Quick Win (Percepatan Keberhasilan)

Oleh: Kompol Harry Haryadi SIk, M.Hum, Wakapolresta Binjai, Kontributor TANDEF

Secara singkat dapat saya gambarkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia mengacu pada TAP MPR RI No. VI/MPR/2000 tentang Pemisahan TNI dan POLRI serta TAP MPR RI No. VII/MPR/2000 Peran TNI dan Peran POLRI dimana dijelaskan bahwa Polri adalah :

1. Alat negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang Kepolisian.

2. Alat negara yang melaksanakan pemeliharaan KEAMANAN DALAM NEGERI.

3. Berkedudukan langsung di bawah PRESIDEN dimana KAPOLRI diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masayarakat serta memberikan pelayanan Prima maka pada tanggal 30 Januari yang lalu Kapolri meluncurkan suatu program yang dinamakan QUICK WIN ( PERCEPATAN KEBERHASILAN ) yang diresmikan langsung oleh Presiden SBY bertempat di Mabes Polri, dalam kesempatan itu pula Presiden mengecek nomor layanan baru untuk pengaduan Polri yang sebelumnya 110 menjadi 112 juga launching SMS centre di nomor 1717 sekaligus mensosialisasikannya kepada masyarakat.　

Quick Win ini mempunyai 4 ( empat ) program unggulan dalam rangka memenuhi target Grand Strategy Polry ( akan saya bahas dalam tulisan tersendiri nanti ) di level TRUST BUILDING, keempat program tersebut adalah :

1. Quick Response tentant kecepatan polri dalam merespon setiap pengaduan dan laporan masyarakat.

2. Transparansi dan Pelayanan Prima pada Satuan Pelayanan Polri terutama dibidang lalu lintas.

3. Transparansi Pelayanan Penyidikan berupa Surat Pemberitahuan tentang perkembangan hasil penyidikan kepada pelapor.

4. Transparansi di bidang rekruitman anggota Polri.

Melalui empat program unggulan ini Bapak Kapolri berharap bahwa Polri akan semakin responsif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat baik dari segi waktu,perilaku serta profesionalisme dalam menangani setiap laporan dan pengaduan serta pelayanan masyarakat yang pada akhirnya akan mengarah pada mimpi yang ingin diraih Polri sejak dulu yaitu "KEPERCAYAAN MASYARAKAT".

Untuk menindak lanjuti program Quick Win ini maka POLRI yang secara organisasi membawahi 31 Polda, 21 Polwil & Polwiltabes, 456 Polres, 4.567 Polsek, dan 2.763 Pospol untuk telah diperintahkan Bapak Kapolri Jendral Bambang Hendarso Dhanuri untuk melaksankan program ini secara serius dan sungguh sungguh mengingat tujuan akhir yang ingin dicapai nantinya . Sedikit informasi dapat saya gambarkan bahwa Mabes Polri analog dengan kantor pusat kementerian, yang berperan merumuskan kebijakan-kebijakan dan strategis sedangkan Polda sebagai kesatuan induk, yang menerima pelimpahan wewenang penuh peran Mabes demikian seterusnya sampai ke tingkat Pospol.

Untuk itu diadakan sosialisasi dan pelatihan secara berjenjang mulai dari level Mabes sampai ke level terkecil organisasi Polri yaitu Pospol untuk memberikan penjelasan kepada seluruh anngota Polri tentang program ini serta diberikan pula panduan teknis pelaksanaannya di lapangan. Kapolri sangat menyadari bahwa keberhasilan program ini bukan berada pada para jendralnya ataupun Kapolda atau Kapolres tapi justru terletak pada anggota polri berpangkat BINTARA yang memang dalam pelaksanaan tugas sehari hari berhadapan langsung dengan masyarakat. Dapat saya informasikan bahwa saat ini jumlah personel anggota Polri per Desember 2008 tercatat 377.071 orang, di mana 341.254 orang (90,50%) di antaranya masuk dalam klasifikasi Brigadir ( golongan BINTARA ).

Besar harapan Polri apabila program ini berhasil dengan sukes maka usulan Polri untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya melalui remunerasi atau tunjangan kesejahteraan dapat dikabulkan DPR.Terkait penataan sistem remunerasi, saat ini sudah diselesaikan analisis jabatan, evaluasi jabatan, dan sistem remunerasi. Untuk jabatan manajerial sebanyak 2.053, dan jabatan non manajerial 149. Polri saat ini sudah menetapkan 2.290 Standar operation procedures (SOP). Sebagai anggota Polri saya sangat menyadari bahwa kami masih sangat jauh dari sempurna bahkan berada dalam level bawah institusi yang dipercaya masyarakat, namun kami berharap bahwa masyarakat tetap memberikan kririk dan sarannya ibarat jamu makin pahit maka akan makin manjur.

Polri adalah bagian dari masyarakat maka sedikit banyaknya cerminan Polri dan penegakan hukum saat ini juga merupakan cerminan masyarakat kita. VIVA Polri.