Konsep Pengembangan Doktrin Teritorial Dalam Rangka Menghadapi Insurjensi dan Terorisme di Indonesia (1)

Oke's picture

Oleh: Kapten Arm Oke Kistiyanto, S.AP, Danrai A Yonarmed-7/105 GS Kodam Jaya

“Sebagai bagian dari TNI, tugas pokok TNI AD adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan Negara 1).”

Memenuhi apa yang telah diamanatkan dalam UU no 34 tahun 2004, merupakan tugas yang sangat berat yang harus diemban oleh organisasi TNI AD ke depan. Sesuai UU no 34 tahun 2004 pasal 8, TNI AD harus mampu melaksanakan tugas TNI matra darat di bidang pertahanan yakni mampu melakukan Operasi Militer Untuk Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Selain itu TNI AD harus mampu melaksanakan tugas TNI dalam menjaga keamanan wilayah perbatasan darat dengan negara lain, mampu melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra darat serta mampu melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan di darat. Mengingat dinamika ancaman terhadap bangsa yang selalu berubah dari waktu ke waktu serta penugasan-penugasan baru yang membawa kepentingan Negara baik itu di dalam negeri maupun luar negeri, TNI AD harus dapat menjadi organisasi yang dinamis, siap berubah untuk beradaptasi dengan perubahan jaman.

Seiring dengan 65 tahun eksistensinya mempertahankan kedaulatan NKRI, TNI AD lebih banyak dilibatkan dalam tugas Operasi Militer Selain Perang (OMSP) terutama berkaitan dengan Operasi Lawan Insurjensi. Dalam perang melawan insurjensi, yang paling penting adalah bagaimana memenangkan hati rakyat “How to win the heart of people” dan itu sudah TNI AD buktikan dalam catatan sejarahnya menumpas gerakan separatis bersenjata mulai dari PRRI/Permesta, DI/TII, hingga PKI 2). Sebagai dampak atas prestasi tersebut, dimata dunia TNI dianggap berhasil dengan konsep pembinaan teritorialnya. Berkat konsep Binter itulah, TNI AD berhasil memanunggalkan TNI dengan rakyat. TNI AD telah merebut di hati rakyat atau “winning the heart of people” sehingga keamanan NKRI yang multi etnik, agama dan budaya dapat dijaga. Dengan keberhasilan Ini pula, maka organisasi militer di manapun di seluruh dunia  pasti ingin menimba ilmu “pembinaan teritorial” ini, baik itu dari negara tetangga bahkan negara-negara adikuasa seperti Amerika-pun ingin mengadopsi konsep teritorial TNI.

Seperti yang telah diketahui bersama, bahwa Amerika, yang merasa sebagai polisi dunia, sejak pasca pengeboman 11 September 2001, mereka melancarkan gerakan melawan terorisme diseluruh dunia dan saat ini mereka sedang menghadapi masalah pelik di Irak dan Afghanistan berkaitan dengan Operasi Lawan Insurjensi. Berbagai doktrin sudah mereka keluarkan baik itu Civil Military Operation, Counter Insurgency Operaton (COIN) dan Stability Operations and Support Operation (SOSO), walaupun serupa tapi tak sama dengan konsep Binter TNI AD, mereka selalu gagal dalam penerapannya dilapangan. Mengapa? Karena keberhasilan “Pembinaan Teritorial” tergantung dari kepercayaan rakyat kepada institusi militer yang membina, sedangkan militer Amerika tidak memiliki kepercayaan rakyat seperti halnya TNI AD kepada rakyat. Inilah mengapa pembinaan teritorial TNI AD berhasil, karena kewibawaan institusi TNI dan kepercayaan masyarakat kepada TNI untuk melindungi mereka dan bukan “menjajah” seperti halnya yang dilakukan Amerika saat ini.

Saat ini, ancaman bersifat militer maupun nirmiliter yang berdimensi politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi dan informasi serta keselamatan umum masih mengancam kedaulatan NKRI dan cenderung terapresiasi dari waktu ke waktu. Sementara itu konsep pembinaan teritorial yang dimiliki TNI masih cenderung stagnan, bertahan dengan konsep yang ada, dan bahkan cenderung terdepresiasi jika dibandingkan dengan hakikat ancaman yang semakin meningkat. Ancaman paling nyata yang mungkin terjadi saat ini adalah ancaman insurjensi3 ) yang beroperasi secara clandestine di daerah pemukiman, menghasut masyarakat untuk menentang kedaulatan NKRI, dan bergerak menyusup ke sendi-sendi politik, ekonomi, sosial budaya serta teknologi informasi. Untuk mempertahankan eksistensi Binter dalam menjaga kedaulatan NKRI, maka konsep penggunaan Satuan Teritorial dalam wilayah Operasi Militer Selain Perang (OMSP) melalui Operasi Teritorial sebagai bagian dari Operasi Lawan Insurjensi harus di desain ulang (redesign) sesuai dengan kondisi ancaman dan perkembangan jaman saat ini.

Evolusi Pola Pendekatan Insurjensi Di Indonesia.
Pendekatan yang dilakukan oleh para insurjen untuk mencapai tujuannnya, telah ber “evolusi” dari waktu ke waktu. Pola pendekatan gerakan insurjensi sekarang ini sudah semakin modern, lebih rumit dan complicated. Hal ini dapat dilihat dari sejarah perkembangan pemberontakan bersenjata di Indonesia mulai dari pemberontakan PKI Madiun hingga kasus-kasus peledakan Bom oleh jaringan Jemaah Islamiah. Pola pendekatan yang semula berfokus militer (PKI Madiun, Andi Azis, RMS), berkembang menjadi pola pendekatan berfokus identitas kelompok (DI/TII), kemudian berkembang lagi dengan pola pendekatan konspiratif (G 30S/PKI). Setelah era-Soeharto pola pendekatan berkembang menjadi pola perang berlarut (GAM, OPM, Fretilin), kemudian meningkat dengan dikombinasikannya pendekatan menggunkan medan pemukiman (GAM, Jemaah Islamiah) dan meninggalkan cara-cara lama dengan menggunakan medan terpencil. Sedangkan pendekatan yang digunakan TNI dalam memberantas insurjensi selama beberapa dekade ini cenderung stagnan dan tidak berubah. Sejarah keberhasilan TNI dalam menggelar Operasi Teritorial, ketika memberantas PRRI/Permesta di Sumatera (1962) dan DI/TII Daud Beureuh di Aceh (1962), menjadi parameter keberhasilan penggunaan metode soft approach dalam menyelesaikan konflik bersenjata di Indonesia kala itu. Namun setelahnya, penggunaan pendekatan yang sama dalam menghadapai insurjensi, tidak mampu merebut hati rakyat (kasus Timtim, GAM, OPM) dan menyelesaikan konflik sampai ke akar permaslahnnya. Bahkan dalam kasus Timtim, kegagalan dalam merebut hati rakyat, diakhiri dengan lepasnya Timtim dari pangkuan Ibu Pertiwi akibat kekalahan kelompok pro-integrasi dalam jajak pendapat (1999). Dari catatan sejarah dapat diidentifikasi enam pendekatan yang sering dilakukan oleh pihak pemberontak selama kurun waktu 1948 sampai dengan sekarang.

1. Pola Pendekatan Militer.             

Pendekatan ini banyak digunakan oleh insurjen di berbagai negara termasuk di Indonesia sendiri. Penggunaan kekuatan militer, ditujukan dengan maksud untuk menciptakan kemungkinan revolusi dan merebut kekuasaan dari pemerintahan yang sah. Salah satu contoh nyata yakni ketika DI/TII memberontak untuk mendirikan NII di berbagai daerah digulirkan. Mereka menggunakan pendekatan berfokus militer dalam rangka memisahkan diri dari NKRI. Mereka menggunakan kekuatan gerilya di daerah terpencil (pegunungan, hutan dan desa-desa) dimana ketidakpuasan terhadap pemerintahan yang sah berkembang dengan harapan mendapat simpati dan dukungan dari rakyat. Sehingga tokoh-tokoh yang bergerak di bidang politik dengan leluasanya menciptakan kondisi yang tepat untuk menggulingkan pemerintah yang berkuasa pada saat itu dan merebut kekuasaan di daerah dengan kekuatan militer yang ada, namun usaha tersebut berhasil digagalkan oleh TNI sehingga daerah-daerah yang bergejolak telah kembali ke pangkuan ibu pertiwi.

2. Pola Pendekatan Berfokus pada Identitas Kelompok.

Pendekatan insurjensi lebih menfokuskan diri pada pendekatan kesamaan religi (radikal kanan), kesamaan ideologi (radikal kiri) dan kesamaan suku. Pendekatan ini biasanya muncul terhadap insurjen yang kadangkala muncul (menggunakan aksi teror sebagai salah satu metoda) dan dikombinasikan dengan insurjen yang memiliki pendekatan militer. Contoh terhadap pendekatan ini adalah kemunculan pemberontakan DI/TII, setelah diproklamirkan Kartosuwiryo di Jawa Barat, kelompok DI/TII di Jawa Tengah memberontak dengan bantuan militer, setelah itu disusul dengan munculnya gerakan yang sama dengan mengatas namakan DI/TII hampir diseluruh penjuru tanah air dengan pendekatan serupa, yakni pendekatan agama, serta didukung oleh sedikit pendekatan militer. Untunglah pemberontakan ini dapat ditumpas oleh TNI.

3. Pola Pendekatan Konspiratif (Persekongkolan).    

Persekongkolan yang melibatkan sekelompok kecil pemimpin dalam elit politik serta beberapa pemimipin militer untuk merebut kendali dalam struktur Pemerintahan yang sah atau menciptakan situasi yang revolusioner. Ciri-ciri gerakan mereka adalah rahasia, jika yakin kesuksesan ada di tangan mereka maka partai atau kekuatan yang nantinya akan menjadi “pelopor” akan keluar mengadakan revolusi. Sebagai contoh yakni ketika pada tahun 1965 PKI melakukan gerakan revolusi yang diberi kode sandi G30S/PKI yang ingin merebut kontrol dari pemerintahan yang sah dengan menciptakan situasi yang revolusioner yang tujuannya untuk membangkitkan gerakan massa yang lebih besar setelah aksi dari sebagian kecil kelompok elit tersebut, namun gerakan tersebut dapat di tumpas dengan cepat oleh Negara dalam hal ini Angkatan Darat dibawah pimpinan Mayjen TNI Soeharto.   

4. Pola Pendekatan Perang Berlarut.       

Ini adalah favorit dari setiap pendekatan insurjensi dimanapun dia berada, baik itu di Indonesia (kita dapat melihat sejarah konflik TNI dengan Freetilin, GAM dan OPM yang tak kunjung usai), maupun di belahan dunia lain seperti China (Lihat sejarah kaum komunis China berusaha menguasai Daratan China setelah berlangsungnya PD II, Vietnam Utara juga mengadaptasi teori ini, serta jaringan teroris Al Qaeda dalam beberapa tulisannya mencoba mengaplikasikan teori perang berlarut yang berkepanjangan). Pendekatan perang berlarut pada dasarnya merupakan pengembangan dan pengaplikasian dari Teori Mao-Tze-Dong. Teori ini menggunakan 3 phase politico-militio (yang artinya fase gabungan menggunakan pendekatan politik dan militer) yakni :

a. Tahap I Fase Defensif Strategis, 

yakni fase dimana insurjen laten (seperti halnya PKI yang merupakan bahaya laten) berusaha untuk bertahan hidup (survive) dikarenakan kekuatan dari Pemerintahan yang sah sangat kuat. Pada fase ini insurjen memfokuskan diri untuk membangun kekuatannya dengan berbagai cara. Pimpinan insurjen akan membangun gerakannya dengan cara membentuk organisasi klandestin yang efektif. Insurjen akan menggunakan berbagai cara subversif untuk mempengaruhi masyarakan secara psikologis dalam rangka menentang Pemerintahan yang sah atau mengambil alih kekuasaan. Teknik yang digunakan antara lain propaganda, demonstrasi, boikot dan sabotase. Sebagai tambahan, pimpinan organisasi akan mengorganisir, mengkolaborasikan diri atau membangun kerjasama koorperatif dengan kelompok partai politik resmi, kelompok pemuda, serikat buruh, dan berbagai organisasi massa lainnya. Dalam fase ini kegiatan para pemimpin gerakan antara lain :

  1. Merekrut, mengorganisir dan melaksanakan pengkaderan anggota.
  2. Melaksanakan infiltrasi kepada organisasi kunci Pemerintah seperti lembaga tinggi negara, kepolisian termasuk kedalam tubuh TNI sendiri serta penyusupan kedalam organisasi sipil seperti Parpol maupun organisasi massa.
  3. Menetapkan intelijen berbasis selular, sistem operasi dan jaringan pendukung.
  4. Mencari dan berusaha mendapatkan bantuan dana.
  5. Membangun sumber-sumber dari dukungan eksternal.

Aktifitas subversif sering dilakukan dengan pola yang terorganisir, namun pertempuran dengan tentara atau kepolisian sangat dihindari. Kegiatan militer yang utama adalah aktivitas serangan terorisme. Hal tersebut digunakan untuk mendapatkan popularitas dan dukungan, mempengaruhi individu yang keras kepala, melemahkan kekuatan Angkatan Bersenjata (TNI) dari pemerintahan yang sah.
Sebagai lanjutan dari fase ini adalah pembentukan pemerintah bayangan oleh insurjen, yang merupakan cermin dari organisai birokrasi pemerintahan yang sah saat ini termasuk dengan struktur kabinet dan hal ini dilakukan untuk menyiapkan tataran organisasi pemerintahan setelah perebutan kekuasaan dilakukan.

b. Fase Jalan Buntu Strategis,       

dimulai dengan perang gerilya secara terang terangan. Ada dua jenis gerilya yang dilakukan, pertama adalah gerilya berbasis daerah terpencil/kosong misal yang dilaksanakan gerilyawan fretilin di Timtim dan gerilyawan OPM di Papua. Dalam gerilya tipe ini, insurjen biasanya beroperasi dari kantong-kantong yang dianggap aman dan dikuasai oleh mereka. Jenis yang kedua adalah gerilya berbasis daerah pemukiman, sebagai contoh gerilya yang dilakukan pemberontak GAM yang melaksanakan operasi secara klandestin di daerah pemukiman. Dalam arena politik, pergerakan insurjensi terkonsentrasi pada melemahakan dukungan masyarakat kepada Pemerintah dan memperluas daerah yang dapat dikuasai.

Aksi subversif dilakukan secara klandestin melalui siaran radio, TV, jaringan internet, surat kabar yang secara nyata menantang kekuasaan dan legitimasi dari pemerintah yang berkuasa. Ketika masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah yang berkuasa maka masyarakat akan mulai menetang kebijakan yang ada termasuk pejabat yang berkuasa. Ketika hal ini terjadi maka pemerintahan bayangan akan tampil untuk mengisi kekosongan dan kelemahan yang ditampakkan oleh Pemerintahan yang berkuasa. Contoh nyata adalah organisasi Hezbolah di Lebanon, Hezbolah memberikan jaminan keamanan kepada rakyat Lebanon serta memberikan pelayanan serta rekonstruksi yang tidak dilakukan pemerintahan yang sah.

c. Fase Lawan Offensif Strategis,

hal ini dilakukan ketika organisasi insurjen lebih kuat daripada pemerintahan yang berkuasa. Kekuatan insurjen berubah dari perang gerilya beralih kepada perang konvensional yang lebih nyata. Sasarannya adalah untuk menghancurkan kekuatan militer pemerintahan yang sah. Sedangkan dari segi politik, sasarannya adalah menghancurkan semua sendi pemerintahan yang sah dan menggantikannya dengan pemerintah bayangan yang telah disiapkan. Jika fase ini berhasil, maka pemerintahan akan goyah dan terjadi perebutan kekuasaan. Tanpa campur tangan dari negara asing maka tahap ketiga sudah pasti diwarnai dengan pecahnya perang sipil yang berkepanjangan.  Contoh yang nyata adalah ketika pecahnya G30S/PKI, pada saat itu PKI sudah mencapai tahap ketiga dari teori Mao-Tze-Dong, mendapatkan dukungan dari Uni Soviet dan siap untuk menggulingkan pemerintahan yang berkuasa.

5. Pola Pendekatan Menggunakan Medan Pemukiman (guerrilla in urban area).   

Insurjensi modern menggunakan taktik ini dengan menyembunyikan diri di daerah pemukiman. Contoh insurjen jenis ini yakni pola insurjensi yang digunakan GAM di Aceh, mereka menggunakan taktik :

  1. Menyebarkan kekacauan dimana-mana.
  2. Menggunakan aliran radikal kanan untuk berbuat kekerasan.
  3. Melemahkan pemerintah.
  4. Mengintimidasi masyarakat.
  5. Membunuh pejabat pemerintah dan pihak oposisi.
  6. Melaksanakan intimidasi terhadap polisi lokal yang bertugas disana serta aparat kewilayahan TNI yang ada.
  7. Melaksanakan tekanan-tekanan kepada Pemerintah.

Tipe insurjen seperti ini sangatlah rumit, karena mereka bergerak dalam satuan sel-sel yang kecil, bahkan ada sel yang independen yang hampir tidak memiliki dukungan dari masyarakat. Semakin padat penduduk suatu daerah operasi maka akan semakin rumit struktur organisasinya. Struktur organisasi mereka merupakan suatu jaringan yang rumit dan perekrutan biasanya berasal dari sepanjang jalur asosiasi terdekat seperti keluarga, kesamaan religi, kesamaan pandangan politik, atau grup sosial dalam kemasyarakatan.

6. Pola Pendekatan Komposit dan Koalisi.   

Tipe insurjensi saat ini tidak hanya memfokuskan diri pada satu jenis pendekatan saja, namun lebih kompleks dan lebih rumit daripada yang lalu. Insurjensi seperti ini lebih condong bergerak pada kekuatan soft approach. Penggunaan koalisi politik dalam negeri dengan cara klandestin, kemudian mereka akan berusaha segenap kemampuan untuk menciptakan organisasi politik yang kuat. Mereka akan bergerak dengan mencuci otak pejabat militer melalui cara berpikir mereka sehingga militer secara tidak sadar sudah dipengaruhi dan dikuasai oleh kaum insurjen. Apabila suatu ketika ada ketidak puasan terhadap pemerintah yang berkuasa mereka akan bergolak dan bila perlu mereka akan menggunakan people power seperti halnya pada demonstrasi mahasiswa di Jakarta pada Mei 1998 ataupun oleh kaos merah di Thailand pada Mei 2010 untuk melengserkan pemerintahan yang sah. Namun hal itu kadangkala digabungkan dengan unsur militer sehingga terjadi suksesi kekuasaan yang mulus di tubuh pemerintahan dan tidak tercium oleh publik. Contoh pendekatan ini belum ada di Indonesia, namun di Filipina telah sukses pendekatan ini dengan menggulingkan presiden Ferdinand Marcos melalui people power pada tahun 1986. Memang ada kemungkinan bahwa pendekatan ini sedang dilaksanakan oleh kaum insurjen yang masih bergerak secara klandestin di Indonesia. Oleh karena itu TNI angkatan Darat dengan Operasi Teritorialnya harus bersiap apabila suatu saat gerakan ini mulai bangkit dan berkembang di Indonesia.

Sehingga pelajaran yang didapat dari pendekatan ini, yakni Komandan Satuan Teritorial maupun Dansatgas Operasi harus memahami bagaimana insurjensi bisa terjadi dan pola-pola pendekatan apa yang sering dilakukan agar tidak salah dalam mengambil langkah kedepan terutama dalam menerapkan metoda dalam Operasi Teritorial dalam rangka melawan gerakan insurjensi.

 Sejarah Membuktikan Bahwa Keterlibatan Pihak Luar Dalam Gerakan Insurjensi di Indonesia itu “Ada”.           

Belajar dari pemberontakan yang menimpa Indonesia pada era Sukarno, hampir seluruhnya tidak lepas dari intervensi Amerika Serikat dengan kebijakan luar negerinya dalam menumpas komunisme di dunia, “Marshal Plan dan Truman Doctrin”, sebagai faktor luar pemicu terjadinya gerakan insurjensi. Tentunya ini menjadi pertanyaan yang penting dan mendasar, mengapa pada saat itu Indonesia menjadi fokus dominan dari AS dalam menumpas komunisme. Jawaban terhadap pertanyaan ini ternyata terkait secara langsung dengan kepentingan nasional AS dan kondisi perpolitikan Indonesia. Dari segi kepentingan nasional, perhatian AS sangat besar disebabkan oleh letaknya yang strategis dan kandungan alamnya yang luar biasa. Ketertarikan AS akan kekayaan Indonesia dapat dilihat dari instruksi Menlu AS pada saat itu, John Fuster Dulles, kepada Dubes AS untuk Jakarta, John M Allison, pada awal tahun 1957 yang berbunyi “ Jangan biarkan Soekarno sampai terikat kepada kaum komunis. Jangan biarkan dia menggunakan kekerasan terhadap Belanda. Jangan dorong ekstremismenya. Diatas segala-galanya, lakukan apa yang dapat anda lakukan agar Sumatera (pulau penghasil minyak) tidak sampai jatuh ke tangan Komunis.”4>) Dengan kata lain menjadikan Indonesia sebagai suatu “wilayah yang bersahabat” dinilai sangat penting bagi AS. Hal in dikutip dari Gourda dan Zaalberg yang menjelaskan bahwa G. F. Kennan, Direktur Policy Planning Staf (PPS) bahkan pernah berkata pada Menlu AS George C Marshal, “Persoalan paling penting dalam pergulatan kita dengan Kremlin sekarang adalah persoalan Indonesia.”5) Dari dua kutipan diatas dapat disimpulkan bahwa kepentingan AS sebenarnya tidak hanya membentengi komunisme di Indonesia, namun lebih dari itu bahwa pengaruh komunisme yang disebarkan Soviet maupun China akan mengurangi aksesnya terhadap kekayaan di Indonesia dikemudian hari.   

  1. Pemberontakan PKI Madiun (1948).      Gerakan ini sangat kental dengan intrik politik dan campur tangan asing, untuk memahami latar belakang terjadinya tragedi nasional pertama ini, harus dilihat situasi dunia pada waktu itu. Situasi politik dunia saat itu sedang terjadi “Cold War” antara Blok AS dengan Blok Soviet. Amerika melalui Harry S. Truman, Presiden AS dan gagasannya yaitu “Domino Theory”, Truman menyatakan, bahwa apabila ada satu negara jatuh ke bawah pengaruh komunis, maka negara-negara tetangganya akan juga akan terancam jatuh ke tangan komunis, seperti layaknya dalam permainan kartu domino. Oleh karena itu, dia sangat gigih dalam memerangi komunis di seluruh dunia. The Truman Doctrin (Doktrin Truman), yang menjadi pedoman politik luar negeri AS untuk 40 tahun berikutnya. Inti doktrin ini adalah Policy Of Containment ( containment = pembendungan) atau mengisolasi Uni Soviet secara politik dan ideologi, dan AS akan menghadang komunisme di manapun di seluruh dunia. Pada bulan Juni 1947, AS menyusun Marshall Plan yang dirancang oleh Menteri Luar Negeri AS, George Marshall, sebagai bagian dari kebijakan untuk membendung upaya Uni Soviet dalam mempengaruhi negara-negara Eropa yang sedang dalam kesulitan finansial. Kongres AS menyetujui dana sebesar 12 milyar Dollar untuk program Mashall Plan.  Sebelum pemberontakan meletus kelompok kiri menuduh sejumlah petinggi Pemerintah RI, termasuk Wakil Presiden Mohammad Hatta telah dipengaruhi oleh Amerika Serikat untuk menghancurkan Partai Komunis Indonesia6), karena bulan Maret 1948, sebelum kembali ke Amerika, Graham, wakil Amerika dalam Komisi Jasa Baik PBB, bertemu dengan Presiden Sukarno untuk membicarakan kemungkinan bantuan AS kepada Republik Indonesia. Kemudian pada 21 Juli 1948 telahdiadakan pertemuan rahasia di hotel Huisje HansjeSarangan, dekat Madiun yang dihadiri oleh Sukarno, Hatta, Sukiman, Menteri Dalam negeri, Mohamad Rum (anggota Masyumi) dan Kepala Polisi Sukanto, sedangkan di pihak Amerika hadir Gerald Hopkins (penasihat politik Presiden Truman), Merle Cochran (pengganti Graham yang mewakili Amerika dalam Komisi Jasa Baik PBB). Dalam pertemuan Sarangan, yang belakangan dikenal sebagai “Perundingan Sarangan”, diberitakan bahwa Pemerintah Republik Indonesia menyetujui “Red Drive Proposal(proposal pembasmian kelompok merah) yang disampaikan oleh Amerika. Sebagai “imbalan” kesediaan Pemerintah Indonesia untuk membasmi komunisme di Indonesia, maka Indonesia pun mendapat kucuran dana sebesar 60 juta US$, yaitu bantuan untuk kepolisian RI. Namun ditekankan, bahwa bantuan tersebut tidak boleh dipergunakan untuk melawan Belanda. Dengan bantuan Arturo Campbell, Sukanto berangkat ke Amerika guna menerima bantuan untuk kepolisian RI. Campbell yang menyandang gelar resmi Atase Konsuler pada Konsulat Jenderal Amerika di Jakarta, sesungguhnya adalah anggota Central Intelligence Agency – CIA yang menyusup 7).
  2. Pemberontakan PRRI/Permesta (1957-1958). 8)    Keterlibatan AS dalam pemberontakan ini dapat dilihat dari instruksi Menteri Luar Negeri AS John Foster Dulles, dan Direktur Central Intelligence Agency (CIA) Allan Dulles yang mengatur keterlibatan dalam perjuangan PRRI/ Permesta. Sebelumnya, menurut Harvey (1989) John Dulles gelisah melihat PKI bertambah kuat di Indonesia dan khawatir Soekarno bersekutu dengan komunisme di dalam negeri dan secara internasional. Kegelisahan Dulles sudah muncul sejak tahun 1953. Bahkan ketika mengirim Duta Besar Amerika di Jakarta, Hugh S. Cumming, Dulles memberi pengarahan: “..... tentang suatu Indonesia yang secara teritorial dipersatukan, yang cenderung dan bergerak maju ke komunisme atau memecah-mecah negeri itu menjadi satuan-satuan berdasarkan geografi dan suku, saya lebih menyukai yang terakhir sebagai penyediaan suatu alat pendongkel yang pada hari kemudian dapat digunakan Amerika Serikat untuk membantu mereka melenyapkan komunisme bila diperlukan, dan pada akhirnya, jika mereka menghendaki demikian, kembali ke suatu Indonesia yang bersatu.” 9)
    Awal tahun 1957, Dulles kembali memberi instruksi kepada Duta Besar Amerika lainnya di Jakarta, John M. Allison. “Jangan biarkan Soekarno sampai terikat kepada kaum komunis. Jangan biarkan dia menggunakan kekerasan melawan Belanda. Jangan dorong ekstremisme-nya.... Di atas segala-galanya, lakukan apa saja yang dapat Anda lakukan agar Sumatera (pulau penghasil minyak) tidak sampai jatuh ke tangan komunis 10).” CIA memberikan senjata anti pesawat terbang, dua pesawat pengebom B-26, 20 teknisi untuk pengoperasian pesawat tempur. Selain itu, telah dibeli senjata bekas di Taiwan melalui seorang broker. Namun, dalam sebuah misi di Ambon, pesawat Pope, pilot yang dikirim CIA terkena tembakan meriam dan jatuh. Terbongkarnya Pope merupakan akhir keterlibatan CIA dalam PRRI/Permesta. 11)
    Peter Dale-Scott (1999) menguraikan bahwa tahun 1957-1958 CIA telah menginfiltrasikan senjata dan personil untuk mendukung pemberontakan PRRI/Permesta melawan Soekarno. Setelah gagalnya pemberontakan-pemberontakan yang disponsori CIA, Amerika Serikat mulai melaksanakan suatu program bantuan militer kepada Indonesia (ABRI) sejak tanggal 1 Agustus 1958 hingga mencapai US$ 20 juta setahun 12). Seorang veteran CIA menyatakan bahwa motif CIA dalam mendukung pemberontakan tahun 1958 bersifat untuk menekan Soekarno daripada untuk menggulingkannya, yaitu memanggang kaki Soekarno di atas api. Sebagaimana diungkap Scott (1999) anggota CIA Frank Wisner menyatakan secara lebih khusus lagi untuk meningkatkan ketergantungan Presiden Soekarno pada Angkatan Darat dibawah Jenderal A.H. Nasution yang anti komunis 13).
  3. Pemberontakan G30S/PKI (1965).  Setelah pemberontakan PRRI/Permesta yang dibantu Amerika dan menyebabkan Alex Kawilarang, mantan Panglima penumpasan pemberontakan RMS dan KNIL yang dipimpin oleh Andi Azis, membelot melawan pemerintah, kebijakan politik Presiden Sukarno lebih condong ke haluan kiri dengan disampaikannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan didirikannya Demokrasi Terpimpin. PKI menyambut "Demokrasi Terpimpin" Sukarno dengan hangat dan anggapan bahwa dia mempunyai mandat untuk persekutuan Konsepsi yaitu antara Nasionalis, Agama dan Komunis yang dinamakan NASAKOM. Pada era "Demokrasi Terpimpin", kolaborasi antara kepemimpinan PKI dan nasionalis dalam menekan pergerakan-pergerakan independen kaum buruh dan petani, gagal memecahkan masalah-masalah politis dan ekonomi yang mendesak. Pendapatan ekspor menurun, foreign reserves menurun, inflasi terus menaik dan korupsi birokrat dan militer menjadi wabah. Keterlibatan RRC “Komunis”, Pada awal tahun 1965 Bung Karno atas saran dari PKI akibat dari tawaran perdana menteri RRC 14), mempunyai ide tentang Angkatan Kelima, terdiri dari kaum buruh dan petani bersenjata, yang berdiri sendiri terlepas dari ABRI. Tetapi petinggi Angkatan Darat tidak setuju dan hal ini lebih menimbulkan nuansa curiga-mencurigai antara militer dan PKI.
    Faktor Malaysia. Perintah Soekarno kepada Angkatan Darat untuk meng"ganyang Malaysia" ditanggapi dengan dingin oleh para jenderal pada saat itu. Di satu pihak Letjen Ahmad Yani tidak ingin melawan Malaysia yang dibantu oleh Inggris dengan anggapan bahwa tentara Indonesia pada saat itu tidak memadai untuk peperangan dengan skala tersebut, sedangkan di pihak lain Kepala Staf TNI Angkatan Darat A.H. Nasution setuju dengan usulan Soekarno karena ia mengkhawatirkan isu Malaysia ini akan ditunggangi oleh PKI untuk memperkuat posisinya di percaturan politik di Indonesia. Posisi Angkatan Darat pada saat itu serba salah karena di satu pihak mereka tidak yakin mereka dapat mengalahkan Inggris, dan di lain pihak mereka akan menghadapi Soekarno yang mengamuk jika mereka tidak berperang. Akhirnya para pemimpin Angkatan Darat memilih untuk berperang setengah hati di Kalimantan. Tak heran, Brigadir Jenderal Suparjo, komandan pasukan di Kalimantan Barat, mengeluh, konfrontasi tak dilakukan sepenuh hati dan ia merasa operasinya disabotase dari belakang.15) Dari pihak Angkatan Darat, perpecahan internal yang terjadi mulai mencuat ketika banyak tentara yang kebanyakan dari Divisi Diponegoro yang kesal serta kecewa kepada sikap petinggi Angkatan Darat yang takut kepada Malaysia, berperang hanya dengan setengah hati, dan berkhianat terhadap misi yang diberikan Soekarno. Mereka memutuskan untuk berhubungan dengan orang-orang dari PKI untuk membersihkan tubuh Angkatan Darat dari para Jenderal ini.
    Keterlibatan Amerika, Kajian Scott (1999) memaparkan bahwa sebelum terjadi peristiwa G 30 S/PKI telah ada kunjungan ke Washington yang dilakukan untuk kepentingan Soeharto. Dalam minggu-minggu menjelang kudeta, CIA telah ambil bagian dan aktif dalam menggoyahkan perekonomian Indonesia. Sekitar tanggal 30 Juni hingga 1 Oktober, harga beras meningkat empat kali lipat dan nilai dolar di pasar gelap membumbung tinggi. Bantuan ekonomi secara berangsur-angsur diberikan kepada Indonesia antara tahun 1962-1965 yang dibarengi dengan suatu kenaikkan bantuan militer kepada Angkatan Darat (AD) Indonesia. Nilai bantuan untuk Angkatan Darat tahun 1962-1965 sebanyak US$ 39,5 juta. Padahal, selama tahun 1949-1961, bantuan untuk militer Indonesia hanya sebesar US $ 28,3 juta.16)
    Yang tidak kalah menarik, sebelum terjadi Gestapu 1965 telah ada pertemuan antara pejabat Indonesia dengan pengusaha Amerika mengenai adanya kandungan tembaga bernilai US$ 500 juta di Papua Barat. Hal ini diungkapkan Scott setelah memperoleh salinan sebuah telegram rahasia tertanggal 15 April 1965. Telegram rahasia itu menjelaskan tentang Freeport Sulphur menjelang April 1965 telah mencapai suatu pendahuluan dengan para pejabat Indonesia mengenai apa yang nantinya akan menjadi suatu investasi sebesar US$ 500 juta di bidang pertambangan tembaga di Papua Barat.17)

Ketidakpuasan Terhadap Pemerintah Merupakan Faktor Awal Penyebab Insurjensi.        

            Berdasar sejarah bangsa, dapat disimpulkan bahwa ketidakpuasan terhadap pemerintah merupakan faktor pemicu terjadinya insurjensi. Hal ini akan dijelaskan melalui teori dibawah ini :

  Teori Insurjensi 18)

Kurangnya kesempatan dalam berpolitik, ekonomi dan kehidupan sosial yang wajar akan menimbulkan keluhan-keluhan didalam masyarakat (problem sosial). Dapat diambil sampel pada saat terjadinya pemberontakan pada era sebelumnya :

1. Pemberontakan DI/TII (1949-1962).      

  1.  Pemberontakan DI/TII Jawa Barat.  Pada 1948 Pemerintah RI menandatangani Perjanjian Renville yang mengharuskan pengikut RI mengosongkan wilayah Jawa Barat dan pindah ke Jawa Tengah. Hal ini dianggap Kartosuwirjo sebagai bentuk pengkhianatan Pemerintah RI terhadap perjuangan rakyat Jawa Barat. Bersama kurang lebih 2000 pengikutnya yang terdiri atas laskar Hizbullah dan Sabilillah, Kartosuwirjo menolak hijrah dan mulai merintis usaha mendirikan Negara Islam Indonesia (NII).
  2. Pemberontakan DI/TII Aceh.  kekecewaan Daud Beureuh karena status Aceh pada tahun 1950 diturunkan dari daerah istimewa menjadi Karesidenan di bawah Provinsi Sumatera Utara.
  3. Pemberontakan DI/TII Jawa Tengah.  Ada empat penyebab pemberontakan di Jateng. Pertama, terdapat persamaan ideologi antara Amir Fatah dengan S.M. Kartosuwirjo, yaitu keduanya menjadi pendukung setia Ideologi Islam. Kedua, Amir Fatah dan para pendukungnya menganggap bahwa aparatur Pemerintah RI dan TNI yang bertugas di daerah Tegal-Brebes telah terpengaruh oleh "orang-orang Kiri", dan mengganggu perjuangan umat Islam. Ketiga, adanya pengaruh "orang-orang kiri" tersebut, Pemerintah RI dan TNI tidak menghargai perjuangan Amir Fatah dan para pendukungnya selama itu di daerah Tegal-Brebes. Bahkan kekuasaan yang telah dibinanya sebelum Agresi Militer II, harus diserahkan kepda TNI di bawah Wongsoatmojo. Keempat, adanya perintah penangkapan dirinya oleh Mayor Wongsoatmojo.
  4. Pemberontakan di Kalimatan Selatan.  Pemerintah berencana membubarkan Kesatuan Gerilya Sulawesi Selatan (KGSS) dan anggotanya disalurkan ke masyarakat. Tenyata Kahar Muzakar menuntut agar Kesatuan Gerilya Sulawesi Selatan dan kesatuan gerilya lainnya dimasukkan delam satu brigade yang disebut Brigade Hasanuddin di bawah pimpinanya. Tuntutan itu ditolak karena banyak diantara mereka yang tidak memenuhi syarat untuk dinas militer. Pemerintah mengambil kebijaksanaan menyalurkan bekas gerilyawan itu ke Corps Tjadangan Nasional (CTN).

 2. PRRI/Permesta (1957-1958).

  1. Pemberontakan Permesta (1957) di Manado. Diawali oleh ketidakpuasan masyarakat di daerah Manado terhadap keadaan ekonomi mereka, yang mereka anggap timpangpemerintah pusat tidak efisien, pembangunan macet dan keadaan ini telah menyuburkan komunisme. Pada waktu itu masyarakat Manado juga mengetahui bahwa mereka juga berhak atas hak menentukan diri sendiri (self determination) yang sesuai dengan sejumlah persetujuan dekolonisasi. Di antaranya adalah Perjanjian Linggarjati, Perjanjian Renville dan Konferensi Meja Bundar yang berisi mengenai prosedur-prosedur dekolonisasi atas bekas wilayah Hindia Timur.19) Keluhan-keluhan tersebut kemudian tereksploitasi dan akhirnya menjadi isu politik, sehingga Letkol Venje Samuel (Permesta Manado) memobilisasi dukungan sebagai bentuk protes pada pemerintahan Soekarno pada waktu itu. Sayangnya pemerintah tidak merespons dan kaum calon insurjen akhirnya mereka mengorganisir diri menjadi oposisi dan meluncurkan tuntutan kepada pemerintahan yang sah dengan proklamirkan piagam permesta pada tahun 1957.
  2. Pemberontakan PRRI di Sumatera Barat. Disebabkan oleh ketidakpuasan masyarakat di bidang ekonomi akibat kesenjangan pembangunan di Jawa dan Sumbar ditambah ketidakpuasan dibidang politik karena pengaruh komunis yang mendominasi atmosfir politik di Jakarta dan Jawa.

 Apa yang diharapkan ?

Operasi Teritorial Harus Dapat Merebut Hati Rakyat.  

Dari flowchart teori insurjensidiatas dapat tergambar jelas bahwa sekecil apapun ketidakpuasan yang ada di masyarakat, apabila Pemerintah tidak segera merespons akan mengakibatkan insurjensi. Untuk itu lesson learn yang didapat adalah jangan sekali-kali mengabaikan keluhan rakyat, karena api yang kecil akan menjadi besar apabila didiamkan, begitu pula dengan bibit insurjensi. Melalui Operasi Teritorial, diharapkan bisa menjadi “jembatan” antara keluhan rakyat dengan pemerintah yang tidak tersampaikan dikarenakan buruknya mekanisme sistem perpolitikan (baca : legislatif). Karena inti dari Operasi Teritorial berada pada “winning the heart of people”, tanpa memenangkan hati rakyat mustahil insurjensi dapat dikalahkan.

Operasi Teritorial Harus Sesuai Dengan Perkembangan Jaman.

Pendekatan insurjensi saat ini tentunya berbeda dengan pola pendekatan pada era-Soekarno, sehingga pola Operasi Teritorial yang dilakukan haruslah berubah sesuai dengan perkembangan jaman. Tanpa menyesuaikan diri dengan perkembangan jaman ibarat “mematikan virus komputer dengan jamu tradisional”. Semua cara-cara yang digunakan tidak akan tepat sasaran, bahkan cenderung membuang-buang waktu dan tenaga yang akan berakibat pada “rusaknya” kepercayaan rakyat kepada TNI. Rusaknya kepercayaan rakyat, berarti kemenangan pada pihak Insurjen dan kekalahan dipihak TNI. Sebagai contoh ketika internet sudah mulai berkembang sebagai salah satu kekuatan komunikasi di era 1996-an. ABRI sebagai kekuatan sospol pada saat itu mengabaikan hal ini. Internet saat itu dapat digunakan sebagai sarana propaganda internasional, penyaluran dana internasional (tidak dengan uang cash seperti masa lalu) dan komunikasi intern kaum demonstran. Dan akibatnya sangat sistematis, mulai dari runtuhnya Orde Baru, lepasnya Timtim, tuntutan pelanggaran Ham berat kepada TNI, pemisahan TNI-Polri dan diberangusnya peran Sospol dalam Dwi Fungsi ABRI. Apakah kita ingin peran kita dikerdilkan lagi akibat “mengabaikan” mengikuti perkembangan jaman? Tentunya tidak. Sehingga lesson learn yang didapat bahwa perkembangan jaman tidak dapat ditolak, TNI dengan pola Operasi Teritorialnya harus dapat mengiringi perkembangan jaman tersebut agar dapat merebut hati rakyat. Jangan lupa kata pepatah “karena sukses berjalan dari satu kegagalan ke kegagalan yang lain, tanpa kita kehilangan satupun semangat”.

Operasi Teritorial Harus Selaras Dengan Kebijakan Pemerintah.

Pengerahan dan penggunaan kekuatan pertahanan, salah satunya Operasi teritorial didasarkan pada doktrin dan strategi Sishankamrata yang dilaksanakan berdasarkan pertimbangan ancaman yang dihadapi Indonesia. Agar pengerahan dan penggunaan kekuatan pertahanan dapat terlaksana secara efektif dan efisien, diupayakan keterpaduan yang sinergis antara unsur militer dengan unsur militer lainnya, maupun antara kekuatan militer dengan kekuatan nir militer. Ancaman non-tradisional merupakan ancaman faktual yang saat ini dihadapi oleh Indonesia. Termasuk di dalam ancaman ini adalah gerakan separatis bersenjata, terorisme internasional maupun domestik, aksi radikal, pencurian sumber daya alam, penyelundupan, kejahatan lintas negara, dan berbagai bentuk aksi ilegal lain yang berskala besar. Oleh karenanya kekuatan pertahanan, terutama TNI, juga disiapkan untuk melaksanakan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) guna menghadapi ancaman non-tradisional. Pengerahan kekuatan TNI untuk OMSP dilaksanakan berdasarkan keputusan politik pemerintah termasuk diantaranya menggelar dalam Operasi Teritorial.

Bersambung ke bagian 2...

1)  Lembaran Negara RI, UU RI no 34 tahun 2004 tentang TNI pasal 7

2) Disbintalad , Sejarah TNI AD 1974 -2004,  halaman 65-238, Jakarta 2005

3)  Ceramah Wakasad Letjen TNI Suryo Prabowo tentang Paham Kebangsaan, pada penataran taktik bertempur gel.II tanggal 29 Maret 2010.

4) Barbara Sillars Harvey, Permesta : Pemberontakan Setengah Hati, Pustaka Utama Grafiti 1989 hal 121.

5) Frances Gouda dan Thijs B Zaalberg, Indonesia merdeka karena Amerika? Politik Luar Negeri AS dan Nasionalisme Indonesia 1920 – 1949, PT Serambi Ilmu Semesta, 1998 hal 35.

6) Rosihan Anwar, Agen CIA yang saya kenal. Peristiwa Madiun 1948, Kompas Online, Kamis, 18 September 1997 

7) Idem

8) Majalah TEMPO, 2000, “CIA di Indonesia: Runtuhnya Sebuah Mimpi,” Rubrik IQRA, 26 November, hlm 66-91. TEMPO mengulas tentang buku Feet to the Fire: Cia Covert Operations in Indonesia, 1957-1958, karya Kenneth Conboy dan James Morrison, yang mengungkap keterlibatan CIA dalam pemberontakan PRRI/Permesta.

9) Ibid

10) Ibid

11) Manai Sophiaan, “Campur tangan CIA dan KGB” diakses dari www. Freelist.org/post/national_list/ppindiaa-sokumen tercecer-GESTOK 1965

12) Declassified Documents Quarterly Catalogue, 1982, 002386, 1981,367A (JCS Memo for SecDef, 22 Sep 1958) dikutip langsung oleh Erika, “Makalah Sejarah Hubungan Amerika Serikat-Indonesia dalam AS dalam pemberontakan PRRI/Permesta”, Dep Hubungan Internasional, FISIP,Universitas Indonesia 2009, hlm 15.

13) Peter Dale-Scott (1999),”Perananan CIA dalam penggulingan Soekarno,” dalam buku Gestapu, Matinya Para Jenderal dan Peran CIA, diterbitkan CERMIN, September, cetakan pertama, hlm 72.

14) Pada kunjungan Menlu Subandrio ke Tiongkok, Perdana Menteri Zhou Enlai menjanjikan 100.000 pucuk senjata jenis chung, penawaran ini gratis tanpa syarat

15) JAC Mackie, 1971, hal 214

16) Scott,199, Op. cit, hlm. 86. 

17) Scott, 1999, Op. cit, hlm 98. Dalam catatan kaki, disebutkan hal ini bisa menjadi kebetulan dan bisa juga tidak bahwa salah seorang Direktur Freeport Sulphur, A.A. Lovelt adalah rekan investasi W. Avarell Harriman, yang ketika berada di lingkungan Departemen Luar Negeri telah memainkan peranan penting untuk memperoleh bantuan Amerika dalam pengambil-alihan Irian Barat oleh Indonesia, hlm 135.

18) US Field Manual, “FM 3-07.22 COIN OPERATIONS”, hal 1-4

19) http : www.Wikipedia.com, Pemberontakan PRRI/Permesta