Menakar Ketahanan Ekonomi Indonesia

Oleh: Nurkholisoh Ibnu Aman, ST., MSc., Peneliti Ekonomi di Bank Indonesia, Kepala Divisi Litbang Ketahanan Ekonomi TANDEF

Krisis subprime mortgage yang berawal dari Amerika Serikat telah menjadi mimpi buruk masyarakat dunia di tahun 2008 ini. Satu per satu korporasi besar mengumumkan kerugiannya atau bahkan kebangkrutannya. Daftar kerugian ini masih akan terus bertambah karena tidak ada yang tahu pasti nilai produk derivatif subprime mortgage yang telah diciptakan dan diperdagangkan. Perekonomian dunia yang makin terintegrasi membuat dampak krisis kemudian melebar kemana-mana.

Amerika Serikat sendiri menghadapi mimpi buruk berulangnya The Great Depression ketika terjadi gelombang PHK dan orang-orang harus mengandalkan makanan gratis. Dengan posisi sebagai ekonomi terbesar di dunia (28% GDP), gangguan pada pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat adalah berita buruk bagi seluruh penduduk bumi.

Bagaimana dengan Indonesia? Sejauh mana Indonesia dapat bertahan dari badai tsunami ekonomi dan keuangan ini?

Krisis di Amerika dapat berdampak pada Indonesia melalui dua jalur transmisi, yaitu (1) jalur sektor keuangan dan (2) jalur perdagangan internasional. Dampak di sektor keuangan terjadi karena warga Amerika mencairkan aset-asetnya di Indonesia dan membawanya pulang untuk membayar hutang maupun sekedar mengamankan likuiditas. Aset-aset ini umumnya berupa kepemilikan surat berharga (SBI, SUN) dan kepemilikan saham di pasar modal (portfolio investment). Harga saham di Bursa Efek Indonesia berjatuhan dan IHSG pun melorot jauh.

Proses capital outflow ini berlangsung secara masif dan cepat sehingga menggoyang nilai tukar Rupiah. Bank Sentral kemudian harus melakukan intervensi di pasar valas dengan melepas cadangan devisa meskipun ternyata tidak cukup kuat melawan arus pembalikan modal ini. Nilai Rupiah terus melemah dan berfluktuasi tinggi. Kondisi ini diperparah oleh kekeringan likuiditas di perbankan akibat laju penyaluran kredit yang jauh melampaui laju pengumpulan dana masyarakat dalam satu tahun terakhir. Meskipun kekeringan likuditas ini bukanlah dampak langsung krisis global, namun cukup signifikan memperburuk situasi.

Sementara itu, dampak melalui perdagangan internasional terjadi karena menurunnya permintaan dari Amerika akan produk-produk Indonesia. Dampak tidak langsung juga muncul berupa penurunan permintaan dari negara-negara lain yang mengalami perlambatan pertumbuhan. Beberapa eksportir Indonesia mulai melaporkan kesulitan penjualan. Order menurun dan kontrak pembelian pun banyak yang dibatalkan. Sejumlah perusahaan bahkan telah bersiap merumahkan karyawannya.

Bagi masyarakat umum, kondisi ini terdengar sangat mengkhawatirkan. Tak heran jika kemudian ada yang meramalkan akan terjadi krisis di Indonesia seperti tahun 1997/1998. Ramalan seperti ini perlu ditanggapi secara obyektif dengan membandingkan kondisi di kedua rentang waktu tersebut.

Pertama, sumber krisis kali ini adalah di Amerika Serikat dan berpengaruh pada ekonomi negara-negara lain di berbagai belahan bumi, tidak hanya Indonesia. Perlambatan ekonomi dan pelemahan nilai tukar terjadi di mana-mana, termasuk di negara-negara maju yang terkenal stabil. Kondisi ini berbeda dengan 10 tahun lalu ketika krisis nilai tukar melanda beberapa negara di Asia dan persoalan kemudian terisolasi di negara-negara tersebut saja.

Kedua, indikator kerentanan ekonomi seperti Debt/GDP atau Short Term Debt/Reserve menunjukkan kondisi yang jauh lebih sehat pada saat ini. Korporasi, perbankan, maupun pemerintah Indonesia tidak lagi tergantung kepada hutang luar negeri seperti 10 tahun lalu. Bank Sentral saat ini juga melakukan pengawasan ketat secara online terhadap posisi hutang luar negeri dan arus lalu lintas devisa sehingga dapat mengantisipasi dengan tepat munculnya kebutuhan valuta asing oleh pelaku ekonomi di Indonesia.

Ketiga, kondisi perbankan Indonesia kali ini lebih sehat berkat upaya restrukturisasi yang gencar dilakukan selama 10 tahun terakhir, antara lain melalui penguatan fungsi risk management dan penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Pelanggaran terhadap Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) nyaris tidak lagi dijumpai. Untuk membantu bank yang membutuhkan likuiditas, berbagai fasilitas kini pun tersedia. Dari sisi pengembangan institusi, Indonesia kini memiliki Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Forum Stabilitas Sistem Keuangan (FSSK), dan yang terbaru adalah Perppu Jaring Pengaman Sektor Keuangan (JPSK).

Keempat, cadangan devisa yang merupakan pertahanan lini pertama (first line of defense) nilai tukar saat ini berada di kisaran USD50 miliar, jauh lebih baik dibandingkan tahun 1998 yang tercatat sebesar USD16,4 miliar. Indonesia juga memiliki kerjasama dengan negara-negara lain untuk memperkuat cadangan devisa bila sewaktu-waktu dibutuhkan (bilateral swap agreement).

Beberapa penjelasan di atas seharusnya memberi keyakinan bahwa Indonesia memiliki daya tahan untuk mengarungi badai krisis ekonomi kali ini. Namun demikian, segala penjelasan “rasional” tersebut bisa dimentahkan oleh tindakan irasional masyarakat kita sendiri. Ketika mendengar isu Rupiah akan melemah, mendadak ibu-ibu rumah tangga memborong dolar dan berharap bisa meraih untung dalam waktu cepat. Mendengar tetangganya membeli dolar, ibu-ibu yang lain jadi ikut arus dan makin memperlemah Rupiah. Contoh tindakan irasional lainnya adalah menjual saham atau reksadana secara besar-besaran karena takut rugi, berbondong-bondong menarik dana dari perbankan (rush), serta menumpuk kebutuhan pokok di luar kewajaran. Sifat “mengikuti arus” ini persis seperti sekumpulan hewan yang bergerak kesana-kemari tanpa tujuan dan hanya bertindak mengikuti kerumunannya (herd instinct).

Siapa pun tahu bahwa perilaku irasional justru akan memperparah krisis, namun melawan pasar yang irasional adalah hal yang hampir mustahil. Sekuat apa pun bank, pasti tidak dapat melawan rush karena dana likuid yang dimiliki terbatas. Sebanyak apa pun cadangan devisa yang dimiliki, tidak ada bank sentral yang mampu melawan pasar yang berspekulasi.

Di sinilah kredibilitas Pemerintah dan Bank Sentral diuji. Membangun dan memelihara kepercayaan pasar adalah kunci utama dalam mengarungi krisis. Setiap kebijakan dan bahkan ucapan pejabat Pemerintah, harus diarahkan untuk memelihara keyakinan pasar dan menjaga rasionalitas tindakan mereka. Bila pasar telah kehilangan kepercayaan, maka yang dihadapi oleh Pemerintah tak ubahnya adalah sekumpulan hewan yang irasional. Mereka tak lagi peduli pada kondisi fundamental yang sebenarnya dan bergerak liar mengikuti gerombolannya.