Ocean Leadership dalam Kerangka Kekuatan Maritim Nasional

Oleh: Mayor Laut (P) Salim, Komandan KRI Untung Suropati - 872, Anggota Dewan Penasehat Harian TANDEF

"Lamun huwus kalah nusantara isun amukti palapa, lamun kalah ring Gurun, ring Seram, Tañjung Pura, ring Haru, ring Pahang, Dompo, ring Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, samana isun amukti palapa....."
(Sumpah Palapa oleh Maha Patih Gajah Mada pada masa kejayaan Kerajaan Majapahit abat ke–13)

Mau tidak mau, suka tidak suka kita akui bersama bahwa kebesaran sebagai bangsa bahari pernah kita alami pada era Kerajaan Sriwijaya maupun Kerajaan Majapahit, dua kerajaan tersebut berbasis pada kekuatan maritim yang tangguh. Sumpah Palapa tersebut oleh Gajah Mada diimplementasikan dengan memperkuat armada lautnya guna memperluas wilayah Kerajaan Majapahit hingga sejarah kemudian memperlihatkan betapa libensraum bangsa Indonesia yang jangkauannya sangat luas. Goresan tinta sejarah tersebut tercatat di Afrika selatan, Madagaskar, India, sampai ke China, Palau, pulau–pulau di Pasifik Selatan dan Australia Utara. Era kolonial menyebabkan missing link yang menyebabkan budaya tersebut dikikis secara halus dan sistematik.

Menurut Alfred Thayer, untuk membangun kekuatan maritim diperlukan 6 (enam) elemen pokok, yaitu; Geographical Position, Physical Confirmation, Extent of Territory, Number of Population, Character of the People, dan Character of Government. Elemen-elemen ini sebagai unsur budaya merupakan modal utama dalam membangun Negara Maritim. Lalu, bagaimana dengan Character of Government negara kita yang erat kaitannya dengan style of government menurut Geoffrey Till jika dihubungkan dengan kekuatan maritim pada era sekarang?

Sebelumnya, mari kita simak kebangggaan bangsa–bangsa yang bangga terhadap kekuatan maritimnya. "Sea Power Protect the American Way of Life". Silakan baca selengkapnya di "A Cooperative Strategy for 21st Century Sea Power". Inggris yang terkenal dengan "Britain Rules the Waves" kini telah mengembangkan postur angkatan lautnya tidak lagi to control the seven seas. Jepang membangun kekuatan maritimnya disiapkan untuk mengamankan garis suplay BBM dari Timur Tengah ke Jepang di samping untuk memperkuat pertahanannya. China membangun Strategi "Chain of Pearl" yang bertujuan untuk mengamankan jalur suplay BBM dari Timur Tengah ke Cina. India telah menerbitkan dokumen "Freedom to Use the Seas: Maritime Military Strategy" berisikan tentang aspirasi geopolitik India hingga strategi deployment di masa damai maupun konflik, serta strategi pembangunan kekuatan angkatan laut India.

Alasan yang banyak digunakan oleh hampir semua negara untuk menampilkan kekuatan maritimnya adalah penggunaan laut. Tidak ada cara lain untuk mendemonstrasikan konsep penggunaan laut bagi negara & bangsa yang merasa dirinya "maritim". Begitu lazimnya & mendunianya istilah maritim ini dalam obrolan sehari-hari, sehingga definisi maritim lebih dikenal dibandingkan dengan laut itu sendiri, bahkan dalam konteks sebagai instrumen kekuatan nasional.

Mengapa Kekuatan Maritim Belum Menjadi Mainstream Pertahanan Nasional?

Kegagalan mainstreaming tersebut terlihat dalam berbagai kebijakan selama ini, tidak hanya dalam bidang pertahanan maritim, namun kegagalan tersebut juga terlihat dalam bidang–bidang lain yang merupakan penunjang dari kekuatan maritim, di antaranya:

Pangan: ikan dan hasil sumber daya laut belum menjadi komoditas strategis sebagaimana beras, jagung, kedelai, terigu, dan daging. Malah justru yang menjadikannya sebagai komoditas strategis adalah negara asing dan negara tetangga karena mahalnya harga ikan di luar negeri. Sebagai salah satu indikatornya, harga ikan belum menjadi pertimbangan dalam kebijakan perdagangan.

Energi: negara kita masih sangat bergantung pada energi fosil. Di sisi lain, laut memiliki potensi amat besar sebagai salah satu sumber energi, baik energi angin, OTEC, energi gelombang, energi surya, maupun mikroalga. Hingga saat ini belum ada peta jalan pengembangan energi dari laut itu.

Kemiskinan: nelayan dan masyarakat pesisir belum menjadi target utama desain kebijakan anti kemiskinan. Ukurannya, belum tersedianya data kemiskinan nelayan, lemahnya antisipasi terhadap kenaikan harga bahan bakar minyak 2005 dan 2008 sehingga nelayan menjadi korbannya.

Lingkungan: isu pemanasan global seolah hanya milik sektor kehutanan. Padahal serapan karbon oleh fitoplankton mencapai 40-50 miliar ton karbon per tahun, dan hampir sama dengan tumbuhan sekitar 52 miliar ton.

Pertumbuhan ekonomi: sektor kelautan, yang terdiri atas perikanan, transportasi laut, pertambangan, wisata bahari, dan sebagainya, juga belum diprioritaskan. Industri pengolahan ikan belum maksimal dan hanya beroperasi dengan 45 persen kapasitas terpasang. Sekitar 40 persen lalu lintas perdagangan internasional melewati laut Indonesia, dan kita belum mampu menangkap peluang ini untuk mendongkrak pertumbuhan. Terakhir, stimulus fiskal Rp 73 triliun bias ke perkotaan, dan alokasi untuk pesisir kurang dari Rp 1 triliun. Akibatnya, kita belum menjadi pelaku maritim yang diperhitungkan dunia internasional. Armada pelayaran niaga Indonesia belum menunjukkan keberadaannya bahkan di negeri sendiri. In contrary, pelayaran tersebut dikendalikan oleh Singapura atau negara lain melalui kaki tangannya. Asas Cabotage sesuai dengan Inpres No.5 Tahun 2005 belum mencapai hasil yang diharapkan, meskipun setiap tahun sejak 2005 selalu ada penambahan kapal berbendera Merah Putih.

Geopolitik: sarana pertahanan di laut sangat terbatas bahkan dibilang kurang dan banyak persoalan wilayah perbatasan belum diselesaikan. Kita punya keinginan menjayakan AL karena kekuatan utama negara maritim adalah Angkatan Laut, tetapi style of government tidak menunjang ke arah itu. Alasan klasik yang dipakai adalah keterbatasan anggaran. Alasan itu tidak masuk akal, karena semua negara menghadapi kekurangan dan keterbatasan anggaran. Sehingga yang digembor-gemborkan adalah keterbatasan anggaran, bukan strategi dalam menyikapi keterbatasannya.

Pertanyaannya, Bagaimana Kita Memulai dan Memperkuat Mainstreaming?

Kegagalan mainstreaming di atas adalah kegagalan politik pada kekuatan maritim, yang salah satu faktornya adalah lemahnya Ocean Leadership kita. Ocean Leadership diperlukan dalam mainstreaming kekuatan maritim, baik dalam keputusan politik (kebijakan) maupun manajemen strategi pertahanan. Ada beberapa komponen penting dalam Ocean Leadership, di antaranya:

Pertama, adanya visi kelautan yang selanjutnya tercermin dalam ocean policy yang komprehensif, sebagaimana Vision for Marine Policy of Korea atau Australia's Oceans Policy.

Keberanian Gus Dur membentuk Departemen Kelautan adalah bagian dari kekuatan visinya tentang kelautan.

Kedua, kemampuan interaksi politik dengan legislatif untuk menghasilkan produk legislasi dan politik anggaran yang pro pada kekuatan maritim.

Ketiga, kemampuan membuat terobosan serta mobilisasi sumber daya nasional dalam manajemen pembangunan melalui kelengkapan instrumen fiskal, moneter, keuangan, tata ruang, serta mobilisasi lintas sektor untuk mendukung kekuatan maritim.

Di sinilah sebabnya Gerbang Mina Bahari ala Megawati dan Revitalisasi Kekuatan Maritim melalui Sektor Perikanan ala SBY -walaupun kedua-duanya sangat patut diapresiasi- belum dapat dikatakan berhasil sepenuhnya, karena masih belum maksimal dalam upaya mobilisasi sumber daya nasional demi kekuatan maritim. Perlu dukungan penuh seluruh unsur terkait guna mensukseskan program-program tersebut.

Keempat, kemampuan menggalang dukungan daerah dalam kerangka mempertahankan NKRI. Negara kepulauan ini memerlukan kemampuan pemersatu melalui instrumen keadilan ekonomi. Pulau-pulau di perbatasan itu potensial terlepas bila keadilan ekonomi tidak terwujud.

Meski demikian, seolah persoalan mainstreaming hanya ranah eksekutif, padahal legislatif dan partai politik memiliki kekuatan besar. Legislatif memiliki fungsi legislasi dan politik anggaran, dan di sinilah justru pangkal persoalannya. Dalam kerangka mainstreaming kekuatan maritim, hal yang perlu dilakukan di lingkungan legislatif adalah membentuk paradigma baru agar Ocean Leadership semakin kuat.

Di sinilah kualitas anggota legislatif menjadi taruhannya, sehingga penting untuk memilih mereka yang punya komitmen membangun kekuatan maritim.

Tanggal 13 Mei 2009 nanti, Indonesia sebagai tuan rumah The Global Ocean Policy Day at the World Ocean Conference 2009 (Oceans and Climate: Issues and Recommendations for Policymakers and for the Climate Negotiations) akankah mampu menjadikan momentum tersebut guna menumbuhkan semangat untuk menuju pembentukan Character of People as Maritime Nation ataukah sekedar seremonial biasa belaka?

Momentum lain adalah Pemilu 2009 yang merupakan momentum strategis untuk menghasilkan anggota legislatif dan pemimpin bangsa yang mampu merubah style of government. Dengan demikian, diharapkan Ocean Leadership dan mainstreaming kekuatan maritim dalam pertahanan nasional dapat terwujud.

Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam tulisan karena jauh dari kesempurnaan. Akhir kata, penulis menghimbau, mari kita pikirkan bersama siapa negara kita, bentuk negara kita, ancaman yang akan timbul sehingga kita mampu mewujudkan suata tata pembangunan demi Kepentingan Nasional.