengembalikan kondisi pasien ke kondisi semula dan medical check up agar penyakit yang sama tidak timbul kembali

Langkah-langkah.              Desain Operasi Teritorial dibagi menjadi 4 tingkatan Operasi, yakni tahap masa pra insurjensi, masa gangguan, masa penciptaan kondisi damai, masa rehabilitasi.        

Bersambung ke bagian 3

Bagian 1 dapat dibaca pada Bagian 1

1) The Wall Street Journal,  Stockpiling Minerals Takes on Greater Urgency as Global Supply Gets Squeezed, http://online.wsj.com/article/SB10001424052748704608104575220112898707130.html,  3 Mei 2010

2) Media Indonesia, Cakrawala, Rabu 12 Mei 2010, hlm. 12

3) Bujukin Binter, Skep Kasad Nomor Skep/98/V/2007 tanggal 16 Mei 2007, hlm. 11

Great posting...

Sebuah tulisan yang cukup berkualitas untuk menambah wawasan terutama bidang teritorial,dihadapkan dengan tantangan tugas ke depan dimana aspek teritorial sangat berperan penting dalam berkembangnya bibit insurjensi dan terorisme...