Membedah Peran Universal TNI Angkatan Laut

Oleh: Mayor Laut (P) Salim, Komandan KRI Untung Suropati - 872, Anggota Dewan Penasehat Harian TANDEF

"The Floating Republic" di Spithead dan Nore pada tahun 1797 dalam masa Perang Inggris-Perancis yang merupakan salah satu titik tonggak perjalanan sejarah Royal Navy (Angkatan Laut Inggris) kemudiannya sangat mempengaruhi National Security Strategy yang masuk dalam ranah kebijakan politik pemerintah. Hal tersebut tidak hanya bagian domain militer semata namun juga mencakup seluruh instrumen nasional yang bertujuan untuk mengamankan kepentingan nasional negara secara keseluruhan. Dari keseluruhan instrumen tersebut, ada tiga pilar yang selalu diperhitungkan yaitu: Politik / Diplomasi, Ekonomi dan Militer, di mana ketiganya ini masuk dalam tataran Grand Strategy satu negara dan merupakan level tertinggi dalam memadukan instrumen kekuatan non militer dan militer.

Apa korelasinya antara Grand Strategy dengan strategi Angkatan Laut? Strategi militer atau strategi angkatan merupakan penjabaran dari Grand Strategy ke bawahnya, dengan dilaksanakan bersama - sama dengan strategi di bidang-bidang lainnya. Perbedaannya hanya pada means yang murni menggunakan kekuatan militer (oleh Dennis M.Drew, ini diistilahkan the art and science of coordinating the development, deployment, and employment of military forces to achieve national security objectives). Kemudian Kent Booth dalam bukunya yang berjudul "Navies and Foreign Policy" mengatakan bahwa : praktek-praktek / kebiasaan-kebiasaan internasional menganggap baik dan menerima secara umum bahwa Angkatan Laut (Navy) di seluruh dunia mengemban peran: Military, Constabulary and Diplomacy Role.

Ketiga peran yang lebih dikenal dengan "Trinitas Peran Angkatan Laut" dan dapat divisualisasikan seperti pada gambar berikut :

Trinitas Peran Angkatan Laut

Military Role. The military role appropriately forms the base of the trinity, for the essence of navies is their military character. Actual or latent violence is their purpose. It is a navy's ability to threaten and use force that gives meaning to its other modes of action. It derives its diplomatic impact from perceptions of its military character. Obviously, it derives its utility in conflicts from its ability to exert brute force successfully. Bila dilihat dari definisi use of the sea salah satu dari ketiga peran tersebut yang utama adalah military role di mana hal tersebut berkaitan erat dengan perang dan operasi tempur dan konsekuensi Negara yang menyatakan dirinya memiliki military role harus memiliki kekuatan tempur dan kemampuan dalam menghadapi situasi tempur. Selanjutnya Angkatan Laut harus memiliki kemampuan Sea Control dan Sea Denial.
Peran ini dilaksanakan dalam rangka menegakkan kedaulatan negara di laut dengan cara pertahanan negara dan penangkalan, menyiapkan kekuatan untuk persiapan perang, menangkal setiap ancaman militer melalui laut, dan menjaga stabilitas keamanan kawasan maritim.

Constabulary Role. The constabulary role is internally as much as externally oriented. These roles are rarely concerned with the armed forces of other states; they are mainly concerned with extending sovereignty over the state's own maritime frontiers. Peran konstabulari ini berkaitan erat dengan jangkauan force laws and treaties, yang meliputi wilayah nasional dan kepentingan nasional. Pelaksanaannya adalah menegakkan hukum di laut, melindungi sumber daya dan kekayaan laut nasional, memelihara ketertiban di laut, serta mendukung pembangunan bangsa dalam memberikan kontribusi terhadap stabilitas dan pembangunan nasional. Peran ini diselenggarakan baik secara mandiri atau gabungan dengan instrument kekuatan maritim lainnya.

Diplomacy Role. The diplomatic role of navies is concerned with the management of foreign policy short of the actual employment of force. Diplomatic applications support state policy in particular bargaining situations or in the general international intercourse. Peran ini mencakup mulai dari naval presence walaupun tidak semua angkatan harus dan bisa memiliki opsi ini dan kemampuan laten yang disebut (latent naval capabilities). Peran ini sering disebut juga sebagai "unjuk kekuatan Angkatan Laut" yang telah menjadi peran tradisional Angkatan Laut. Diplomasi merupakan dukungan terhadap kebijakan luar negeri pemerintah yang dirancang untuk mempengaruhi kepemimpinan negara lain dalam keadaan damai atau pada situasi perang.

Dari ketiga peran tersebut sangatlah jelas bahwa terdapat beberapa Inter-Correlation di antara peran dasar Angkatan Laut yang sinergi yang tidak bisa dijangkau oleh angkatan lain. Platform Angkatan Laut dan anggotanya didesain dan dilatih untuk bertempur di laut maupun littoral water yang lebih luas, walaupun tidak bisa menjangkau daratan namun jangkauannya sama dengan Angkatan Udara. Menurut para analisis "the inherent flexibility of naval forces makes them well-suited for a wide range of missions and tasks... in politically-sensitive crisis management situations". Penjabaran dari ketiga peran tersebut pada era sekarang yaitu:

Military Role meliputi: Command of the Sea, Sea Control, Sea Denial, Battlespace Dominance, Fleet in Being, Maritime Power Projection, Maritime Manoeuvre.

Constabulary Role meliputi: Sovereignty Patrols, Aid of the Civil Power, Assistance to Other Government Departments (OGDs), Search and Rescue (SAR), Disaster Relief, Oceans Management.

Diplomacy Role meliputi: Preventive Deployments, Coercion, Maritime Interdiction Operations (MIO), Peace Support Operations (PSO), Non-Combatant Evacuation Operations (NEO), Civil Military Cooperation (CIMIC), Symbolic Use, Presence, Humanitarian Assistance, Confidence Building Measures (CBM), Track Two Diplomacy.

Tugas TNI Angkatan Laut

Sesuai dengan Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia pada Pasal 9, ditentukan bahwa Angkatan Laut bertugas:
1. Melaksanakan tugas TNI matra laut di bidang pertahanan.
2. Menegakkan Hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional Indonesia dan hukum Internasional yang telah diratifikasi.
3. Melaksanakan tugas diplomasi Angkatan Laut dalam rangka mendukung kebijakan politik luar negeri yang ditetapkan oleh pemerintah.
4. Melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra laut.
5. Melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan laut.

Oleh karena Undang–Undang tersebut tidak pernah mengatur aspek operasional secara detail, maka kata "tugas" memiliki arti yang sama dengan "peran". Melihat tugas TNI Angkatan Laut dalam hubungannya dengan peran universal khususnya pada teory Kenth Both di atas bahwa tugas TNI AL butir 1 sampai dengan 3 sangat berhubungan dengan peran Angkatan Laut secara universal, maka selanjutnya butir ke-4 dan 5 merupakan aplikasi peran Angkatan Laut terhadap pembinaan kekuatan maritim non militer. Sedangkan tujuan strategis TNI Angkatan Laut adalah untuk melindungi dan mempertahankan kepentingan nasional Indonesia di laut yang meliputi: stabilitas keamanan di seluruh perairan yurisdiksi nasional Indonesia, keamanan penggalian sumber daya alam laut hayati dan non hayati, keamanan perhubungan dan transportasi laut, laut sebagai wahana proyeksi kekuatan ke darat. Pembagian peran tersebut erat kaitannya antara yang satu dengan yang lainnya, melekat dan tidak bisa dipisah–pisahkan dan hendaknya tidak diartikan sebagai pengkotak–kotakan tugas untuk unsur yang satu dengan yang lain khususnya dalam pengelompokan fungsi KRI.

Apakah Tugas dari TNI Angkatan Laut Sudah Mencerminkan Peran Universal Angkatan Laut?

Pertanyaan ini kita kembalikan kepada pemimpin khususnya para elit politik kita, berapa orang yang duduk di DPR mengerti akan peran universal Angkatan Laut khususnya Departemen yang terkait? Hal ini karena peran tersebut erat kaitannya dengan Foreign Policy. Ambil salah satu contoh: Peran Diplomasi, di beberapa negara yang sudah maju diplomasi Angkatan Laut merupakan bagian dari strategi pertahanan mereka karenanya hampir tidak ada perbedaan antara strategi maritim dan strategi Angkatan Laut. Amerika menerapkan Shaping Environment-nya dengan instrumen Angkatan Lautnya melalui peran diplomasinya. Indonesia belum sepenuhnya memaksimalkan peran diplomasi TNI AL sebagai "Part of Defence Policy" karena masih dalam tataran kerjasama dialog saja.

Aplikasi kekuatan Angkatan Laut untuk kepentingan diplomasi telah berlangsung berabad–abad silam, serta tidak akan sirna selama di dunia ini masih ada Angkatan Laut. Bagaimana pun, dengan kemampuannya untuk beroperasi jauh dari negara induknya dalam waktu yang lama, Angkatan Laut senantiasa akan menjadi pilihan utama diplomasi bagi negara-negara yang paham akan karakteristik Angkatan Laut.

Diplomasi tidak cukup dengan pertemuan di hotel yang mewah dengan uang saku yang besar dilanjutkan dengan bermain golf bersama serta kata-kata yang manis para diplomat, namun harus didukung oleh kekuatan militer sehingga martabat dan kedaulatan bangsa tidak diinjak –injak oleh bangsa lain. TNI Angkatan Laut merupakan instrumen dari diplomasi. Sekali lagi, apakah Departemen terkait mengerti akan peran universal Angkatan Laut?

Ke depan tantangan negara kita semakin besar dan kompleks khususnya dalam hal pertahanan, di mana kita cenderung beranggapan bahwa kita tidak akan menghadapi serangan konvensional dari pihak yang ingin merebut sebagian wilayah NKRI, melainkan kita akan memasuki peperangan generasi keempat yaitu: kita akan menghadapi musuh yang datangnya dari dalam negeri maupun luar negeri di mana akibat dari pengrusakan tersebut sangat terasa namun bentuk musuh tidak kelihatan. Peran universal Angkatan Laut yang diimplementasikan dalam Tugas TNI Angkatan Laut dalam UU No.34 Tahun 2004 yaitu peran: Military, Constabulary dan Diplomacy dihadapkan pada perkembangan era sekarang yang timbul sebagai akibat konflik asimetris, sehingga membangun kekuatan TNI Angkatan Laut bukan lagi egosektoral maupun perlombaan senjata kawasan sebagaimana yang sering kita dengar dari Aidit dalam film G30S/PKI "Biarlah Angkatan Laut ribut mengurusi dirinya sendiri", melainkan hal ini merupakan suatu kewajiban sebagai bangsa maritim yang besar yang menghadapi banyak tantangan dan seyogyanya proporsional sesuai dengan peran yang diemban.

Demikianlah tulisan ini disampaikan. Akhir kata, ada baiknya kita renungi sejenak pidato Bung Karno tentang NKRI pada tahun 1950-an (bisa dicari di Youtube dengan keyword: pidato Bung Karno NKRI): "Bahwa kita bernegara bukan untuk sementara namun untuk 1000 tahun lamanya". Oleh karena itu hendaknya kita mulai berupaya dari sekarang untuk menjadikan bangsa ini sebagai bangsa yang besar sebagaimana keadaan lahiriahnya.