Oleh: Letkol (Inf) Joko Putranto; Pamen Kodam I/Bukit Barisan, sedang tugas belajar di Naval Postgraduate School (NPS), Monterey, AS, Anggota Dewan Penasehat Harian TANDEF

Sebagai perwira militer khususnya perwira TNI AD, seringkali kita didoktrinkan untuk mengedepankan peperangan gerilya dalam menghadapi ancaman eksternal yang menginvasi negeri kita. Bertempur bersama-sama rakyat seperti pada jaman revolusi dulu, dimana rakyat dan TNI bahu-membahu melawan Belanda yang didukung Sekutu untuk kembali menjajah negeri kita yang indah ini. Kemampuan TNI yang didukung seluruh rakyat Indonesia ini telah melahirkan doktrin tentara rakyat, tentara yang lahir dari kancah perjuangan revolusi, dari rakyat dan berjuang untuk rakyat. Bersama-sama dengan rakyat mengusir penjajah dan menang. Argumen ini memang pada masa lalu amat populer dan sulit untuk dibantah validitasnya. Namun di era saat ini, dipertanyakan validitasnya, terutama dikaitkan dengan strategi pertahanan di masa mendatang. Sayangnya diskusi untuk mengangkat isu ini seringkali dianggap sebagai membuka kelemahan sendiri, karena memang untuk compare dan contrast terhadap beberapa opsi yang berbeda selalu ada saja satu pihak yang dibuka kelemahannya. Thus, dianggap kurang patriotik, oleh karenanya diskusi cenderung macet dan tidak berlanjut.

Oleh: Munggang Hendro Purnanto, ST., Kontributor TANDEF

Sebuah negara disegani bukan saja karena wilayahnya yang luas, namun juga karena kekuatan militernya yang mumpuni. Mungkin inilah yang menjadi alasan di balik rencana peningkatkan kekuatan militer Australia. Tidak kurang dari 100 pesawat tempur canggih F-35 buatan Lockheed (AS) akan masuk dalam jajaran pertahanan udaranya yang baru menggantikan pesawat tempur sekarang, F/A-18 Super Hornet (buatan Boeing). Hingga 20 tahun mendatang, Australia akan mengeluarkan dana lebih dari 70 milliar dolar AS untuk mendukung pengembangan sektor pertahanannya (Kompas, 3 Mei 2009).

Oleh: Letkol (Inf) Joko Putranto; Pamen Kodam I/Bukit Barisan, sedang tugas belajar di Naval Postgraduate School (NPS), Monterey, AS, Anggota Dewan Penasehat Harian TANDEF

Akhir-akhir ini ada ide agar Indonesia mengembangkan dan memiliki senjata nuklir. Ide ini sekilas memang tampak menjanjikan manakala dihadapkan dengan adanya gap yang kian melebar antara kemampuan militer negara kita dengan negara-negara tetangga. Apalagi mengingat wilayah kita yang sangat luas dengan penduduk terbesar di Asia Tenggara, ditambah dengan kekayaan alam yang luar biasa. Tentu membuat kita mempunyai keinginan untuk mempunyai kemampuan militer yang memadai untuk menjaga itu semua. Nuclear capability adalah salah satu opsi yang layak dilirik untuk keperluan tersebut dengan harapan agar negara kita mempunyai efek tangkal.

Benarkah nuklir mempunyai efek tangkal yang diinginkan bagi pemiliknya? Tulisan ini memang akan sedikit membuat kecewa sejumlah rekan yang mendukung ide nuklir. Secara hukum, ada dua aspek dimana Indonesia tidak mungkin mengembangkan nuklir untuk tujuan militer.

Oleh: Letkol (Inf) Joko Putranto; Pamen Kodam I/Bukit Barisan, sedang tugas belajar di Naval Postgraduate School (NPS), Monterey, AS, Anggota Dewan Penasehat Harian TANDEF

Sebagai perwira TNI maupun pemerhati pertahanan, tentunya rata-rata dari kita mengenal dengan baik siapa itu Clausewitz, setidaknya pernah mendengar namanya. Sebagian dari kita juga tentunya mengenal akan maxim yang pernah dikatakannya bahwa "perang adalah kelanjutan dari politik dengan cara lain", atau "war is the continuation of politics by other means". Namun, tidak banyak yang mengenal dengan baik siapa itu Jomini, apalagi sumbangannya terhadap dunia kemiliteran pada jamannya sampai era kini. Ketidakakraban kita terhadap dua orang ini barangkali memang diakibatkan oleh setidaknya dua hal.

Pertama, sistem pendidikan di negeri kita yang bukan hanya kurang, tapi memang tidak memperkenalkan peperangan dan strategic thinking yang terjadi di Eropa atau Amerika pada era Napoleonic war, sebelum ataupun sesudahnya. Jelas ini tidak mengejutkan mengingat secara geografis kita jauh dari Eropa, dan yang lebih pasti lagi kita pernah dijajah sampai elek oleh salah satu European Power, yaitu Belanda.

by: Nurkholisoh Ibnu Aman, ST., MSc; Head of R & D Division for Economic Resilience, TANDEF

The recent crash of the Air Force Fokker-27 in Bandung has triggered yet another alarm to the authorities on the state of our military power. While many argue that the crash was caused by bad weather, one cannot deny the fact that most of our military equipment is in a worrying state. The ill-fated F-27 itself was manufactured in 1976, and was one of seven F-27s still in use by the military.

Once considered the strongest in Southeast Asia, the Indonesian Air Force is now suffering from aging war machines and underfunding. A number of military air accidents over the past few years have been linked to the un-airworthiness of our jet fighters. Anecdote has it that more soldiers are killed in accidents than in battle.

But a similar scenario is currently affecting the Army and Navy too, only they are less visible than problems in the Air Force. Accidents involving army tanks or navy ships are less likely to appear in newspapers headlines.

by: Nurkholisoh Ibnu Aman, ST., MSc; Head of R & D Division for Economic Resilience, TANDEF

In the immediate future, citizens of Indonesia will engage in two direct elections, one to choose members of parliament and to elect the country's president and vice president.

With more than 170 million eligible voters spread over approximately 17,000 islands, it will easily be one of the largest direct elections in the world.

But what do these elections look like through an economic lens?

Oleh: Mayor (Inf) Polsan Situmorang, SE., Kontributor TANDEF

Pasca reformasi, isu tentang perbatasan tidak pernah surut dari diskursus publik, bahkan semakin hari semakin gencar sehingga menjadi komoditas publik dan politik yang tiada habisnya. Kasus-kasus yang muncul pun silih berganti dan semakin beragam, baik itu berupa isu maupun suatu fakta realitas di lapangan, baik tingkat lokal, regional maupun internasional, dan isu yang terakhir adalah Askar Wataniah. Pemerintah daerah yang berbatasan langsung tidak memiliki kewenangan yang eksplisit untuk menangani kawasan perbatasan, selain dari aspek perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, karena terkait dengan kewenangan yang tidak diserahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah kabupaten.

Oleh: Mayor (Inf) Agus Bhakti, Anggota Dewan Penasehat Harian TANDEF 

Organisasi Papua Merdeka

Pada awalnya OPM terdiri dari 2 faksi utama :

1. Faksi Aser Demotekay pada tahun 1963 di Jayapura yang menempuh jalan kooperatif dengan pemerintah Indonesia dengan menyampaikan pesan-pesan spiritual gerakan “Cargo” yang intinya meminta kepada pemerintah Indonesia untuk menyerahkan kemerdekaan sesuai janji tanah dan janji leluhur. Secara umum kultus kargo berarti semua gerakan yang mendambakan kedatangan kekayaan baik materi maupun rohani dengan cara apa pun walaupun caranya tidak memenuhi pandangan kriteria modern. ¹

Oleh: Mayor (Inf) Agus Bhakti, Anggota Dewan Penasehat Harian TANDEF 

      Pada tanggal 1 Desember 2008 lalu di Papua terjadi peristiwa yang mendapat perhatian dari publik nasional maupun internasional, ketika Thaha Alhamid (Sekjen PDP/Presidium Dewan Papua) yang mengatasnamakan rakyat Papua membacakan apa yang disebut sebagai “Deklarasi Rakyat Papua”, yang ditandatangani oleh Tom Beanal (Ketua Presidium Dewan Papua) dan Forkorus Yaboisembut (Ketua DAP/Dewan Adat Papua) di hadapan massa yang berkumpul dengan mengibar-ngibarkan bendera Bintang Kejora ukuran kecil di Lapangan Sentani, Jayapura ibu kota Provinsi Papua. Kegiatan yang hampir rutin digelar oleh kelompok-kelompok pro Papua merdeka setiap tanggal 1 Desember dalam rangka memperingati HUT Papua Barat, namun terasa lain karena pernyataan politik yang disampaikan begitu kontroversial, terdengar rasial, mengandung unsur makar dan sangat provokatif.

Oleh: Letkol Laut (P) Rudhi Aviantara, Komandan KRI Layang - 805, Anggota Dewan Penasehat Harian TANDEF

BAB I PENDAHULUAN

1. Umum

Perang Vietnam  atau Perang Indochina Kedua  adalah  perang yang terjadi antara tahun 1957 sampai dengan 1975 di Vietnam. Perang ini merupakan bagian dari Perang Dingin. Dua aliansi yang berperang adalah Republik Vietnam (Vietnam Selatan) dan Republik Demokratik Vietnam (Vietnam Utara). Dalam perang tersebut Vietnam Selatan didukung oleh negara Amerika Serikat, Korea Selatan, Thailand, Australia, Selandia Baru dan Filipina, sedangkan Vietnam Utara yang merupakan negara komunis didukung oleh USSR / Uni Soviet dan China.¹