Oleh: Nurkholisoh Ibnu Aman, ST., MSc., Peneliti Ekonomi di Bank Indonesia, Kepala Divisi Litbang Ketahanan Ekonomi TANDEF
Di awal tahun 2008, kita dikejutkan oleh harga tempe yang melambung tinggi. Seiring dengan meningkatnya harga kedelai (soybean) di pasar dunia, harga jual tempe pun meningkat tajam karena ternyata tempe Indonesia diproduksi dengan bahan baku kedelai impor. Tempe pun kemudian menjadi barang mewah.
Kenyataan ini sulit diterima oleh logika umum sebagian besar masyarakat Indonesia. Tempe yang dianggap sebagai produk asli Indonesia, simbol makanan rakyat yang sederhana dan terjangkau oleh siapa pun, ternyata tak lepas dari jeratan impor. Masyarakat tentu tak mudah memahami hubungan antara krisis finansial di Amerika dengan mahalnya harga tempe favorit mereka.
Kisah yang mirip terjadi pada komoditas minyak goreng. Seiring melambungnya harga CPO di pasar internasional, minyak goreng kemudian menjadi barang langka. Kalaupun ada di pasar, harganya sudah berlipat kali dibanding kondisi normal. Meskipun ada sebagian rakyat Indonesia yang mendapat keuntungan dari kenaikan harga ini (misalnya petani kelapa sawit di Sumatera), namun kenaikan harga minyak goreng dirasakan sangat memukul daya beli masyarakat umum. Belakangan, petani kelapa sawit ini terpuruk ketika harga CPO menukik tajam.
Dua kisah tersebut cukup menjadi bukti belum adanya kemandirian dan kedaulatan bangsa Indonesia di sektor pertanian. Impor kedelai menunjukkan ada sesuatu yang keliru dalam strategi ketahanan pangan kita. Tempe yang disajikan hampir di setiap rumah penduduk di Indonesia ternyata rentan terhadap gejolak harga yang terjadi di negeri yang nun jauh di sana. Sementara itu, mahalnya minyak goreng di negara yang tercatat sebagai produsen CPO terbesar di dunia adalah sebuah ironi.
Republik Indonesia sesungguhnya adalah republik petani. Pernyataan ini dibuktikan oleh data yang menunjukkan bahwa 40% tenaga kerja Indonesia bekerja di Sektor Pertanian. Di urutan kedua adalah Sektor Perdagangan yang menyerap 20% tenaga kerja, sedangkan Sektor Industri dan Sektor Jasa-Jasa masing-masing menyerap 12% saja.
Republik Indonesia sebagai republik petani juga dibuktikan oleh dominannya produk-produk pertanian Indonesia di pasar dunia, mulai dari beras, karet, kopi, kakao, hingga teh. Namun demikian, ternyata kita bukanlah penentu harga (seperti yang dicontohkan oleh kasus CPO tadi). Petani juga bukanlah golongan masyarakat yang sejahtera di Indonesia. Sektor Pertanian justru terkenal sebagai “sarang” kemiskinan. Maka tak heran kalau amat jarang generasi muda Indonesia yang bercita-cita menjadi petani, peternak, nelayan, atau pekebun.
Mengurai benang kusut di Sektor Pertanian tidaklah mudah. Begitu banyak faktor yang saling kait-mengait memberi kontribusi pada pelemahan kinerja Sektor Pertanian di Indonesia. Beberapa hal yang signifikan akan diuraikan berikut ini.
Pertama, prestasi pembangunan di era 1980-1990 an membuat Sektor Pertanian menjadi inferior dan terpinggirkan. Kinerja Sektor Industri yang melampaui Sektor Pertanian ditafsirkan sebagai keberhasilan proses industrialisasi di Indonesia. Dengan pendekatan pragmatis, para pengambil kebijakan memberi perhatian istimewa kepada Sektor Industri yang memang lebih “seksi” dan berpotensi memberi pertumbuhan ekonomi tinggi.
Idealnya, pembangunan Sektor Industri ini diintegrasikan dengan Sektor Pertanian sehingga transformasi dari agraris ke industri dapat konvergen dan saling memperkuat. Dalam kenyataannya, Sektor Industri berjalan terpisah dan bahkan bersaing dengan Sektor Pertanian dalam hal penguasaan lahan dan sumber daya lain seperti air dan tenaga kerja.
Kedua, masih kurangnya komitmen dan perhatian Pemerintah untuk menjadikan Sektor Pertanian sebagai motor pertumbuhan ekonomi. Bukti nyata lemahnya komitmen ini tampak dari terus berlangsungnya konversi lahan sawah menjadi perumahan, kawasan industri, hingga daerah wisata. Berkurangnya lahan produktif secara perlahan namun berkelanjutan merupakan ancaman serius bagi kinerja Sektor Pertanian dalam jangka panjang.
Di era otonomi daerah seperti sekarang ini, Pemerintah Pusat seharusnya memberi insentif bagi Pemerintah Daerah yang mau dan mampu menjaga kinerja Sektor Pertanian sehingga menjadi penyokong suplai pangan nasional. Insentif dapat berupa tambahan bonus dana perimbangan (DAU, DAK) untuk mengkompensasi hilangnya kesempatan memperoleh PAD dari pembangunan kawasan industri maupun real estate di atas lahan sawah.
Ketiga, lemahnya dukungan pembiayaan formal di Sektor Pertanian. Perbankan di Indonesia masih menganggap pertanian sebagai usaha dengan risiko yang tinggi. Bila diukur dengan kriteria-kriteria pemberian kredit secara komersial, usaha di Sektor Pertanian akan kalah menarik dengan Sektor Industri atau Sektor Perdagangan. Di sisi lain, sebagian besar petani di Indonesia adalah petani kecil (gurem) dengan lahan sawah kurang dari 1 hektar dan tidak memiliki aset yang layak menjadi agunan kredit.
Gagasan tentang adanya bank yang khusus melayani kredit pertanian dan terbebas dari ukuran-ukuran bisnis komersial kemudian menjadi relevan. Bank Pertanian seperti ini sudah jamak di negara-negara tetangga seperti Thailand dan China. Sebagai agen pembangunan, Bank Pertanian ini tidak mengutamakan profit dalam operasinya – meskipun tidak berarti harus merugi.
Skema kredit di Bank Pertanian harus didesain khusus untuk mengakomodasi karakteristik usaha tani seperti kebutuhan biaya produksi yang mengikuti siklus tanam, pembayaran cicilan pada musim panen (tidak bisa setiap bulan), serta nominal kredit yang relatif kecil. Inisiatif pembentukan Bank Pertanian ini dapat saja berasal dari Pemerintah Daerah, yang notabene sering mengalami surplus APBD di era desentralisasi fiskal dewasa ini. Surplus yang terkadang mencapai 30% APBD tersebut akan lebih bermanfaat untuk digulirkan menjadi modal Bank Pertanian daripada hanya ditanamkan di deposito atau SBI dan berharap mendapat bunga simpanan.
Keempat, tata niaga Sektor Pertanian yang belum efisien. Pasar input dan pasar output di Sektor Pertanian masih dikuasai oleh sekelompok orang tertentu (middle men) yang dapat mengatur harga untuk memaksimalkan keuntungan mereka. Petani kemudian menjadi kelompok yang marginal dan selalu kalah dalam struktur pasar seperti ini. Ketika harga jual di tingkat konsumen naik, petani tidak ikut menikmati keuntungan. Sebaliknya, ketika harga jual menurun, petani menanggung kerugian.
Untuk mengatasinya, kita bisa belajar dari Thailand yang memiliki beberapa inisiatif seperti Agriculture Marketing Cooperatives (badan yang bertugas mencari dan memelihara jalur pemasaran antara petani dan konsumen), crop collection facilities (fasilitas penjemputan dan pengumpulan produk pertanian untuk dijual langsung ke konsumen), central paddy markets (pasar komoditas yang mempertemukan petani langsung dengan konsumen), dan bahkan crop insurance (skema asuransi untuk melindungi petani dari risiko kerugian).
Para pengambil kebijakan seharusnya menyadari bahwa Sektor Pertanian adalah sektor yang sangat strategis dalam konstelasi perekonomian nasional. Dengan statusnya sebagai penyerap tenaga kerja terbesar, peningkatan kinerja Sektor Pertanian akan menyelesaikan beberapa permasalahan ekonomi sekaligus, antara lain pengangguran, kemiskinan, dan urbanisasi. Sektor Pertanian memiliki efek pengganda ke depan dan ke belakang (forward-backward linkages) yang tinggi.
Di era globalisasi dan pasar bebas dewasa ini, Indonesia seharusnya cerdik memanfaatkan keunggulan komparatif di Sektor Pertanian untuk menjadi ekonomi yang mandiri dan tidak mudah terombang-ambing. Bermodalkan daratan yang luas dan subur, serta iklim tropis yang hangat dan sinar matahari yang tanpa putus, sudah sewajarnya bila Republik Indonesia ini menjadi republik petani.
JIKA KITA MENGHENDAKI NEGARA
JIKA KITA MENGHENDAKI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA (NKRI), LANGGENG KEBERADAANNYA SEPANJANG MASA, BESAR DAN KUAT, KITA HARUS MENGUASAHI LAUT. LAUT/SELAT ADALAH PEREKAT PULAU-PULAU BUKAN PEMISAH. POTENSI SUMBER DAYA ALAM LAUT ADALAH SUMBER KEMAKMURAN.
Subsektor Perikanan
Betul sekali. Subsektor Perikanan (dalam Sektor Pertanian) masih menyimpan potensi amat luas. Sebagai contoh, wilayah laut di selatan Jawa Timur masih tergolong "underfishing".
Persoalannya masih sama: kendala transportasi untuk memasarkan hasil tangkapan, belum berkembangnya industri hilir perikanan, kurangnya infrastuktur cold storage untuk menjaga kualitas tangkapan, biaya operasi nelayan yang tinggi, dll.
Di laut itu sendiri, nelayan tradisional Indonesia harus bersaing dengan nelayan asing yang memiliki fasilitas modern namun beroperasi secara ilegal. Tugas berat bagi TNI AL mengamankan wilayah teritori laut Indonesia secara hukum maupun ekonomi.
Kemapanan Pertanian dan Perdagangan Bebas
Rasanya selain memperkuat produksi pangan, kita juga perlu memperhatikan Perdagangan Bebas. Karena bisa jadi mahalnya suatu bahan pangan bukan saja karena impor, tapi juga bisa terjadi karena harga jual ekspor ternyata lebih menarik misalnya.
Satu lagi tambahan, rasanya antara sektor industri dan pertanian tidak hanya dikorelasikan dalam hubungan transformasi agraris ke industri saja, namun kita bisa menghubungkan dengan cara meningkatkan sektor pertanian kita menjadi sektor industri pertanian, dimana industri yang kita kembangkan adalah berdasarkan potensial pertanian yang ada.
Sehingga diharapkan terjadi peningkatan yang signifikan dari agraris tradisional menjadi agraris industri.
Sektor Industri pertanian rasanya bisa jadi basis yang lebih kuat secara fundamental untuk mendukung ketahanan nasional ketimbang kita mengincar industri lain yang tidak berbasis pada potensial asli negara kita.
Gerakan yang dilakukan pemerintah jangan hanya sampai pada kampanye pentingnya diversifikasi jenis makanan yg harus dikonsumsi sehingga seluruh rakyat tidak hanya bergantung pada beras/padi saja sebagai makanan pokok.
Namun Pemerintah rasanya perlu juga mulai memberikan perhatian lebih dan merangsang para investor dan inventor di sektor industri untuk bergerak dibidang ini.
Petani didik agar lebih canggih dan memiliki kemampuan yang mumpuni, sehingga produk yang dijual bukanlah raw material, namun merupakan 'advance produk' sehingga taraf hidup mereka bisa lebih baik.
Mengingat 5 milyar penduduk bumi akan selalu butuh pangan untuk hidup, rasanya bukan mustahil jika dgn pangan, kita pun bisa menguasai dunia!
Kita Belum Siap Dengan FTA
Jujur, untuk perdagangan bebas, pengusaha dalam negri akan mati krn belum bisa berkompetisi dengan produsen dr luar negri...
Indonesia untuk saat ini belum siap.
Banyak sekali yang harus dirombak dan diubah, terutama cara2 kerja n system kita yang asih kuno membuat kita kalah dalam hal efisiensi. Jika efisiensi kita lemah, efektifitaspun akan menurun. Gakan bisa melawan produsen internasional.
Untuk pertanian saya setuju, tapi harus dibantu dengan teknologi yang lebih maju. Ga mungkin pake sistem tradisional mulu. Juga, petani2 kita harus ditunjang dengan ilmu pengetahuan yang baru secara berkala & dibantu dengan teknologi pula supaya outputnya lebih tinggi. Contoh, waktu panen bisa dipercepat, bibit unggul & traktor mekanis tenaga matahari(bukan pake sapi lagi). Selain itu harus dibantu oleh pemerintah untuk bisa memperoleh peralatan penunjang modern tersebut yang buat petani kita mahal.
perdagangan bebas produk pangan
Inilah "liciknya" negara maju. Aktif kampanye perdagangan bebas, tapi sektor pertaniannya sendiri diproteksi. Jangan lagi kita mau dikadalin seperti ini.
By nature, Sektor Pertanian adalah sektor ekonomi yang lemah sehingga perlu intervensi Pemerintah untuk memperkuatnya. Kalau diserahkan kepada swasta, nanti pasar yang terjadi akan tidak efisien.
Sudah saatnya ekonomi kembali ke pertanian yang memang menjadi kompetensi Indonesia. Soal anggaran, mungkin kita perlu "puasa demokrasi" barang setahun. Duitnya dipakai untuk investasi di sektor pertanian.
Agribisnis
Betul Bang, that was exactly my point. Bagaimana transisi dari pertanian ke industri disinergikan supaya tidak "zero-sum game".
Persoalan sinergi ini membutuhkan perencanaan dan eksekusi yang matang, tidak bisa diserahkan kepada "mekanisme pasar". Pemerintah harus ada di setiap tahapannya.
Seharusnya Indonesia menjadi penguasa pangan dunia. Biarkan negara-negara lain "mengemis" makanan ke Indonesia. Dengan makanan kita kuasai dunia!
Sebuah Kemandirian bangsa
Indonesia adalah Bangsa yang besar, sumber daya alam luar biasa, sumber daya manusianya juga luar biitasa ? tapi kenapa masyaraka/rakyatt dan negara terjebak pada lingkaran kemiskinan ? menurut saya ada beberapa faktor yang mempengaruhi, kalau boleh disederhanakan ada 3 faktor yang membuat masyarakat/rakyat dsan negara Kita miskin. 1. Rendah kebijakan ekonomi, kebijakan sebagai landasan yang berupa UU, Peraturan dsbnya yang dirancang, dirumuskan serta diimplementasikan tidak berpihak kepada kepetingan masyarakat/rakyat dan negara, masih berpihak kepada kepetingan penguasa atau pemerintah. 2. Metalitas para pelaku ekonomi yakni para pengusaha kemandiriannya sangat rendah, karena mereka bisnis di pusat kekuasaan atau proyek proyek pemerintah. Sehingga pengusaha dan penguasa menciptakan siklus KKN, yakni mencari keuntungan sebanyak banyaknya tanpa memikirkan manfaat dan keuntungan bagi masyarakat/rakyat dan negara (nasionalismenya rendah)3. Intelektualitas para ahli juga rendah, mereka suka mengadopsi bahkan sebagai plagiator konsep konsep ekonomi segara lain. mereka tidak memiliki spirit untuk melakukan kajian, penelitian dan penemuan konsep konsep baru (inovasi. Dan yang lebih memprihatinkan adalah para intelektual banyak yang tidak paham dengan sejarah bangsa dan sejarah ekonomi Indonesia, padahal peradaban atau kemajuan bangsa selalu jalan seiring dengan kemajuan ekonomi. Coba Kita bayangkan knapa mata uang rupiah sudah ditetapkan sebagai alat tukar sebelum merdeka, knapa BRI mengkalim saat berusia 113 tahun ? memahami perekonomian sebuah bangsa tidah cukup dengan mangkaji dan mengalisa situasi dan kondisi sepuluh dan limapuluh tahu, Kita masih perlu mengkaji 100 tahun dan bahkan lebih.