Mencari Strategi Pertahanan Bagi Indonesia

r-sa's picture

Oleh: Letkol Laut (P) Erwin S. Aldedharma, Komandan KRI Nala, Anggota Dewan Penasehat Harian TANDEF

Kebijakan politik, hubungan luar negeri, ekonomi dan militer sebagai bagian dari instrumen kekuatan nasional suatu negara sudah sepantasnya terpadu dan selaras sesuai dengan strategi besar (grand strategy) yang telah ditetapkan. Strategi suatu negara secara logis disusun untuk menjawab kepentingan nasional negara tersebut, dengan demikian tiap negara jelas akan memiliki strategi yang berbeda satu dengan yang lainnya.

Sebagai salah satu negara berdaulat dan bermartabat, tentunya Indonesia harus memiliki strategi besar yang dapat menjamin tercapainya segala kepentingan nasional guna mewujudkan tujuan nasional menciptakan masyarakat adil dan makmur. Strategi besar inilah yang akan menjadi guidance bagi segenap komponen bangsa untuk secara bersama-sama bekerja sesuai bidang dan keahlian masing-masing mewujudkan cita-cita yang sudah disepakati oleh bangsa ini. Keterpaduan instrumen kekuatan nasional ini akan menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi pencapaian kepentingan nasional.

Negara maju seperti Amerika Serikat (AS) dapat dijadikan rujukan tentang bagaimana menggunakan instrumen kekuatan nasional secara terpadu bagi pencapaian kepentingan nasionalnya. Di bidang keamanan nasional, negeri itu memiliki dokumen Strategi Keamanan Nasional (National Security Strategy) yang disusun oleh Presiden. Strategi tersebut selanjutnya diterjemahkan ke dalam berbagai strategi nasional sesuai aspek yang menjadi fokus dalam kehidupan bernegara oleh Departemen-departemen terkait. Misalnya dalam bentuk Strategi Pertahanan Nasional (National Defense Strategy) yang dirumuskan oleh Departemen Pertahanan ataupun Strategi Keamanan Dalam Negeri Nasional (National Strategy for Homeland Security) oleh Office of Homeland Security. Secara hirarkis organisasi, masing-masing strategi nasional tadi diterjemahkan lagi oleh instansi yang berada dalam lingkup Departemen tersebut untuk menjadi suatu strategi yang menjadi guidance dalam menjalankan tugas pokok masing-masing, sehingga wajar apabila segala keputusan yang diambil dan tindakan yang dilakukan menjadi sinergis sesuai dengan kebijakan umum yang digariskan.

Strategi Pertahanan Negara

Seperti contoh sistem yang diterapkan di AS, pada aspek militer strategi besar negara selanjutnya diterjemahkan secara komprehensif oleh instansi terkait (Departemen Pertahanan) guna menjamin tercapainya tujuan yang diharapkan, sehingga lahirlah strategi pertahanan negara, yaitu suatu strategi di bidang pertahanan yang secara sinergis mengerahkan segenap kemampuan dan kekuatan bangsa dalam rangka mendukung strategi besar.

Apabila ditarik ke dalam konteks Indonesia, sudahkah bangsa ini memiliki strategi pertahanan? Sudah adakah suatu strategi di bidang pertahanan yang secara seragam dipahami dan diterjemahkan oleh semua instansi terkait untuk secara sinergis diaplikasikan guna mencapai satu tujuan yang disepakati? Harus diakui bahwa hingga kini Indonesia belum memiliki suatu dokumen resmi yang memuat tentang strategi pertahanan, yang secara sinergis mengatur pengelolaan dan penggunaan segenap kemampuan dan kekuatan bangsa di bidang pertahanan. Bahkan lebih jauh lagi, Indonesia juga belum memiliki suatu dokumen resmi yang memuat tentang strategi nasional yang dapat dijadikan sebagai pedoman oleh lembaga eksekutif dalam menjalankan roda pemerintahan.

Khusus di bidang pertahanan negara, terkesan saat ini belum adanya keseragaman pola sikap dan pola tindak dalam lingkup Departemen Pertahanan, termasuk di jajaran TNI. Walaupun Undang-undang Pertahanan menyatakan bahwa strategi pertahanan negara disusun berdasarkan kondisi geografis bangsa, namun implementasi di lapangan masih sepertinya mengedepankan strategi pertahanan semesta, di mana dalam menghadapi kekuatan lawan, militer Indonesia masih berorientasi pada taktik perang gerilya. Artinya, musuh akan ditunggu hingga masuk dan menginjakkan kaki ke wilayah daratan Indonesia, yang mana berarti pula bahwa rakyat akan ikut terlibat dalam perang.

Bukan berarti bahwa strategi pertahanan semesta merupakan sesuatu yang keliru, karena sejarah membuktikan bahwa dengan strategi tersebut bangsa ini berhasil merebut dan mempertahankan kemerdekaannya melawan penjajah. Namun dengan perkembangan situasi politik, hukum dan teknologi era sekarang, strategi itu hendaknya tidak ditempatkan sebagai strategi utama, karena hukum internasional melarang keterlibatan rakyat (non kombatan) dalam perang. Sebaliknya, Indonesia harus mampu mencegah musuh masuk ke wilayahnya, sehingga mewajibkan kita mempunyai militer yang memiliki daya pukul dan daya hancur cukup besar serta dapat dikerahkan hingga jauh ke batas terluar yurisdiksi nasional. Bertolak dari pemikiran demikian dan dikaitkan dengan kondisi geografis Indonesia, sudah sewajarnya bila fokus pembangunan kekuatan militer terletak pada Angkatan Laut dan Angkatan Udara.

Operasi Gabungan TNI

Saat ini Departemen Pertahanan tengah menetapkan kebijakan pembangunan kekuatan. Dengan memfokuskan pengembangan dan pembangunan kekuatan pada TNI AL dan TNI AU serta melaksanakan pemantapan kemampuan TNI AD, setidaknya arah pembangunan kekuatan militer nantinya akan sesuai dengan kebijakan pemerintah yang telah tertuang dalam undang-undang. Namun tetap perlu diwaspadai bahwa masih banyak kendala yang akan dihadapi.

Selain faktor ekonomi, belum adanya strategi nasional sebagai acuan dalam menyusun strategi pertahanan jelas menjadi masalah dalam penyusunan strategi dan taktik operasi di masing-masing angkatan. Akibatnya, keandalan TNI secara operasional menjadi dipertanyakan, seperti apakah kekuatan dan kemampuan TNI yang diinginkan, bagaimanakah strategi pertahanan yang akan diterapkan apabila Indonesia mendapatkan serangan militer dari negara lain. Lalu apa yang harus dilakukan oleh ketiga matra TNI, apakah strategi dan taktik yang dimiliki oleh ketiga angkatan sudah saling menunjang satu sama lainnya? Semua pertanyaan itu masih menimbulkan tanda tanya besar karena hingga kini berbagai pihak terkait masih cenderung berjalan sendiri-sendiri, seperti program pengadaan alat utama sistem senjata (Alutsista) yang masih dapat dikatakan belum berorientasi pada pelaksanaan operasi gabungan TNI.

Pada level strategi, permasalahan dapat dilihat pada dokumen strategi yang disusun oleh masing-masing angkatan. Di lingkup TNI AL misalnya, telah disusun Strategi Pertahanan Laut Nusantara (SPLN) yang kemudian disempurnakan menjadi Strategi Pertahanan Maritim Indonesia (SPMI). Dalam keduanya dinyatakan bahwa operasi tempur yang dilaksanakan oleh TNI AL akan membutuhkan dukungan dari TNI AU, namun apakah TNI AU juga sudah mengadopsi SPLN ataupun SPMI kedalam strategi yang diterapkannya? Kata kuncinya adalah dibutuhkan kesepahaman dan kesepakatan di dalam tubuh TNI terhadap bentuk strategi pertahanan, karena belum terciptanya hal demikian membuat program pembangunan kekuatan angkatan yang terkesan berjalan secara sendiri-sendiri merupakan kewajaran.

Sementara di tingkat operasi, permasalahan dapat dilihat pada aplikasi operasi gabungan TNI, misalnya pelaksanaan Operasi Amfibi (Opsfib). Sesuai dengan petunjuk pelaksanaan yang berlaku, pada saat melaksanakan Opsfib proyeksi kekuatan dari laut ke darat dapat dilaksanakan dengan dua cara, yaitu Gerakan Kapal Ke pantai (GKK) Lintas Permukaan dan GKK Lintas Heli. Dengan kondisi pantai di wilayah Nusantara yang demikian beragam, tidak semuanya sesuai untuk melaksanakan GKK Lintas Permukaan, sehingga kemampuan untuk melaksanakan GKK Lintas Heli juga perlu untuk diperhatikan.

Namun hingga kini kemampuan tersebut masih belum dapat diandalkan, hal ini diketahui karena TNI AL belum memiliki platform pengangkut heli dalam jumlah yang memadai sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan, jenis heli yang sesuaipun masih perlu dipertanyakan. Masalah lain adalah, tidak semua kapal angkut jenis landing ship tank (LST) yang dimiliki oleh TNI AL dapat mengangkut kendaraan tempur (tank) yang dimiliki oleh Korps Marinir maupun TNI AD. Semua ini terjadi karena dalam proses pengadaan alutsista belum berorientasi pada satu strategi pertahanan negara yang disepakati, sehingga wajar apabila banyak ditemui permasalahan dalam aplikasi tingkat operasi di lapangan.

Dengan memperhatikan contoh-contoh tersebut, perlu disadari bersama bahwa tugas bangsa ini masih sangat banyak. Bahkan sebagai generasi penerus kita juga harus menyadari bahwa ini akan menjadi tugas berat bagi kita semua, generasi muda yang terdiri dari berbagai golongan, baik militer maupun non militer. Kita harus mulai meninggalkan ego sektoral yang selama ini telah menjadi kebiasaan yang membudaya, dan beralih untuk membiasakan budaya kerja yang terkoordinasi dan terintegrasi.

Sebagai bangsa, Indonesia masih memerlukan strategi nasional yang akan membimbing mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Adapun TNI sebagai komponen utama pertahanan, memerlukan acuan yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas pokoknya. Oleh karena itu, pemerintah perlu didorong untuk segera menyusun suatu strategi nasional yang menjadi kesepakatan semua komponen bangsa, yang oleh Departemen Pertahanan (bekerjasama dengan TNI) akan diterjemahkan menjadi suatu strategi pertahanan yang disesuaikan dengan kondisi geografis negara dengan melibatkan segenap instrumen kekuatan nasional. Sehingga pada gilirannya nanti, masing-masing angkatan akan dapat menjadikan strategi pertahanan tersebut sebagai pedoman dalam melaksanakan pembangunan kekuatan dan penyusunan doktrin pelaksanaan tugas-tugas di lapangan. Tentunya dengan tetap mengingat bahwa semua ini hanya akan dapat terwujud apabila aspek lainnya seperti politik, hubungan luar negeri maupun ekonomi juga berjalan secara terpadu.

hasan0972's picture

Kedudukan Buku Putih Pertahanan dan bentuk kekuatan militer

Mohon dijelaskan bagaimana kedudukan Buku Putih Pertahanan yang berisi pokok-pokok kebijakan strategi pertahanan Indonesia?sehingga bapak menganggap Indonesia belum memiliki strategi pertahanan?
Saya setuju dengan pendapat bapak bahwa fokus pembangunan kekuatan militer harus diletakkan pada Angkatan Laut dan Angkatan Udara mengingat kondisi geografis Indonesia. Namun saya kurang sependapat bila kebijakan itu didasarkan atas pandangan bahwa kita perlu memiliki kekuatan militer yang dapat dikerahkan hingga jauh ke batas terluar yurisdiksi nasional. Pandangan tersebut belum sesuai untuk kondisi negara kita saat ini yang harus lebih menitikberatkan pembangunan pada aspek kesejahteraan rakyat. Kekuatan militer yang semacam itu membutuhkan pendanaan yang sangat besar. Sebagaimana bapak ketahui, untuk berperang secara militer, TNI tidak hanya memerlukan kekuatan militer yang mampu menghancurkan kekuatan militer lawan pada saat serangan pertama saja, tapi TNI juga harus memiliki kekuatan militer yang mampu bertahan bila terjadi pertempuran yang berkepanjangan. Bersamaan dengan itu, Pemerintah dan rakyat Indonesia juga harus siap bertahan dalam kondisi perang yang berkepanjangan yang akan menghabiskan sumber daya negara.
Pada kondisi geopolitik dan geostrategis yang relatif aman saat ini, adalah suatu hal yang mubadzir bila kita memiliki kekuatan militer yang mampu dikerahkan ke luar wilayah kedaulatan Indonesia, sementara masih banyak rakyat yang berada di bawah garis kemiskinan. Sudah cukuplah bagi Indonesia untuk memiliki kekuatan militer minimal yang mampu menggentarkan lawan untuk tidak melakukan serangan.

r-sa's picture

Jawaban untuk hasan0972

Terima kasih atas pandangan dan pendapat anda thd tulisan tsb.
Sebelumnya saya mohon maaf, karena naskah tersebut saya tulis tahun lalu, dan kondisi saat ini sudah banyak mengalami perubahan, sehingga mungkin ada beberapa bagian dari naskah yang agak out of date.
Langsung saja pada jawaban, pertama, buku putih pertahanan telah diterbitkan oleh Dephan pada tahun 2008 ini, perlu pula diingat bahwa naskah tersebut merupakan produk yang kedua setelah pertama kali dephan menerbitkan buku putih pertahanan pada tahun 2002.
Sebagaimana layaknya buku putih pertahanan (defence white papers), konsumsinya adalah semua pihak, baik dalam maupun luar negeri. Dalam negeri dimaksudkan agar terwujud kesamaan persepsi, visi dan misi dalam menjalankan fungsi pertahanan negara. Sedangkan untuk luar negeri adalah agar tidak menimbulkan kekhawatiran dari negara lain terhadap pembangunan kekuatan militer RI, dengan kata lain jangan sampai keberadaan atau pembangunan militer kita dianggap sebagai ancaman bagi negara lain.
Namun naskah tersebut tidak dapat dijadikan sebagai pedoman dalam menerapkan strategi pertahanan negara, strategi pertahanan negara klasifikasinya lebih terbatas (kalau boleh dikatakan rahasia), karena sebagaimana layaknya sebuah strategi, sudah memuat tentang bagaimana kita melaksanakan pertahanan negara, tentunya kita juga tidak ingin pihak yang tidak berkepentingan (baca: bakal lawan) mengetahui bagaimana kita akan "bertempur". Sehingga jelas bedanya kedudukan dokumen strategi pertahanan negara dengan buku putih pertahanan.
Utk naskah strategi pertahanan negara sendiri, pada tahun ini juga sudah diterbitkan oleh departemen pertahanan, namun yang masih menjadi tugas berat bagi kita semua adalah menyamakan penjabaran dari strategi itu sendiri, sehingga segala daya dan upaya yang dilaksanakan dapat berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan dan sasaran strategi itu sendiri.
Contoh yang paling mudah sebenarnya dapat menjawab komentar anda yang berikutnya, dimana anda menyatakan kurang sependapat bila kebijakan itu didasarkan atas pandangan bahwa kita perlu memiliki kekuatan militer yang dapat dikerahkan hingga jauh ke batas terluar yurisdiksi nasional.
Karena disinilah bukti bahwa akan muncul berbagai ragam persepsi maupun pendapat terhadap strategi pertahanan negara yang tepat.
Di bagian ini jugalah tulisan saya agak out of date, karena pada saat saya menulis, dokumen strategi pertahanan negara belum diterbitkan secara resmi oleh departemen pertahanan, sehingga belum ada kesatuan kata tentang bagaimana bentuk strategi pertahanan negara yang tepat dan kekuatan militer seperti apa yang bisa mendukung strategi tersebut.
Namun terlepas dari masalah itu, saya dapat memahami bahwa dari kacamata anda, disimpulkan bahwa kondisi negara kita saat ini harus lebih menitikberatkan pembangunan pada aspek kesejahteraan rakyat. Saya juga sangat setuju apabila kesejahteraan rakyat menjadi prioritas utama. Karena keberadaan kita (militer) memang untuk menjamin tercapainya hal itu. Namun kalau boleh saya menyampaikan, dari kacamata militer, semua itu akan dapat terjamin apabila kita memiliki kekuatan militer yang mampu menggentarkan lawan. Sehingga segala program yang telah ditetapkan utk mensejahterakan rakyat dapat berjalan sesuai rencana.
Kita tidak akan mungkin dapat melaksanakan pembangunan apabila kondisi keamanan, perekonomian maupun politik kita terganggu, dan dengan kondisi perkembangan lingkungan strategis dewasa ini, banyak cara yang dapat dilakukan oleh pihak-pihak tertentu untuk menciptakan gangguan-gangguan tersebut, sehingga utk menangkalnya kita perlu memiliki kekuatan militer yang disegani. Sekarang pertanyaannya adalah, kekuatan yang bagaimanakah itu??
Saya juga sangat sependapat dengan pernyataan anda yang mengatakan bahwa dengan kondisi geopolitik dan geostrategis saat ini, merupakan sesuatu yang mubadzir bila kita memiliki kekuatan militer yang mampu dikerahkan ke luar wilayah kedaulatan Indonesia, sementara masih banyak rakyat yang berada di bawah garis kemiskinan, sekali lagi saya setuju. Namun sekali lagi pula saya sampaikan bahwa hal tsb bukan untuk dicapai dalam waktu singkat, pembangunan kekuatan militer dari kondisi kita saat ini hingga mencapai kondisi dapat diproyeksikan ke batas terluar yurisdiksi nasional akan memakan waktu yang panjang, namun bukan berarti kita tidak boleh menuju kesana.
Ingat pepatah yang mengatakan bahwa apabila kita ingin damai, maka kita juga harus siap berperang..walaupun kondisi saat ini relatif aman dan banyak yang mengatakan bahwa dalam waktu dekat sangat kecil kemungkinan adanya perang, namun bukan berarti bahwa kita tidak mempersiapkan militer kita untuk menghadapi skenario terburuk. Kita juga harus siap, dan dengan mengacu pada hal tersebut maka saya berpendapat bahwa kita harus menuju pada kemampuan itu.
Sekali lagi, saya juga menyadari bahwa hal tersebut tidak dapat diwujudkan dalam waktu singkat, perlu perencanaan yang matang dan pendanaan yang sangat besar. Sehingga perlu ditempuh selangkah demi selangkah, kalau belum ada yang memulai langkah pertama menuju cita-cita tersebut, kapankah kita akan sampai dan mampu mewujudkan hal itu?
Sementara demikian dulu, penjelasan dari saya, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menjawab pertanyaan anda.
Saya menyadari keterbatasan saya juga sebagai manusia biasa, yang pasti jauh dari sempurna, untuk itu saya tidak menutup diri apabila anda, atau rekan-rekan yang lain masih memiliki perbedaan pendapat dan ingin berdiskusi tentang hal ini.
Terima kasih.

kazmi's picture

Setuju dengan Bang Erwin

Saya sangat setuju dengan pendapat Bang Erwin bahwa Indonesia harus mampu mencegah musuh masuk ke wilayah kita, sehingga mewajibkan kita mempunyai militer yang memiliki daya pukul dan daya hancur cukup besar serta dapat dikerahkan hingga jauh ke batas terluar yurisdiksi nasional. Ini pun bersesuaian dengan doktrin pertahanan yang kita anut selama ini. Terkait hal inipun, saya juga sedang menyelesaikan tulisan saya yang mendukung pendapat ini.

Konsep peperangan modern bukan lagi peperangan yang "menunggu" dalam artian menunggu musuh di wilayah pedalaman perairan maupun kepulauan Indonesia, melainkan harus mampu menganihilasi gugus tugas musuh di batas terluar wilayah Indonesia. Bila diibaratkan benteng, maka batas terluar itu merupakan benteng yang harus dijaga ketat at all cost, demi mencegah datangnya unsur kekuatan laut maupun udara yang lebih besar yang pada gilirannya akan dapat memproyeksikan kekuatan darat mereka ke daratan kita. Proyeksi kekuatan yang lebih besar ini harus kita cegah, dan tidak ada cara pencegahan yang paling ampuh selain menghancurkan gugus tugas lawan pada tahap serangan pembuka di wilayah terluar kita.

Mengenai pendapat Hasan bahwa kita harus lebih mementingkan aspek kesejahteraan rakyat, saya lihat bahwa justru pendapat inilah yang selama ini menjadi semacam "excuse" yang berlaku secara jamak di kalangan sebagian legislatif & eksekutif kita untuk membenarkan minimalisasi anggaran pertahanan kita.

Padahal, anggaran pertahanan kita ini sudah sampai pada taraf dimana kebutuhan minimal pertahanan pun tidak dapat terpenuhi. Kita jangan menjadikan kemampuan pertahanan negara sebagai "tumbal" atas apa yang kita sebut sebagai aspek kesejahteraan itu.
Asalkan perencanaannya tepat & penggunaan anggarannya konsisten, maka pemenuhan kebutuhan pertahanan & kesejahteraan itu dapat diselenggarakan dalam suatu konsep baru yang bersifat mutualisme. Mengenai ide tentang konsep baru ini, akan saya paparkan pada tulisan mendatang.

hasan0972's picture

terima kasih atas penjelasannya

Terima kasih atas penjelasan Bapak-bapak semuanya.

Rujito's picture

Strategi Hanneg

Strategi difahami sebagai cara untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dengan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia. Dalam hal hanneg, strategi adalah cara pengerahan dan pengarahan umberdaya pertahanan negara untuk mencapai tujuan pertahanan yang ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian, tujuan pertahanan haruslah terlebih dulu ditetapkan.
Untuk penetapan tujuan pertahanan negara itu perlu dilakukan kajian lingkungan strategi (lingstra) terlebih dulu. Dari kajian itu akan muncul sederetan ancaman bidang hanneg dan di antaranya akan terlihat apa yang disebut sebagai ancaman hanneg yang paling mungkin. Biasanya kalau itu ancaman agresi dari luar, akan disebutkan dari negara atau negara-negara mana ancaman itu akan datang.
Dari situ, kemudian kita perlu melakukan kajian bentuk ancaman yang mungkin dapat dilancarkan oleh kekuatan negara calon lawan. Sehingga, selanjutnya kita dapat menetapkan strategi (cara) untuk menghadapinya.
Dalam hal Indonesia, kalau dilakukan kajian lingkungan strategik, maka yang muncul sebagai ancaman terbesar bagi kesatuan bangsa dan negara kemungkinan besar adalah bentuk upaya pemisahan diri daerah-daerah dari ikatan NKRI, dan di tingkat kedua adalah ancaman teorisme baik lokal dalam negeri maupun internasional. Selebihnya akan hanya berupa gangguan dan hambatan, seperti pelanggaran kedaulatan dan pelanggaran hukum (trafficking, pencurian kekayaan alam di darat dan di laut, illegal crossing, dan pelanggaran kedaulatan). Konflik perbatasan dengan kekerasan akan minim, karena akan dapat diredam melalui negosiasi diplomatik. Dengan demikian, kekuatan hanneg yang diperlukan tidak perlu kekuatan yang harus mampu melakukan preemptive strike terhadap kekuatan lawan di daerahnya sendiri atau di tengah perjalanan menuju ke Indonesia. Kekuatan hanneg yang diperlukan terbatas untuk kepentingan menanggulangi kemungkinan terjadinya gangguan-gangguan dan hambatan dalam pelanggaran hukum dan kedaulatan negara saja. Kalau toh akan dikembangkan lagi, adalah pemilikan kekuatan hanneg yang dapat menciptakan efek penangkalan dengan melakukan kegiatan-kegiatan presence of power saja. Kalau toh ada kejadian agresi dari luar yang tidak tertangkal lagi, itu merupakan risiko yang harus dihadapi. Tinggal seberapa besar kita berani menanggung risiko itu.
Dalam pembangunan kekuatan hanneg ini kan juga harus dihadapkan pada keterbatasan anggaran yang dapat disediakan negara, dan itu juga masih harus di bagi-bagi untuk kekuatan tiga matra pertahanan negara, juga harus dibagi-bagi lagi untuk kepentingan belanja pegawai dan perawatan atau pengadaan alut sista. Karena itu jangan kita berangan-angan terlalu tinggi, karena toh tidak akan dapat mewujud.
Semoga pemikiran ini dapat memberi sumbang pikir.

informasi intelijen tuk strategi hanneg

Saya pribadi setuju dengan pendapat bang Erwin karena TNI kita masih menonjolkan ego masing-masing sehingga sampai saat ini setiap Angkatan mengaku bidangnya lah yang penting untuk didahulukan.

Dengan pandangan bahwa sesuai hukum internasional bahwa sipil tidak bisa dilibatkan dalam suatu peperangan hal itu bisa diterapkan pada negara yang sudah mapan dalam segala hal contohnya AS seperti bang erwin katakan diatas namun negara kita belum seperti itu.

Alasan yang sangat klise adalah masalah anggaran, namun ingat bahwa faktor Georafi kita sangat menguntungkan untuk aplikasi strategi pertahanan masyarakat sipil sesuai buku putih yang telah diterbitkan oleh dephan memuat adanya komponen cadangan dan komponen pembantu. Komponen cadangan inilah bisa kita jadikan Combatant dalam membantu TNI ketika diperlukan untuk dimobilisasi
sedangkan jika sudah selesai maka bisa dikembalikan menjadi rakyat sipil kembali, sehingga kekhawatiran bang Erwin tentang keterlibatan rakyat sipil tidak lagi melanggar hukum internasional yang berlaku.

Banyak petinggi TNI bahkan pakar dalam strategi pertahanan membicarakan hal tersebut tetapi jarang membicarakan faktor intelijen. intinya saya ingin menekankan atau mengingatkan kembali peran penting Intelijen dalam menentukan strategi pertahanan bagi negara kita yang disinergikan dengan keadaan negeri kita saat ini.

Untuk menentukan apa dan siapa sebagai ancaman militer maupun non militer adalah tentu informasi yang diperoleh dari Intelijen, karena informasi tersebut sudah melalui proses analisa. jika kita sudah mengetahui siapa dan bagaimana kedua ancaman itu maka penggunaan strategi pertahanan disesuaikan dengan keberadaan ancaman tersebut sehingga keefektifan dan ketepatan strategi bisa digunakan. Jika kita sudah kenal siapa musuh kita juga harus tahu diri kita untuk memenangkan sutu peperangan (Sun tzu bilang). Dengan kondisi kita sekarang ini jika ingin menerapkan suatu strategi ya seharusnya lah disesuaikan dengan kondisi kita. Jadi menurut saya peran dan fungsi intelijen lah yang harus juga diperhatikan. Dengan demikian sehebat apapun strategi kita jika tahu siapa musuh atau ancaman itu berarti kita menebak kucing dalam karung...

Peristiwa Sukhoi yang menjawab..

ketika pertama kali membaca tulisan pak erwin beberapa bulan yang lalu, kami ingin sekali berdiskusi ttg pengertian pertahanan negara sesuai kondisi wilayah Republik Indonesia yang merupakan negara kepulauan..bahwa belum saatnya kita memperkuat basis pertahanan dgn mengedepankan peralatan perang karena kita baru bisa mendukung 30% dari kebutuhan yang seharusnya.ketika dana pembelian peralatan angkatan perang terpenuhi setelah 3-4 tahun kemudian..ternyata harga dan kualitas peralatan sudah tidak bisa memenuhi syarat, begitu seterusnya..dapat dikatakan terjadinya "kebutuhan yang berbanding terbalik dgn tersedianya anggaran.."sehingga standart kebutuhan selalu tidak akan terpenuhi jika GNP negara kita masih jalan ditempat.
Namun ketika membaca tulisan bapak..kami belum bisa berkomentar lebih banyak karena bisa saja kami salah memperhitungkan.setelah kejadian 2 pesawat sukhoi dikunci oleh pihak yang tdk dikenal, padahal pesawat itu merupakan andalan angkatan perang kita..kejadian tersebut sebenarnya telah menjawab kesimpulan bapak setahun yang lalu, dan menjawab teori kami bahwa kebutuhan kita berbanding terbalik, selalu seperti itu.Maka tidak heran komentar bapak Hasan, bahwa lebih baik kita mendahulukan kepentingan rakyat..sehingga kekuatan semesta masih tetap dibutuhkan dinegeri kita ini..
Pertahanan semesta yang bagaimana yang perlu dikonsepkan oleh para pakar pertahanan, dikaitkan dengan kondisi negara kepulauan..???
Kebanyakan perwira TNI disekolahkan keluar negeri utk belajar pertahanan tidak bisa mengimplementasikan secara nyata terhadap kondisi wilayah negara kita (kecenderungannya hanya mendapatkan nilai, punya RH Dik LN, kembali berdinas..)
Saatnya Negara kita mengedepankan "sistem" yang sdh teruji dan diakui bahwa dgn "sistem" semua kendala dari kondisi wilayah dapat diatasi.."sistem" itu dapat terbentuk asalkan adanya satu visi, misi dan niat bahwa pertahanan negara kita HARGA MATI. dgn mengesampingkan kepentingan setiap kelompok atau golongan dinegeri ini.
"sistem" yang bagaimana??hanya dapat dirumuskan,jika semua kekuatan duduk bersama dan berfikir saat duduk bersama tersebut..DEMI MERAH PUTIH

Arief Fahmi Lubis
Perwira Mahasiswa Sekolah Tinggi Hukum Militer.

Strategi Pertahanan Maritim Indonesia (SPMI)

Sedikit komentar ya om....
Saya berpendapat, setuju sekali bahwa strategy pertahanan negara ini didasarkan kepada strategy negara kepulauan atau negara maritim. Agar dapat diterima oleh matra lain, pada saat membuat Strategi Pertahanan Maritim Indonesia (SPMI) melibatkan matra lain (AU dan AD) sebagai pendukung implementasi SPMI. Dengan demikian isi dari SPMI dapat dipahami oleh matra lain dan dapat didukung opersionalnya sesuai dengan kemampuan matra udara dan darat. Tidak dapat dipungkiri bahwa negara kita adalah negara maritim dan negara kepulauan, maka konsep SPMI opersionalnya harus dapat didukung oleh matra lain, sehingga dukungan yang diharapkan dapat diberikan sesuai kekhasan matra yang akan membantunya. Maka perlu kebersamaan .......... dalam penyusunan. Demikian om.... komentar saya.