Peran dan Tugas KODAM Dalam Penanggulangan Bencana Sebagai Perwujudan Operasi Militer Selain Perang Untuk Pertahanan Negara

Oke's picture

Oleh: Kapten Arm Oke Kistiyanto

BAB I

PENDAHULUAN

1. Umum

a. Indonesia terkenal sebagai salah satu negara “Supermarket Disaster” dengan reputasi potensi bencana yang sangat tinggi. Hal ini dapat dibuktikan dengan maraknya bencana yang melanda berbagai wilayah di tanah air secara terus menerus, baik yang disebabkan oleh faktor alam (gempa bumi, tsunami, banjir, letusan gunung api, tanah longsor, angin ribut, dll) maupun oleh faktor non alam seperti berbagai akibat kegagalan teknologi dan ulah manusia. Maraknya bencana tidak hanya menimbulkan kerugian, baik berupa korban jiwa dan kerugian harta benda tetapi juga menimbulkan penderitaan yang cukup berat bagi masyarakat yang disebabkan oleh kerusakan lingkungan serta musnahnya hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai.

b. Belajar dari masa lalu, penanggulangan bencana yang selama ini dilakukan oleh Pemerintah dan Instansi terkait masih belum dirasakan maksimal. Masih terdapat kekurangan disana sini, diantaranya masih terdapat tumpang tindihnya peran antar instansi pemerintahan bahkan parahnya diberbagai sektor terdapat beberapa langkah penting yang tidak tertangani terutama yang berkaitan dengan masalah koordinasi dan pendistribusian logistik pasca bencana.

c. Berkaca dari pengalaman terdahulu, peran dan tugas TNI khususnya Kodam dalam penanggulangan bencana masih belum jelas hingga saat ini. Karena sesungguhnya peran dan tugas yang dilaksanakan pada penanggulangan bencana dimasa lalu merupakan peran dan tugas kontijensi hasil analisa di lapangan yang kemudian dirumuskan menjadi tugas pokok simpulan yang berkaitan dengan kondisi aktual saat itu. Sedangkan tugas pokok yang menjadi peran sesungguhnya bagi Kodam dalam penanggulangan bencana saat ini belum terumuskan dengan jelas dalam Undang Undang maupun Peraturan Pemerintah.

d. Mencermati pengalaman diatas maka perlu disusun suatu konsepsi peran dan tugas Kodam dalam penanggulangan bencana di daerah yang disusun dan dikelola secara terpadu sebagai suatu perwujudan operasi militer selain perang dalam rangka pertahanan negara.


2. Maksud dan Tujuan

a. Maksud
Naskah ini dibuat dengan maksud sebagai media penyaluran gagasan pikiran tentang peran dan tugas Kodam dalam penanggulangan bencana di daerah sebagai perwujudan operasi militer selain perang dalam rangka pertahanan negara

b. Tujuan
Naskah ini disusun dengan tujuan agar dapat dijadikan sebagai salah satu bahan pertimbangan oleh pimpinan TNI / Pangdam dalam menentukan kebijaksanaan membantu pemerintah daerah dalam rangka penanggulangan bencana di daerah sebagai perwujudan operasi militer selain perang dalam rangka pertahanan negara.


3. Ruang Lingkup dan Tata Urut

Ruang lingkup penulisan ini dibatasi pada peran dan tugas Kodam dalam penanggulangan bencana di daerah sebagai perwujudan operasi militer selain perang dalam rangka pertahanan negara, yang disusun dengan tata urut sebagai berikut :
a. Pendahuluan.
b. Landasan dan dasar pemikiran.
c. Kondisi saat ini.
d. Faktor-faktor yang mempengaruhi.
e. Kondisi yang diharapkan.
f. Konsepsi peran dan tugas Kodam dalam penanggulangan bencana
g. Penutup.


4. Metode dan Pendekatan.

a. Metode
Penulisan ini menggunakan metode diskriptif analisis, dengan menganalisa data dan fakta serta keterangan yang diperoleh serta atas kajian pengalaman penanggulangan bencana yang dilaksanakan TNI khususnya Kodam pada masa lalu.

b. Pendekatan
Naskah ini disusun dengan menggunakan pendekatan empiris dan kepustakaan.


5. Pengertian

Lihat lampiran - E ( DAFTAR PENGERTIAN )

BAB II

LANDASAN DAN DASAR PEMIKIRAN

6. Umum

Keterlibatan TNI yang selama ini dominan serta vital dalam hal civic mission penanggulangan bencana terutama ketika masa tanggap darurat ternyata masih belum didukung sepenuhnya oleh peraturan perundang-undangan yang ada (UU no 24/2007 tentang penanggulangan bencana). Hal ini dibuktikan dengan fakta yang terjadi selama ini bahwa TNI tidak pernah diikutkan dalam proses penanggulangan bencana pada masa pra-bencana dan pasca bencana.

Padahal dalam masa itulah peran Komando Kewilayahan dengan berbagai metoda binternya dapat dioptimalkan untuk meraih simpati rakyat sehingga tercipta kemanunggalan antara TNI dan Rakyat. Hal tersebut menjadikan kendala bagi institusi TNI khususnya Kodam ketika melaksanakan tugas dilapangan, disatu sisi keberadaan TNI sangat dibutuhkan ketika masa tanggap darurat namun disisi lain pada masa yang lain keberadaan TNI seperti tidak dibutuhkan. Hal inilah yang menjadi salah satu pokok pikiran penulis untuk menulis konsepsi peran dan tugas Kodam dalam penanggulangan bencana di daerah.


7. Landasan Pemikiran.

a. TAP MPR no VII tahun 2002 ttg Peran TNI dan POLRI. Dijelaskan dalam pasal 4 ayat (1) tentang Tugas Bantuan TNI bahwa “TNI bertugas membantu penyelenggaraan kegiatan kemanusiaan (Civic Mission)”. Hal inilah yang menjadikankan suatu kewajiban bagi TNI untuk menyelenggarakan suatu operasi kemanusiaan apabila terjadi terjadi bencana di Indonesia.

b. UU no 3 tahun 2002 tentang Hankamneg. Dalam penjelasan Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa dalam pasal 10 ayat (3) “TNI bertugas untuk menyelenggarakan kebijakan pertahanan negara diantaranya ialah menyelengarakan Operasi Militer Selain Perang”. Sedangkan penanggulangan bencana merupakan operasi kemanusiaan yang merupakan bagian dari Operasi Militer Selain Perang sehingga suksesnya penanggulangan bencana yang diilakukan oleh TNI akan berdampak pada suksesnya implementasi kebijakan pertahanan negara secara keseluruhan.

c. UU no 34 tahun 2004 tentang TNI. Di dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa pada pasal 7 ayat (2) Pelaksanaan tugas pokok TNI dilakukan dengan cara dua cara salah satunya ialah Operasi Militer Selain Perang yang salah satu poinnya yakni “menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian dan pemberian bantuan kemanusiaan”. Peraturan perundang-undangan inilah yang menjadi dasar keterlibatan TNI khususnya Kodam untuk berperan serta dalam menanggulangi berbagai masalah yang berkaitan dengan bencana.

d. UU no 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Seharusnya keterlibatan TNI sebagai unsur militer dalam civic mission ikut dituangkan dalam Undang Undang yang notabenenya membahas tentang penanggulangan bencana. Padahal pengalaman selama ini menunjukkan bahwa peran militer dalam hal bantuan kemanusiaan terutama pada saat tanggap darurat sangatlah dominan dibanding instansi maupun organisasi kemanusiaan lainnya. Penanggulangan bencana bukanlah semata-mata tanggung jawab Pemerintah dalam hal ini instansi sipil, namun juga keterlibatan semua pihak termasuk unsur TNI.

e. Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Di dalam Perpres tersebut pada pasal 11 disebutkan terdapat keanggotaan TNI sebagai unsur pengarah dalam penanggulangan bencana, sedangkan di BPBD kedudukan TNI diperkuat oleh Perka BNPB No 3 tahun 2008 namun sayangnya rata-rata disetiap daerah keanggotaan tim pengarah instansi lainnya hanyalah bersifat exofficio yang berarti duplikasi jabatan sehingga membuat mereka tidak fokus untuk melaksanakan penanggulangan bencana.

Kemudian pada pasal 48 dijelaskan keterlibatan TNI sebagai unsur pelaksana, namun kalau dipelajari lebih detail kedudukannya hanya sebatas liaison yang sifatnya koordinasi kepada struktur BNPB/BPBD. Ini berarti hubungan organisasi TNI dengan BNPB/BPBD bersifat lateral yakni berhubungan hanya jika dibutuhkan.




f. Peraturan Pemerintah nomor 21/2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Keterlibatan TNI dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana terdapat pada Pasal 25 ayat (1) “Pada saat keadaan darurat bencana, Kepala BNPB dan kepala BPBD berwenang mengerahkan sumber daya manusia, peralatan dan logistik dari instansi/lembaga dan masyarakat untuk melakukan tanggap darurat.” Instansi yang dimaksud antara lain TNI termasuk Kodam didalamnya.


8. Dasar Pemikiran

a. “The no 1 Supermarket Disaster”. Tingginya potensi bencana di Indonesia pada dasarnya tidak lebih dari sekedar refleksi fenomena alam yang secara geografis sangat khas di tanah air kita. Indonesia merupakan negara kepulauan tempat dimana tiga lempeng besar dunia bertemu, yaitu Lempeng Indo-Australia, Lempeng Eurasia dan Lempeng Pasifik.


* Peta pergerakan Lempeng Tektonik Dunia
Interaksi antar lempeng-lempeng tersebut lebih lanjut menempatkan Indonesia sebagai wilayah yang memiliki aktifitas gunung api dan gempa bumi yang cukup tinggi.


* Peta Sebaran Gunung Berapi di Indonesia (Volcano Belt)
Lebih dari itu proses dinamika lempeng yang cukup intensif juga membentuk relief permukaan bumi yang khas dan sangat bervariasi, dari wilayah pegunungan dengan lereng-lerengnya yang curam dan seakan menyiratkan potensi longsor yang tinggi hingga wilayah landai sepanjang pantai dengan potensi ancaman banjir, penurunan tanah dan tsunaminya.


* Peta Potensi Banjir di Indonesia (Flood Disaster Map)

* Peta Kerentanan Gerakan Tanah di Indonesia (Landslide Map)


* Peta tingkat kerawanan bancana tsunami di Indonesia (Tsunami Map)



b. Pengalaman yang dipetik dari Operasi Penanggulangan Bencana yang dilakukan TNI. Orang bijak mengatakan bahwa pengalaman adalah guru yang terbaik maka dari itu tidak ada salahnya kita belajar dari pengalaman TNI dimasa lalu dalam menangani bencana di Indonesia yang terjadi pada kurun waktu 2004-2007 :

1) Karena bencana tidak dapat diprediksi maka perlu menjaga kewaspadaan masyarakat dan unsur-unsur terkait terhadap ancaman bencana.

2) Terbatasnya kemampuan Pemda dalam menanggulangi bencana dikarenakan kemampuan minimum tentang penanggulangan bencana yang dimiliki aparat dan masyarakat sangat kurang.

3) Kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang manajemen penanggulangan bencana yang disebabkan sikap kurang peduli pemerintah setempat terhadap masalah penanggulangan bencana sehingga hal ini hanya dipikirkan oleh segelintir organisasi tertentu.

4) Sulitnya melaksanakan koordinasi, kendali, komunikasi antar instansi terkait, unit militer dan antar organisasi lainnya (relawan) dalam pelaksanaan penanggulangan bencana terutama evakuasi korban dan pendistribusian logistik.

5) Diperlukan sistem peringatan dini (early warning system /EWS).

6) Kewalahan dalam penanganan kesehatan.

7) Distribusi makanan, minuman dan air bersih masih terlambat.

8) Diperlukan banyak transportasi udara.

9) Harga sembako meningkat (bencana banjir di Jakarta).

10) Sulitnya dilakukan evakuasi terhadap korban banjir karena sebagian masyarakat tidak bersedia diungsikan (bencana banjir di Jakarta).

11) Adanya saling menyalahkan (bencana banjir di Jakarta).

12) Perekonomian lumpuh dikarenakan terganggunya transportasi dan terganggunya jaringan komunikasi (telepon) serta jaringan listrik mati (bencana banjir di Jakarta).

13) Pemberitaan media yang berbeda sehingga informasi simpang siur (bencana banjir di Jakarta).


BAB III

KONDISI SAAT INI

9. Umum

Ketidak jelasan peran dan tugas TNI dalam penanggulangan bencana khususnya bagi Komando Kewilayahan dalam Undang Undang no 24/2007 telah memberikan implikasi negatif bagi tugas pokok yang dilaksanakan Kodam dalam hal penanggulangan bencana. Berbagai inisiatif langkah yang diambil oleh Pangdam untuk mengatasi ketidak jelasan tugas pokok yang diberikan ketika bencana terjadi selalu menemui kendala dikarenakan batasan kemampuan yang dimiliki oleh Kodam.

Sedangkan RO & Protap bersama yang seharusnya dijadikan kerangka acuan bagi Kodam dan Pemda dalam menghadapi bencana belum juga terwujud. Hal dikarenakan perbedaan-perbedaan yang dimiliki kedua belah pihak dalam menghadapi bencana. Saat ini kendala yang dihadapi Kodam semakin akibat belum terbentuknya BPBD seperti yang telah diamanatkan UU no 24/2007 sehingga kesiapsiagaan seluruh komponen masyarakat tidak akan dapat dilatihkan sedini mungkin untuk mengantisipasi segala kemungkinan bencana yang akan timbul.

10. Sulitnya melaksanakan koordinasi yang menyebabkan ketidak jelasan rumusan tugas pokok Kodam dalam penanggulangan bencana di daerah

Fakta pengalaman kurun waktu sebelumnya mulai dari tsunami di NAD, gempa bumi di DIY, banjir di Jakarta hingga bencana waduk Situ Gintung, sulitnya koordinasi antar Instansi seakan menjadi suatu momok yang selalu terulang ketika bencana terjadi. Kata koordinasi memang mudah diucapkan namun susah untuk dilaksanakan, itu karena semua orang senang untuk berkoordinasi namun tidak senang dikoordinasikan. Koordinasi akan menjadi mudah apabila masing-masing instansi mengerti akan peran dan tugasnya dalam penanggulangan bencana, baik itu dalam masa pra-bencana, masa tanggap darurat maupun pada masa pasca bencana.

Begitu pula yang dialami oleh TNI terutama Kodam, kesulitan yang timbul dalam berkoordinasi di lapangan terjadi akibat tidak jelasnya rumusan tugas pokok yang diberikan. Ketidak jelasan peran dan tugas inilah yang menyebabkan Pangdam selaku komandan satuan TNI pada masa tanggap darurat selalu mengambil langkah dengan memberikan breakdown tugas kepada satuan pelaksana berupa tugas pokok simpulan hasil analisa yang berkembang pada saat itu.

Sehingga TNI kadangkala bergerak sendiri tanpa bantuan dari instansi lain, namun sisi negatifnya banyak diketemukan kendala ketika langkah tersebut diambil. Berbagai kendala yang diketemukan berkaitan dengan keterbatasan kemampuan Kodam sebagai satuan Kewilayahan di daerah antara lain sebagai berikut :

a. Keterbatasan kemampuan angkut. Apabila dampak bencana mengakibatkan jumlah korban manusia cukup banyak dan kerusakan daerah yang sangat luas serta tersebar. Alutsista dan sarana angkut yang dimiliki oleh Kodam tidak mampu mengangkut korban manusia, alat berat, logistik dan personel dalam jumlah besar secara bersamaan.

b. Kemampuan Mobilitas. Kodam memiliki keterbatasan sarana angkut sehingga menyebabkan kegiatan evakuasi, pendistribusian logistik dan pemindahan pengungsi tidak dapat dilaksanakan secara cepat dalam waktu yang bersamaan.

c. Kemampuan Hospitalisasi. Kodam juga memiliki keterbatasan Rumkitlap, tenaga medis dan obat-obatan akan menghadapi kendala apabila jumlah korban yang harus segera diselamatkan cukup banyak.

d. Kemampuan Anggaran. Satuan Tugas TNI didaerah yang berada dibawah pimpinan Pangdam tidak memiliki cukup anggaran, sehingga operasionalnya sangat tergantung pada dukungan anggaran BPBD.

11. Belum adanya RO dan Protap bersama tentang penanggulangan bencana di daerah

Belum adanya RO atau Protap bersama dalam penanggulangan bencana hingga saat ini sama saja mengulangi kesalahan yang terjadi akibat kelemahan dalam penanggulangan bencana di masa lalu. Kelemahan yang timbul karena masalah koordinasi yang semrawut dan tumpang tindihnya tugas diprediksi akan terulang lagi ketika bencana terjadi.

Kendala yang dihadapi baik oleh Kodam maupun Pemda dalam mewujudkan RO atau Protap bersama lebih disebabkan kurangnya komunikasi karena belum terbentuknya BPBD yang secara khusus merumuskan tentang langkah preventif bencana yang diimplementasikan dalam sebuah RO dan Protap bersama oleh Pemda dan Kodam.

Perlu diingat bahwa penanggulangan bencana merupakan suatu proses yang sangat kompleks karena melibatkan berbagai macam instansi dan komponen masyarakat yang memiliki banyak perbedaan baik itu kepentingan, doktin pelibatan maupun budaya.

Perbedaan kepentingan dapat dilihat dari banyaknya elemen masyarakat yang turun seperti LSM, PMI, SAR bahkan sukarelawan untuk melakukan pertolongan kepada korban pada masa tanggap darurat. Namun kenyataan dilapangan, eksistensi mereka hanya nampak jika ada elemen media yang meliput.

Hal ini dikarenakan mereka juga membawa misi dari organisasinya dan memerlukan liputan untuk menggali dana dari masyarakat. Sedangkan TNI melakukan pertolongan tanpa memiliki kepentingan apapun dan murni melaksanakan tugas demi nusa dan bangsa. Sungguh ironis memang, jika dilihat dari prosentasi pemberitaan di media, porsi pemberitaan untuk TNI tidaklah setimpal dengan kerja keras yang dilakukan jika dibandingkan dengan pemberitaan elemen atau instansi lain yang sama-sama melaksanakan civic mission.

Perbedaan doktrin dapat dilihat dari doktrin penanggulangan bencana yang digunakan oleh Kodam dan Pemda. Perlu diketahui bahwa saat ini TNI khususnya Kodam dalam menangani bencana masih berpedoman pada “Protap bantuan TNI AD kepada pemerintah dalam rangka penanggulangan bencana alam dan penanganan pengungsi” yang ditanda tangani Asops Kasad Mayjen TNI Iwan Ridwan S pada 1 Juli 2006 dan “Bujuklak Satgas Pasukan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana TNI” berdasarkan Peraturan Panglima TNI No Perpang/35/XI/2007 tanggal 21 November 2007 sedangkan Pemda saat ini berpedoman pada aturan yang lebih baru yakni PP no 21/2008 tentang prosedur penanggulangan bencana.

Apabila didalami lebih lanjut maka aturan kedua institusi ini dirasakan tidak sinkron, hal ini disebabkan salah satu aturan yang menjadi pedoman Kodam dalam melaksanakan bantuan kemanusiaan yakni buku Protap bantuan TNI AD kepada pemerintah dalam rangka penanggulangan bencana alam dan penanganan pengungsi sudah dirasakan tidak valid.

Ini disebabkan oleh terbitkannya UU no 24/2007 tentang penanggulangan bencana dan Peraturan Presidan no 8/2008 tentang pembentukan BNPB, badan penanggulangan bencana yang bersifat koordinasi seperti Bakornas sudah tidak ada lagi dan tergantikan dengan badan khusus setingkat Lembaga Pemerintah Non Departemen yakni BNPB.

Perbedaan Budaya dapat dilihat dari disiplin dan ketahanan kerja yang dimiliki prajurit dibandingkan dengan apa yang dimiliki instansi sipil maupun LSM. Inilah yang menyebabkan kenapa TNI begitu menonjol dalam pelaksanaan civic mission dibandingkan dengan instansi lain. Namun sayangnya TNI khususnya Kodam terlalu “low profile”, sehingga ada pihak-pihak yang sengaja memanfaatkan “pengabdian” TNI ini, mengandalkan TNI di segala situasi namun memperoleh keuntungan dengan terlibatnya TNI di sana, entah hal itu pada level strategis hingga pada level operasional.

Segala perbedaan ini dikhawatirkan akan menimbulkan kendala di lapangan pada kemudian hari apabila tidak diadakan sinkronisasi di daerah terutama oleh unsur Pemda dan Satuan Kewilayahan dalam hal ini Kodam. Salah satu langkah sinkronisasi ialah dengan merumuskan Rencana Operasi dan Prosedur Tetap tentang penanggulangan bencana oleh kedua institusi tersebut sehingga dapat dijadikan acuan bersama sebagai indikator kedaruratan ketika bencana terjadi.

12. Kurangnya kesiapsiagaan seluruh komponen masyarakat dalam menghadapi bencana karena belum terbentuknya BPBD

Bencana yang terjadi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir ini, sejak peristiwa tsunami di Aceh hingga jebolnya tanggul waduk Situ Gintung, tidak hanya menimbulkan kerugian, baik berupa korban jiwa dan kerugian harta benda tetapi juga menimbulkan penderitaan yang cukup berat bagi masyarakat yang disebabkan oleh kerusakan lingkungan serta musnahnya hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai.

Besarnya kerugian yang terjadi lebih disebabkan oleh minimnya kesiapsiagaan seluruh komponen masyarakat karena tidak adanya latihan yang intensif dalam menghadapi bencana. Perlu diketahui bahwa kesiapsiagaan yang dilakukan saat ini hanya bersifat reaktif (baru dilakukan tindakan apabila terjadi bencana) dan bukan bersifat preventif (pencegahan). Tidak adanya latihan yang intensif disebabkan karena tidak adanya organisasi khusus di daerah yang mengatur tentang upaya mitigasi bencana termasuk pelatihan menghadapi bencana.

Hal ini dibuktikan dengan belum terbentuknya BPBD didaerah-daerah di Indonesia. Perlu diketahui bahwa sampai akhir bulan Mei 2009 ini, walaupun sudah diamanatkan pada Undang-Undang no 24/2007 tentang perlunya membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di masing-masing Pemda, ternyata baru dibentuk 3 BPBD di Indonesia yakni di Pemda DIY, Nusa Tenggara Barat dan Sumatera Barat.

Dengan tidak adanya BPBD maka secara otomatis organisasi yang ada hanya bersifat “koordinasi” sehingga perumusan peran dan tanggung jawab instansi yang terlibat didalamnya terutama yang secara teknis terlibat dengan tugas penanggulangan di daerah tidak akan terwujud.

Apabila tidak ada percepatan pembentukan BPBD di provinsi-provinsi lain di Indonesia dan masih menggunakan organisasi penanggulangan bencana yang hanya bersifat koordinasi “Satkorlak PB”, maka apabila terjadi bencana dikhawatirkan tidak akan mampu melaksanakan operasi penanggulanan bencana dalam skala besar dikarenakan lambatnya kemampuan “Satkorlak” untuk menangani masalah yang bersifat strategis.


BAB IV

FAKTOR YANG BERPENGARUH

13. Umum. Untuk merumuskan peran dan tugas Kodam dalam penanggulangan bencana, pembentukan BPBD merupakan faktor yang paling berpengaruh dalam mewujudkan usaha tersebut. Selain itu, juga ada beberapa faktor berpengaruh yang dianalisa melalui faktor SWOT (Strengh, Weakness, Opportunity, Threat) sehingga menjadi kekuatan dan kelemahan sehubungan dengan usaha-usaha penanggulangan bencana.

14. Kekuatan

a. Forum Muspida

1) Peluang. Forum komunikasi muspida yang telah terbina semenjak masa Orde Baru diharapkan akan memudahkan koordinasi antar instansi ketika terjadinya bencana yang selama ini terasa berjalan kurang mulus. Koordinasi juga tidak sebatas pada masa tanggap darurat, namun juga termasuk pada masa pra-bencana dan pasca bencana. Selain itu koordinasi yang erat akan memperlancar perumusan RO dan Protap bersama dalam penanggulangan bencana di daerah.

2) Kendala. Forum Muspida dapat menjadi kendala apabila ada ketidakserasian pribadi antar pejabat yang menjabat saat itu, misal: adanya sedikit perbedaan pandangan antara Gubernur dengan Pangdam atau Kapolda. Perbedaan pandangan antar individu inilah yang akan menghambat kelancaran koordinasi antar instansi sehingga penanganan bencana yang bersifat darurat dan strategis akan terlambat.



b. Otonomi Daerah

1) Peluang. Otonomi daerah memberi kebebasan bagi Pemda dalam mewujudkan apa yang telah diamanatkan dalam UU no UU no 24 tahun 2007 salah satunya ialah membentuk BPBD ). Dengan terbentuknya BPBD diharapkan peran dan tugas bagi Komando Kewilayahan dalam penanggulangan bencana dapat dirumuskan dengan jelas sehingga kendala yang dihadapi selama ini akibat keterbatasan kemampuan yang dimiliki Kodam dapat teratasi.

2) Kendala. Adanya wacana Otonomi vs Sentralisasi, Berdasar UU no 24 tahun 2007, BPBD dibentuk dengan koordinasi BNPB. Bagaimana daerah tetap dapat mempertahankan otonomi dalam melakukan penanggulangan bencana? Akan repot bila segala sesuatunya mesti minta "petunjuk" dari Pusat.

c. Kesiapsiagaan anggota TNI

1) Peluang. Saat ini memang hanya TNI yang siap setiap saat dan siap bergerak dimanapun bencana terjadi. Hal ini merupakan nilai jual TNI khususnya Kodam dalam mendesak political stakeholder atau pemegang kebijakan di daerah untuk memberikan legislasi hukum bagi anggota Kodam agar mendapatan dukungan tidak hanya sebatas sebagai tim pelaksana pada saat tanggap bencana namun juga diharapkan dapat lebih berperan pada saat masa pra-bencana dan pasca bencana melalui metode binternya.

2) Kendala. Kesiapsiagaan ini kadangkala membuat TNI terlalu percaya diri dan menganggap semua bisa diatasi dengan usaha sendiri padahal TNI khususnya Kodam masih memiliki banyak keterbatasan antara lain keterbatasan sarana angkut, mobilitas, hospitalisasi dan anggaran.

15. Kelemahan

a. Batas Kemampuan Kodam

1) Kendala. Batasan kemampuan Kodam untuk menggelar operasi kemanusiaan baik itu dari segi mobilitas, kemampuan angkut, hospitalisasi dan anggaran menjadikannya kelemahan dalam penanganan penanggulangan bencana di daerah.

2) Peluang. Dengan keterbatasan itulah menjadikannya peluang untuk peran dan tugas Kodam agar dapat dirumuskan lebih spesifik dalam peraturan perundangan daerah (mis : Perda) sehingga apa yang dilakukan oleh Kodam ketika berpartisipasi dalam usaha penanggulangan bencana selalu didukung oleh Pemda terutama mengenai masalah anggaran.

b. Belum terbentuknya BPBD

1) Kendala. Belum terbentuknya BPBD hingga saat ini salain sangat mempengaruhi perumusan perumusan tugas dan peran Komando Kewilayahan dalam penanggulangan bencana, juga akan mengurangi kesiapsiagaan aparat dan masyarakat untuk menghadapi bencana yang akan terjadi.

2) Peluang. Kondisi ini menjadikan peluang bagi Kodam untuk mendesak pemegang kebijakan agar merevisi Perka BNPB No 3 tahun 2008 agar mengubah struktur organisasi tim pengarah BPBD sehingga menambah posisi jabatan staf dan tidak membatasi jumlah anggota suatu instansi yang akan ditempatkan menjadi staf tim pengarah. Sehingga begitu BPBD terbentuk, Kodam dapat memberikan wakilnya untuk duduk dalam keanggotaan tim pengarah BPBD tidak hanya sebagai perwira penghubung juga sebagai staf gabungan dalam staf tim pengarah BPBD.

c. Duplikasi Jabatan

1) Kendala. Pejabat “ketua BPBD” maupun keanggotaan TNI di BPBD saat ini merupakan pejabat “exofficio” yang artinya mempunyai jabatan rangkap. Duplikasi jabatan tersebut akan membuat pejabat yang bersangkutan tidak fokus dalam permasalahan penanggulangan bencana sehingga banyak kebijakan yang diambil kurang tepat pada sasaran.

2) Peluang. Duplikasi jabatan memberikan peluang untuk memudahkan koordinasi karena pejabat yang menjabat memiliki pengaruh yg cukup berarti disatuan masing-masing.

d. Peraturan Perundang-Undangan

1) Kendala. Struktur organisasi tim pengarah dalam Perka BNPB No 3 tahun 2008 menjadi kendala bagi Kodam untuk melaksanakan koordinasi dalam proses perencanaan serta membuat konsep perumusan tugas dan peran seluruh instansi terutama pada saat tanggap bencana.

2) Peluang. Perubahan paradigma dalam penanggulangan bencana pasca diterbitkannya UU no 24 tahun 2007 turut mempercepat perubahan di daerah dalam membentuk BPBD.


BAB V

KONDISI YANG DIHARAPKAN

16. Umum. Dalam usaha usaha penanggulangan bencana yang dilakukan bersama antara Kodam dan Pemda, apa yang diharapkan di masa yang akan datang antara lain terdapat kejelasan rumusan tugas dan peran bagi Kodam dalam penanggulangan bencana sehingga peran Kodam sebagai Satuan Kewilayahan dapat terlihat lebih nyata dilapangan.

Kemudian dengan terbentuknya RO dan Protap bersama tentang penanggulangan bencana diharapkan problema klasik yang selalu terulang ketika terjadi bencana seperti halnya kesemrawutan koordinasi dan tumpang tindihnya peran instansi yang terkait dalam penanggulangan bencana tidak akan terjadi lagi. Dan yang lebih terpenting ialah terciptanya kesiapsiagaan seluruh komponen masyarakat yang bersifat pre-emptive dan bukan kesiapsiagaan yang bersifat reaktif seperti halnya saat ini.

17. Terdapat kejelasan rumusan tugas dan peran bagi Kodam dalam penanggulangan bencana. Hakekat pentingnya kejelasan rumusan tugas bagi pihak-pihak yang terkait dengan masalah penanggulangan bencana memberi harapan agar ke depan agar dalam usaha-usaha penanggulangan bencana yang dilakukan bersama antara Pemda, Kodam dan instansi-instansi terkait lainnya, tidak menemui lagi kendala-kendala klasik terutama yang menyangkut mengenai masalah koordinasi.

Dengan rumusan tugas yang jelas tersebut maka tugas yang dijalankan Kodam bukan lagi hanya tugas pokok simpulan hasil analisa di lapangan namun merupakan sebuah rumusan tugas pokok satuan. Selain itu koordinasi yang mantap juga akan mereduksi hambatan dan kendala yang sering terjadi pada Kodam akibat keterbatasan kemampuan yang dimiliki.
Rumusan tugas yang bagi Komando Kewilayahan yang dimaksud antara lain sebagai tim pengarah dan tim pelaksana dalam penanggulangan bencana. Sesuai Undang-Undang, tim pengarah daerah atau yang lebih dikenal sebagai region lead agency mempunyai tugas merumuskan konsep kebijakan penanggulangan bencana daerah, memantau dan mengevaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.

Sehubungan dengan itu, personel Kodam yang masuk sebagai anggota tim pengarah diharapkan dapat menjembatani antara kepentingan militer dan sipil dalam rangka penanggulangan bencana baik dalam masa pra-bencana, tanggap darurat maupun pada masa pasca bencana sehingga tidak ada lagi kendala yang timbul akibat renggangnya koordinasi antar instansi. Namun kendala yang dihadapi sekarang ialah masih lemahnya koordinasi dalam tim pengarah sehingga apa yang diinginkan masih jauh dari harapan.

Untuk itu diperlukan staf gabungan militer-sipil dalam tim pengarah untuk “me-militerisasi” proses penanggulangan bancana dan “men-sipilisasi” operasi penanggulangan bencana yang dilakukan. Elemen sipil di Indonesia, entah itu Pemda ataupun LSM lainnya terkenal akan ketidak disiplinan dan budaya jam karet sedangkan TNI terkenal dengan disiplinnya dan budaya manajemen waktu yang sangat baik sehingga apabila kedua komponen tersebut disatukan dengan kehadiran TNI di dalam keanggotaan tim pengarah maka unsur komando BPBD akan lebih ter-manajemen dengan baik dan disiplin akan menjadi nafas setiap anggota tim pengarah.

Namun kadangkala inilah yang ditakutkan oleh elemen sipil, dengan adanya TNI di keanggotaan tim pengarah maka akan ada beberapa pihak yang merasa “terganggu” kepentingannya karena keanggotaan TNI disana merupakan ancaman nyata terhadap kedudukan, kepentingan organisasi dan alokasi anggaran yang didapat bagi organisasi tertentu ketika ada pembagian “jatah” dalam penanggulangan bencana. Sehingga mereka berusaha menyingkirkan TNI dari keanggotaan Tim pengarah di daerah supaya TNI hanya bisa masuk ke dalam masa tanggap darurat karena terikat pada UU no 34 tahun 2004 dan tersingkir ketika masa pra-bencana dan pasca bencana.

Padahal justru dimasa pra-bencana dan pasca bencana TNI dapat menunjukkan eksistensinya melalui binter terhadapa masyarakat. Untuk itu TNI memerlukan legislasi sebagai dasar hukum TNI untuk duduk dalam keanggotaan tim pengarah.

Sedangkan bagi satuan jajaran Kodam yang ditunjuk sebagai tim pelaksana, diharapkan dapat melaksanakan tugas seperti yang tencantum dalam Undang-Undang yakni fungsi koordinasi, fungsi komando dan satuan pelaksana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya ) sehingga tugas yang dijalankan bukan hanya tugas pokok simpulan hasil analisa di lapangan namun merupakan sebuah tugas pokok satuan yang sudah pasti dan tersusun secara detail dalam suatu RO dan Protap bersama yang disusun oleh Kodam dan Pemda dalam wadah BPBD.

18. Terbentuknya suatu RO & Protap bersama untuk penanggulangan bencana Seperti yang diketahui bersama bahwa dalam penanganan bencana di daerah, Kodam dan Pemda bukanlah satu-satunya komponen yang terlibat dalam usaha-usaha mengatasi masalah bencana namun ada beberapa komponen lain yang ikut terlibat seperti yang dijelaskan pada gambar dibawah ini.


* Bagan keterlibatan unsur-unsur penanganan bencana di daerah

Apa yang digambarkan pada bagan diatas merupakan visualisasi betapa kompleksnya keterlibatan instansi-instansi dalam penanggulangan bencana, sehingga pelak tidak hanya Pemda dan Kodam yang berperan namun ada juga instansi lain yang ikut terlibat didalamnya.

Untuk itu dibutuhkan koordinasi yang mantap dalam BPBD, mengingat dalam masa bencana, banyak kebutuhan dasar mendesak yang perlu dipenuhi seperti pangan, sandang dan papan serta berbagai situasi yang chaos yang membutuhkan berbagai koordinasi supaya tidak ada satupun langkah penting yang terlupa terutama mengenai masalah pendistribusian bantuan logistik berupa bahan pangan dan obat-obatan ke daerah daerah yang sulit ditembus dengan jalan darat.

Untuk itulah perlu disusun sebuah RO dan Protap bersama yang dirumuskan oleh Pemda dan Kotama Ops sehingga masing-masing instansi dan bagian tahu peran dan tugas mereka ketika bencana terjadi dan dapat digunakan sebagai acuan indikator kedaruratan dalam penanggulangan bencana. Kemudian selama berjalannya waktu, RO dan Protap haruslah selalu disempurnakan dan di evaluasi untuk menjaga agar RO dan Protap tetap relevan sesuai dengan perkembangan situasi yang ada.

19. Terbentuknya BPBD akan membantu Kodam dalam meningkatkan kesiapsiagaan seluruh komponen masyarakat sebagai bagian dari usaha mitigasi bencana. Dengan terbentuknya BPBD diharapkan kesiap siagaan seluruh komponen masyarakat didaerah yang selama ini hanyalah bersifat reaktif dapat berubah menuju kesiapsiagaan pre-emptive yang menuntut seluruh komponen masyarakat menjadi pro-aktif dalam rangka penanggulangan bencana.

Dengan berubahnya visi dalam kesiapsiagaan penanggulangan bencana menjadi pre-emptive diharapkan peran Kodam sebagai Satuan Kewilayahan didaerah dapat terlihat lebih nyata dilapangan tidak hanya menjadi pelaksana kegiatan kemanusiaan ketika terjadinya bencana namun lebih diharapkan mempunyai peran yang aktif didalam usaha-usaha preventif sebagai bagian dari usaha-usaha BPBD dalam kegiatan mitigasi bencana pada masa pra-bencana.

Kemudian dengan terbentuknya BPBD diharapkan juga persoalan yang selama ini terjadi seperti keterbatasan dana yang dimiliki Kodam dalam penanggulangan bencana tidak terulang lagi. Hal ini karena BPBD berwenang mengelola semua dana dan menggunakannya untuk semua kegiatan penanggulangan bencana termasuk yang melibatkan Kodam sebagai unsur pelaksana seperti yang sudah diatur dalam PP no 22 tahun 2008 tentang ketiga sumber dana penanggulangan bencana, yakni dana kontijensi yang disiapkan dalam APBN dan ditujukan untuk kegiatan pra-bencana seperti pemasangan EWS dan mitigasi bencana; dana siap pakai yang disiapkan APBD ditujukan untuk kegiatan tanggap darurat dan dana bantuan sosial berpola hibah yang disiapkan Pemerintah Pusat kepada Pemda ditujukan pada masa pasca bencana.


BAB VI

KONSEPSI PERAN DAN TUGAS KODAM DALAM PENANGGULANGAN BENCANA DI DAERAH

20.Umum. Konsep profesionalisme TNI terutama Kodam dalam penanggulangan bencana di daerah ke depan bukan hanya dengan “pengabdian” namun tanpa adanya dukungan (dana) dan perhatian dari Pemda ketika melaksanakan civic mission dalam rangka mitigasi bencana seperti yang sering dilaksanakan selama ini, namun yang diharapkan adalah konsep “profesional” dalam arti yang sesungguhnya dalam artian peran dan beban tugas yang diemban TNI terutama Kodam selama proses pelaksanaan penanggulangan bencana mulai dari fase pra-bencana, tanggap darurat dan pasca bencana setimpal dengan perhatian dan dukungan anggaran yang diberikan Pemda melalui BPBD.

21.Strategi. Untuk menjadikan TNI “profesional” dalam arti yang sesungguhnya maka dibutuhkan dukungan yang memadai bagi Kodam dalam melaksanakan operasi penanggulangan bencana di daerah. Dukungan tersebut diperlukan agar TNI tidak hanya sekedar “mengabdi”, “tekor namun tersohor”, tetapi bisa mendapatkan apa yang sepantasnya didapatkan. Lebih dari itu, arti profesional yang sesungguhnya, apa yang dilakukan setimpal dengan apa yang diterima, sehingga anggaran yang dikucurkan Pemda melalui BPBD kepada Kodam haruslah setimpal dengan apa yang dilakukan TNI ketika melaksanakan penanggulangan bencana.

Untuk mendapatkan dukungan bagi Kodam dalam penanggulangan bencana maka diperlukan suatu strategi sehingga peran dan tugas Kodam dalam penanggulangan bencana di daerah terumuskan dengan baik. Dengan terumuskan peran dan tugas Kodam sebagai bagian BPBD dalam penanggulangan bencana didaerah maka diharapkan tercipta win-win solution antara Kodam dan Pemda setempat. Strategi dalam konsepsi perumusan peran dan fungsi Kodam untuk penanggulangan bencana dapat dibagi menjadi tiga tahap yakni :

a. Tahap 1 : Legislasi konsep staf gabungan militer-sipil dalam Tim Pengarah BPBD.

1) Tujuan. Meletakkan landasan konsep staf gabungan militer-sipil dalam BPBD yang sampai saat ini belum terlaksana dalam keanggotaan tim pengarah BPBD. Ini karena terganjal oleh Perka BNPB No 3 tahun 2008 tentang bentuk struktur tim pengarah dan pembatasan jumlah keanggotaan tim pengarah bagi setiap instansi.

2) Sasaran. Merumuskan job discription bagi staf gabungan militer-sipil dalam tim pengarah yang berfungsi sebagai penghubung untuk mengoptimalisasi hubungan antara Komando Kewilayahan dan Pemda serta mengkoordinasikan kepentingan militer (Komando Kewilayahan) dan kepentingan sipil (Pemda) sehingga bisa sinergis dan selaras dalam usaha usaha penanggulangan bencana di daerah.

b. Tahap 2 : Perumusan RO dan Protap Penanggulangan Bencana bersama antara Kodam dan Pemda.

1) Tujuan. Merumuskan format standar yang menjadi framework bagi BPBD dalam proses perencanaan untuk menghasilkan RO dan Protap bersama tentang penanggulangan bencana di daerah.

2) Sasaran. Merumuskan RO dan Protap tentang penanggulangan bencana. RO yang dirumuskan berisi tentang rencana mitigasi pada masa pra-bencana, rencana kontijensi pada masa tanggap darurat dan rencana rehabilitasi pada masa pasca bencana. Sedangkan Protap yang dirumuskan berisi tentang Doktrin gabungan bagi Staf yang berada dalam PuskodalOps BPBD yang berguna dalam proses pengambilan keputusan.

c. Tahap 3 : Perumusan peran dan tugas Komando Kewilayahan untuk menciptakan kesiapsiagaan seluruh komponen masyarakat sebagai bagian dari usaha mitigasi bencana.

1) Tujuan. Merumuskan peran dan tugas Komando Kewilayahan pada usaha mitigasi bencana dalam masa pra-bencana, tanggap bencana dan pasca bencana untuk menciptakan kesiapsiagaan seluruh komponen masyarakat sebagai bagian dari usaha mitigasi bencana.

2) Sasaran. Merumuskan peran dan tugas Kodam dalam masa pra bencana sebagai tim perumus “one gate training” dengan pembentukan Badiklat penanggulangan bencana; kemudian menempatkan personelnya sebagai salah satu instruktur dalam Badiklat penanggulangan bencana daerah; sebagai salah satu bagian dalam penyebaran info bencana di daerah baik dengan cara modern dengan penerapan IT ditiap-tiap Koramil maupun dengan cara-cara tradisional seperti penggunaan komunikasi radio maupun caraka antar Koramil.


22. Upaya yang Dilaksanakan. Untuk mengimplementasikan strategi yang telah dikonsepkan maka perlu dijabarkan menjadi beberapa upaya dalam rangka mewujudkan konsep peran dan tugas Kodam dalam penanggulangan bencana di daerah sebagai perwujudan Operasi Militer Selain Perang dalam rangka pertahanan negara.

a. Legislasi konsep staf gabungan militer-sipil dalam Tim Pengarah BPBD. Belum terbentuknya BPBD di beberapa daerah dapat dimanfaarkan oleh Kodam menjadi sebuah peluang untuk mendesak Kepala Daerah sebagai policy stakeholder agar dapat merubah kebijakan yang ada. Hal ini dikarenakan sampai saat ini konsep staf gabungan militer-sipil dalam tim pengarah masih belum bisa dilaksanakan karena terganjal oleh Perka BNPB No 3 tahun 2008 tentang bentuk struktur tim pengarah dan pembatasan jumlah keanggotaan tim pengarah bagi setiap instansi.

Sehingga dengan desakan tersebut diharapkan konsep staf gabungan militer-sipil dalam tim pengarah BPBD dapat diterima. Konsep tersebut sangat penting bagi Komando Kewilayahan dikarenakan posisi tersebut merupakan legislasi bagi TNI agar dapat ikut lebih berperan serta dalam setiap tahapan penanggulangan bencana melalui optimalisasi pembinaan teritorial, tidak hanya pada masa tanggap darurat namun juga pada masa pra-bencana dan pasca bencana. Berikut ini akan dijelaskan mengenai langkah-langkah apa yang harus dilakukan Kodam dalam mendesak Kepala Daerah agar dapat merubah kebijakan yang ada, dengan tetap mengikuti prosedur dan proses perumusan kebijakan publik :


* Proses desakan Kodam kepada Pemda dalam proses perumusan kebijakan Publik.

Disini ada 3 langkah yang harus dilakukan Kodam yakni :

1) Memberikan masukan untuk perubahan Perka BNPB No 3 tahun 2008.
Konsep staf gabungan militer-sipil dalam susunan organisasi tim pengarah sangatlah strategis bagi Kepala BPBD kedepan dalam rangka pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan penanggulangan bencana. Kecepatan, keefektifan dan efisiensi dalam pengambilan keputusan sangat dibutuhkan dalam proses pengambilan keputusan.

Hal ini dikarenakan operasi penanggulangan bencana merupakan operasi yang sangat kompleks jika dibanding penanganan operasi yang lain dan perlu diingat bahwa operasi ini melibatkan banyak elemen masyarakat yang memiiliki banyak perbedaan kepentingan, perbedaan doktin pelibatan dan perbedaan budaya. Sehingga diharapkan dengan adanya staf gabungan militer-sipil dalam tim pengarah BPBD maka segala perbedaan yang ada dapat tereduksi sehingga tidak terjadi miskoordinasi di lapangan.

2) Melakukan Binter dan Operasi Penggalangan.
Dalam proses perumusan kebijakan publik, sebelum agenda pemerintah dirumuskan oleh DPRD dan Kepala Daerah, agenda pemerintah harus terlebih dulu manjadi problema publik. Dan untuk menjadikan suatu suatu permasalahan menjadi problema publik maka permasalahan tersebut harus bisa menjadi pembicaraan atau issu yang berkembang di masyarakat luas, baik itu melalui media massa maupun didalam pembicaraan di forum-forum yang dipimpin oleh Tomas, Toga maupun Todat.

Untuk menciptakan kondisi tersebut, maka Kodam berperan untuk menyampaikan masukan kepada masyarakat melalui media massa maupun para Tokoh masyarakat melalui kegiatan binter yang dilakukan melalui satuan-satuan teritorialnya; serta operasi penggalangan sehingga masyarakat, tokoh-tokoh berpengaruh dan media memberi tempat bagi issu ini untuk menjadi problem publik.

Tema yang diusung ialah kombinasi militer dan sipil akan menciptakan koordinasi yang lebih baik kedepan dalam penanggulangan bencana. Hal ini dapat di lihat dari fakta selama ini, peran serta TNI yang begitu dominan di masa tanggap bencana akan berjalan apik apabila dikombinasikan dengan pemikiran dan peran serta instansi sipil dalam rangka mitigasi bencana.

3) Mendesak issu yang menjadi problem publik masuk menjadi agenda Pemerintah.
Ini dilakukan dengan cara memberikan masukan dan desakan kepada policy stakeholder atau penentu kebijakan (Kepala Daerah) melalui forum Muspida sehingga dengan demikian, Kepala daerah dapat membawa issu ini kepada DPRD untuk di rumuskan lebih lanjut menjadi suatu kebijakan yang lebih memilhak kepada TNI.

Titik berat kebijakan ini yakni dapat memberikan perubahan pada Perka BNPB No 3 tahun 2008 tentang bentuk struktur tim pengarah dan pembatasan jumlah keanggotaan tim pengarah bagi setiap instansi. Diharapkan kebijakan ini dapat membawa perubahan bagi konsep staf gabungan dalam Tim pengarah BPBD.

b. Perumusan RO dan Protap Penanggulangan Bencana bersama antara Kodam dan Pemda. Setelah konsep staf gabungan dalam keanggotaan Tim Pengarah BPBD dapat diwujudkan dimaka Kodam dapat memulai memberikan masukan kepada BPBD tentang framework yang dapat dipakai dalam proses perencanaan sebagai acuan bagi setiap instansi dalam menghadapi bencana sehingga tercipta kejelasan peran dan tugas pokok masing masing instansi tersebut.

Konsep kerangka kerja atau framework yang dimaksud terwujud dalam suatu Integrated Mission Planning Process (IMMP) yang dilakukan oleh staf dalam Puskodalops PB. Ada 3 tahap yang akan dilaksanakan dalam merumuskan RO dan protap PB bersama antara Kodam dan Pemda yakni :

1) Perumusan konsep struktur tim pengarah BPBD yang akan diusulkan adalah sebagai berikut :

a) Kepala BPBD (Sipil). Dijabat secara independen, bukan PNS dan anggota TNI/Polri maupun bukan pejabat ex-officio seperti yang ada selama ini.

b) Kepala Staff BPBD (Militer). Dijabat oleh Perwira Penghubung Kodam berpangkat Kolonel yang sudah pernah menduduki jabatan Kasdim.

c) Staf Gabungan : Merupakan gabungan anggota TNI dan Instansi Sipil yang bertugas sebagai staf dalam keanggotaan tim pengarah.

(1) G-1 (Staf Gabungan Personel). Kepala Staf G-1 dijabat oleh sipil. Bertugas dalam bidang personel serta mempunyai beberapa fungsional area yakni :

(a) Manajemen kebutuhan personel dan pergantiannya.
(b) Membuat data informasi personel BPBD.
(c) Membuat prosedur manajemen korban.
(d) Evaluasi personil.
(e) Penghargaan.
(f) Anggaran.
(g) Permasalahan Hukum.
(h) Agama.
(i) Protokoler.
(j) Pembinaan Mental.
(k) Tata Usaha.



(2) G-2 (Staf Gabungan Informasi). Kepala Staf G-2 dijabat oleh sipil. Bertugas dalam bidang pengumpulan dan pengolahan data serta mempunyai beberapa fungsional area yakni :

(a) Merencanakan kebutuhan informasi jangka panjang yang dibutuhkan Kepala BNPB dengan menyediakan data tentang daerah rawan bencana di daerah.
(b) Merekomendasikan prioritas informasi yang dibutuhkan.
(c) Sebagai pusat informasi dan pengolahan data dalam masa pra-bencana, tanggap darurat maupun masa pasca bencana.
(d) Mengkoordinasikan operasi pengumpulan data dan informasi tentang daerah bencana.
(e) Membuat laporan berkala tentang kerawanan yang ada di daerah.
(f) Membuat laporan berkala tentang iklim dan cuaca.
(g) Menyiapkan peta daerah rawan bencana.
(h) Menyiapkan skenario yang mungkin terjadi ketika penanggulangan bencana dilakukan.
(i) Supervisi pengamanan terhadap satuan pelaksana yang sedang bekerja dalam masa bencana.
(j) Melaksanakan evaluasi keamanan terhadap RTRW dikaitkan dengan potensi bencana didaerah.



(3) G-3 (Staf Gabungan Operasi). Kepala Staf G-3 dijabat oleh militer. Bertugas dalam mengendalikan operasi penanggulangan bencana yang dilaksanakan dan mempunyai beberapa fungsional area yakni :

(a) Mengorganisir dan mengatur penempatan satuan pelaksana.
(b) Sebagai staf renops bersama sama G-5 dalam membuat RO serta Protap penanggulangan bencana.
(c) Melaksanakan dokumentasi atas semua kegiatan mulai dari tahap perencanaan hingga pengakhiran.
(d) Melaporkan perkembangan situasi kepada BNPB.
(e) Memelihara peta Operasi penanggulangan bencana.
(f) Mengkoordinasikan, mengesahkan, memperbanyak, mengeluarkan, dan mendistribusikan RO dan Protap penanggulangan bencana.
(g) Merencanakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan supervisi latihan penanggulangan bencana.
(h) Melaksanakan evaluasi terhadap RO dan Protap penanggulangan bencana untuk sinkronisasi dan melengkapinya.
(i) Melaksanakan monitoring terhadap opearasi penanggulangan bencana yang sedang dilaksanakan.
(j) Melaksanakan sinkronisasi doktrin terhadap setiap instansi yang terlibat di staf tim pengarah.
(k) Memastikan bahwa bantuan kemanusiaan yang dibutuhkan tepat sasaran, efektif dan efisien.
(l) Merekomendasikan kebutuhan informasi yang diperlukan dalam operasi kepada G-2.
(m) Mengkoordinasikan dan mengarahkan manajemen waktu.
(n) Berpartisipasi dalam pembuatan CB dalam rangka proses pengambilan keputusan.
(o) Mengatur segala kebutuhan operasional pasukan dan sukarelawan pada saat penanggulangan bencana secara keseluruhan.



(4) G-4 (Staf Gabungan Logistik). Kepala Staf G-4 dijabat oleh militer. Bertugas dalam bidang pemenuhan kebutuhan logistik yang mempunyai beberapa fungsional area yakni :

(a) Merumuskan rencana manajemen logistik yang terdiri dari perumusan tugas dan tanggung jawab serta prosedur dalam rangka distribusi logistik kepada korban pada saat bencana terjadi.
(b) Mengkoordinasikan dengan semua instansi yang memiliki kemampuan mobilitas baik itu militer maupun instansi sipil untuk pengangkutan logistik serta personil dalam rangka penempatan satuan pelaksana serta pendistribusian logistik ke titik-titik yang terkena bencana.
(c) Mengurus semua permasalahan yang menyangkut masalah logistik baik itu dalam tahap perencanaan maupun pada saat pelaksanaan operasi penanggulangan bencana :
- Bantuan makanan
- Transportasi
- Perawatan
- Medis
- Pengendalian mobilitas
- Konstruksi
- Perbaikan
- Bantuan TNI (Zibang).



(5) G-5 (Staf Gabungan Perencanaan). Kepala Staf G-5 dijabat oleh militer. Bertugas dalam bidang perencanaan operasi pada masa pra-bencana dan pembangunan pada masa pasca bencana diluar dari konteks operasi penanggulangan bencana yang sedang dilaksanakan yang mempunyai beberapa fungsional area yakni :

(a) Berpartisipasi dalam perumusan CB.
(b) Merumuskan Konsep RO
(c) Merumuskan Protap Operasi
(d) Merumuskan rencana kontijensi untuk masa tanggap darurat berdasar pada kemungkinan skenario yang akan terjadi.
(e) Melaksanakan evaluasi terhadap peran dan tugas setiap instansi yang terkait dengan operasi penanggulangan bencana..
(f) Merekomendasikan kebutuhan infirmasi kepada G-2.
(g) Melaksanakan Litbang dan kajian terhadap pelajaran yang dipetik dari operasi penanggulangan bencana yang telah dilaksanakan.



(6) G-6 (Staf Gabungan Komunikasi). Kepala Staf G-6 dijabat oleh sipil. Bertugas dalam bidang yang berkaitan dengan pengoperasian radio/TV/komputer dan teknologi informasi lainnya, manajemen informasi, manajemen network, and manajemen informasi bencana yang mempunyai beberapa fungsional area yakni :

(a) Melakukukan pengawasan dan pengendalian penggunaan kemampuan komunikasi dan peyananan network.
(b) Merekomendasikan bantuan satuan perhubungan dalam pengumpulan dan pengolahan data.
(c) Mengkoordinasikan, memperbaharui dan menyebarkan jaring komunikasi.
(d) Mengatur segala bentuk hubungan komunikasi didalam puskodalops bencana, satuan pelaksana, serta semua instansi yang terkait dalam penanggulangan bencana.
(e) Mengatur protokol komunikasi dan mengkoordinasikan hubungan antar pengguna didalam satuan pelaksana yang berada di lapangan, mengatur jaringan network antar satuan pengguna serta mengatur sistem kodal dalam level operasional.
(f) Mendirikan prosedur sistem informasi prosedur administrasi baik itu dalam bentuk software maupun hardware bagi satuan-satuan yang terlibat.
(g) Mengkoordinasikan konfigurasi dari sistem LAN (Local Area Network) maupuan WAN (Wide Area Network) untuk mendukung satuan pelaksana ketika melaksanakan penanggulangan bencana.



(7) G-7 (Staf Gabungan penghubung). Kepala Staf G-7 dijabat oleh Polri. Terdiri dari para liaison seluruh komponen masyarakat. Bertugas dalam bidang yang berkaitan dengan hubungan antara militer-sipil-LSM-pers-maupun organisasi non pemerintah lainnya yang mempunyai beberapa fungsional area yakni :

(a) Melaksanakan hubungan serta kontak dengan semua tokoh kunci semua instansi baik itu militer-sipil-LSM-pers disegala level.
(b) Menyelenggarakan penilaian dari area yang berpotensi untuk dibantu oleh lembaga swadaya masyarakat.
(c) Melaksanakan analisis secara terus menerus dan bertindak sebagai humas kepada kalangan pers.
(d) Mengatur segala aktifitas yang berhubungan dengan staf Teritorial Kodam dan instansi sipil lainnya serta LSM dan pers media.


* Gambar konsep struktur BPBD dengan gabungan staf tim pengarah disertai dengan pola hubungan tim pengarah-tim pelaksana-instansi lain.



2) Perumusan Rencana Operasi. Setelah konsep staf gabungan tim pengarah diwujudkan maka Kepala Staf mulai memimpin perumusan RO. RO yang dirumuskan berisi 3 buah rencana yang disusun oleh staf G-5 dibantu oleh staf G-3 bidang RenOps antara lain :

a) Rencana Mitigasi. Dilaksanakan pada masa pra-bencana. Isi dari rencana ini ialah bagaimana dampak bencana dapat dikurangi sebelum terjadinya bencana. Dan juga, rencana ini mengatur tentang peran dan tugas masing masing instansi baik itu Kodam, Pemda, Polda maupun organisasi kemanusiaan lainnya yang terlibat dalam usaha mitigasi bencana pada masa pra-bencana. Baik itu pelatihan kepada seluruh komponen masyarakat pada masa pra-bencana maupun penyiapan sistem komunikasi dalam penyebaran info tentang bencana.

b) Rencana Kontijensi. Dilaksanakan pada masa tanggap darurat. Isi dari rencana ini ialah bagaimana dampak bencana dapat dikurangi pada saat terjadinya bencana. Dan juga, rencana ini mengatur tentang peran dan tugas masing masing instansi baik itu Kodam, Pemda, Polda maupun organisasi kemanusiaan lainnya yang terlibat dalam usaha penanggulangan bencana pada masa tanggap darurat. Baik itu dalam proses evakuasi korban maupun pendistribusian logistik pada masa tanggap darurat.

c) Rencana Rehabilitasi. Dilaksanakan pada masa pasca bencana. Isi dari rencana ini ialah bagaimana rehabilitasi kepada masyarakat baik itu dibidang struktur maupun infrastruktur. Dan juga, rencana ini mengatur tentang peran dan tugas masing masing instansi baik itu Kodam, Pemda, Polda maupun organisasi kemanusiaan lainnya yang terlibat dalam usaha rehabilitasi pada masa pasca bencana. Baik itu pembangunan fisik juga pembangunan moril para korban bencana.



3) Perumusan Protap penanggulangan bencana. Protap ini terdiri dari doktrin gabungan yang digunakan oleh staf dalam proses pengambilan keputusan bagi kepala BPBD. Prosedur tetap dalam penanggulangan bencana itu sendiri terdiri dari 6 tahapan yang dapat digambarkan pada bagan dibawah ini :



* Gambar konsep isi Protap yang terdiri dari 6 tahapan yang dilakukan tim pengarah hingga keluar petunjuk Operasi bagi tim pelaksana.

c. Peran dan Tugas Komando Kewilayahan Untuk Menciptakan Kesiapsiagaan seluruh komponen masyarakat sebagai bagian dari mitigasi bencana. Dalam menyiapkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh Kodam yakni :

1) Bekerjasama dengan G-3 tim pengarah dalam membentuk Badiklat Penanggulangan bencana. Diharapkan Kodam dapat berperan serta dalam pembentukan Badiklat Daerah untuk penanggulangan bencana mulai dari tahap perumusan :

a) Dasar Hukum pembentukan Badiklat bencana daerah.
b) Tujuan dan Sasaran pembentukan.
c) Rencana waktu dan tempat pendidikan (untuk sementara dapat menumpang pada Rindam setempat sebelum gedung Badiklat didirikan)
d) Materi pelajaran.
e) Referensi.
f) Macam, Sifat dan Metoda pembelajaran.
g) Organisasi Badiklat BD.
h) Personel yang terlibat.
i) Administrasi dan Logistik.
j) Anggaran yang diperlukan.



2) Bekerjasama dengan G-2 dan G-6 tim pengarah untuk penyediaan Koramil sebagai basis network komunikasi dengan penerapan Informasi Teknologi di setiap Korami dalam rangka operasi penyebaran informasi bencana.

Disini peran koramil sebagai base stasiun lapor cepat kepada staf G-2; merespon laporan dari BMG-Koramil maupun sebaliknya serta membantu proses penyebaran informasi bencana kepada masyarakat melalui para Babinsa dan Ketua RT/RW setempat. Ini dapat digambarkan melalui skema dibawah ini.




BAB VII

PENUTUP

23. Kesimpulan.

a. Konsepsi peran dan tugas Kodam dalam penanggulangan bencana ke depan diharapkan menciptakan TNI yang “profesional” dalam menjalankan operasi bantuan kemanusiaan. Profesionalisme yang dimaksud haruslah dapat diukur bukan hanya dari besarnya “pengabdian” yang diberikan kepada negara dan bangsa, namun juga harus dapat diukur dari besarnya dukungan yang diberikan kepada Kodam baik itu dari sisi anggaran maupun dari sisi peran dan tugas yang diberikan dalam usaha penanggulangan bencana.

b. Untuk itu Kodam harus mendapatkan peran yang lebih didalam usaha penanggulangan bencana tidak hanya dalam masa tanggap darurat seperti yang telah dilakukan selama ini namun diharapkan Kodam dapat lebih berpartisipasi aktif pada masa pra-bencana maupun pada masa pasca bencana. Dalam rangka mendapatkan “peran” yang diharapkan maka Kodam harus dapat merumuskan peran dan tugasnya pada setiap tahapan penanggulangan bencana. Peran dan tugas tersebut akan dapat terumuskan apabila Kodam mempunyai strategi untuk menggapainya.

c. Strategi yang dimaksud terdiri dari 3 tahapan yakni pertama merumuskan legislasi konsep staf gabungan militer-sipil dalam Tim Pengarah BPBD; kedua merumuskan RO dan Protap Penanggulangan Bencana bersama antara Kodam dan Pemda dan yang ketiga merumuskan peran dan tugas Komando Kewilayahan untuk menciptakan kesiapsiagaan seluruh komponen masyarakat sebagai bagian dari usaha mitigasi bencana.

24. Saran. Apabila konsep pembentukan staf gabungan dalam tim pengarah disetujui dan diaplikasikan pada struktur organisasi BPBD maka TNI AD khususnya Kodam perlu menyusun suatu konsep mengenai struktur jabatan baru pada struktur organisasinya. Diharapkan orang yang menduduki jabatan tersebut bukanlah orang yang menduduki jabatan lain atau bersifat “exofficio” sehingga jabatan tersebut haruslah jabatan yang dapat menunjang karir yang bersangkutan, apabila tidak maka yang bersangkutan akan merasa “terbuang” sehingga tidak akan termotivasi untuk melaksanakan tanggung jawab pada jabatan baru yang diembannya.
Daftar jabatan baru tersebut ialah:
a. Kepala Staf BPBD: Kolonel
b. Pabung Bencana : Kolonel
c. Kepala Staf G-2 : Letkol
d. Kepala Staf G-3 : Letkol
e. Kepala Staf G-4 : Letkol
f. Kepala Staf G-5 : Letkol

25. Penutup. Demikian tulisan ini disusun sebagai sumbangan pemikiran penulis, semoga bermanfaat bagi unsur TNI AD khususnya Kodam dalam menyusun konsep peran dan tugasnya dalam usaha penanggulangan bencana di daerah sebagai bagian dari operasi militer selain perang dalam rangka mendukung sistem pertahanan negara.