Nusantara, Laut Kita & Kedaulatan Bangsa

salim's picture

Oleh: Mayor Laut (P) Salim, Komandan KRI Untung Suropati - 872, Anggota Dewan Penasehat Harian TANDEF

"Bahwa kita harus dapat menguasai lautan kita, kalau kita hendak mendjamin keamanan negara kita seluruhnja. Selama keadaan ini belum tertjapai, maka keselamatan negara kita selalu dapat terantjam, karena dengan demikian maka djustru lawanlah jang akan mempergunakan kemanfaatan2 keadaan fisik daripada Nusantara kita."
(Pidato Letnan Jenderal Abdul Haris Nasution di depan Sidang Pleno Dewan Perancang Nasional (sekarang Bappenas), di Bandung, 13 Januari 1960 tentang Pembangunan Angkatan Perang)

Untaian Zamrud Katulistiwa yang terdiri atas belasan ribu pulau ini dicerai-beraikan oleh perairan yang amat luas, seluas 5,8 juta km2. Luas lautnya 3 kali luas daratannya. Membentang di utara dan selatan garis lintang 0 derajat, Indonesia dikenal sebagai negara maritim terbesar di dunia. Namun demikian sebutan "Negara Maritim" tersebut tidak tercermin dari aktivitas penduduknya, yang amat sedikit berorientasi ke laut.

Letaknya yang ditengah-tengah Khatulistiwa memungkinkan hidupnya berbagai jenis ikan dan biota laut yang berkembang biak dengan cepat. Hal ini mengundang nelayan-nelayan asing untuk berburu sumberdaya alam laut (SDL) secara liar (illegal fishing), dikarenakan otoritas, pengamanan dan pemberdayaan SDL kita sangat lemah.

Sebutan "Negara Maritim Terbesar" seyogyanya dapat menggugah seluruh komponen bangsa untuk menjadikan predikat tersebut sebagai sebuah kebanggaan, yakni dengan dua komitmen, pertama: memberdayakan perairan agar dapat memberikan lapangan hidup, kedua: membangun kekuatan laut yang besar, kuat dan disegani pihak asing. Ingat: negara-negara Eropa bisa menguasai/ menjajah negara Timur Jauh, Afrika, dan sebagainya karena kekuatan lautnya.

Sumberdaya alam di darat yang semakin terbatas hendaknya dapat mengubah orientasi mata pencaharian dari darat ke laut. Illegal fishing dan illegal logging (karena laut lah yang menjadi media transportasi utama untuk kedua-duanya) harus dijadikan pembangkit kesadaran dan pemacu upaya membangun Angkatan Laut yang besar dan tangguh.



Bentuk Pelanggaran di Perairan NKRI

Bentuk kejahatan yang terjadi di perairan NKRI, antara lain:

1. Piracy. Kejahatan ini sangat menakutkan dunia pelayaran, karena bukan saja merampas materi berharga tetapi para perompak tak segan pula melukai / membunuh awak dan penumpang kapal. Mereka berpengalaman, memiliki sarana yang canggih untuk segera menghilang dari kejaran aparat keamnanan laut (Kamla). Ketika aparat Kamla siaga mereka menghilang, tetapi ketika aparat Kamla lengah / tidak ada, mereka bertindak. Ada kecenderungan aktivitas piracy ini meningkat beberapa tahun terakhir ini khususnya di Selat Malaka, sehingga sangat meresahkan pelaku pelayaran.

2. Terrorism at Sea. Sebagai negara yang memiliki beberapa choke points internasional dan berbatasan langsung dengan beberapa negara tetangga, Indonesia sangat rawan akan serangan terorisme maritim, karena setiap hari ratusan kapal berbagai jenis dari berbagai negara melintasi perairan NKRI. Hal ini dikarenakan ketatnya dunia penerbangan, sehingga laut menjadi alternatif medan aktivitas teroris.

3. Smugling, meliputi : barang konsumsi (seperti : beras, gula pasir, BBM, dan lain-lain), barang produk industri (seperti : barang elektronik, TV, radio, HP, komputer, kendaraan bermotor), narkoba, senjata ringan (jatri: senapan dan pistol), penyeludupan manusia (human trafficking). Khusus penyelundupan jatri, narkoba dan manusia sudah masuk dalam kategori kejahatan antar bangsa (transnational crime). Sebagai negara maritim dengan panjang garis pantai terpanjang di dunia, Indonesia sangat rawan dengan kejahatan penyelundupan ini karena kegiatan tersebut dapat dilakukan di banyak titik pendaratan di sepanjang pantai.

4. Illegal fishing and Logging. Indonesia kehilangan tidak kurang sebesar Rp 40 trilyun per tahun akibat illegal fishing, dan juga puluhan trilyun kerugian negara akibat pembalakan liar.

5. Illegal Crossing. Pada tanggal 26 Juni 2006, pesawat tempur F-16 TNI-AU yang sedang patroli di atas perairan Kepulauan Alor mendeteksi sebuah kapal asing pada koordinat 08o50' LS dan 124o23' BT. Kapal tersebut diperkirakan berbobot 1.000 ton dan membawa sejumlah jatri AK-47. KRI Sangkuriang dan KRI Sutanto terus mendeteksi kapal "Siluman" tersebut, namun tak berhasil menemukannya. Kemungkinan besar telah melarikan diri ke perairan Timor Leste. Ini hanya sebagai salah satu contoh. Masih banyak lagi berbagai kegiatan yang dilakukan oleh negara-negara kuat dimana kita masih belum mampu untuk mengidentifikasi akibat keterbatasan kemampuan alutsista TNI kita. Ada indikasi kasus semacam ini diperkirakan sering terjadi terutama di perairan daerah konflik seperti Aceh, Papua, Maluku dan Sulawesi.

6. Claim of Area. Pada 16 Februari 2005, perusahaan minyak Malaysia, Petronas, melakukan kontrak kerja dengan perusahaan Shell Corporation, perusahaan eksplorasi dan eksploitasi minyak bumi Inggris dengan memberi konsesi di wilayah perairan Ambalat di sebelah timur perairan Kaltim. Kontan saja isu kontrak kerja Petronas menyulut reaksi keras semua komponen bangsa yang seolah-olah terbangunkan kembali akan ingatan masa lalu atas kehilangan Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan yang sekarang sudah menjadi milik Malaysia atas dasar keputusan Mahkamah Internasional.

7. Kejahatan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia sendiri. Tanggal 6 maret 2009 KRI Untung Suropati – 872 menangkap kapal pembom dan pembius ikan di Kep. Sabalana, dimana kepulauan ini merupakan cagar budaya. Kegiatan ini masih banyak dilakukan oleh sebagian nelayan tradisional di beberapa wilayah Indonesia. Disamping merusak ikan yang ada, kegiatan tersebut juga merusak terumbu karang.



Penyebab Pelanggaran

1. Lemahnya Perhatian dan Pemberdayaan Laut. Sebagai bukti lemahnya perhatian dan pemberdayaan laut antara lain sebagian besar 60 persen dari pulau-pulau yang sudah diketahui belum memiliki nama, termasuk pulau-pulau di zona perbatasan. Kita lalai dalam menegaskan perbatasan, demikian juga dengan nelayan kita, pada umumnya mereka beroperasi tidak begitu jauh dari pantai (radius belasan mil laut). Hanya nelayan kuatlah yang berani beroperasi di laut lepas/perairan dalam yang jumlahnya sangat terbatas.

2. Lemahnya Kekuatan TNI-AL. TNI-AL sebagai ujung tombak keamanan maritim masih sangat lemah, baik secara kuantitas maupun kualitas. Kemampuan armada laut kita bila dihadapkan pada luasnya wilayah tanggung jawab sangatlah tidak memadai. Dari segi kecanggihan peralatan / alutsista, sebagian besar "tidak layak tempur" karena sudah berumur rata-rata 40 tahunan. Dari segi sumberdaya manusia (SDM) prajurit, jumlahnya kurang dari 25% prajurit TNI-AD, padahal luas laut tiga kali lipat luas daratan. Jumlah kapal TNI-AL sekitar 140 yang terdiri dari berbagai tipe dan rentang pembuatan yang berbeda, sangat tidak memadai untuk mengamankan wilayah perairan yang begitu luas. Dalam beberapa hal kekuatan alutsista TNI-AL kalah dari angkatan laut Malaysia dan Singapura. Sebagai contoh: pemilikan kapal selam, kita yang memiliki wilayah perairan yang begitu luas hanya memiliki dua kapal selam tua, sedangkan Malaysia segera akan memiliki empat kapal selam. Padahal, luas lautnya kurang dari 10% laut Indonesia. Bahkan Singapura sebagai negara pulau kecil sudah memiliki empat kapal selam yang lebih canggih.

Faktor negatif lainnya:

1. Langkanya negosiator yang menguasai hukum sehingga tidak bisa bertindak proaktif (bereaksi cepat) atas berbagai bentuk pelanggaran kedaulatan wilayah laut dan kejahatan lainnya di perairan.

2. PSI (Proliferation Security Initiative). Adanya kesepakatan 12 negara di bawah koordinasi AS untuk mencegah dan memberangus terorisme yang menggunakan tenaga nuklir, bahan kimia dan biologi (nubika) sebagai alat melalui rekayasa teknologi sejak dini. Termasuk di dalamnya mencegah pasokan bahan nuklir ke Korea Utara melalui perairan Asia Tenggara. Dalam hal ini perairan Nusantara sangat diwaspadai karena dianggap sebagai salah satu perairan paling tidak aman di dunia. Oleh karena itu, kapal-kapal PSI dapat saja secara sepihak melintas keluar-masuk perairan wilayah kedaulatan RI (di luar ALKI) dengan alaasn untuk melakukan pencegatan dan pemeriksaan kapal-kapal yang dicurigai membawa bahan Nubika ilegal. Bilamana hal ini terjadi, mungkinkah aparat Kamla/TNI-AL berani mengusirnya? (Ingat: Indonesia termasuk salah satu negara yang menolak ajakan kerjasama PSI sekalipun memiliki komitmen yang sama atas pemberantasan terorisme internasional). Sekalipun peringatan dilakukan, kapal-kapal PSI/US Navy tidak akan menggubrisnya karena USA tidak meratifikasi hukum laut Internasional (UNCLOS 1982) sehingga mereka tidak merasa melakukan pelanggaran atas wilayah kedaulatan NKRI. Selain itu, dalam hukum laut internasional, ada suatu pasal yang mewajibkan negara kepulauan mengakomodasi kepentingan masyarakat internasional yang beroperasi di perairan negara tersebut.

3. Rendahnya Kesadaran Geografi. Indonesia termasuk salah satu bangsa yang kurang memiliki kesadaran geografi (wilayah). Indikasinya adalah rendahnya pengetahuan dan perhatian penduduk (terutama generasi muda) atas kondisi geografi NKRI, rendahnya apresiasi terhadap pentingnya peta, pelajaran geografi di sekolah-sekolah juga semakin sedikit porsinya pada kurikulum pendidikan nasional. Rendahnya kesadaran geografi ini berpengaruh negatif terhadap kepedulian warga negara atas permasalahan teritorial yang berdampak pada rendahnya rasa cinta/bangga tanah air dan kesadaran bela negara.

4. Indikasi politik "deteritorialisasi". Indonesia menghadapi persoalan geopolitik yang meningkat sejak satu dekade terakhir ini. Klaim pulau/perairan tertentu di zona perbatasan, penambangan pasir laut secara ilegal oleh negara tetangga (Singapura), pencurian plasmanutfah, penyelundupan fauna langka, pergeseran batas wilayah dan lain-lain merupakan indikasi politik deteritorialisasi oleh pihak asing. Sementara itu, ada upaya terselubung penguasaan pulau-pulau perbatasan melalui kooptasi kegiatan ekonomi dan kebudayaan penduduknya. Sebagai contoh: penduduk wilayah tapal batas Kalimantan, Kep. Sangihe-Talaud dan P. Miangas dalam kehidupannya sehari-hari sangat bergantung pada negara tetangga. Mereka menggunakan uang asing, mendengarkan siaran radio, melihat saluran TV dan berbicara dengan bahasa negara tetangga serta bergaul dengan komunitas / penduduk negara tetangga yang lebih mampu. Hal-hal tersebut terjadi karena lemahnya pembinaan pemerintah terhadap masyarakat perbatasan. Kondisi demikian tidak dapat dibiarkan karena dapat menyebabkan lepasnya pulau-pulau terluar kepada pihak asing. Dalam hal ini, lepasnya P. Sipadan dan P. Ligitan hendaknya menjadi cermin dan pelajaran yang berharga.

Politik deteritorialisasi dapat berlangsung melalui berbagai cara dan pendekatan: kurtural, ekonomi, diplomatik dan militer. Semua itu dapat dilaksanakan sendiri-sendiri atau integratif. Cultural Deterritorialization dilaksanakan dalam strategi pendekatan kebudayaan seperti pengkondisian pemakaian bahasa, lifestyle, seni, dan lain-lain. Economic Deterritorialization diwujudkan melalui pendekatan pemenuhan kebutuhan ekonomi penduduk perbatasan kita. Pemberian fasilitas, modal dan penampungan kayu illegal logging oleh pihak Malaysia kepada penduduk perbatasan Kalimantan adalah salah satu contohnya. Diplomatic Deterritorialization adalah eksploitasi kelemahan otoritas diplomatik kita. Contoh: bagaimana Malaysia memanipulasi bukti-bukti dokumen historis, membuat peta wilayah perbatasan secara sepihak dan mengintensifkan kehadirannya di daerah sasaran ketika mengklaim P. Sipadan dan P. Ligitan sampai akhirnya -dengan cara-cara itu- berhasil menguasai kedua pulau itu melalui keputusan Mahkamah Internasional. Jadi dalam politik deteritorialisasi, lawan dapat mengeksploitasi semua kelemahan atas penguasaan wilayah / teritorial yang dia incar.



Strategi Penguatan Penegakan Kedaulatan di Wilayah Perairan

Terdapat banyak faktor penyebab lemahnya perhatian dan pemberdayaan sektor maritim yang menyebabkan begitu maraknya kriminalitas dan pelanggaran kedaulatan wilayah perairan NKRI. Faktor-faktor tersebut antara lain:

a. Ada beberapa segmen batas laut yang masih menjadi sengketa.

b. Kekosongan aktivitas di sepanjang zona batas laut NKRI.

c. Lemahnya pencegahan dan penanggulangan kejahatan serta pelanggaran wilayah kedaulatan maritim.

d. Rendahnya kesadaran geografi (maritim) Indonesia.

e. Tidak adanya konsep pertahanan keamanan berbasis maritim.

f. Belum jelasnya identitas pulau-pulau terluar sebagai milik Indonesia.



Strategi Penyelesaian Sengketa Batas Laut

Untuk menghadapi kemungkinan lebih jauh dari strategi yang diterapkan negara-negara tetangga khususnya Malaysia, Singapura dan Filipina, maka pemerintah harus menciptakan counter strategy dengan cara sebagai berikut :

1. Terus mengupayakan negosiasi penyelesaian atas perbedaan paham dengan mengedepankan argumen yang berlandaskan Klausul Hukum Laut Internasional (HLI) dan jabarannya. Serta memetakan batas wilayah laut berpedoman pada ketentuan UNCLOS dan segera mendepositkannya di PBB.

2. Memperluas dan mengintensifkan kajian HLI dan jabarannya atas fakta kondisi perairan perbatasan NKRI melalui forum nasional (di perguruan tinggi, Deplu, Depdagri, DKP, dll.) serta forum internasional (dengan sesama negara kepulauan seperti : Jepang, Filipina, negara pantai dan komunitas maritim Internasional).



Penguatan Aktivitas di Zona Batas Laut

Dapat dilakukan melalui strategi :

1. Pemberdayaan nelayan dengan cara meningkatkan kemampuan (SDM, kapal dan sarana penunjang) untuk menjadi nelayan modern yang dapat bersaing dengan nelayan asing dan dapat beroperasi di laut lepas (perairan perbatasan dan ZEE) dalam jangka waktu lama.

2. Meningkatkan patroli di zona perairan perbatasan, baik patroli laut maupun patroli udara (dengan pesawat udara TNI-AL dan TNI-AU).

3. Melakukan proyek penelitian sumberdaya laut dan atau ekspedisi maritim di kawasan/zona perairan perbatasan negara. Hal ini dapat dilakukan atas kerjasama institusi terkait : DKP, KNRT, LIPI, TNI-AL, dll.

4. Transmigrasi nelayan ke pulau-pulau terpencil di perairan. Transmigrasi nelayan di perairan akan dapat meningkatkan aktivitas di perairan perbatasan. Namun hal itu hanya mungkin terjadi bilamana para migran nelayan ini disiapkan dan dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan, dimodernisasi serta dibina sedemikian rupa. Segala kebutuhannya disediakan dan hasil tangkapan mereka ditampung/dibeli dengan harga yang wajar. Konsep pemberdayaan mereka adalah pola PNI (Perikanan Inti Nelayan) jadi harus ada perusahaan perikanan besar sebagai inti yang dapat mensuplai segala kebutuhan dan menampung hasil tangkapan para nelayan sebagai plasma.



Strategi Memperkuat Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan dan Pelanggaran Kedaulatan Wilayah Maritim

Strategi tersebut dapat dilakukan dengan beberapa upaya sebagai berikut :

1. Memperkuat kinerja aparat keamanan di laut (Kamla), dengan cara mensinergikan aparat Kamla yang berasal dari beberapa departemen dan institusi terkait seperti : TNI-AL, Pol Air, DKP, Depkum dan HAM (Ditjen Imigrasi), dll., melalui pemanfaatan sarana dan teknologi komunikasi informasi canggih. Salah satunya adalah pemanfaatan jasa dan produk teknologi penginderaan jauh (remote sensing) yang memungkinkan gerakan setiap benda yang ada di perairan dapat dideteksi dan diidentifikasi dari jarak jauh untuk kemudian diklarifikasi dan tentunya diakhiri dengan tindakan. Bilamana hasil klarifikasi menunjukkan adanya tindak kejahatan/pelanggaran wilayah kedaulatan laut NKRI.

Sekarang ini aparat Kamla berada dalam koordinasi Bakorkamla (Badan Koordinasi Keamanan Laut), yang dalam operasionalnya belum menunjukkan suatu kesatuan penindakan yang solid. Masing-masing aparat lebih mengutamakan kepentingan misi institusinya daripada kepentingan strategis nasional. Hal ini dikarenakan dana operasional juga masih didukung oleh sektor masing-masing.

2. Meningkatkan aktivitas patroli perairan terkoordinasi. Mengingat amat luasnya perairan NKRI, seyogyanya pengawasan dan pengamanan laut dilaksanakan dengan melibatkan banyak pihak berkepentingan seperti tersebut diatas. Ada baiknya patroli dilakukan secara terkoordinasi (bukan secara bersama-sama). Masing-masing pihak dapat melaksanakan tugas patroli sesuai dengan lingkup tugas, kewenangan dan kemampuannya.

Patroli terkoordinasi di zona perairan (perbatasan dengan Malaysia dan Singapura / Selat Malaka) sudah sering dilakukan terutama pada perairan yang rawan perompakan bersenjata (piracy) dan daerah sengketa. Hasilnya, dapat menekan jumlah kasus piracy walau hanya bersifat sementara.



Strategi Penguatan Kesadaran Geografi Maritim

Sangat jarang penduduk Indonesia / WNI yang memiliki kesadaran atas Geografi Indonesia sebagai sesuatu yang patut dibanggakan. Terlebih-lebih Geografi Maritim (Geomar), yaitu pengetahuan tentang kondisi perairan / laut kita yang amat luas dengan jumlah pulau lebih dari 17.500, dengan kandungan kekayaan sumberdaya yang melimpah seperti: bermacam-macam jenis ikan (ikan konsumsi dan ikan hias), kerang-kerangan, mineral tambang (40% sumber minyak ada di laut), taman laut (termasuk yang terindah di dunia) bahkan diperkirakan harta karun yang terpendam di laut kita nilainya terbesar di dunia.

Kelemahan kesadaran Geomar tersebut berpangkal pada kurikulum pengajaran Geografi yang sangat minim, dimana hanya merupakan bagian kecil dari rumpun pelajaran ilmu pengetahuan sosial (IPS). Oleh karena itu, guna meningkatkan kesadaran Geomar juga harus berangkat dari penguatan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) kelautan Indonesia, sehingga sejak tamat SD penduduk sudah memiliki Iptek dan wawasan bahari yang memadai. Selanjutnya, di tingkat sekolah menengah semakin diperbanyak SMK Kelautan, demikian pula di perguruan tinggi harus semakin diperbanyak kajian dan litbang kelautan.



Strategi Membangun Konsep Pertahanan Keamanan Berbasis Maritim

Sebagai negara kepulauan, NKRI berbatasan dengan negara tetangga, dimana 60 persennya adalah adalah batas laut. Batas darat hanya dijumpai di Papua, Timor dan Kalimantan (terpanjang 2.004 km). Atas dasar hal tersebut, musuh negara kemungkinan besar akan datang via laut, sehingga sangat wajar bilamana kita memiliki sistem pertahanan berbasis maritim dan memiliki TNI-AL yang besar dan kuat. Kenyataannya, jumlah prajurit TNI-AD 281.132 orang (tahun 2005), jauh lebih banyak daripada TNI-AL yang hanya 58.640 orang prajurit. Dengan kekuatan TNI-AL yang kecil tidak memungkinkan dapat mewujudkan kehadiran di laut (naval presence) secara memadai.

Karena itulah dalam "Sistem Pertahanan Berbasis Maritim" sudah pasti tumpuan kekuatan berada pada TNI-AL dan TNI AU dengan tanpa mengabaikan kekuatan TNI-AD sebagai kekuatan penunjang. Untuk itu, kekuatan dan kemampuan TNI-AL, baik secara kualitas maupun kuantitas perlu ditingkatkan terus, sedikitnya mencapai kebutuhan esensial minimal (minimum essential requirement). Mungkinkah itu dapat dicapai dalam waktu cepat? Melihat kondisi kemampuan bangsa kita yang masih rendah, belum memungkinkan hal itu dapat dicapai dalam waktu dekat, solusinya bagaimana? Caranya bagaimana ?.

Bangun "gerakan maritimisasi", ipoleksosbud yang berorientasi dan berbasis laut. Ini adalah bahasa sederhana dari sebuah gerakan mendayagunakan potensi laut dalam segala aspek kehidupan. Hal ini penting untuk dikaji dan dipertimbangkan lebih jauh. Ingat, bangsa-bangsa besar dalam sejarah adalah bangsa yang menguasai samudera. Inggris, Belanda, Portugal, dll, dulu datang menguasai Timur Jauh, semuanya melalui laut, bahkan Amerika pun dengan kekuatan laut yang besar mampu menjadi super power dunia. Dalam sejarah kita, Majapahit, sebuah kerajaan Nusantara pernah menguasai Samudera Hindia hingga ke Madagaskar.



Kesimpulan

1. Pada tahun-tahun terakhir ini ada indikasi peningkatan kejahatan pelanggaran kedaulatan wilayah negara di perairan Nusantara dalam aneka bentuk seperti: illegal fishing, bajak laut (piracy), penyelundupan (senjata, narkoba, orang, barang elektronik, dll) dan aktivitas terorisme di perairan, serta perlintasan kapal-kapal asing di luar koridor ALKI (illegal crossing). Di antara kejahatan-kejahatan tersebut yang terjadi di wilayah zona perbatasan bersifat kejahatan lintas negara (transnational crime) sehingga sulit diberantas. Serta kejahatan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia sendiri yang menyebabkan kerusakan habitat laut.

2. Aktivitas kejahatan dan pelanggaran di wilayah perairan tersebut disebabkan oleh berbagai faktor yaitu:

a. Kevakuman pada sebagian besar laut NKRI karena terlalu luas, di sisi lain budaya maritim kita yang semakin lemah sehingga laut seperti kawasan tak bertuan.

b. Semakin tipisnya sumberdaya alam di darat dari negara pulau dan kontinental mendorong aktivitas ekonomi penduduknya ke laut Hal ini dibarengi dengan peningkatan kemampuan teknologi perkapalan di negara-negara tersebut, sehingga mampu menjelajah samudera dalam jangka lama.

c. Letak perairan Nusantara yang strategis (di antara perlintasan dua samudera dan dua benua) dan posisinya di daerah khatulistiwa menjadikannya kaya dengan aneka jenis ikan dan biota laut lainya. Dengan jasa teknologi Inderaja (Penginderaan Jauh / Remote Sensing), maka kekayaan laut Indonesia secara kasat mata dapat dilihat oleh seluruh dunia. Sementara itu teknologi kelautan kita tidak mengalami kemajuan yang signifikan sehingga terjadi kesenjangan kemampuan bahari yang semakin lebar dengan negara perambah laut Nusantara.

3. Dalam menghadapi beberapa kejahatan dan pelanggaran wilayah perairan, maka:

a. Perlu dirancang suatu sistem penanganan (pencegahan dan penindakan) terpadu yang melibatkan semua komunitas (terkait) bahari.

b. Perlu ada upaya menyeimbangkan aktivitas penduduk yang berbasis darat (land oriented), melalui gerakan / pemberdayaan nelayan dan peningkatan kekuatan dan kemampuan teknologi kelautan serta -last but not least-TNI-AL yang besar dan kuat.

Demikian tulisan ini disajikan tanpa bermaksud sedikitpun menyinggung instansi lain, melainkan sekedar sebagai wacana demi kemajuan Indonesia sebagai sebuah bangsa maritim yang besar. Dengan segala keterbatasan kemampuan, kami hanya ingin menggugah kesadaran kita atas patut bangganya kita memiliki perairan terluas di dunia yang kaya sumberdaya sehingga perlu didayagunakan, diamankan, serta dilestarikan sebaik-baiknya demi kesejahteraan bangsa Indonesia bersama.

sekedar info

berikut ini adalah paste dari tulisan humphrey h. samosir, seorang letkol USMC.

" TNI apa kabarmu kini?

Feb2008 Posted by: HH. Samosir Labels: indonesiana, military

Ci vis pacem para bellum yang kira kira artinya bila ingin damai bersiaplah perang, adalah doktrin utama yang sering dijadikan dasar pikir para strategist untuk menjawab eksistensi atas disposisi suatu negara.

Atau secara plesetan guyon dapat dikatakan: "Only the paranoid survive".

Perkembangan baru baru ini sudah mulai mengarah kesana, sebut saja saat rencana kunjungan U.S. Secretary of Defense ke Indonesia Mr. Gates, yang membicarakan bantuan pemerintah U.S terhadap Republik Indonesia berupa bantuan hibah beberapa peralatan radar dan rencana pengalihan beberapa amphibious tank kepada Tentara Nasional Indonesia (TNI). Hal ini telah membuat beberapa negara tetangga Indonesia menjadi celingukan bergegas untuk memperbaiki Angkatan Bersenjata mereka.

Dari manca negara regional ASEAN, muncul berita yang sangat santer, tentang pelatihan sejumlah pemuda Indonesia di Malaysia menjadi Askar Wataniah oleh Tentara Diraja Malaysia (TDM) di perbatasan. Terungkap dalam rapat dengar pendapat Komisi I DPR dengan Kepala Staff Angkatan Darat GEN. (TNI) Agustadi Sasongko Purnomo, pertengahan Februari 2008 ini.

Anehnya, Pangdam Tanjungpura MjGen. (TNI) Tono Suratman, beberapa hari kemudian mengatakan bahwa setelah dicek ulang bersama instansi terkait, tidak ditemukan indikasi bahwa warga RI diperbatasan direkrut menjadi Askar Wataniah.
Hal tersebut dikuatkan oleh Kepala Penerangan KODAM Tanjungpura Lt.Col (TNI) Andi Suyuti setelah diadakan pemeriksaan bersama di tiga pos bersama Entikong, Sebatik dan Simanggaris. (Kompas Feb-18)

Di lain pihak, setelah TNI mulai melengkapi AL dengan pengadaan 4 Sigma 9113-design Corvettes, KRI Diponegoro (365), KRI Hasanuddin (366), KRI Sultan Iskandar Muda (367), KRI Frans Kaisiepo (368). Angkatan laut Singapore juga menerima tiga Stealth Frigates Formiddable class dari 6 yang dipesan. RSS Formidable (no. 68), RSS Intrepid (69), RSS Steadfast (70), RSS Tenacious (71), RSS Stalwart (72) dan RSS Supreme (73). AL Singpore juga memesan enam Sikorsky S-70 SeaHawk Helicopters yang akan beroperasi dari Frigates tersebut. (MINDEF)

Didalam rencana internal TNI, juga ada wacana pemotongan anggaran untuk menekan biaya belanja sekitar 15% dari total anggaran pertahanan tahun 2008 sekitar Rp. 36 triliun, sesuai penjelasan Kapuspen MABES TNI Rear Marshal Sagom Tamboen. Penurunan anggaran ini oleh sementara kalangan dianggap akan menimbulkan penurunan moral prajurit TNI dalam manajemen pertahanan negara, terutama dalam kesiap-siagaan.

Lalu, dengan tersedianya piranti militer TNI yang anyar tersebut, akankah tingkat coefficient deterrence atas kemampuan offensive dan defensive TNI menjadi meningkat dalam regional ASEAN, terhadap perubahan tingkat coefficient deterrence offensive dan defensive dari para tetangganya?

Apakah fenomena ini merupakan tahapan awal terbukanya manajemen TNI yang lebih dinamis dan efisien? Atau disebabkan oleh semakin langkanya sumber daya dhakil guna mendorong kinerja badan tersebut?

Suatu pertanyaan yang membutuhkan kontemplasi yang mendalam, apalagi ditayangkan saat Indonesia mengalami beberapa badai (joke: Bad-Day) yang justru mempercepat pengikisan kekuatan TNI secara keseluruhan dalam pergeseran politik dalam negeri Republik Indonesia.

Semper Fi,"

dikutip dari : http://hhsamosir.blogspot.com/search/label/indonesiana

setelah melihat tulisan beliau, mau sampai kapan pertahanan kita begini???

imamedy's picture

Sebagai orang yang baru

Sebagai orang yang baru bergabung dan ingin memberikan tanggapan terhadap tulisan yang tertera di halaman pertama, maka kesempatan ini tak akan saya sia-siakan.
Namun demikian tanggapan ini hanya akan saya ulas dari hal-hal yang saya pahami saja., sehingga bagi rekan lain yang jarang bergelaut dengan lautan akan bisa juga memahami cara berpikir non-pelaut.
Sebelumnya saya ingin menyatakan bahwa tulisan ini bagus dan cukup komprehensif, namun demikian ada beberapa hal yang ingin saya tanggapi untuk meluruskan atau memberikan pandangan yang berbeda kepada rekan Defenders yang lain.

1. Pada tahun-tahun terakhir ini ada indikasi peningkatan kejahatan pelanggaran kedaulatan wilayah negara di perairan Nusantara dalam aneka bentuk seperti: illegal fishing, bajak laut (piracy),

Yang ingin saya tanggapi adalah masalah bajak laut (piracy).
Berdasarkan catatan Mabes TNI dan beberapa kali rapat, yang menonjol sebenarnya adalah perompakan (robbery at sea), sehingga piracy kita tolak meskipun beberapa NGO ingin kita mengakuinya. Ini sudah kesepakatan juga antara TNI AL dengan Deplu karena Piracy berarti pembajakan, menguasai kapal yang dibajak. Sedangkan robbery at sea lebih dekat pada petit crime. Dalam pengertian internasional sangat jauh bedanya, dimana piracy bisa memberi peluang adanya campur tangan negara lain untuk terlibat mengamankan, dan lebih jauh lagi secara pragmatis bila diakui adanya piracy maka akan mengakibatkan meningkatnya biaya asuransi terhadap barang yang melewati wilayah perairan tersebut. Diduga ada semacam konspirasi untuk menggunakan kata piracy sehingga perusahaan asuransi untung besar padahal yang terjadi hanyalah perampasan barang barang , misalnya jam, HP TV atau barang kecil lainnya oleh para perompak dan merka segera meninggalkan TKP setelah melakukan aksinya, jadi bukan membawa kapalnya.

2. Kenyataannya, jumlah prajurit TNI-AD 281.132 orang (tahun 2005), jauh lebih banyak daripada TNI-AL yang hanya 58.640 orang prajurit. Dengan kekuatan TNI-AL yang kecil tidak memungkinkan dapat mewujudkan kehadiran di laut (naval presence) secara memadai.
Sorry to say, tapi sebenarnya sangat tak relevan membandingkan TNI AD dengan TNI AL. TNI AD adalah prajurit yang dipersenjatai, artinya orang yang diberi senjata untuk perang, sedangkan TNI AL adalah senjata yang diawaki. Artinya apa gunanya orang atau prajuirt TNI AL banyak kalau kapalnya tak ada? Apakah kapal selamnya mau diganti empek-empek…khan nggak mungkin. Jadi, disini musti dijelaskan juga berapa harga sebuah kapal patroli cepat, berapa harga sebuah Fregat, berapa harga Destroyer atau Submarine. Dari situ baru kita bisa mengkalkulasi dengan dana yang diberikan oleh Negara untuk apa peruntukannya. Jadi, perhitungan menggunakan banyak AD bukan karena AD ingin menguasai, tapi karena terbatasnya anmggaran, maka dipilih cara bertahan yang memungkinkan dengan anggaran yang tersedia. Tentu tak mudah membayangkan bagi rekan yang jarang bergaul dengan angka untuk Kapal Laut atau pesawat terbang, tapi gambarannya adalah untuk beli sebuah kapal laut memerlukan duit yang puluhan kali lebih besar dari pada untuk sebuah batalyon infanteri.Tentu idaman kita semua manakala dana tersedia kita akan membeli perlengkapan untuk menutupi semua selat dan perairan kita sehingga benar benar aman. Ini tugas berat dan bukan hanya tugas TNI AL atau TNI , ini tugas para pengambil keputusan di Istana dan Senayan,….monggo baiknya bagaimana karena sebagai negara demokratis tanpa kesadaran para pengambil keputusan maka semua ini akan terus menjadi mimpi.

3. Terus mengupayakan negosiasi penyelesaian atas perbedaan paham dengan mengedepankan argumen yang berlandaskan Klausul Hukum Laut Internasional (HLI) dan jabarannya. Serta memetakan batas wilayah laut berpedoman pada ketentuan UNCLOS dan segera mendepositkannya di PBB.
Dari sepenggal kalimat di atas ada tiga persoalan besar yang perlu diselesaikan.
Pertama negosiasi penyelesaian atas perbedaan paham dengan mengedepankan argumen yang berlandaskan Klausul Hukum Laut Internasional.
Belum tentu Negara yang bermasalah dengan kita mau bernegosiasi, seringkali mereka sengaja mengambangkan atnpa mau membicarakan, sambil menunggu kekuatan yang berubah yang diyakini menguntungkan mereka. Sebuah perjanjian perbatasan apalagi di laut sangat memakan waktu dalam penyelesaiannya, misalnya saja batas laut Indonesia – Vietnam diselesaikan setelah berunding selama lebih dari 25 tahun, lau ttg Ambalat, Negara tetangga kita cenderung ogah bernegosiasi, mereka tak melakukan tindakan selama bebrapa waktu, namun barangkali itulah strategi yang diterapkan untuk membuat kita lelah atau jengkel dan membuat kesalahan yang akan menguntungkan mereka.
memetakan batas wilayah laut berpedoman pada ketentuan UNCLOS. Ada beberapa Negara (US/UK) yang tak mengakui UNCLOS karena dianggap merugikan kepentingan mereka, jadi kita hanya bisa menerapkan aturan tsb kepada negara yang memang mengakuinya, so far so good, as long we are not dealing with super power.
segera mendepositkannya di PBB. Semoga saja sekarang sudah dideposit, ini kalau kita mencermati UU RI no 43 tahun 2008 ttg Wilayah Negara. Artinya sudah ada kemajuan dan kesadaran dari para petinggi kita untuk mengamankan hak milik kita serta berencana membentuk Badan Perbatasan Nasional, yang bertugas mengamankan wilayah nasional kita.
Semoga bermanfaat dan mohon dimaafkan kalau masih banyak kesalahan karena saya tak menyertakan data akurat.
Terimakasih. Salam Defender

info

http://www.kaskus.us/showthread.php?t=1594373

Senin, 30 Maret 2009 , 15:48:00
Gosong Niger dan Camar Bulan
Tinggal Menunggu Reaksi Malaysia

Peta yang memperlihatkan wilayah Camar Bulan seluas 1499 hektare yang tidak jelas kepemilikannya.
Temajuk, Dua wilayah Indonesia, Gosong Niger dan Camar Bulan di dekat Desa Temajuk Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas rawan dicaplok Malaysia. Dua daerah itu hanya tinggal menunggu reaksi pemerintah Malaysia saja. Jika diajukan ke Mahkamah Internasional (MI), Indonesia diperkirakan kalah. “Kami akan berusaha sekuat tenaga mempertahankan dua wilayah itu. Walaupun hanya nelayan, tapi nasionalisme dan semangat kami untuk mempertahankan daerah itu masih kuat. Kami tidak mau ada sejengkal tanah direbut Malaysia,” kata Asya’ari salah satu pendiri Desa Temajuk kepada Equator di sebuah penginapan di Desa Temajuk, Sabtu (28/3) lalu. Dijelaskan Asy’ari, Gosong Neger dan Camar Bulan tidak jauh dari Desa Temajuk. Seluruh warga Temajuk mengetahui secara detail persoalan dua wilayah itu. Daerah itu memang masih sengketa dengan Malaysia. Itu sebabnya, warga Temajuk selalu siaga apabila ada aksi dari pihak Malaysia. “Gosong Niger itu dulunya adalah sebuah pulau kecil. Sekarang, pulau itu tidak tampak lagi, karena sudah ketutup air laut. Kenapa daerah itu jadi sengketa, karena bisa menentukan wilayah laut Indonesia,” papar Asy’ari. Untuk persoalan itu, Asy’ari meminta salah satu tokoh Temajuk, Karta untuk menjelaskannya. Terhadap persoalan Gosong Niger itu, ada sedikit kesalahan dilakukan pemerintah Indonesia. Pemerintah pusat hanya mengakui patok A1 di atas sebuah batu besar persis di garis sempadan Indonesia dan Malaysia. “Kalau Indonesia berpatokan pada A1, maka wilayah Gosong Niger akan masuk ke Malaysia. Padahal, di Pasir Merumput (masuk wilayah Malaysia, red) tidak jauh dari patok A1 ada patok yang dibuat Belanda. Jika patok buatan Belanda itu dipakai, Gosong Niger akan masuk Indonesia. Anehnya, pemerintah pusat hanya mengakui patok A1 di atas batu besar itu,” beber Karta yang juga pemilik penginapan Desi di Temajuk. Karta melanjutkan, apakah patok buatan Belanda itu baru ditemukan atau tidak, yang jelas penetapan patok A1 di atas batu besar itu, satu kesalahan besar. Semestinya, patok buatan Belanda itu yang harus dipertahankan. “Jika patok itu tidak diubah, Gosong Niger berpeluang besar jadi miliki Malaysia,” paparnya. Kemudian, lanjut Karta mengenai Camar Bulan. Ada dua versi peta yang berbeda. Peta Indonesia, dari patok A 55 sampai A 156 ada perbedaan mencolok soal luas wilayah. Mengikuti peta Indonesia, ada lahan 1499 hektare atau 3,3 kilometer wilayah Indonesia masuk ke Malaysia. “Bahkan, kita harus jujur mengakui, ada wilayah Malaysia yang masuk wilayah kita, tapi hanya sedikit,” papar Karta. “Tapi, peta versi Malaysia lain lagi. Justru dari patok A 55 sampai A 156 sebagian besar masuk wilayah Indonesia. Peta Malaysia itu justru menguntungkan kita. Itu sebabnya, Camar Bulan sedikit membingungkan,” ujar Karta. Cuma, ada satu persoalan penting yang mesti dilakukan, investigasi serius mengenai patok A.04. Patok itu dicurigai telah dihancurkan pemerintah Malaysia. Ada bukti menunjukkan di dekat patok itu ada bekas heliped dan gundukan semen yang tidak utuh lagi. Bahkan, dulu ada potongan besi, tapi sudah dicabut. “Kita harus bisa membuktikan bahwa itu patok batas yang sengaja dihancurkan. Jika itu bisa kita buktikan, wilayah 1499 hektare itu sah milik Indonesia. Apabila tidak mampu dibuktikan, Camar Bulan menjadi daerah yang abu-abu,” sarannya. Kemudian, ada klaim pergeseran wilayah itu akibat abrasi laut. Saat ini, jarak patok batas di Camar Bulan tinggal satu meter dari bibir pantai. “Jika klaim itu pakai, tentu ada puluhan kilo meter lahan Camar Bulan yang kena abrasi pantai. Kalau alasan itu dipakai, tentu saja surau yang ada di kampung Camar Bulan itu sudah ada di tengah laut. Buktinya, sampai sekarang, surau masih di posisinya,” sangkal Karta. Lantas, bagaimana cara mempertahankan Camar Bulan? “Seluruh warga Temajuk sepakat sepakat untuk membuat blok-blok di daerah Camar Bulan yang masih abu-abu itu. Setelah diblok, kita akan kavling. Nama-nama warga yang akan mengkavling daerah itu juga sudah disiapkan. Cuma, ini masih rencana,” jawab Karta. “Untuk saat ini, warga masih disibukkan mencari ubur-ubur di laut. Jadi, untuk mengkavling Camar Bulan masih ditangguhkan. Suatu saat akan kita lakukan. Ini demi menyelamatkan Camar Bulan dari ancaman pencaplokan Malaysia. Kita berharap, tidak hanya TNI melakukan penyelamatan, departemen lain seperti Transmigrasi, Pertanian dan Perkebunan serta Kehutanan bisa memikirkan Camar Bulan agar tidak dicaplok Malaysia,” harap Karta. Terhadap persoalan tersebut, Komandan Pleton Pamtas, Letnan II Infantri, Jaja Jamaluddin tidak berani memberikan komentar. “Mohon maaf, ni mas! Saya tidak berani berkomentar soal Gosong Niger dan Camar Bulan. Saya di sini hanya menjaga kawasan perbatasan dari aksi penyusupan atau sabotase. Mengenai dua hal itu, bisa ditanyakan langsung ke atasan saya,” ujar Jaja di kantornya di Temajuk. Sebelumnya, pengamat hukum Kalbar, Rousdy Said menyatakan, Camar Bulan sangat rawan dicaplok Malaysia. Masalahnya, Indonesia tidak memiliki dokumen resmi terhadap kepemilikan daerah itu. “Indonesia tidak memiliki dokumen. Saya yakin Malaysia memiliki dokumen tertulis. Jika Camar Bulan diajukan ke Mahkamah Internasional, kemungkinan besar Indonesia akan kalah,” ujarnya. (ros)
sumber: http://equator-news.com/index.php?mi...detail&id=8943

salim's picture

Angkatan Laut tidak membandingkan tp fakta sejarah

Thanks for the comment :

1.Implikasi politik penggunaan istilah piracy dan robbery memang jauh berbeda. Menurut Konvensi Hukum Laut, setiap negara boleh mengatasi perompakan. Jika penyerangan terhadap kapal di Selat Malaka dan Singapura dianggap sebagai perompakan, setiap negara boleh ikut memeranginya secara langsung. Terlepas apakah data IMB akurat atau tidak dan adanya perbedaan persepsi tentang definisi perompakan, yang jelas citra Selat Malaka dan Selat Singapura sebagai perairan paling rawan di dunia sudah pernah tercipta.
AS juga menggunakan alasan kemungkinan terjadinya terorisme di Selat Malaka untuk mendesak penempatan pasukannya. Sebuah alasan yang dianggap mengada-ada sebab banyak pihak mengatakan, perompakan dan terorisme tidak akan bertemu. Perampokan motifnya lebih pada perampasan ekonomi, sedangkan terorisme motifnya menebar ketakutan.
Begitu pula dengan pembajakan dengan permpokan walaupun yang yang terjadi hanyalah perampasan barang barang , misalnya jam, HP TV atau barang kecil lainnya apakah ini bukan dari embrio dari pencurian dan perampokan yang lebih besar, dengan dahulu menggunakan senjata tradisional dan meningkat menggunakan senjata apakah tetap di katakan pencuri.
Beberpa kali juga TNI AL kontak senjata dengan para pembajak, KRI KST maupun KRI Lemadang dimana senjata RPG mereka mampu menembus dinding KRI serta baku tembak abk KRI KST yang menggunakan AK 47 dan apakah ini juga melawan pencuri yang menyebabkan beberapa org meninggal dan abk ada yg tertembak?
2. Dalam doktrin TNI AL eka sasana jaya bahwa kebesaran suatu bangsa atau negara maritim sangat ditentukan oleh kekuatan lautnya, baik yang berupa kekuatan armada niaga dan kekuatan armada bersenjata yaitu angkatan laut. Dengan demikian kehadiran angkatan laut memberikan jaminan keamanan dilaut dan sudah merupakan conditio sine qua non. Dengan kata lain tulang punggung pertahanan nasional tidak lagi pada continental oriented namun fokus pada maritime oriented. Alfred Thayer Mahan Mengatakan untuk membangun kekuatan lau diperlukan enam elemen pokok:
1. geographical position 2. phisycal confirmation. 3. extent of territory. 4. number of population. 5. Character of the people 5. character of goverment. Bahwa benar karya tersebut sudah usang namun isinya masih sangat relevan sampai sekarang. Hal tersebut bisa dilihat apakah indonesia dapat membuat angkatan laut yg kuat atau bagaimana? Elemen pertama sampai ke 4 sudah pasti ada di indonesia lalu bagaimana dg elemen 5 dan 6?
Dulunya nenek moyang ku org pelaut namun hilang sama kolonialis 3,5 abad. Unsur budaya modal penting dalam membangun negara maritim,,membangun kapal perang dibutuhkan 3 tahun, tetapi membangun budaya maritim membutuhkan waktu 3,5 abad. So now tdk asing dan tidak mengherankan bila anda dan elit politik bilang lebih baik mencetak sawah dari pada membeli kapal perang, dan lagu nenek moyangku orang pelaut,,dalam hati nya sudah kami ini sudah tdk berjiwa pelaut lagi. Elemen ke 6 silahkan lihat GBHN.disana jelas mengungkapkan aspirasi indonesia memanfaatkan laut bagi kesejahteran bgs dan keamanan bgs. Ada alasan kuat yaitu keterbatasan anggaran belanja negara. sapa yg bilang negara kita miskin, indonesia negara yg kaya namun salah yg mengelolah untuk kepentingannya sendiri, coba bayangkan malaysia dan singapore yang banyak mencuri SDA bisa menjadi negara maju. Mengenai jumlah personel, Order of Batle TNI AL masih menggunakan SSAT yang terdiri dari Pangkalan, KRI, Pesawat Udaran dan marinir. Bila anda sadar lihatlah komposisi lanal, posal yang berada di garis depan pulau terluar maupun yg berbatasan dg negara lain, sebua posal Cuma 5 - 10 orang.

3.Negosiasi harus tetap diusahakan dandijalankan menuju ke CBM yang diupayakan bersama, sejauh ini memang belum banyak dirasakan manfaatnya karena masih bnayak ganjalan, utamnya di bidang politik, ekonomi maupun sosial budaya. Negara ASEAN yang hampir seluruhnya adalah negara maritim yang berbentuk negara pantai atau negara kepulauan dan menyadari bahwa laut adalah bagian dari kehidupan , yang sangat menentukan bagi exsistensi negara dan bangsa masing – masing. Oleh karena itu apabila national interest masing2 berkaitan dg laut maupun perbatasan akan cepat mengemuka,,,dan wajar negara tersebut memperkuat angkatan lautnya.
Fakta; Australia sebelum melaksanakan operasi di Timor timur terlebih dahulu sudah sudah memeriksa seluruh kekuatan angakatan laut indonesia sampai kedalam2 kemampuan KRI yang paling besar, Malaysia secara tdk langsung proses ke Mahkama Inetrnasional seiring dengan Kemerosotan Alut sista TNI AL yang pada waktu itu jauh dibandingkan pada era 1986 an, ....Makane kalo mau di seganiiii ya perkuat Angkatan Lutnya....kalo gak mau ya silahkan ngene ngene ae...mangan gak mangan kumpul ...kabeh ilang pulaune siji siji....

imamedy's picture

Beda Persepsi itu memang ada.

Menanggapi tanggapan balik Mayor Salim, saya memahami benar betapa jengkelnya dengan situasi yang dihadapi sebagai seorang perwira TNI AL.
Untuk diketahui, bahwa saya tidak anti tentang pandangan perlunya memperkuat TNI AL,...namun semua akan kembali pada pengambil keputusan di Istana dan Senayan.
(silahkan baca kembali komentar saya )
1. Selanjutnya, apa yang Mayor ungkapkan,.... mungkin berbeda antara yang Mayor alami dengan para senior pikirkan dan sampaikan, dimana Danguskamlabar, Asops Armabar, bahkan Paban V Kerkamtas yang juga dari AL ikut dalam berbagai jenis pertemuan tsb. Jadi, disinilah perlunya kita mulai bisa membedakan untuk kepentingan Guskamla, TNI-AL, TNI atau kepentingan negara.
Pada saat pertemuan antar negara, kita akan bersikukuh bahwa ini adalah Petite Crime. Itu juga bukan karena desakan Mabes TNI, Dephan atau Deplu namun merupakan posisi terbaik kita dalam menanggapi posisi dari negara lain dikaitkan dengan perkembangan regional lainnya.

2. Sebagai orang yang pernah diberi pendidikan mengenai bidang pertahanan, saya sedikit tahu bahwa penguatan TNI AL bukan hanya masalah dukungan dari Mabes TNI tapi juga rekan kita legislatif. Ini proses panjang. Di antara kita saja sering kurang teliti, Ya contoh nya pernyataan bahwa negara Asean hampir seluruhnya adalah negara maritim, kurang tepat,...pada posisi ini mungkin selain Indonesia yang bisa kita akui sebagai Archipelagic State hanyalah Pilipina. Lainnya adalah negara kontinen.
Berbagai pertimbangan inilah yang akan membuat kita menentukan CB terbaik. Kita bisa lihat berapa anggaran kita, brp prosentase setiap angkatan, bagaimana semua itu kita daya gunakan. Inilah perlunya bagi rekan-rekan yang akan mengambil S2 nanti memfokuskan kajian pada Economic Defense. Karena kita memang harus mau njelimet dan berpikir kritis, misalnya saja harus diingat bahwa selama 10 tahun ini kita tak punya GBHN.
Ini sebuah perjalanan panjang, saya tak pernah berpretensi untuk dapat menikmati perjuangan ini, namun harus ada keyakinan anak anak kita akan hidup lebih baik, lebih sejahtera dan lebih bermartabat.
Jadi,,,,,..kata kata dari Mayor ....So now tdk asing dan tidak mengherankan bila anda dan elit politik bilang lebih baik mencetak sawah dari pada membeli kapal perang, ....................tidak akan mucul lagi,....Inilah tugas kita meyakinkan,.....Tidak perlu bilang anda, saya kebetulan saja lulus duluan dari Akmil menekuni Strategic Studies dan bukan elit politik,...perjuangan ini perlu kesabaran, perlu meyakinkan bahwa pertahanan meskipun tampaknya spending money, pada akhirnya akan ada timbal baliknya.

3. Akhirnya, jelas, negosiasi memang perlu terus dijalankan, dan sebagaimana saya sampaikan memerlukan waktu. Suatu hari Mayor akan bisa merasakan betapa jengkelnya menghadapi pihak luar yang terus mengulur waktu. (mungkin bisa tanyakan Letkol P. Dafit Santoso, AL'90).
Tapi, inilah yang harus kita hadapi, sabar, belajar menyiapkan diri lebih baik untuk menjadi pemimpin sambil meyakinkan pihak lain tentang perlunya perubahan paradigma pertahanan. maju terus, berkarya demi Indonesia yang lebih baik.

(Leaders are Readers)

Ends and Means

Bangsa ini selalu punya keinginan besar, tetapi selalu lemah diimplementasi. Kalau kita masuk ke strategy and force planning, kelihatan sekali kelemahannya. Periksa korelasi antara Strategi Pertahanan Negara dengan Postur Pertahanan Negara 2010-2029.Di Strategi Pertahanan bilang TNI Angkatan Laut harus mampu beroperasi di ZEE alias forward defense. Begitu periksa Postur Pertahanan Negara 2010-2029, tidak ada tuh bangkuat TNI Angkatan Laut yang untuk mendukung forward defense strategy. Buktinya, pengadaan kapal perang yang mampu beroperasi di ZEE sedikit sekali.
Artinya apa? Ada keterputusan antara strategy dengan force planning. Force planning kita tidak mengacu pada strategi yang dianut.
Itulah yang dialami oleh TNI Angkatan Laut saat ini. Kaitannya ends dengan means, negeri ini maunya hasil bagus tapi pelit mengeluarkan uang. Okelah anggaran terbatas, tapi apa kita langsung menyerah. Anggaran terbatas tapi kok organisasi terus dimekarkan??? Kecenderungan itu sekarang ada di Mabes TNI. Baru Januari lalu ada orgapros baru yang namanya Pusjianstra, sekarang mau bikin lagi orgapros baru yang namanya Pusbangpim TNI. Alasannya arahan RI-1.
Apa setiap ketidakpuasan pimpinan negeri ini terhadap TNI harus disikapi dengan bentuk orgapros baru? Berapa biaya yang dibutuhkan untuk gerakkan orgapros baru? Apa tidak lebih baik dana itu buat kepentingan ops ketiga matra?
TNI tidak paham soal economic defense. Makanya efektif dan efisien cuma ada di pidato dan sambutan, tapi realisasinya lebih sering meleset. Sorry to say...
Soal bangkuat TNI Angkatan Laut, saya kembali ke teori Geoffrey Till. Menurut sang ahli strategi maritim asal Inggris ini, sumber dari kekuatan maritim itu ada empat yaitu maritime community, style of government, geography and resources. Yang jadi masalah di Indonesia dua, maritime community and style of government. Style of government dari 40 tahun lalu nggak berubah, walaupun gambar Presiden di dinding sudah silih berganti.
Kalau TNI Angkatan Laut sekarang dikerdilkan, itu adalah dampak dari style of goverment. Style of government itu juga menular ke kebijakan pertahanan. Kalau anggaran terbatas, mestinya ada penyesuaian antara ends dengan means. Harus ada yang "dikorbankan" demi kepentingan yang lebih besar. Kepentingan yang lebih besar itu bukan saja soal keutuhan negeri Indonesia, tetapi juga martabat bangsa ini. Tiap hari martabat kita dilecehkan di laut. Tapi sapa yang paduli??? Nyanda ada jo!!!
Cuma kita aja yang di TNI Angkatan Laut yang geregetan, tapi di luar itu nyanda paduli.
Salah satu alternatif dari semua ini adalah pembenahan SDM Dephan sebagai penyusun kebijakan pertahanan. SDM Dephan, even he or she is TNI personnel, should act as Dephan official. Jangan berpikiran mentang-mentang TNI terus segan sama Mabes TNI, akhirnya kebijakan yang dilahirkan merupakan hasil kompromi. SDM Dephan banyak yang tak paham soal strategy and force planning, regardless their military services background. Makanya kalau kita kaitkan hubungan antara Strategi Pertahanan dan Postur Pertahanan, yah nggak nyambung.
Pembangunan TNI Angkatan Laut memang hadapi banyak kendala. Kendala utamanya adalah style of government, di samping tekanan dari negara-negara Barat dan sekutunya yang tak suka Indonesia punya Angkatan Laut yang mampu mengamankan perairan Indonesia dan sekitarnya. Tekanan itu kadang disalurkan melalui tangan-tangan mereka di sini, yang notabene WNI.
Kalau kita sadar antara ends dengan means tidak berimbang, mestinya ada penyesuaian. Penyesuaian mungkin pada means, dengan catatan harus ada "pengorbanan" dari pihak-pihak lain.
Menyangkut DPR, kita tahu semua kualitas politisi negeri ini. Mereka tak lebih dari orang-orang yang tak punya pemikiran negarawan, yang diutamakan kelompoknya saja. Yang ada di otak mereka cuma bagaimana "merampok" uang negara karena mereka punya hak anggaran dan urusan perempuan. Nggak jauh-jauh dari itu.
Pertanyaan mendasarnya adalah demokrasi kita mau menuju kemana? Saya pribadi setuju dengan demokrasi, karena wadah itu memberikan kesempatan kepada setiap warga negara untuk ungkapkan aspirasi. Tapi bukan berarti demokrasi lalu mengorbankan kepentingan nasional.
Kalau ada mentor seperti Mayor Salim yang resah dengan kondisi saat ini, wajar-wajar saja. Dan keresahan itu menurut hemat saya dapat dikatakan mewakili silent majority di dalam, khususnya perwira muda. Harus kita pahami bahwa selalu ada perbedaan masa antara perwira muda dengan perwira senior. Perwira senior dibesarkan dalam alam yang berbeda di masa lalu dan pengalaman masa itu yang membentuk pola pikir mereka. Begitu juga dengan perwira muda masa kini yang besar di alam berbeda. Tantangannya adalah bagaimana menjembatani dua generasi tersebut. Generasi perwira muda saat ini 15 tahun ke depan pun akan menjadi perwira senior dengan pola pikir yang dibentuk saat ini. Pada waktu yang sama, akan lahir perwira muda (yang sekarang mungkin masih SD atau SMP) yang dibesarkan dengan alam yang berbeda.
Sekian tanggapan saya, semoga bermanfaat. Terima kasih

Jalesveva Jaya Mahe
Bukan cuma nenek moyangku yang seorang pelaut

cool men...

ALon alon asal kelakon, tapi memang seharusnya Sri Sultan yang terpilih...Beliau punya komitmen untuk kembangkan maritime strategy since the beginning. Eventhough it seem the path still a long way to convey.. Any way allhands..you should keep aware us the prevailing conditions at any time and occcasion. I believe on this convergenvce mind set will resulted in a gradually improvement care of this.
See you in another era 2009. Amin

salim's picture

Archipelagic State

Dear Admiral Cheng thon ..sir,, since you were in china,,we will see what happen in my country.
The ones who have nothing to do with the case will be prosecuted.The ones who are fair and sane will suffer in their lives and will be isolated. There will be internal wars.As a result of misunderstandings between those at the top.and many other words that i cant say here, until These are the signs that the people and their civilization have been turned upside down. and finally ...glory of my lovely country as Archipelagic State.

Best regard,,,
see what happen to me Australia, China or Singapore next year