Oleh: Imam Riyanto, Praktisi IT, Kepala Divisi Litbang Kemandirian Teknologi TANDEF
Menyambut Hari Pahlawan 10 November, perkenankan saya membuat satu tulisan sederhana yang sebenarnya merupakan kesimpulan dari Acara Diskusi Ilmiah TN4 (alumni SMA Taruna Nusantara Angkatan IV) yang diadakan secara sederhana pada tanggal 10 November 2008 di Jakarta, dengan mendaulat Bang Letkol Laut (E) Samuel Kowaas sebagai salah satu pembicara.
Dalam beberapa kesempatan, baik di mailing list maupun di forum, saya sempat beberapa kali terlibat dalam diskusi mengenai watak bangsa Indonesia. Kali ini saya ingin membahas permasalahan watak bangsa Indonesia dalam kaitannya dengan pertahanan nasional.
Idiom-idiom seperti bahwa pahlawan adalah mereka yang ikut serta dalam revolusi fisik sudah jamak kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Makna dari istilah pahlawan ini kemudian berkembang lebih jauh lagi di masa kini, misalnya guru disebut sebagai pahlawan tanpa tanda jasa, kemudian TKI di luar negeri disebut sebagai pahlawan devisa. Bentuk penghargaan semacam ini merupakan label yang diberikan kepada orang ataupun golongan yang berjasa besar dengan mengorbankan banyak aspek dalam diri mereka sendiri. Guru selalu harus bersabar dengan pendapatan yang seadanya sementara kebutuhan hidup terus mendesak. TKI mendapat penghargaan sebab secara kuantitas mereka benar-benar membantu negara dalam cadangan devisa berupa dollar dan mata uang asing, sementara kita sendiri sering miris dengan berita-berita mengenai perlakuan yang menimpa mereka di luar sana.
Karakter rela berkorban seperti ini adalah bagian dari karakter bangsa yang dapat diaplikasikan sebagai salah satu unsur pertahanan nasional. Bangsa kita mewarisi jiwa pahlawan dari pendahulu kita. Karakter lainnya yang dapat dipakai sebagai unsur pertahanan nasional adalah karakter militan. Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang militan. Gotong royong adalah budaya umum bangsa Indonesia sejak dahulu, walaupun sudah tampak berkurang aktualisasinya di daerah perkotaan. Karakter positif lainnya adalah ketekunan. Karakter ini benar-benar terlihat dalam masyarakat agraris di pedesaan, masyarakat buruh di suburban perkotaan, masyarakat pedagang di pasar-pasar tradisional dan banyak lainnya.
Dari sekian banyak karakter positif tersebut, terselip tidak kalah banyaknya karakter yang dari sudut pandang pertahanan nasional dianggap kurang kondusif. Perbedaan sebagai inti bangsa dan tercermin dalam Bhinneka Tunggal Ika menjadi kabur maknanya seiring dengan penyeragaman individu secara nasional maupun global. Bahkan kita sekarang semakin sulit untuk mengira seseorang dari suku mana sebab dialek/logat yang dulu nyata sekali, sekarang kian tidak kentara. Perbedaan adalah kekayaan, bukan suatu kekurangan. Dalam tubuh TNI sendiri perbedaan bahkan menjadi barang mewah. Dalam diskusi dengan Bang Letkol Laut (E) Samuel Kowaas, semua angkatan minimal angkatan laut merasa dirinya adalah pada dasarnya tentara (soldier). Jatidiri sebagai tentara ini memang benar, namun perlu implementasi yang tepat guna & tepat ruang. Diferensiasi tugas dalam masing-masing matra menjadi kurang efektif, karena setiap individu tidak bisa fit secara optimal di tempat dia bertugas karena masing-masingnya lebih mengedepankan ke-tentara-annya ketimbang kapabilitas & spesialisasi masing-masing. Misalnya, dicontohkan tentang seorang awak KRI yang bertugas mengetok-ngetok sisi kapal untuk mengecek pengkaratan pada badan kapal sering mengeluh, “Saya ini tentara kok malah disuruh ngetok-ngetok kapal.”
Kemandirian adalah karakter kunci lain yang masih kurang di dalam pertahanan nasional kita. Ada banyak sekali kendala yang secara sadar maupun tidak sadar dimunculkan sebagai suatu aral yang merintangi bangsa khususnya TNI dalam membentuk kemandirian tersebut. Dari semua alutsista yang TNI miliki, belum ada yang bisa dimajukan sebagai produk dari kemandirian bangsa kita. Bahkan dalam proses pengadaan alutsista kita sendiri, TNI belum punya cukup resource untuk menetapkan alutsista yang cocok dengan kondisi dan kebutuhan pertahanan. Selain birokrasi dalam proses pembelian yang panjang dan berbelit-belit, ditambah dengan analisa kesenjataan yang kurang matang mengakibatkan kepemilikan alutsista pun jadi kurang tepat sasaran. Beberapa materi yang sudah dimuat di TANDEF secara eksplisit menyatakan hal tersebut.
Menurut Bang Letkol Laut (E) Samuel Kowaas, ada beberapa solusi untuk memperbaiki kemandirian pertahanan kita. Saat ini secara sadar kita memilih untuk belum mandiri. Padahal kita sering dirugikan karena embargo dari negara produsen misalnya Amerika Serikat, ataupun pembatasan penggunaan / larangan untuk keperluan perang seperti yang dilakukan Inggris terhadap kita terkait penggunaan Hawk-100/200 di Aceh beberapa waktu lalu. Kemandirian itu mutlak perlu. Kita bisa mulai dari kemandirian alutsista dengan memberdayakan industri strategis nasional (instranas) guna memproduksi beberapa bagian dari alutsista kita. Dari hulu, kita berdayakan industri yang menangani material agar dapat menghasilkan material lanjut seperti komposit, kemudian industri yang berhubungan dengan microprocessor yang dapat menghasilkan microprocessor yang dikhususkan untuk keperluan militer, lalu industri senjata dan amunisi. Kemudian di hilir, industri kapal laut, industri pesawat udara dan industri kendaraan tempur maupun kendaraan taktis. Sebenarnya industri-industri kita sudah mempunyai kemampuan tersebut namun tidak ada langkah dari pemerintah agar bisa terbentuk konsorsium yang dapat menghasilkan alutsista secara mandiri, yang mutlak harus merupakan perpaduan dari kemampuan berbagai instranas yang tersebar tadi. Padahal instranas yang hampir semuanya merupakan BUMN ini sudah siap secara infrastruktur maupun resources.
Kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi dalam rangka kemandirian tersebut, menurut Bang Letkol Laut (E) Samuel Kowaas adalah:
- pemenuhan bahan mentah
- pemenuhan pengetahuan dasar (core)
- pemenuhan teknologi utama
- pemenuhan teknologi penunjang
- pemenuhan skill
- pemenuhan anggaran
Pemenuhan bahan mentah misalnya pada pembuatan lambung kapal tentunya diperlukan baja khusus. Pemenuhan pengetahuan dasar dapat dilakukan dengan Transfer of Knowledge (ToK) dan Transfer of Technology (ToT) bisa dilakukan dengan berkolaborasi bersama perguruan tinggi yang menerapkan ilmu-ilmu dasar dan aplikasinya. Transfer of Technology dapat juga dilakukan dengan belajar dari "empu" nya teknologi tersebut atau dari produk yang dihasilkan (reverse engineering). Pemenuhan skill bukan hanya menyangkut orang kerja dengan toolsnya namun juga menyangkut manajemen. Pemenuhan anggaran dapat dilakukan dengan kredit ekspor atau dari grant. Solusi lain adalah dengan Counter Trade, yaitu membeli suatu produk alutsista dengan beberapa bagian yang diproduksi oleh bangsa kita. Cara lain adalah dengan Offset yaitu meminta negara produsen penjual untuk memberikan pekerjaan produksi senilai jumlah tertentu kepada negara pembeli. Salah satu cara yang pernah Indonesia pakai adalah imbal beli yaitu meminta negara produsen penjual untuk membeli produk negara pembeli sebagai balasan pembelian. Ada cara lain lagi seperti barter yakni dengan meminta pembayaran dengan barter barang yang saling dibutuhkan dengan nilai yang disepakati.
Beberapa contoh pemanfaatan Counter Trade yang berhasil misalnya Turki dalam pengadaan MPA (Maritime Patrol Aircraft), Malaysia dalam proyek A400M, dan Afrika Selatan bahkan mendapatkan lebih dari 350% kontrak pertahanan kembali ke pendapatan negaranya. Manfaat yang didapat dari Counter Trade bagi negara kita yakni adanya transfer teknologi dan pemasukan devisa negara. Kesimpulannya, terlalu naïf apabila kita mengharapkan Transfer of Technology secara utuh.
Karakter-karakter tersebut harus dibentuk dari awal. Semua hal yang mengiringi masalah tersebut saat ini bukan penyebab melainkan akibat dari kesalahan yang ada di hulu. Karakter harus menjadi perhatian terbesar bangsa ini.
Alangkah baiknya jika wacana Counter Trade ini dihidupkankan kembali, siapa pun dari kita yang akan menjabat & menjadi pemegang kebijakan, solusi ini perlu direvitalisasikan kembali. Egosentris masing-masing badan pemerintah, institusi & departemen perlu dihilangkan. Produksi agro Indonesia bisa dicountertrade jadi senjata. Terbuka berbagai kemungkinan seperti dengan cara membeli lisensi sebagaimana yang dilakukan Spanyol dengan Santana yang sebenarnya merupakan prototipe Defender. Ataupula dengan reverse engineering seperti yang dilakukan oleh RRC, India, Iran dan beberapa negara lainnya.
Akhir kata, kami mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada Bang Letkol Laut (E) Samuel Kowaas atas kesediaan beliau untuk berbagi wawasan & pengetahuan kepada kami sehingga sedikit banyaknya kami dapat memahami permasalahan-permasalahan faktual secara lebih mendalam.
Ternyata lebih cepat dari Gundala....
Dalam diskusi saya mendengar salah satu dari teman TN4 yang ada menyebut-nyebut nama "Gundala". Dan, TANDEF ternyata lebih cepat dari tokoh itu. Bedanya, Gundala itu fiksi dan TANDEF itu nyata ada. Hasil diskusi kemarin ternyata sudah mengudara...
Walau demikian, saya ingin sedikit menyumbang sedikit kalimat -bukan substansi kesimpulan, tetapi lebih kepada keinginan agar maknanya tidak bergeser.
Pada dasarnya, saya ingin menggugah teman-teman bahwa ada sekian banyak skema yang tersedia dan bahkan yang belum tersedia untuk memenuhi kebutuhan Alutsista kita. Salah satu yang sudah kita lakukan dan ingin kita optimalkan misalnya dengan pemenuhan sendiri, alias mandiri. Itu bagus. Tetapi, ada skema lainnya yang juga perlu kita lirik-lirik sedikit dan kalau memang menarik mengapa tidak didalami? Itu yang dilakukan negara lain -yang meminjam kata salah seorang teman TN4, walau sama prihatinnya tetapi koq bisa beli gede-gedean atau bikin sesuatu yang bikin ngiler...
Itu karena mereka melakukan terobosan-terobosan dalam pembelian dan pengadaan yang tidak saja membuat negaranya mampu membeli tetapi membeli plus. Betul-betul sebuah "wise spending". Dengan begitu, mereka melewati dua pulau dengan sekali mengayuhkan dayung. Teknologi dapat. Devisa juga dapat.
Jadi, kita harus tidak boleh terpaku dengan satu pendekatan. Harus melihat pendekatan lainnya -bahkan kalau perlu, membuat sebuah pendekatan baru. Bagaimana caranya? Well, itu pe-er kita....
Soal karakter... hmm... itu masalah lain lebih kepada profesionalisme personel TNI masing-masing Matra. Tapi, itu perlu juga didiskusikan lebih mendalam di kesempatan lainnya.
Terimakasih.
Terima kasih atas saran Letkol Laut (E) Samuel Kowaas
Saya memajukan tulisan tersebut sebagai salah satu ekstraksi dari diskusi TN4 kemarin. Masih ada yang berpotensi untuk dimajukan sebagai tulisan selain tulisan saya dan saya mempersilahkan rekan lain agar dapat mengaktualisasi buah fikirnya ke dalam tulisan di TANDEF.
Dalam pemikiran saya, karakter adalah yang paling dasar dari pembentukan pertahanan nasional yang tangguh. Dimulai dari sini maka kita bisa berharap yang akan datang kita tidak perlu mengurusi printilan-printilan masalah yang sampai sekarang masih kita hadapi. Karena jika didalami lebih lanjut masalah-masalah tersebut malah menjadi lingkaran setan yang tiada ujung pangkalnya. Solusinya menurut saya adalah membuat lingkaran baru dengan pembentukan karakter sebagai ujung pangkalnya. System akan menanggapi dengan menanggalkan lingkaran lama yang tidak berguna dan mulai beradaptasi dengan lingkaran yang baru. Seperti yang dilakukan oleh Menhan Amerika Serikat tahun 70-an.
Dalam beberapa hal dari diskusi TN4 kemarin, masih ada yang menjadi ganjalan saya. Dan ini memang menyangkut pertanyaan saya mengenai Reverse Engineering. Apakah benar kita tidak mempunyai resources seperti itu ? Meniru yang dilakukan Petronas atas engineer-engineer Malaysia yang ditarik kembali dengan standard gaji diatas standard gaji engineer internasional. Kita pun seharusnya bisa melakukan hal tersebut. Salah seorang rekan kami TN4 yang juga pernah menulis di TANDEF adalah seorang engineer di Airbus. Ini salah satu contoh bahwa resources kita lebih dari cukup. Mungkin sebenarnya secara implisit resources dari Departemen Pertahanan kita yang kurang ?
Saya sendiri merasa kita sanggup melakukan reverse engineering.