Pembangunan Perbatasan, Separatisme dan Nasionalisme

Polsan's picture

Oleh: Mayor (Inf) Polsan Situmorang, SE., Kontributor TANDEF

Pasca reformasi, isu tentang perbatasan tidak pernah surut dari diskursus publik, bahkan semakin hari semakin gencar sehingga menjadi komoditas publik dan politik yang tiada habisnya. Kasus-kasus yang muncul pun silih berganti dan semakin beragam, baik itu berupa isu maupun suatu fakta realitas di lapangan, baik tingkat lokal, regional maupun internasional, dan isu yang terakhir adalah Askar Wataniah. Pemerintah daerah yang berbatasan langsung tidak memiliki kewenangan yang eksplisit untuk menangani kawasan perbatasan, selain dari aspek perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, karena terkait dengan kewenangan yang tidak diserahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah kabupaten.

Mengapa Pasca Reformasi

Mengapa pasca reformasi isu perbatasan semakin mencuat ? Menurut hemat penulis adalah terjadinya pergeseran paradigma dalam pelaksanaan pembangunan dari sentralistis menjadi desentralistis. Paradigma yang mengandalkan sistem sentralistik sangat menekankan pendekatan tradisional, sehingga lokasi yang jauh dari pusat pemerintahan menjadi kurang diperhatikan bahkan terlupakan atau lebih ekstrim lagi dilupakan. Dalam konsepsi pemikiran tradisional pada konsteks politik kewilayahan bukan saja menyebabkan pemerintah lebih sibuk mengurus wilayah di lingkungan dan disekitar pusat pemerintahan, tetapi memiliki kecenderungan kurang memperhatikan wilayah yang lebih jauh dari pusat dan praktis melupakan daerah perbatasan. Sikap tradisional sistem pemerintahan yang menjadikan wilayah perbatasan sebagai daerah pinggiran dalam pertimbangan politik dan ekonomi merupakan suatu kesalahan masa lalu yang tak bisa ditolerir lagi.

Paradigma ini erat kaitannya dengan trilogi pembangunan yang menjadi dasar bagi Pemerintahan Orde Baru saat itu. Pendekatan trickle down effect pun tidak cocok untuk menjawab dan menganalisa proses pembangunan kawasan perbatasan, karena tetesan bahkan percikannya pun tidak sampai pada daerah-daerah perbatasan, sebagai daerah terdepan dengan negara tetangga atau dunia internasional. Bahkan yang terjadi merupakan hal kontradiktif, yakni terjadinya eksploitasi sumber daya alam, khususnya kehutanan atau kayu (illegal logging) besar-besaran dengan satu alasan “sebagai daerah sabuk pengaman atau daerah lini satu.”
Masyarakat di kawasan perbatasan dapat dikategorikan “mendiami tanah perjanjian”. Karena masyarakat perbatasan dijanjikan dibangun unit sekolah baru mulai dari SD sampai dengan SMA, akan direkrut menjadi anggota baru TNI, POLRI, APDN, siapapun tahu bahwa mereka (masyarakat di kawasan perbatasan) memiliki kontribusi yang tak ternilai dalam hal perjuangan di kawasan perbatasan, terutama pada saat curahan politik konfrontasi terhadap Malaysia dan usaha penghancuran dan penumpasan unsur-unsur yang dianggap sebagai pendukung PGRS/PARAKU pada tahun 1960-1970-an. Tetapi sampai saat ini, perbatasan masih identik dengan daerah terbelakang, terisolir, tertinggal, dan marginal, sehingga orientasi pemikiran, lebih dominan ke Serawak, karena lebih maju dan secara geografis lebih dekat, harga barang-barang terjangkau walaupun berkualitas. kondisi sosial budaya, tingkat pendidikan, dan kesehatan masih dalam kategori yang rendah bahkan sangat memprihatinkan.

Siapapun yang pernah mengunjungi wilayah perbatasan akan tahu bahwa lebih mudah untuk mendengar radio dan melihat TV negeri jiran. Maka apa yang dikatakan, kalau penduduk di daerah perbatasan merasa lebih akrab dengan suasana sosial–politik, bahkan kebudayaan dari negara tetangga merupakan sesuatu yang sangat lumrah. Jika mau jujur dengan fakta sejarah, maka pada proses hukum yang lagi ditegakkan di tanah air, kayu-kayu daerah lini satu perbatasan telah lama dieksploitasi, sehingga terjadi efek negatif yang membahayakan, dan merugikan pihak RI, bila kawasan perbatasan dirambah secara tak terkendali, oleh negara tetangga (polarization effect). Artinya, sumber kekayaan alam dan SDM suatu negara, ditarik ke negara tetangga tanpa memberikan manfaat bagi negara yang memiliki SDA dan SDM secara proporsional.

Terkait dengan efek polarisasi tersebut, sudah bukan rahasia umum lagi selama rezim Orde Baru perbatasan lebih didominasi oleh HPH tertentu, tetapi belum begitu gencar dikritisi oleh para pemerhati lingkungan hidup, supaya dikategorikan dan ditetapkan sebagai pelaku illegal logging, daripada masyarakat yang menebang satu pohon dihalamanya sekarang ini dituduh dan ditetapkan sebagai pelaku illegal logging.

Data dan fakta menunjukkan bahwa kawasan perbatasan Provinsi Kalimantan Barat, merupakan provinsi yang berbatasan dengan negara bagian Serawak Malaysia. Panjang garis perbatasan Kalimantan Barat dengan Sarawak adalah 966 kilometer, yang melintasi 113 desa dalam 15 kecamatan dan di 5 kabupaten. Aktivitas perlintasan batas tradisional melalui jalur darat lebih banyak terjadi di (5) lima kabupaten perbatasan tersebut. Oleh karena itu, selain pintu lintas batas resmi, di Kalimantan Barat juga terdapat banyak pintu lintas batas tidak resmi. Di wilayah ini tercatat sebanyak 50 jalur jalan setapak yang menghubungkan 55 desa di Kalimantan Barat dan 32 kampung di Sarawak. Dari 50 jalan setapak tersebut, telah disepakati 16 desa di Kalimantan Barat dan 10 kampung di Sarawak sebagai Pos Lintas Batas (PLB).

Dari PLB-PLB tersebut, Entikong sejak 25 Februari 1991 telah diresmikan sebagai Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB) atau istilah dalam keimigrasian disebut dengan Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI), menyusul disepakati melalui SOSEK MALINDO Nanga Badau di Kapuas Hulu pada tanggal 17 Desember 1998 dan Aruk di Sambas pada tanggal 12 Mei 2005 sebagai PPLB/TPI yang diharapkan bisa dioperasikan pada tahun 2007, diharapkan dapat menyusul TPI Jagoi Babang Kab. Bengkayang. Namun kenyataannya masih menunggu waktu karena selalu berubah-ubah dan banyaknya kepentingan yang terjadi.

Fungsi Perbatasan

Dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Daerah perbatasan adalah daerah batas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan daerah batas wilayah negara tetangga yang disepakati bersama berdasarkan perjanjian lintas batas (crossing border agreement) antara Pemerintah Republik Indonesia Indonesia dan negara tetangga, berdasarkan peraturan perundang-undangan. Secara teoritis, perbatasan memiliki fungsi yang sangat krusial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Setidaknya terdapat 5 (lima) fungsi perbatasan negara: pertama sebagai garis pertahanan suatu negara; kedua sebagai pelindung kegiatan ekonomi dalam wilayah; ketiga fungsi hukum; empat batas wilayah kekuasaan negara, dan kelima, sebagai aspek kepentingan suatu negara.

Batas negara pada dasarnya merupakan garda terdepan dalam hubungan dengan luar negeri atau dunia internasional. Untuk itu, dikenal konsep daerah frontier dan boundary. Frontier merupakan wilayah yang berada di depan, sedangkan boundary mengandung makna garis batas, yang tegas dalam aspek politik, sesuai dengan kedudukan suatu negara. Frontier dan boundary terkait dengan integrasi nasional dan kedaulatan NKRI.

NATO dan Wacana

Dalam mengatasi berbagai persoalan di perbatasan, pemerintah daerah kabupaten yang berbabatasan langsung, selama ini seolah-olah berjuang masing-masing untuk dirinya sendiri, belum diakomodir dan tidak terkoodirnir oleh pemerintah yang lebih atas secara terfokus dan integral. Program dan kegiatan masih sangat parsial dan dibawah payung atmosfer ego sektoral masing-masing leading sector. Padahal secara geopolitik dan geostrategi, satu jengkal tanah di Desa Sungkung Kecamatan Siding Kab. Bengkayang, satu jengkal tanah di Aruk Kecamatan Sajingan Kab. Sambas, Satu jengkal tanah di Suluh Tembawang Kecamatan Entikong Kab. Sanggau, dan satu jengkal tanah di Jasa Kecamatan Ketunggau Hulu Kab. Sintang serta satu jengkal tanah di Badau Kec. Badau Kab. Kapuas Hulu merupakan tanah yang sah dalam bingkai kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Nation State Indonesia) yang harus djaga, dan dilindungi oleh seluruh warga Negara RI.

Apabila argumentasi klasik tetap menjadi alasan yang fundamental yakni wilayah NKRI terlalu luas, maka jawabannya diperlukan strategi dan kebijakan khusus untuk menangani persoalan-persoalan krusial di perbatasan. Strategi dan kebijakan yang dimaksud adalah kebijakan yang integral dan holistik. Tidak waktunya lagi untuk mencari “kambing hitam dan kambing putih”, mengedepankan aspek pertahanan dan keamanan semata (security), tetapi aspek kesejahteraan (prosperity approach) yang selama ini didengungkan dapat diimplementasikan secara bertahap. Aspek kesejahteraan juga beragam sebagaimana yang tercantum dalam indek pembangunan daerah (regional development index), yakni mulai dari pembangunan ekonomi, pembangunan manusia, pembangunan lingkungan hidup, pembangunan insfruktur dasar, dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pembangunan kawasan perbatasan bukan zamannya lagi dijadikan isu dan komoditas politik oleh berbagai pihak, sebagai tempat rekreasi berbagai instansi, tetapi perlu tindakan nyata secara profesional dan proporsional oleh pemerintah secara berjenjang. Karena Wacana tanpa aksi nyata dan komitmen yang kuat akan sia-sia, dan kondisi yang demikian akan bertentangan dengan keharusan konstitusional dari sebuah tatanan negara modern. Akhirnya, Quo Vadis Pembangunan Perbatasan ? Masih menjadi pertanyaan besar bagi segenap pihak yang konsen terhadap perbatasan antar negara.

salim's picture

Masalah Perbatasan

Polsan apa kabar masih ingat gak? lagi dimana neh ? Semoga idealismu masih kayak dulu he he he. Masalah perbatasan tidak terlepas dari perkembangan lingkungan strategis baik internasional, regional maupun nasional. Dalam era globalisasi, dunia makin terorganisasi dan makin tergantung satu sama lain serta saling membutuhkan. Konsep saling keterkaitan dan ketergantungan dalam masyarakat internasional berpengaruh dalam bidang-bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamananan. Berbagai negara sambil tetap mempertahankan identitas serta batas-batas teritorial negaranya, mereka membuka semua hambatan fisik, administrasi dan fiskal yang membatasi gerak lalu lintas barang dan orang.
Penanganan perbatasan selama ini memang belum dapat dilakukan secara optimal dan kurang terpadu, serta seringkali terjadi tarik-menarik kepentingan antara berbagai pihak baik secara horizontal, sektoral maupun vertikal. Lebih memprihatinkan lagi keadaan masyarakat sekitar daerah perbatasan negara, seperti lepas dari perhatian dimana penanganan masalah daerah batas negara menjadi domain pemerintah pusat saja, pemerintah daerahpun menyampaikan keluhannya, karena merasa tidak pernah diajak serta masyarakatnya tidak mendapat perhatian. Merekapun bertanya siapa yang bertanggung jawab dalam membina masyarakat di perbatasan ? Siapa yang harus menyediakan, memelihara infrastruktur di daerah perbatasan, terutama daerah yang sulit dijangkau, sementara mereka tidak tahu dimana batas-batas fisik negaranya ?
Kenyataan di lapangan ditemukan banyak kebijakan yang tidak saling mendukung dan/atau kurang sinkron satu sama lain. Dalam hal ini, masalah koordinasi yang kurang mantap dan terpadu menjadi sangat perlu untuk ditelaah lebih lanjut. Koordinasi dalam pengelolaan kawasan perbatasan, sebagaimana hendaknya melibatkan banyak instansi (Departemen/LPND), baik instansi terkait di tingkat pusat maupun antar instansi pusat dengan pemerintah daerah. Misalnya, belum terkoordinasinya pengembangan kawasan perbatasan antar negara dengan kerjasama ekonomi sub regional, seperti yang ditemui pada wilayah perbatasan antara Malaysia Timur dengan Kalimantan dengan KK Sosek Malindo dan BIMP-EAGAnya, serta dengan rencana pengembangan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) Sanggau di Kalimantan Barat dan KAPET SASAMBA di Kalimantan Timur yang secara konseptual dan operasional perlu diarahkan dan dirancang untuk menumbuhkan daya saing, kompabilitas dan komplementaritas dengan wilayah mitranya yang ada di negara tetangga.
Selain isu koordinasi dalam pengembangan kawasan perbatasan, komitmen dan kebijakan Pemerintah untuk memberikan prioritas yang lebih tinggi dalam pembangunan wilayah perbatasan telah mengalami reorientasi yaitu dari orientasi keamanan (security approach) menjadi orientasi kesejahteraan/pembangunan (prosperity/development approach)

regards

salim